REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti. Adapun, terkait permintaan Hasto agar KPK memeriksa Jokowi, Marurar mempersilakan.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara sapaan akrab Maruarar, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara juga menegaskan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada. Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan checks and balances dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore. Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Para tersangka sudah ditahan.

"Kami sudah tetapkan 4 tersangka dan sudah kami lakukan upaya penahanan," kata Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, Sabtu (1/2/2025).

Keempat tersangka itu terdiri dari 3 pria berinisial HPN (46) A (55) dan M (46), serta seorang perempuan berinisial M (45).

Choirul mengatakan pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah.

"Masih bisa berkembang dan masih kita analisa keterangan-keterangan para saksi apakah ada pihak selain 4 tersangka atau tidak," jelas Choirul.

Meski demikian, polisi belum mengungkapkan secara rinci motif di balik penipuan tersebut.

"Untuk lengkapnya akan kita rilis dalam waktu dekat," tambahnya.

Para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG).

Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menjelaskan alasan adanya Satgas Cakra Buana di kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto saat penggeledahan. Said menyebut kehadiran Satgas Cakra Buana bukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan.

"Nggak, Satgas Cakrabuana itu bukan untuk menghalang-halangi, merintangi peradilan bisa kena obstruction of justice," kata Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Ia menegaskan kehadiran Cakra Buana hanya untuk melakukan penjagaan terhadap Hasto. "Itu untuk menjaga Pak Hasto saja," katanya.

Seperti diketahui, Rumah Hasto yang digeledah KPK berada di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saat penggeledahan berlangsung, rumah dua lantai berwarna putih milik Hasto itu dijaga oleh tim pengamanan Cakra Buana PDIP.

Jubir KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan penjagaan tersebut bukanlah sebuah masalah asalkan tidak ada upaya penghalangan atas kegiatan penggeledahan yang dilakukan. Dia mengatakan, jika saat penggeledahan ada upaya menghalangi, barulah dapat diproses secara hukum.

"Siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya karena, bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghalangi penyidikan," kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Kemudian dia juga menyampaikan memiliki keyakinan jika pihak yang menjaga di rumah Hasto bersikap kooperatif. Dia menyebut kehadiran tim Cakra Buana guna mengamankan proses penggeledahan.

"Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana, dan tidak mengganggu proses penggeledahan di sana," kata Tessa.

Simak Video: Kata KPK soal Satgas PDIP Jaga Rumah Hasto saat Penggeledahan

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak enam anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana turut menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi yang digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, tiga personel anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di depan kediaman Hasto bersama beberapa personel Polri.

Sementara, tiga lainnya duduk di gubuk taman yang berada di depan rumah Hasto.

Para anggota Satgas Cakra Buana ini tampak mengenakan seragam berwarna hitam dan baret merah.

Selain Satgas Cakra Buana, sembilan personel Polri berseragam lengkap dengan senjata laras panjang turut menjaga ketat kediaman Hasto.

Salah seorang personel Polri yang berjaga di lokasi mengatakan, belasan penyidik KPK menggeledah rumah Hasto sejak pukul 14.00 WIB.

"Kurang lebih dari jam 14.00 WIB, kami rombongan total ada 10 mobil," kata anggota polisi tersebut.

Diberitakan, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

"Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin.

Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.

"Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," ujarnya.

KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

Rumah Sekjen PDIPHasto Kristiyanto digeledah KPK. Satgas Cakra Buana PDIP menjaga kediaman Hasto.

Pantauan detikcom, Selasa (7/1/2025) pukul 16.09 WIB, terlihat kediaman Hasto di Bekasi Timur, Jawa Barat, dijaga oleh sejumlah petugas Satgas Cakra Buana yang mengenakan seragam hitam dan baret merah.

Selain Satgas Cakra Buana, sejumlah personel kepolisian dengan senjata laras panjang menjaga kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.

Rumah dua lantai berwarna putih itu tampak tertutup rapat. Pintu pagar depan dan pintu rumah terlihat tertutup.

Sebuah mobil jenis Alphard berwarna hitam dengan plat nomor B-1990-KZM terlihat terparkir di bagian garasi rumah. Hingga saat ini proses penggeledahan masih berlangsung.

Rumah Hasto Kristiyanto dijaga oleh Satgas Cakra Buana PDIP dan polisi, 7 Januari 2025. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penggeledahan dilakukan di rumah Hasto yang terletak di Bekasi ini.

"Betul ada kegiatan geledah oleh Satgas Penyidikan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dimintai konfirmasi, tadi.

Jubir KPK Tessa Mahardhika juga membenarkan penggeledahan itu. Dia belum menjelaskan apa saja yang ditemukan dalam penggeledahan itu.

"Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik untuk perkara dengan tersangka HK (Hasto Kritiyanto). Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," ujar Tessa.

Mobil di dalam rumah Hasto Kristiyanto, 7 Januari 2025. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Hasto merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Hasto diduga bersama-sama memberi suap ke Wahyu Setiawan saat menjabat Komisioner KPU RI pada 2020 agar mengupayakan caleg PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Simak Video: PDIP Duga Penggeledahan Rumah Hasto Cuman Pengalihan Isu OCCRP Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata Ara saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara merasa heran, Harun yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu sampai saat ini tak kunjung tertangkap.

"Kan masa negara sebesar ini nangkap Harun Masiku enggak bisa," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.

Ketika dimintai tanggapan terkait status tersangka Hasto, politikus Partai Gerindra itu pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Toh negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir (itu) yang harus kita kedepankan," kata Ara.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, merespons tudingan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bermuatan politis. Maruarar menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum.

"Saya rasa kita hormati hukum," kata Maruarar di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Maruarar kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah, katanya, biarkan proses hukum itu berjalan.

"Kalau kita kan, tentu, ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan," ucapnya.

Maruarar menyebutkan sayembara untuk menangkap Harun Masiku masih berlangsung. Dia meyakini negara sebesar Indonesia bisa menangkap buron legenda Harun Masiku.

"Kan berlaku bagi yang bisa menangkap. Kan siapa yang bisa menangkap, kan masa negara sebesar ini, tangkap Harun Masiku nggak bisa," tuturnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebut penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata Ara saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara merasa heran, Harun yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu sampai saat ini tak kunjung tertangkap.

"Kan masa negara sebesar ini nangkap Harun Masiku enggak bisa," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.

Ketika dimintai tanggapan terkait status tersangka Hasto, politikus Partai Gerindra itu pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Toh negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir (itu) yang harus kita kedepankan," kata Ara.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Aksi pencurian sepeda terjadi di sebuah perumahan kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria berinisial DS mencuri 2 buah sepeda dari perumahan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Babakan Madang AKP Dede Lesmana Jaya mengatakan, pencurian pertama terjadi pada Senin (9/9) pagi. Pelaku berpura-pura lari pagi atau jogging.

"Tersangka melakukan Pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam perumahan the nature dengan berpura-pura sedang olahraga atau lari pagi," kata Dede, dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Aksi pencurian kedua terjadi pada hari Sabtu (12/10) pagi. Pelaku melancarkan aksi pencuriannya dengan modus serupa, yaitu berpura-pura jogging.

"Disaat dirinya sedang lari, melihat sepeda tersebut dalam keadaan terparkir di halaman teras rumah," jelasnya.

Kemudian pelaku masuk ke pekarangan rumah korban dan mengambil sepeda tersebut. Pelaku lalu menaikinya dan membawa sepeda tersebut dengan cara digowes.

"Kedua, sepeda dalam keadaan tergantung di halaman teras rumah, lalu setelah itu DS masuk ke dalam teras rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci," ungkapnya.

Kemudian pelaku masuk ke dalam teras dengan cara menggotong sepeda tersebut. Lalu menggowesnya begitu sepeda telah dibawa keluar.

"Rencananya oleh DS akan dijual dan uang hasil dari penjualannya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari," imbuhnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut, hingga akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Saat ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Atas perbuatannya, DS patut diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 juncto 64 KUHP," pungkasnya.