Masih ingat Nenek Hasna, warga Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat yang tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 orang? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah membelikan rumah tetangga Nenek Hasna untuk memperluas rumahnya.

Dalam acara peluncuran program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru, Ara mengatakan sudah membeli rumah untuk Nenek Hasna. Ia pun mengonfirmasikan langsung kepada Nenek Hasna kalau sudah terima rumah.

"Ibu Hasna ini untung tidak memberikan kecemburuan bagi yang lain karena yang dibeliin cuma dia. Soalnya rumahnya satu Pak Aguan, jadi dua," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Sebagai informasi, rumah Nenek Hasna masuk dalam program renovasi 500 rumah di Johar Baru. Program tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian PKP dengan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Sementara itu, Nenek Hasna mengatakan rumahnya tadinya hanya berukuran 2x3 meter persegi dan dihuni oleh 12 orang, termasuk cucu dan anaknya. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara karena sudah membelikannya rumah.

"Saya sudah dibeli (rumah) sama Pak Menteri. Terima kasih Pak," kata Nenek Hasna.

Rumahnya kini dapat dibangun lebih luas dengan menggabungkan lahan kedua rumah tersebut.

"Satu (rumah) jadi dua, jadi gede," ucapnya.

Terpisah, tetangga Nenek Hasna yang menjual rumah, Siti, mengatakan sudah menerima bayaran dari Ara. Ia menjual rumahnya seharga Rp 200 juta.

"Alhamdulillah sudah (dibeli). (Sudah dibayar?) Sudah tapi nggak jadi Rp 250 juta. (Berapa yang dibayarkan?) Rp 200 juta," kata Siti saat dihubungi detikProperti, Rabu (16/4/2025).

Ia sudah melakukan transaksi dengan perwakilan Ara di Kantor Kelurahan. Pada kesempatan itu, ia juga mengurus dokumen transaksi.

"(Kapan rumahnya dibayar?) 12 Maret. Yang bayar kemarin melalui Bu Dirjen. Memang kita ketemuan di Kantor Kelurahan. Kita ketemuan di situ di Kantor Kelurahan sekaligus kayaknya buat surat akta jual beli," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara pernah mengungkapkan niat memperluas rumah 2x3 meter Nenek Hasna dengan membeli rumah tetangganya yang bernama Siti. Setelah bernegosiasi harga, kini Ara sepakat untuk membeli rumah tersebut seharga Rp 200 juta.

"Ini saya buat Ibu Hasna ya. Biar Menteri yang beli deh Rp 200 juta ya," ucap Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

"Bu (Siti) nanti saya pembayaran. Saya titipin uangnya ke Ibu Dirjen ya, langsung diberesin ya," tambahnya.

Ara mengatakan hal itu dilakukan agar rumah Nenek Hasna bisa berukuran lebih besar. Adapun rumah tersebut akan dibangun lebih luas dengan menggabungkan tanah dengan rumah sebelahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Banjir merendam perumahan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm.

Salah seorang warga Perumahan Pondok Damai, Cileungsi, Kabupaten Bogor, bernama Paulus menceritakan rumahnya terendam banjir sejak kemarin malam (3/3) akibat hujan deras. Paulus mengatakan air masuk ke rumahnya sejak semalam.

"Banjir dari semalam, banjir sampai masuk rumah," ujar Paulus kepada detikcom, Selasa (4/3/2025).

Paulus mengatakan tinggi air di dalam rumahnya itu sekitar 30 cm. Namun, jika dia keluar dari rumah, tinggi air sekitar 40 hingga 50 cm.

"Di sini sudah langganan banjir, setiap hujan deras pasti banjir," katanya.

Foto: Banjir di Perumahan Cileungsi, Bogor (dok istimewa)

Dia mengatakan warga yang rumahnya tidak memiliki lantai dua mengungsi ke masjid terdekat. Sementara warga yang memiliki rumah dua lantai menetap di sana.

"Ada beberapa warga, tetangga, mengungsi ke masjid dekat rumah," katanya.

Banjir Terparah Tahun 2020

Paulus mengatakan banjir terparah itu tahun 2020. Saat itu hujan seharian hingga mengakibatkan rumahnya terendam banjir.

"Yang paling parah itu tahun 2020, hujan dari sore sampai malam, banjir masuk rumah saya sampai sepinggang orang dewasa," ucapnya.

Hingga saat ini warga Pondok Damai belum mendapat bantuan. Dia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengatasi masalah banjir yang sudah menjadi langganan warga di saat musim hujan.

"Bantuan sampai sekarang belum ada, paling pengamanan banjir dari Damkar," kata Paulus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejak Senin (6/1) kemarin, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto telah dimulai implementasinya. Program ini dinilai dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, 150 orang yang berhasil dipekerjakan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini diceritakan oleh Sugiri pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara, yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group.

Yayasannya itu mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program MBG. Pihaknya, bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah.

Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini. Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga memperkerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," papar Sugiri dalam keterangan pers Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (8/1/2025).

Hal yang sama juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Warga yang mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang Amelia Widya Putri mengungkapkan sejak program makan bergizi gratis diluncurkan oleh pemerintah, banyak masyarakat lokal termasuk dirinya yang mendapat kesempatan lapangan pekerjaan baru.

"Ini membuka lapangan pekerjaan, karena merekrut tetangga-tetangga di sekitar yang ada dekat unit pelayanan, untuk dipekerjakan di sini," ungkap Amelia.

Menurutnya, program MBG mempunyai manfaat yang besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga menjadi sumber pendapatan bagi tenaga-tenaga di unit pelayanan.

"Nilai manfaatnya sangat besar, mereka yang awalnya tidak bekerja, jadi tiba-tiba bekerja karena ada program ini mereka semua bisa bekerja, menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga," ujar Amelia.

Dia juga menuturkan kerja sama yang dilakukan unit pelayanan untuk pasokan bahan baku makanan bergizi gratis, juga memberikan manfaat langsung kepada para pelaku UMKM di Semarang hingga petani dan peternak lokal.

"Kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, petani dan peternak. Jadi, dari hasil yang mereka hasilkan itu juga bakalan punya feedback buat kami, bisa kami pakai, karena kami langsung mengambil dari mereka harganya, jauh lebih murah," jelas Amelia.

Lihat video: Ini Standar Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menuturkan adanya program 3 juta rumah akan menambah konsumsi listrik tahunan 6,3 TWh (terawatt hour) per tahun. Besar konsumsi listrik ini setara dengan pembangkit listrik sebesar 1 gigawatt per tahun.

Hal ini ia sampaikan saat hadir di acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

"Tentu saja tambahan program rumah 3 juta per tahun itu akan meningkatkan konsumsi demand sekitar 6,3 TWh per tahun. Dan ini kalau kita konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 gigawatt per tahun," kata Darmawan.

Peningkatan ini dikarenakan program 3 juta rumah pasti menambah jumlah pengguna listrik. Sebab, listrik dan air merupakan syarat wajib sebuah rumah dapat diserahterimakan.

Menurut data PLN, saat ini jumlah pelanggan rumah tangga merupakan yang tertinggi yakni 91% dari total pengguna dengan total demand mencapai 122 TWh. Sementara sisanya yakni 9% digunakan oleh sektor non-rumah tangga.

"Ada 50-83 juta pelanggan rumah tangga. Kalau ada penambahan pelanggan 3 juta pelanggan dengan adanya 3 juta rumah, kami melihat dan rata-rata penambahan pelanggan per tahun itu sekitar 3 juta pelanggan," ujarnya.

Dibanding dengan negara-negara tetangga, konsumsi per kapita Indonesia hanya sekitar 1.263 kWh per tahun. Tingkat konsumsi ini akan meningkat sampai 3x lipat pada 2045 dengan adanya Indonesia Emas, yakni mencapai 4.000 kWh per tahun.

"Adanya data center sehingga industrialisasi ini akan meningkatkan intensitas penggunaan listrik. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana dengan adanya meningkatnya jumlah rumah, backlog rumah yang bisa diselesaikan, ini juga akan meningkatkan intensitas penggunaan konsumsi listrik di masyarakat," jelasnya.

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Permukiman padat penduduk menjadi momok di kota Jakarta. Masih ada kawasan berisi rumah tidak layak huni yang dipadati penghuni, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menuturkan fenomena ini menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuninya. Mengingat, permukiman seperti ini diisi rumah berukuran kecil, berdekatan dengan tetangga, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Ia juga mengungkapkan fenomena serupa sudah menjalar ke kota sekitar Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota besar lainnya juga mengalami hal serupa di Bandung dan Surabaya.

Adapun solusi yang ia usulkan adalah pemerintah perlu merevitalisasi permukiman menjadi rumah susun yang sesuai standar. Warga dapat dipindahkan sementara ke rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

"Permukiman diubah menjadi rusunawa (atau) rusunami, sehingga kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat dan bebas kebakaran," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan hal senada, bahwa fenomena ini sudah menyebar ke kota satelit Jakarta. Masyarakat yang mencari penghidupan lebih baik di Jakarta sudah bergeser tinggal di kawasan sekitar.

Menurutnya, kondisi ini berawal dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta. Penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman.

"Hal ini mulai menyebar ke kota sekitar Jakarta. Justru urbanisasi sudah bergeser ke Bekasi, Depok, Bogor. Ini harus jadi pelajaran serius pemerintah biar nggak mengulangi desain kota masa Orde Baru," ujar Devie kepada detikProperti, Selasa (13/11/2024).

Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di situ hidup dalam kondisi tidak layak. Misalnya tidak mendapat pasokan air bersih yang memadai dan sistem sanitasi air yang sesuai standar di rumah.

"Kita bisa lihat banyak orang tidak memiliki penghidupan yang layak, (seperti kurang ketersediaan) air (bersih), kebutuhan mendasar, sanitasi, tidak bisa masuk ke sektor formal, bahkan (terkendala mendapat bantuan) COVID-19 bukan KTP Jakarta," katanya.

Untuk itu, ia menilai solusinya adalah pemerintah daerah harus bisa membangun daerah masing-masing. Pemerintah mengembangkan lapangan pekerjaan serta permukiman terjangkau dan strategis. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62), warga yang tinggal di permukiman padat di Kecamatan Johar Baru viral. Ia tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Nenek Hasna terpaksa hidup berhimpitan dengan anggota keluarganya. Selain itu, ia tidak mempunyai kamar mandi yang layak, bahkan tidak ada WC di rumahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rumah Nenek Hasna sedang direnovasi sejak kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Rumah sempit yang berukuran 2x3 meter itu akan diperluas dengan membeli rumah tetangganya.

Hal itu dipastikan Ara saat Kembali mengunjungi Nenek Hasna dan mengecek proses renovasi kemarin. Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta. "Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait datang mengunjungi Nenek Hasna yang kini pindah ke rumah kontrakan. Pria yang akrab disapa Ara itu akan mengecek proses renovasi rumah Nenek Hasna.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 16.06 WIB. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana krem. Ia datang ditemani sama Setdirjen Perumahan, M. Hidayat dan Direktur Rumah Swadaya Salahudin.

Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.