Jakarta (ANTARA) -

Wakil Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kementeriannya bakal tetap fokus meningkatkan produktivitas, khususnya dengan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Sebagai contoh, laporan keuangan BUMN sekarang kan, yang konsolidasi kan sudah (bisa dicek) online, sudah bisa dibuat. Jadi memang kita sedang proses, produktivitasnya kita tingkatkan dan efisiensi juga,” ujar Tiko dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, di Jakarta, Selasa.

Dirinya juga mengaku pemangkasan anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu berdampak signifikan terhadap operasional kementerian BUMN.

Tiko juga memastikan bahwa kementerian BUMN tidak akan melakukan pengurangan pencahayaan lampu sebagaimana dialami kementerian lainnya.

“Eggak ada (efisiensi pencahayaan), di BUMN aman,” imbuhnya.

Adapun lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait target pembangunan program tiga juta rumah pada 2025 mencapai 800 unit. Pernyataan target tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

AHY menyebut pihaknya akan menyampaikan target dari program tersebut secara khusus. Dia menegaskan pembangunan program 3 juta rumah akan dilakukan secara bertahap.

"Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step," kata AHY saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia pun menegaskan sebelum menyampaikan pernyataan resmi, perlu berkoordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Bagi saya yang paling penting sebelum memberikan statement resmi saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang jelas nanti kita akan bisa jelaskan step by step ya," jelas AHY.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyiapkan skema pembiayaan hunian yang ramah untuk generasi muda dengan jangka panjang dengan durasi hingga 30 tahun.

"Bagaimana skema FLPP maupun skema lain nantinya untuk kredit jangka panjang, mungkin dengan tenor bahkan sampai 30 tahun, yang nantinya bisa dimulai dengan cicilan yang rendah," ujar Wamen BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat.

Skema cicilan bunga rendah dengan jangka waktu panjang lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk membeli hunian.

"Dengan daya beli mereka memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.

Pihaknya pun akan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya dan terkait dengan pembangunan agar mampu mendukung fasilitas di perumahan terjangkau yang akan dihadirkan lewat program 3 juta rumah itu.

"Perusahaan-perusahaan karya, semen dan sebagainya kita dorong lagi dengan telkom dalam konteks memberikan jaringan fiber optik, PLN memberikan akses langsung listrik dan sebagainya," katanya.

Dirinya juga berharap perumahan merakyat ini mampu menghadirkan fasilitas dan sarana prasarana yang baik termasuk kehadiran saluran gas yang menjadi sarana publik yang bermanfaat.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024