Jakarta -

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta -

Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil sehingga tidak membahayakan masyrakat sekaligus memudahkan jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat.

Ditambah lagi, ada insiden ledakan yang menewaskan sembilan warga sipil saat pemusnahan amunisi afkir milik TNI di Garut, Jawa Barat pada 12 Mei 2025.

"Hemat saya, ke depan itu kita perbaiki, misalnya (markas) TNI itu harus jauh dari (permukiman) masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk.

Demikian juga, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri yang berada dekat dengan permukiman penduduk.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar enggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek,” ujar Utut.

Namun, dia tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah.

Oleh karena itu, menurut Utut, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam,” katanya.

Dia pun berharap insiden ledakan amunisi di Garut menjadi tragedi terakhir yang memakan korban warga sipil.

Lebih lanjut, Utut mengatakan, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajarannya terkait insiden ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat.

"Nanti Kita undang panglima, pangdam, danrem yang bertugas di sana, dan komandan-komandan lapangan" ujar Utut.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan jadwal undangan untuk petinggi TNI tersebut.

"Jadi, kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini," katanya.

Selain itu, Utut mengungkapkan, jajaran Komisi I DPR juga akan melakukan kunjungan kerja ke tempat kejadian perkara.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya, Brigjen Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa ledakan amunisi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi di salah satu lubang amunisi afkir atau tidak layak pakai.

Dia menjelaskan bahwa jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI AD telah melakukan pengecekan prosedur dan lokasi pada Senin pukul 09.30 WIB.

"Pada awal kegiatan secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," ujar Wahyu dalam konferensi persnya, Senin.

Kemudian, tim penyusun amunisi dari TNI AD melakukan persiapan pemusnahan di dalam dua lubang sumur yang disiapkan sebelumnya.

Setelah itu, tim penyusun amunisi ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Peledakan amunisi afkir di dua lubang sumur tersebut pun berhasil dilakukan.

"Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," kata Wahyu.

Namun, terdapat satu lubang sumur lain yang peruntukannya untuk menghancurkan detonator. Termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan amunisi tidak layak pakai tersebut.

"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia," ujar Wahyu.

Berikut daftar 13 korban ledakan amunisi di Garut:

1. Kolonel Cpl. Antonius Hermawan, Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
2. Mayor Cpl Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
3. Kopda Eri Triambodo, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
4. Pratu Aprio Seriawan, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
5. Agus bin Kasmin, masyarakat sipil
6. Ipan bin Obur, masyarakat sipil
7. Anwar, masyarakat sipil
8. Iyus bin Inon, masyarakat sipil
9. Iyus Rizal bin Saepuloh, masyarakat sipil
10. Totok, masyarakat sipil
11. Dadang, masyarakat sipil
12. Rustiawan, masyarakat sipil
13. Endang, masyarakat sipil.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil agar bisa leluasa jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya, guna tidak membahayakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat. Ia juga sekaligus menanggapi peristiwa pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 13 orang, sembilan di antaranya sipil.

"Hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya [markas] TNI itu harus jauh dari [permukiman] masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, menurut dia, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri juga dekat dengan permukiman.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar nggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," kata dia.

Dia pun tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. Maka dari itu, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, negara-negara lain memiliki instalasi militer yang jauh dari masyarakat. Namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai "menjauhkan diri", melainkan agar instalasinya bersifat steril.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam," kata dia.

Dia mengatakan bahwa kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, itu bukan yang pertama kali terjadi. Namun, kejadian itu harus menjadi tragedi yang terakhir kalinya.

"Biar Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ledakan dari pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai menewaskan 13 orang dari TNI AD dan warga sipil di Garut. Lokasi peledakan sangat jauh dari permukiman warga setempat.

detikJabar mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Selasa (13/5/2025) pukul 07.54 WIB. Jika diakses dari kawasan pusat Kota Garut, lokasinya berjarak sekitar 100 km.

Namun, waktu tempuhnya bisa mencapai 4-5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, karena jalurnya yang berkelok.

Dari tempat detikJabar mengabarkan, lokasi peledakan berjarak sekitar 500 meter masuk ke jalan setapak. Di tepi jalan raya, sudah ada peringatan zona berbahaya yang dipasang TNI.

"Dilarang masuk, daerah penghancuran munisi afkir. Gupusmu III," tulis dalam papan berwarna merah, yang disertai ikon tengkorak tersebut.

Papan pengumuman ini juga ditemukan pada radius beberapa kilometer sebelum TKP, dari arah Garut di Jalan Raya Lintas Selatan.

Lokasi pemusnahan ini berada di tepi pantai. Lokasinya bisa dicapai setelah melewati kawasan perkebunan yang luas.

Asep, salah seorang warga setempat, mengatakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut bukan sekali ini saja dilaksanakan. Lokasinya cukup jauh dari permukiman warga.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga "TNI AD: Lokasi Pemusnahan Amunisi di Garut Jauh dari Permukiman Warga" di sini:

(eva/idh)

Garut -

Ledakan dari pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai menewaskan 13 orang dari TNI AD dan warga sipil di Garut. Lokasi peledakan diketahui sangat jauh dari permukiman warga setempat.

Selasa, (13/5/2025) pukul 07.54 WIB, detikJabar mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP), yang berlokasi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut.

Jika diakses dari kawasan pusat kota Garut, lokasinya berjarak sekitar 100 meter. Namun, waktu tempuhnya bisa mencapai 4-5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, karena jalurnya yang berkelok.

Dari tempat detikJabar mengabarkan, lokasi peledakan berjarak sekitar 500 meter masuk ke jalan setapak. Dari tepi jalan raya, sudah ada peringatan zona berbahaya yang dipasang TNI.

"Dilarang masuk, daerah penghancuran munisi afkir. Gupusmu III," tulis dalam papan berwarna merah, yang disertai ikon tengkorak tersebut.

Papan pengumuman ini, juga ditemukan pada radius beberapa kilometer sebelum TKP, dari arah Garut di Jalan Raya Lintas Selatan.

Jika diamati dengan seksama, lokasi pemusnahan ini berada di tepi pantai. Untuk bisa masuk ke dalam lokasi, harus melalui kawasan perkebunan yang luas.

Asep, salah seorang warga setempat mengatakan, pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut bukan sekali ini saja dilaksanakan. Lokasinya sendiri, cukup jauh dari permukiman warga.

"Yang terdekat (permukiman warga) sekitar 1 kilometer. Tapi, ada aktivitas masyarakat di sana sehari-hari yang berkebun," ungkap Mang Asep.

Di lokasi sendiri, terpantau banyak personel TNI AD yang berjaga. Persis di tempat peledakan, informasinya sedang dilaksanakan sterilisasi dan penyisiran oleh pihak TNI, untuk kepentingan penyelidikan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya diberitakan, ledakan amunisi tidak layak pakai terjadi di Garut, pada Senin, (12/5/2025) pagi kemarin, sekitar jam 09.30 WIB.

Ledakan ini menewaskan 13 orang, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 personel TNI AD, dari satuan Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI AD.

(orb/orb)

Jakarta -

TNI Angkatan Darat (AD) tengah menyelidiki penyebab ledakan saat pemusnahan amunisi di Kecamatan Cibalong, Garut. TNI AD memastikan, lokasi pemusnahan amunisi tersebut jauh dari permukiman warga.

"Lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari permukiman warga," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Wahyu mengatakan, tim TNI AD tengah mencari tahu penyebab amunisi tersebut meledak. TNI juga ingin mengetahui kenapa ada warga sipil di lokasi peledakan.

"Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI AD. Termasuk terkait dengan korban sipil," tambah Wahyu.

(/)

Bisnis.com, GARUT- Pusat Penerangan TNI memastikan, lokasi peledakan amunisi usang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pada Senin (12/5/2025), berjauhan dengan permukiman penduduk.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menyampaikan titik ledakan berada di wilayah lapangan terbuka yang telah lama digunakan dan dikuasai TNI untuk kepentingan pelatihan dan pemusnahan bahan peledak kadaluwarsa.

Wilayah tersebut juga merupakan kawasan lahan konservasi yang masuk dalam pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut.

“Itu tidak dekat dengan permukiman warga. Itu jauh dari pemukiman,” ujar Mayjen Kristomei, Senin (12/5/2025).

Meski berada di lahan terbuka dan dinyatakan aman dari permukiman, insiden peledakan tetap memicu kekhawatiran publik. Apalagi, sejumlah laporan menyebut adanya dentuman keras yang terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi kejadian.

TNI memastikan situasi sudah terkendali dan proses investigasi akan segera dimulai untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan tersebut.

Saat ini, TNI masih menunggu pembentukan tim investigasi resmi untuk menelusuri latar belakang kejadian. Tim tersebut akan bekerja di bawah komando langsung pimpinan TNI dan berpotensi menggandeng lembaga lain, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Korban Jiwa

Terkait dengan adanya korban dalam insiden ini, pihak TNI belum merinci jumlah atau identitasnya. Namun, beberapa korban telah dirujuk ke rumah samit untuk penanganan medis lebih lanjut. Belum dipastikan kapan para korban akan diserahkan kepada pihak keluarga.

Sementara itu, pengamanan di sekitar lokasi ledakan juga diperketat. Meski tidak menyebut secara spesifik radius aman yang diterapkan, Mayjen Kristomei memastikan area sekitar telah dipasangi perimeter penjagaan dan hanya bisa diakses oleh personel berwenang.

Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kawasan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025) pagi.

Kejadian memilukan ini mengakibatkan sedikitnya 11 orang tewas di lokasi. Ledakan tersebut terjadi saat berlangsungnya proses pemusnahan amunisi usang oleh unsur militer di area terbuka yang berada tak jauh dari bibir pantai selatan Garut.

Menurut informasi awal, pemusnahan amunisi tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakainya alias kadaluarsa.

Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman warga. Namun insiden tragis ini justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar.

Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 09.30 WIB dan menggetarkan kawasan sejauh beberapa kilometer. Suara dentuman terdengar keras dan menggema, hingga membuat warga sekitar berhamburan ke luar rumah untuk mencari tahu sumber suara.

Sejumlah saksi menyebutkan, tanah sempat bergetar ketika ledakan terjadi.

Pihak TNI yang bertugas sempat mengamankan lokasi, namun informasi belum jelas apakah penjagaan saat itu cukup ketat untuk menghalau warga mendekat. Beberapa warga yang penasaran mulai bergerak ke lokasi setelah mengira proses pemusnahan telah selesai.

Mereka datang dengan maksud untuk mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua.

“Warga menduga semua amunisi sudah diledakkan, jadi mereka mulai mencari-cari potongan logam,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia mengaku sempat mendekat namun urung turun ke lokasi karena melihat masih ada asap tipis mengepul dari tumpukan tanah.

Namun nahas, beberapa saat setelah warga berkumpul di sekitar lokasi, ledakan kedua terjadi. Ledakan ini jauh lebih fatal karena terjadi ketika sejumlah warga berada dalam radius bahaya.

Korban tewas pun berjatuhan seketika, dan beberapa lainnya mengalami luka berat akibat hempasan gelombang ledakan dan serpihan material.

Camat Cibalong, Dianavia Faizal, membenarkan adanya peristiwa tragis tersebut. “Benar, telah terjadi ledakan di Desa Sagara yang menimbulkan korban jiwa. Saat ini kami masih menunggu laporan resmi dari pihak berwenang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Hingga berita ini diturunkan, proses identifikasi terhadap korban masih dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, kepolisian, dan petugas medis. Ambulans dan kendaraan milik BPBD terlihat hilir mudik mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

Sebagian korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan logam.

TNI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kronologi dan penyebab ledakan kedua yang menewaskan warga. Namun, sejumlah pihak menyayangkan kurangnya pengamanan di sekitar area pemusnahan amunisi, terlebih di lokasi terbuka yang mudah diakses masyarakat sekitar.

Warga berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan kegiatan serupa ke depan.

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melayat dan menghadiri pemakaman ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi. Selain Gibran, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) juga ikut melayat dan hadir di pemakaman.

Berdasarkan rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres Gibran melayat dan menghadiri pemakaman ibunda KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi, di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/04/2025). Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan penuh haru.

Gibran tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 09.30 WIB. Ia disambut oleh sejumlah pejabat, antara lain Wakil Menteri Pertanian Doni Hermawan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpusenif) Iwan Setiawan.

Pada kesempatan ini, Wapres mendoakan agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia menyampaikan bahwa figur seorang ibu adalah fondasi utama dalam membentuk nilai, keteguhan, dan integritas anak-anaknya.

Sebelum meninggalkan lokasi pemakaman, Wapres ikut melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan ungkapan belasungkawa yang mendalam.

Selain Wapres Gibran, Menteri PKP Ara juga ikut melayat. Menteri Ara juga hadir di pemakaman.

Dalam unggahan akun Instagram Kementerian PKP, Menteri Ara juga memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Tiobonur Silalahi. Menteri Ara juga memberikan dukungan kepada Jenderal Maruli agar tetap tabah.

Adapun mendiang Tiobonur Silalahi wafat pada Senin (21/04/2025) pukul 15.15 WIB di Rumah Sakit Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat.

Lihat juga Video: Momen Wapres Gibran Ikut Salat Jenazah Titiek Puspa

(rdp/dhn)

JAKARTA - TNI Angkatan Darat mengelola 71 dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana memastikan dapur MBG yang dikelola tetap beroperasi normal.

Hal ini disambpaikan Brigjen Wahyu menanggapi kabar beberapa dapur umum MBG mengalami kendala.

"Yang jelas, yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 sampai sekarang masih beroperasi, itu yg bisa saya pastikan saya yakinkan," kata Wahyu di Mabes TNI AD, Rabu (16/4/2025).



Dia menyampaikan dapur MGB yang dikelola TNI AD mendapatkan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). "Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi," tuturnya.

Untuk diketahui, mitra dapur MBG di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, melaporkan salah satu yayasan yang juga menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) ke polisi lantaran tak membayar puluhan ribu porsi program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Adapun total kerugian yang dialami mitra dapur BGN hampir Rp1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menyesalkan salah satu yayasan mitra BGN berinisial MBN lantaran tak memberikan hak kliennya. Padahal, kata dia, Ira telah menjual sejumlah aset hingga meminjam uang untuk mencari modal guna menyajikan santapan MBG.

"Beliau rela mencari-cari investor dan menjual asetnya untuk modal menjadi mitra dapur makan bergizi gratis. Untuk itu, Harly Law mendesak yayasan MBN untuk segera membayarkan hak mitra dapur Kalibata yang telah dizalimi," kata Harly saat jumpa pers di dapur MBG, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Harly berkata, kliennya telah menjalin kerja sama dengan yayasan MBN sejak Februari hingga Maret 2025. Selama itu, kata dia, kliennya telah menyalurkan 65.025 porsi MBG. Ia mengatakan, masalah muncul kala kliennya tahu ada perbedaan anggaran untuk MBG siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD.

"Senyatanya, di kontrak perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp13.000. Setelah ada pengurangan pun, hak kami sebagai mitra dapur, masih dipotong sebesar Rp2.500," kata Harly.

Jakarta -

TNI Angkatan Darat (AD) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola tidak mengalami masalah. Ada 71 dapur MBG yang dikelola oleh TNI AD.

"Yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 (dapur MBG). Sampai sekarang masih beroperasi, itu yang bisa saya pastikan, saya yakinkan," terang Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Brigjen Wahyu menyampaikan pengoperasian dapur MBG ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengatakan tidak ada masalah yang terjadi hingga saat ini pada dapur-dapur hasil kelola TNI AD.

"Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi. Sampai sekarang semuanya beroperasi," ungkap Wahyu.

Seperti diketahui, terdapat salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Pihak yayasan juga disebut telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah mengatakan Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

"Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

(jbr/jbr)

Jakarta -

Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus jurnalis. Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Target awal sebanyak 1.000 unit di berbagai daerah. Total 100 unit rumah subsidi akan diserahkan pada tanggal 6 Mei 2025.

Berikut informasi selengkapnya.

Kriteria Penerima Rumah Subsidi Khusus Jurnalis

Dilansir situs Komdigi, program rumah subsidi khusus jurnalis digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Berikut daftar kriteria penerima rumah subsidi khusus jurnalis:

• Diperuntukkan khusus bagi wartawan yang terdaftar dan bekerja di media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun online.
• Batas maksimal penghasilan penerima (wilayah Jabodetabek):
  - Rp 13 juta (bagi yang sudah berkeluarga)
  - Rp 12 juta (bagi yang berstatus lajang)

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta (untuk yang sudah berkeluarga) dan Rp 11 - 12 juta (untuk yang masih lajang) tetap dapat mengakses subsidi ini.

Melalui program ini, pemerintah berharap wartawan Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus dibebani oleh persoalan dasar, seperti tempat tinggal. Wartawan yang sejahtera adalah fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Ada Rumah Subsidi untuk Nakes, Guru, dan Nelayan

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4/2025).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," katanya.

(kny/jbr)