JAKARTA - TNI Angkatan Darat mengelola 71 dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana memastikan dapur MBG yang dikelola tetap beroperasi normal.

Hal ini disambpaikan Brigjen Wahyu menanggapi kabar beberapa dapur umum MBG mengalami kendala.

"Yang jelas, yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 sampai sekarang masih beroperasi, itu yg bisa saya pastikan saya yakinkan," kata Wahyu di Mabes TNI AD, Rabu (16/4/2025).



Dia menyampaikan dapur MGB yang dikelola TNI AD mendapatkan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). "Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi," tuturnya.

Untuk diketahui, mitra dapur MBG di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, melaporkan salah satu yayasan yang juga menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) ke polisi lantaran tak membayar puluhan ribu porsi program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Adapun total kerugian yang dialami mitra dapur BGN hampir Rp1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menyesalkan salah satu yayasan mitra BGN berinisial MBN lantaran tak memberikan hak kliennya. Padahal, kata dia, Ira telah menjual sejumlah aset hingga meminjam uang untuk mencari modal guna menyajikan santapan MBG.

"Beliau rela mencari-cari investor dan menjual asetnya untuk modal menjadi mitra dapur makan bergizi gratis. Untuk itu, Harly Law mendesak yayasan MBN untuk segera membayarkan hak mitra dapur Kalibata yang telah dizalimi," kata Harly saat jumpa pers di dapur MBG, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Harly berkata, kliennya telah menjalin kerja sama dengan yayasan MBN sejak Februari hingga Maret 2025. Selama itu, kata dia, kliennya telah menyalurkan 65.025 porsi MBG. Ia mengatakan, masalah muncul kala kliennya tahu ada perbedaan anggaran untuk MBG siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD.

"Senyatanya, di kontrak perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp13.000. Setelah ada pengurangan pun, hak kami sebagai mitra dapur, masih dipotong sebesar Rp2.500," kata Harly.

Jakarta -

TNI Angkatan Darat (AD) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola tidak mengalami masalah. Ada 71 dapur MBG yang dikelola oleh TNI AD.

"Yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 (dapur MBG). Sampai sekarang masih beroperasi, itu yang bisa saya pastikan, saya yakinkan," terang Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Brigjen Wahyu menyampaikan pengoperasian dapur MBG ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengatakan tidak ada masalah yang terjadi hingga saat ini pada dapur-dapur hasil kelola TNI AD.

"Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi. Sampai sekarang semuanya beroperasi," ungkap Wahyu.

Seperti diketahui, terdapat salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Pihak yayasan juga disebut telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah mengatakan Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

"Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

(jbr/jbr)

IDXChannel – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun rumah khusus untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Menteri KKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek tersebut pada Minggu (9/3/2025).

Rencananya, ada 5.760 unit rumah yang dibangun dalam program khusus tersebut. Sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumahkomersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Maruarar dalam pernyataan resmi, Minggu (9/3/2025).

Dia juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Maruarar menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. Secara pribadi, Maruarar Sirait akan menyumbang sebesar Rp500 juta.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyumbang Rp 500 juta untuk pembangunan taman bermain pada pembangunan rumahTNI AD.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak," ujar Ara, Minggu (9/3/2025).

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pembangunan rumah.

“Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Sementara Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD.

Sementara sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang Banten. Groundbreaking dilakukan bersamaan dengan empat kota lainnya.

Lokasinya di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang, tepatnya Jl. Warung Jaud Kec. Serang, Banten. Jaraknya kurang lebih 15 menit dari pintu Tol Serang Timur dengan jarang sekitar 6 km.

"Kan ini ada di Serang, Bogor, Brebes, Bantul, Bekasi. Ada lima kota kan hari ini (groundbreaking)," ujar Ara di Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Ara berpesan agar TNI segera mendata kuota rumah yang dibutuhkan. Lalu, memastikan memilih pengembang yang membangun rumah berkualitas. Ia juga mengingatkan agar TNI AD agar mencegah dan menindaktegas pungutan liar selama pembangunan.

Selain rumah, Ara menyebut di perumahan itu akan dibangun taman bermain anak-anak dan rumah ibadah berupa masjid. Rumah ibadah akan dibangun dari uang sumbangan sebesar Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Harum Energi Tbk. Lawrence Barki dan Rp 1 miliar dari Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

"Jadi ada Rp 2 miliar nanti dibangun rumah ibadah di sini," ucapnya.

"Saya sebagai menteri sumbang Rp 500 juta ya pribadi ini ya buat taman bermain anak-anak supaya bagus ya," tambah Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mengatakan groundbreaking bangunan perumahan ini merupakan program dari TNI AD untuk mendukung program pemerintah.

"TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan rumah TWP (Tabugan Wajib Perumahan) Angkatan Darat," ucapnya.

Ia mengungkapkan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 5.760 unit yang tersebar di lima lokasi. Total luas tanah untuk perumahan di lima lokasi 70,6 hektare

Untuk Kabupaten Serang akan dibangun 2.023 unit rumah oleh PT Semangat Berkarya Bersama di atas tanah milik TNI AD. Angka tersebut termasuk 1.282 unit rumah subsidi, 290 rumah komersil, dan 451 unit rumah TNI AD.

Sementara luas tanah perumahan di Serang sebesar 23 hektare. Adapun spesifikasi rumahnya 30/72 untuk rumah subsodo dan 36/72 untuk rumah komersil dan rumah TNI AD.

Sebelumnya, Ara menyatakan groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk TNI AD akan segera dilakukan pada Minggu (9/3). Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam.

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

(dhw/das)

Jakarta -

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

(abr/zlf)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI Angkatan Darat (AD) hingga perbankan untuk membangun rumah subsidi. Rumah tersebut ditujukan untuk prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero). Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi yang disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Penandatanganan MoU pembangunan rumah subsidi untuk prajurit dan MBR. Foto: Dok. Kementerian PKP

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara.

Ia menuturkan, pihaknya siap melakukan groundbreaking pembangunan rumah tersebut pada 20 atau 21 Februari 2025. "Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan "Kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD, khususnya bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR."

Sebagai informasi, tercatat per 5 Februari 2025, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 3.535 unit senilai Rp 432,031 miliar sehingga penyaluran dana FLPP dari 2010 - 2025 sebanyak 1.602.414 unit senilai Rp 151,656 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal melakukan groundbreaking pembangunan rumah bagi prajurit TNI AD dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 5.571 unit. Rencananya proyek tersebut akan mulai groundbreaking sekitar 20-21 Februari mendatang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Mabes TNI AD.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/2/2025).

Dikatakan Menteri Ara, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat. "Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri PKP menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," sambungnya.

Maruarar Sirait mengatakan, rencananya pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes, pada tanggal 20 - 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan bahwa personel sampai kendaraan TNI Angkatan Darat (AD) diterjunkan untuk membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam hal ini, KSAD menegaskan bahwa TNI AD bersifat mendampingi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program makan bergizi gratis.

"Ya itu tadi jadi kami sifatnya, kalau misalnya dari Badan Gizi mau membuat dapur di mana, biasanya yang mengelola bukan kita juga. Jadi kita cuma mendampingi, butuh personel, butuh kendaraan, mendata daerah, dan sebagainya, itu kami ikut," kata KSAD ditemui di Mabes AD, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Maruli mengatakan, TNI AD juga tidak mengelola dapur untuk memproduksi makan bergizi gratis. TNI AD hanya bersifat mendukung program tersebut.

"Jadi sampai sekarang kita sebenarnya tidak mengelola dapur satu pun. Jadi kami mendukung saja Badan Gizi," ujar mantan Danpaspampres ini.

Lebih lanjut, KSAD menyebut bahwa perbantuan TNI AD untuk program makan bergizi gratis sejauh ini telah dilakukan.

Sebagai contoh, ketika dibutuhkan kendaraan dan personel, TNI AD selalu siap membantu.

"Kita coba fasilitasi. Oh kendaraan kurang nih untuk dropping, ya pakai kendaraan Kodim. Oh personelnya kurang nih untuk menurun-nurunin (makanan), ya anggota Babinsa kita ikut turunin," kata Maruli.

Namun, Maruli menegaskan kembali bahwa proyek dapur sehat dan sebagainya adalah wewenang Badan Gizi Nasional.

"Seperti misalnya kalau banyak pertanyaan tentang dapur sehat misalnya, makanan bergizi, kami ini hanya pendamping-pendamping," ujarnya.

"Secara proyeknya itu harus ke Badan Gizi. Kalau hanya memberi peranan membantu mengkoordinir masyarakat, mengkoordinir segala macam itu kami sifatnya hanya membantu. Jadi jangan ditanya ke kami," katanya lagi.

Untuk diketahui, pemerintah memang melibatkan TNI dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya TNI.

"TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 23 Oktober 2024.