Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya kabar pihak yang mengancam sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dasco mengatakan segala bentuk ancaman tidak bisa ditolerir.

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco menyebut ancaman ke sekolah di Papua tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia mewanti-wanti pihak-pihak tertentu jangan coba-coba mengancam.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang melakukan teror atas dilaksanakannya program MBG di Papua.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Simak Video 'Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sjafrie mengatakan pihaknya akan ikut mensosialisasikan makan bergizi gratis sebagai kebutuhan pokok untuk siswa. Anak-anak hingga ibu hamil diprioritaskan untuk mendapat program usungan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Ya nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara terutama anak-anak kita, ibu hamil dan juga stunting," katanya.

Ia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Ia menekankan apa yang dilakukan oleh TNI hanya untuk memperjuangkan rasa kemanusiaan. Jajarannya akan mendukung program pemerintah pusat ini.

"Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah. Jadi kita tidak memperdulikan isu-isu politik yang lain kecuali kita menjalankan tugas kemanusiaan," imbuhnya.

Simak Video: Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta agar Satuan Tempur TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.

Tandyo beralasan, pelaksanaan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim).

"Kalau kita hanya bertumpu pada satu Babinsa, tentunya ini akan menjadi beban yang Dandim (Komandan Kodim) perlu berkreasi," kata Tandyo dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Ada satuan-satuan tempur yang ada di situ, satuan-satuan batalion, kemudian kompi berdiri sendiri, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan program-program ini," ujar dia.

Wakasad ttak ingin beban pelaksanaan program tersebut hanya tertuju pada satu pihak, yakni Dandim khususnya Babinsa.

Padahal, ia menegaskan, ada satuan di sekitar Kodim yang juga bisa dilibatkan.

"Jadi jangan terlalu linier yang selama ini menjadi bebannya Dandim, menjadi bebannya Babinsa. Sementara ada satuan di situ yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan!" kata Tandyo.

Ia berharap arahan ini bisa langsung dijalankan oleh para satuan tempur TNI Angkatan Darat.

Tandyo juga menekankan pentingnya inovasi, koordinasi, dan integritas TNI AD demi menyukseskan program pemerintah.

"Inovasi dan koordinasi serta integritas yang kita miliki, kita curahkan untuk bisa mensukseskan program yang kalau ini benar-benar tercapai dalam 3-5 tahun ke depan, kita akan menjadi negara yang besar," kata Tandyo.

"Negara yang disegani untuk di wilayah Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia. Sekali lagi, selamat untuk kita semuanya yang selama ini sudah bekerja dengan baik," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta agar Satuan Tempur TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.

Tandyo beralasan, pelaksanaan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim).

"Kalau kita hanya bertumpu pada satu Babinsa, tentunya ini akan menjadi beban yang Dandim (Komandan Kodim) perlu berkreasi," kata Tandyo dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Ada satuan-satuan tempur yang ada di situ, satuan-satuan batalion, kemudian kompi berdiri sendiri, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan program-program ini," ujar dia.

Wakil KSAD tak ingin beban pelaksanaan program tersebut hanya tertuju pada satu pihak, yakni Dandim khususnya Babinsa.

Padahal, ia menegaskan, ada satuan di sekitar Kodim yang juga bisa dilibatkan.

"Jadi jangan terlalu linier yang selama ini menjadi bebannya Dandim, menjadi bebannya Babinsa. Sementara ada satuan di situ yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan!" kata Tandyo.

Ia berharap arahan ini bisa langsung dijalankan oleh para satuan tempur TNI Angkatan Darat.

Tandyo juga menekankan pentingnya inovasi, koordinasi, dan integritas TNI AD demi menyukseskan program pemerintah.

"Inovasi dan koordinasi serta integritas yang kita miliki, kita curahkan untuk bisa mensukseskan program yang kalau ini benar-benar tercapai dalam 3-5 tahun ke depan, kita akan menjadi negara yang besar," kata Tandyo.

"Negara yang disegani untuk di wilayah Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia. Sekali lagi, selamat untuk kita semuanya yang selama ini sudah bekerja dengan baik," ujar dia.