JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, TNI sangat membantu pelaksaanaan program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikan Dadan merespons adanya prajurit TNI yang sampai masuk ke kelas-kelas di sekolah untuk mengawal program makan bergizi gratis.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menjelaskan, dalam tahap awal program makan bergizi gratis ini, distribusi makanan ke sejumlah daerah memang sulit dijangkau oleh sipil.

Menurut dia, TNI membantu Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan pengiriman makan bergizi gratis ke daerah yang sulit dijangkau.

"Tapi harus diketahui sampai sekarang sudah 245 satuan pelayanan, yang 75 persennya kan mitra swasta. Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu Badan Gizi," imbuhnya.

Dilansir dari Antara, prajurit TNI dari Koramil 11/Pebayuran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi mengawal program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayah binaan.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," kata Syute di Bekasi, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan pengawalan mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program ini.

"Distribusi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi," ujar Sayute.

Dia menyebut pengawalan tuntas dilakukan terhadap proses distribusi 2.935 porsi Makanan Bergizi Gratis kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Pebayuran.

"Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan dapur umum," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

Ikan untuk MBG

Dikutip dari Harian Kompas, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengemukakan, komoditas ikan terus didorong masuk sebagai menu dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

Upaya itu mencakup pemetaan sebaran produksi ikan, lokasi pendaratan, unit pengolahan ikan, jenis ikan hasil tangkap dan budidaya, serta jaringan rantai dingin seperti gudang penyimpanan berpendingin untuk menjaga mutu ikan.

Selain itu, pemetaan kebutuhan ikan untuk siswa di setiap kabupaten/kota.

Hingga saat ini, terdata 3.365 unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh kabupaten/kota yang telah bersertifikasi kelayakan pengolahan atau standardisasi pengolahan.

Jumlah itu meliputi 1.816 UPI skala menengah besar dan 1.549 UPI skala mikro kecil.

Sementara itu, jumlah koperasi perikanan tercatat 2.884 unit koperasi, meliputi 2.802 unit skala usaha mikro, 69 unit skala usaha kecil, dan 13 unit skala usaha menengah.

"Kami simulasi, angka kebutuhan ikan rata-rata 200 gram per minggu. Dengan pemetaan, kecukupan bahan baku dan sajian ikan untuk makan bergizi gratis disesuaikan dengan potensi wilayah," kata Budi, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) hari ini, Kamis (23/1/2025), dimasak oleh para prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo mengatakan, para prajurit itu dilatih memasak oleh chef hotel berbintang untuk mensukseskan program MBG.

Hotel ini merupakan mitra TNI AL.

"Yang kemarin bekerja sama dengan salah satu hotel yang tadi sudah saya sampaikan, itu 18 (prajurit)," kata Krisno di atas KRI Banda Aceh-593, tempat pelaksanaan MBG Kolinlamil, Kamis.

Para prajurit ini adalah mereka yang bertugas di satuan maupun di kapal perang.

Setiap kapal, kata dia, akan ada 3-4 prajurit yang dikirim untuk "kursus" memasak di hotel berbintang.

"Ini standar yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Ini yang saya harapkan dengan kerjasama tadi, pengetahuan prajurit kita juga akan bertambah," ungkapnya.

Krisno menyatakan bahwa kursus memasak para prajurit TNI AL ini tidak hanya dilakukan ketika MBG.

Kursus semacam ini juga dilakukan untuk digunakan pada saat perbantuan bencana alam.

"Tidak (tidak hanya untuk MBG). Jadi memang begini, kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kita kapal ini selain sebagai tugas operasi militer untuk perang, juga operasi militer selain perang," tutur Krisno.

"Salah satunya adalah pada saat bencana alam, pada saat mengantar pengungsi. Juga kemarin mengantar bantuan ke Palestina. Juga Angkut Lebaran. Kalau memang chef ini hanya mendapatkan pengetahuan ataupun juru masak kapal ini, mendapatkan pengetahuannya ini di lembaga pendidikan saja, ini tidak akan berkembang," sambung dia.

Oleh karena itu, Krisno mengaku tak heran jika anak-anak penerima MBG Kolinlamil hari ini bilang makanan yang dihidangkan terasa sedap.

Namun, menurutnya, tidak hanya rasa sedap yang ditekankan pada makanan, melainkan juga tidak mengandung pengawet.

"Bagaimana mengolah makanan ini menjadi menarik. Kalau kita lihat, lahap sekali. Begitu saya tanya (ke anak-anak), 'Makannya enak ya?'. Enak banget, katanya gitu," katanya.

"Berarti rasanya sudah kena, tetapi saya juga menekankan tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan penyedap rasa, harus low sugar, gulanya rendah," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis merupakan satu kebijakan yang ilegal.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, belum ada ketetapan yang mengatur mengenai keterlibatan TNI dalam kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang TNI, khususnya soal operasi militer selain perang.

"Semenjak keterlibatan, atau penerjunan militer dalam sejumlah upaya untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan dalam proyek strategis nasional, bahkan dalam program makan bergizi gratis, kami belum dapat dokumen yang dapat menjustifikasi keterlibatan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI," kata Dimas di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

"Artinya, bisa kita simpulkan bahwa tindakan untuk melibatkan TNI dalam sejumlah kebijakan negara, dalam sejumlah proyek-proyek negara, itu merupakan satu kebijakan atau satu operasi yang ilegal karena dia tidak didasari dari ketetapan yang ada di Undang-Undang TNI," ujar dia.

Dimas kemudian menjelaskan isi Undang-Undang TNI, terkhusus pada Pasal 7 ayat 3, di mana mengatur keterlibatan TNI untuk sejumlah hal.

Pasal tersebut menyebutkan TNI dapat dilibatkan dalam konteks operasi militer dan operasi militer selain perang.

Akan tetapi, menurut Dimas, dalam konteks operasi militer selain perang, perlu ada ketetapan politik dan ketetapan hukum untuk melegalkan keterlibatan TNI.

"Perlu adanya ketetapan politik dan ketetapan hukum yang dikeluarkan melalui keputusan, peraturan, atau instruksi presiden agar itu dapat menjadi justifikasi secara legal dan regulasi, agar itu dapat menjadi sebuah acuan dalam proses penerjunan militer," kata Dimas.

Ia menilai program makan bergizi gratis menunjukkan keterlibatan TNI yang paling mencolok dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan belum adanya aturan mengenai keterlibatan TNI, Kontras menilai ada satu upaya untuk menghidupkan kembali TNI dalam ruang-ruang kehidupan publik.

"Itu juga mengindikasikan ada satu bentuk atau upaya-upaya yang sangat-sangat sistematis untuk kemudian dapat melibatkan kembali TNI dalam kehidupan atau ruang publik. Meskipun kemudian itu pada akhirnya juga bertentangan dengan regulasi yang ada," kata Dimas.

Untuk diketahui, pemerintah melibatkan TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengungkapkan bahwa TNI turut dilibatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya program makan bergizi gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Adapun hal ini menjadi salah satu dari tiga aspek utama tugas TNI terkait program pemerintah tersebut.

"(Tugas TNI yang ketiga) Monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah," kata Kapuspen kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Selain monitoring dan evaluasi, TNI disebut juga bertugas memfasilitasi logistik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.