JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah melalui masa reses sejak Desember 2024 lalu.

Ketua DPR Puan Maharani membeberkan ada sejumlah masalah yang akan disoroti oleh DPR selama Masa Sidang II Tahun 2024-2025 yang dimulai pada Selasa (21/1/2025).

"Satu, pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dua, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. Tiga, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR, Selasa.

Puan melanjutkan, DPR juga akan menaruh perhatian terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

Lalu, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kemundian, konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.

Selanjutnya, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, kasus kekerasan seksual, rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2026.

"Lima belas, upaya mewujudkan swasembada energi. Enam belas, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Tujuh belas, bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ujar Puan.

Puan berpesan agar alat kelengkapan dewan bergerak untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.