Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit. Hal itu dianggap sebagai angin segar bagi para pengembang.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai adanya tambahan kuota tersebut merupakan kabar baik bagi para pengembang. Sebab, kuota FLPP akan terus tersedia sampai akhir tahun.

"Secara prinsip, tambahan kuota tentu bagus sekali buat dunia perumahan kita dan itu suntikan angin segar buat Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (9/5/2025).

Walau demikian, Ari mengaku was-was jikalau tambahan kuota ini tidak terserap sepenuhnya. Ari mengaku saat ini ada permasalahan lain selain kuota FLPP, yaitu mayoritas konsumen kolektibilitas banknya sedang jatuh akibat banyak yang terjerat pinjaman online alias pinjol. Hal ini bisa saja membuat realisasi FLPP kurang maksimal.

"Saran saya, kalau (kuota) nggak habis langsung dipakai di tahun berikutnya. Karena gini, biasanya awal tahun nggak bisa langsung on. Kalau ini masih ada kan (sisa kuota) Januari bisa langsung akad, Februari bisa langsung akad," ujarnya.

Dihubungi terpisah, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah, jika kenaikan kuota FLPP itu ditujukan untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kepentingan industri properti, pihaknya akan mendukung penuh.

"Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah untuk bisa menghabiskan kuota yang diberikan. Jangan sampai 350 ribu kuota itu tidak bisa terealisasi. Dari sisi pengembang, kita berharap para pengembang untuk bisa menyesuaikan," katanya kepada detikcom.

Junaidi mengatakan, kuota yang diberikan setiap tahun sebisa mungkin harus habis. Sebab, jika tidak habis maka akan dijadikan evaluasi untuk tahun-tahun mendatang.

"Kemungkinan, ketika meminta tambahan kuota lagi, pemerintah harus hitung ulang (jika kuota FLPP tidak habis). Tapi saya punya keyakinan kalau 350 ribu unit ini akan terserap habis," tuturnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP pada tahun ini sudah ditetapkan menjadi 220.000 unit. Namun, pemerintah berencana untuk menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho sempat mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Mereka mau mendiskusikan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025), Ara lebih dulu datang pada pukul 14.03 WIB. Gus Ipul menyusul pada pukul 14.22 WIB.

Gus Ipul mengatakan datang untuk mendiskusikan DTSEN dengan pihak KPK. Dia mengatakan Kemensos ingin menggunakan data itu.

"Sama Pak Ara (Maruarar), lagi diskusi aja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu. Ya kan di DTSEN data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul di gedung KPK.

Dia mengatakan pihaknya sedang melakukan uji lapangan terkait DTSEN. Diskusi dengan KPK dilakukan agar data yang ada dapat digunakan untuk membuat program tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau cross-check, nah ini kita mau konsultasi, untuk bagi pakainya, untuk macam-nya supaya nanti pensasaran kita tepat," ucapnya.

Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pertemuan itu juga membahas pencegahan korupsi di beberapa program pemerintah.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera, dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," ujar Budi.

Simak jugaVideo: Rencana Sinkronisasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Wamen Dukbangga/Wakil Kepala BKKBN) Isyana Bagoes Oka meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ada pula Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Pantauan detikcom, Jumat (10/1/2025), Wamen Isyana meninjau program MBG di Posyandu Anyelir, Ciracas, Jakarta Timur.

Program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita disalurkan lewat posyandu. Wamen Isyana terlihat hadir bersama Deputi PCO Noudhy Valdryno, jubir PCO Prita Laura, dan anggota DPR RI Putri Komarudin.

Wamen Isyana meninjau Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Wamen Isyana mengatakan program tersebut adalah kelanjutan dari program MBG untuk pelajar. Adapun menu makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk, dan susu.

"Hari Senin kemarin sudah diluncurkan serentak, kebanyakan sekolah, hari ini, kita mau coba juga, kita laksanakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang usianya masih belum usia sekolah. Kita tahu anak-anak adalah sumber daya bangsa dan memastikan sumber gizinya terjaga," ujarnya.

Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Setelah meninjau MBG di Posyandu Anyelir 1, Wamendukbangga Isyana meninjau program Makan Bergizi Gratis di Posyandu Dahlia, Ciracas, Jakarta Timur. Di sana, turut hadir Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Veronica Tan meninjau Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Samarinda (ANTARA) - Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan dapur sehat untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul di Samarinda, Kamis, mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah. Program ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan di Kota Samarinda pada tanggal 2 Januari 2025.

“Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyukseskan. Kami akan memastikan titik-titik dapur yang telah ditentukan dapat melayani kebutuhan anak-anak sekolah,” ujar Anggara.

Saat ini Korem 091/ASN telah memiliki satu dapur sehat di kawasan Air Putih, Jalan Suryanata, Samarinda. Dapur tersebut dikelola oleh 50 orang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera mengoperasikannya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia mendukung program tersebut,” katanya.

Menurut dia, satu dapur sehat mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa. Selain itu, dapur-dapur ini juga akan memberdayakan petani lokal di sekitar lokasi.

Danrem juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan agar berjalan maksimal.

Dia berharap pihak swasta turut berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis ini. "Korem akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berhasil," ujarnya.

Pewarta: Arumanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024