Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bicara soal wacana naiknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kementerian Pertanian akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG.

Sebab, sejauh ini memang cakupan MBG belum sampai pada targetnya. Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Anggaran MBG yang sudah ada Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran.

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Pada Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, Makan Bergizi akan total menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat pada akhir 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar upaya perbaikan gizi anak Indonesia, namun juga merupakan pendidikan karakter bagi mereka.

"Kepada para guru di sekolah-sekolah, kami tekankan bahwa Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar makannya, tetapi harus menjadi bagian dari pendidikan karakter," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa.

Abdul Mu'ti menjelaskan pendidikan karakter yang bisa diterapkan dalam kegiatan ini dimulai dengan adab sebelum makan, seperti berdoa, juga adab ketika dan sesudah makan seperti tata krama dan table manner dalam makan.

Selain itu, sambungnya, Program Makan Bergizi Gratis juga melatih para anak untuk memakan makanan yang seperlunya, tidak berlebihan dan menyia-nyiakan makanan.

"Kemudian, melatih tanggung jawab, melatih toleransi, dan juga kemandirian, dan berbagai karakter utama yang lainnya," ujarnya.

"Sehingga sekali lagi, pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah itu, selain untuk meningkatkan kekuatan fisik, juga kekuatan intelektual, dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan karakter dan keperibadian utama," tambah Abdul Mu'ti.

Mendikdasmen juga mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat program Usaha Kesehatan Sekolah atau Sekolah Sehat.

Sehingga ke depannya, ungkap dia, bisa juga akan dilaksanakan kegiatan pengukuran kesehatan siswa-siswi Indonesia, seperti melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesehatan fisik anak-anak, dalam menciptakan talenta berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, BGN (Badan Gizi Nasional) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal laporan atas dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Laporan itu muncul dari bakal mitra di salah satu kabupaten/kota yang mengklaim oknum yang mengaku petugas BGN mengecek persiapan administrasi dan kesiapan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Ia pun membantah adanya pihak yang ditugaskan untuk memeriksa kesiapan administrasi calon mitra.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan," ungkap Iwan dalam keterangannya persnya, Rabu (25/12/2025).

Adapun kasus tersebut setelah bakal mitra BGN melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengkonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Ia juga mengatakan, BGN memiliki koordinasi yang jelas dan diumumkan secara resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," tegasnya.

Iwan pun meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Ia juga mengimbau, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi jika ditemui ada pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Melalui keterangan ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

"Informasi lebih lanjut terkait aktivitas resmi BGN, akan terus diupdate melalui Biro Hukum dan Humas BGN," tutupnya.

Simulasi pembagian makanan bergizi gratis bagi pelajar yang digelar Polres Malang menyisakan kisah pilu. Suasana berubah haru ketika seorang siswi tiba-tiba menangis ketika menerima paket makanan.

Polisi yang menyerahkan makanan sempat terkejut dan mendekati siswi tersebut untuk mengetahui alasannya. Jawaban yang diberikan oleh sang siswi membuat suasana menjadi haru.

Siswi kelas VII tingkat menengah pertama itu menangis karena mengaku teringat dengan adiknya di rumah. Ia pun rela menyisakan separuh paket makanan untuk diberikan kepada adiknya ketika pulang sekolah.

Sementara itu, siswa lainnya tampak antusias menikmati makanan yang dibagikan. Didampingi para guru dan kepala sekolah, mereka menyantap makanan bergizi tersebut bersama-sama di ruang kelas.

Kapolres Malang saat tinjau simulasi pembagian makanan bergizi gratis di Malang (Foto: Istimewa)

Momen haru ini terjadi saat simulasi pembagian makanan gratis di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang ditinjau langsung Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Rabu (4/12/2024).

"Dia (siswi) tidak menghabiskan tapi hanya makan separuh. Sedangkan separuhnya itu akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga. Kita sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini," kata Putu Kholis dengan penuh empati.

Ada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar, dan susu tersebut.

Paket makanan bergizi disiapkan langsung diatas meja ruang kelas para pelajar.

Putu Kholis menambahkan program simulasi makan bergizi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Polres Malang.

Sebelumnya, simulasi juga telah dilaksanakan di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang merupakan lokasi terdampak bencana banjir.

Simulasi makan bergizi ini merupakan bagian dari upaya Polres Malang mendukung program pemerintah terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah. Total sekitar 450 siswa telah menerima manfaat dari kegiatan ini.

"Kita bisa mensimulasikan kegiatan makan bergizi bersama ini sehingga jajaran Polres Malang ada gambaran, ketika nanti program dari pemerintah sudah berjalan nanti kita bisa mendukung dan membantu program tersebut," tegas Putu Kholis.

Kholis menyebut simulasi makan bergizi di MTS Al-Khalifah karena melihat banyaknya pelajar yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim.

Kegiatan ini juga dilakukan secara terpisah dengan program yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu.

Guna memberikan gambaran bagi anggota Polres Malang dalam mengawal berbagai program pemerintah.

"Kami dari Polres Malang siap mengawal program-program pemerintah terutama yang berhubungan dengan aset bangsa, generasi penerus ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di angka Rp 71 triliun meski alokasi per porsinya turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi. Penurunan nilai tiap porsi ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran (Program) Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," kata Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, Senin (2/12/2024) dilansir dari detikFinance.

Hasan Nasbi menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600 hingga 700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba dilakukan selama hampir setahun di Pulau Jawa.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Namun, untuk di luar Pulau Jawa, Hasan mengatakan nominal Program Makan Bergizi Gratis bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Asalkan patokan ketercukupan gizi, seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan, yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Program Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, tetapi anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T

Kita hitung untuk daerah-daerah (Rp10.000) itu cukup bermutu dan bergizi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan keterangan pers terkait ketentuan upah minimum di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan program makan bergizi gratis itu termasuk sebagai tambahan bagi kesejahteraan buruh, karena buruh juga memiliki keluarga dan anak. Prabowo menyatakan kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting dan akan terus diperjuangkan pemerintah.

Prabowo mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah (Rp10.000) itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden.

Sementara itu dari anggaran yang ditetapkan itu, sebuah keluarga bisa saja memperoleh alokasi anggaran rata-rata sebesar Rp30.000 per hari, karena dalam satu keluarga ada yang memiliki tiga sampai empat anak.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4. Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp2,7 juta," tutur Prabowo.

Prabowo mengatakan apabila ditambah dengan bantuan-bantuan sosial dan perlindungan sosial lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lain, maka upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, sudah sangat maksimal pada saat ini.

"Tentunya kita akan perbaiki di saat-saat mendatang," ujar Prabowo.

Adapun dalam kesempatan itu Prabowo juga mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen. Angka itu sudah berdasarkan pembahasan pemerintah dengan para perwakilan pimpinan buruh.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024