Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Majalengka, Jawa Barat. Wihaji juga mengecek penyaluran makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil bersama Bupati Majalengka, Eman Suherman.

Pantauan detikcom di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama di Jalan KH Abdul Halim, Senin (21/4/2025), Wihaji tampak meninjau proses produksi makanan di dapur tersebut.

Wihaji mengatakan satu SPPG MBG diharuskan mendistribusikan 10% dari porsi makanannya kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Distribusi juga dilakukan dengan memperhitungkan jarak SPPG dengan rumah penerima manfaat.

Menteri Wihaji cek makan bergizi gratis bagi ibu hamil di Majalengka (Maulani/detikcom)

"Kebetulan memang sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Karena tugas Kementerian kita tiga. Satu mendata di sekeliling ini titik 6 Km dari 3.294. 3.294 berarti ada 329 itu adalah peruntukannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tutur Wihaji di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama.

Distribusi kepada penerima manfaat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga dari BKKBN yang bertugas di daerah masing-masing. Selain mendistribusikan, tim itu juga melakukan evaluasi.

"Yang kedua setelah kita data kita ditugasi mendistribusikan. Siapa? Kita punya TPK namanya. Tim Pendamping Keluarga yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Yang ketiga mengevaluasi," tutur Wihaji.

Wihaji juga ikut menyalurkan langsung menu MBG kepada salah seorang ibu dan balita.. Penerima manfaat tersebut merupakan ibu menyusui berusia 42 tahun yang memiliki balita usia 2 tahun dengan jumlah anak 3 orang.

"Pastikan apakah penerima manfaatnya itu ibu hamil atau nggak. Yang kedua ketika dikasih ibu hamil yang makan suaminya atau ibu hamilnya. Karena kira-kira gitu nanti kita cek. Karena ini penting jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru nggak makan yang makan orang lain," tutur Wihaji.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan bahwa konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit dan mengajukan pengembalian uang (refund) akan mendapatkan full refund. Hal itu merupakan kesepakatan antara pengembang dan konsumen pada pertemuan yang lalu.

Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, menuturkan pengembalian uang akan dilakukan sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen Meikarta.

"Iya full refund, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan ya yang dikembalikan yang itu," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Dikonfirmasi secara terpisah, administrator dari PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, Handri, mengaku belum tahu pasti mengenai hal itu. Sebab hal tersebut di luar kuasanya.

"Kalau kami di sini ranahnya untuk pengumpulan data jadi belum sampai ke situ," ujarnya kepada wartawan.

Handri mengatakan, saat ini pihaknya hanya mengumpulkan data konsumen Meikarta untuk diverifikasi lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan berupa bukti pembelian unit dan nantinya akan diverifikasi di kantor Meikarta.

"Yang pasti hari ini kita bawa (dokumennya) ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari masing-masing costumer," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun meminta unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Pada awalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sedang menyampaikan sambutan mengenai peluncuran layanan pengaduan tersebut. Kemudian ia menyebutkan bahwa sudah ada konsumen dari Meikarta yang datang ke Kementerian PKP mengikuti acara tersebut.

Kemudian Ara pun bertanya kepada para konsumen Meikarta apa yang ingin disampaikan kepada pihaknya.

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur diminta oleh Ara untuk merespons keluhan-keluhan konsumen Meikarta tersebut. Fitrah mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah.

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Dalam catatan detikcom, pengembang dari mega proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Pada 2023 lalu, sempat ada kasus yaitu 131 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) belum mendapatkan unit apartemen yang sudah dibeli. Mereka pun meminta haknya, baik berupa refund maupun mendapatkan unit apartemen.

Setelah lika-liku yang cukup panjang, per 14 Maret 2023, tercatat 114 konsumen Meikarta menerima refund melalui mekanisme titip jual. Sementara 13 orang sudah mendapatkan unit. Mekanisme titip jual sebelumnya ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Sementara sisanya masih dalam proses oleh pihak Meikarta.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Pietra Machreza Paloh diangkat menjadi komisaris independen BTN.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Pietra, RUPST BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris mereka.

RUPS juga menetapkan Nixon L.P. Napitupulu danOni Febriarto Rahardjomenjadi Direktur Utama dan wakil direktur utama BTN lagi.

Dengan pengangkatan itu, berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. NapitupuluWakil Direktur Utama : Oni Febrianto RaharjoDirektur Treasury & International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Operasional: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Risk Management : Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking : Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy : Nofry Ronu PoetraDirektur Human Capital and Compliance : Eko WaluyoDirektur Network & Retail Funding: Rully SetiawanDIrektur Commercial Banking: HermitaDirektur IT: Tan Jacky Chen

Polda Bali sedang membangun dapur sehat untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya berharap keberadaan dapur tersebut memberi berkontribusi positif bagi warga Bali.

Dikutip dari akun Instagram resmi Polda Bali, Selasa (18/2/2025), pembangunan dapur sehat ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya didampingi Wakapolda Bali Brigjen I Komang Sandi Arsana serta Pejabat Utama Polda Bali pada 12 Februari lalu.

Pembangunan dapur sehat ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dapur sehat ini juga dibangun oleh Polda Bali untuk mendukung upaya Badan Gizi Nasional (BGN) membangun 5.000 unit dapur sehat di seluruh Indonesia hingga 2025.

Sebagai bagian Polri, Polda Bali menyatakan siap berperan aktif dalam membangun dapur sehat di tingkat Polda. Keberadaan dapur sehat ini ditujukan untuk menjamin makanan bergizi gratis diproduksi dengan kualitas yang baik bagi para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dapur sehat Polda Bali ini dibangun di atas lahan milik Polri di eks Asrama Polisi, Jalan Plawa, Denpasar, dengan luas 153 meter persegi. Lokasi ini dipilih karena posisinya strategis dan akses yang mudah ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Dapur sehat Polda Bali ini akan dilengkapi dengan sarana pendukung seperti tim masak profesional dan kendaraan distribusi makan bergizi gratis. Irjen Daniel meminta semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengelola dan menjalankan program makan bergizi gratis.

"Saya juga ingin mengingatkan untuk seluruh pihak terkait, agar sinergi berjalan baik dalam mengelola dan menjalankan program ini, demi keberhasilan pemberian makan bergizi untuk para pelajar di Bali. Dengan demikian, kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan generasi muda Indonesia," ujar Daniel.

Makan bergizi gratis sendiri merupakan program prioritas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menegaskan Polri siap menyukseskan program tersebut.

"Pemerintah memiliki program ketahanan pangan dan tentunya Polri juga mendukung penuh terkait dengan program dalam mendukung kebijakan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis," kata Kapolri Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya yakin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang pekerjaan bagi para ibu rumah tangga untuk bisa menjadi mitra.

"(Untuk) Yang ingin memulai usaha katering dan memberikan peluang lapangan pekerjaan juga bagi ibu rumah tangga yang mau membantu Program MBG," kata Uya Kuya di Jakarta, Jumat.

Uya Kuya mengatakan hal itu dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja dan 300 peserta yang dilaksanakan di Aula Masjid Al Hikmah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berfokus dengan memikirkan gizi masyarakat melalui pengawasan yang ketat.

Selain itu, MBG menyasar pada anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk bisa langsung merasakan manfaatnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melibatkan masyarakat agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa.

Diharapkan pandangan dan ilmu masyarakat bisa menjadi semakin luas dengan adanya sosialisasi MBG untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Jadi, sosialisasi BGN bersama saya selaku DPR RI Komisi IX ini tidak hanya memberikan sosialisasi saja secara materi, melainkan juga ilmu dan wawasan bagi warga/peserta yang hadir dalam program MBG," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari DPRD DKI Jakarta Astrid Margareta, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk MBG yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Sekolah-sekolah di DKI Jakarta mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) hari ini. Dinas Pendidikan Jakarta mengatakan salah satu menu hari ini ada ayam teriyaki, tumis buncis serta susu.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sarjoko mengatakan kegiatan MBG ini dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pada hari pertama ini, kata dia, ada 4 SPPG yang siap melaksanakan program tersebut.

"Pelaksanaannya secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan SPPG masing-masing. (Yang) siap di tanggal 6 Januari, SPPG Pulo Gebang, Jaktim, SPPG Palmerah, Jakbar, SPPG Lanud Halim, Makassar, Jaktim, SPPG Aksi Rumah Inspirasi, Ciracas," kata Sarjoko kepada wartawan, Minggu (5/1/2025).

Sarjoko kemudian memaparkan kegiatan MBG yang akan dilakukan oleh Lanud Halim hari ini. Distribusi makanan, kata dia, dibagi dalam 2 termin, untuk kelas 1 s/d 3 SD di Jam 8.00 WIB dan untuk kelas 4 SD s/d SMA di Jam 11.00 WIB.

"Menu tanggal 6 Januari 2025 yaitu ayam teriyaki, tumis buncis wortel, pisang, susu, nasi dengan nilai Rp 10.000/paket," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko (Brigitta Belia/detikcom)

Dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini, kata Sarjoko, Disdik Jakarta berperan melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar program berjalan lancar.

"Disdik melakukan pembinaan kepada kepsek dan guru untuk mendukung kelancaran MBG pada saat penerimaan ompreng dan pengumpulannya serta melakukan edukasi kepada siswa agar menghabiskan porsi makanan yang dibagikan serta bertanggungjawab terhadap omprengnya, sehingga MBG berjalan lancar," tutur dia.

Berikut rincian program makan bergizi gratis di Jakarta pada 6 Januari, 2025:

SPPG Halim, sekolah penerima manfaat:

1. SD Angkasa 5: 128
2. SD Angkasa 1: 304
3. SD Angkasa 7: 22
4. SD Angkasa 10: 46
5. SMPN 80: 855
6. SMPN 214: 825
7. MTSN 14: 467
8. SMK Angkasa 1: 306

Total penerima manfaat: 2.953 siswa.

SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur, target penerima manfaat sebagai berikut:

1. SDN 01 Susukan 374
2. SDN 02 Susukan 381
3. SDN 03 Susukan 384
4. SDN 04 Susukan 379
5. SDN 05 Susukan 380
6. SDN 08 Susukan 375
7. SMP 174 Susukan 709
8. Paud Al Murzaqiyah 33
9. Paud Fatahilah 40

Total penerima manfaat: 3.055

SPPG Pal Merah, Jakarta Barat, target penerima manfaat sebagai berikut:

1. SDN 07 SLIPI 564 Siswa
2. TK AISYIAH 29 Siswa
3. SD BARUNAWATI II 215 Siswa
4. TK NURUL HUDA 38 Siswa
5. SD 11 SLIPI 400 Siswa
6. SLB 5 SLIPI 197 Siswa
7. TK BHAYANGKARI 48 Siswa
8. SMP BARUNAWATI 343 Siswa
9. MTS AL-UKHUWWAH 112 Siswa
10. SD 15 SLIPI 386 Siswa
11. SMPN 61 SLIPI 655 Siswa

Total penerima manfaat: 2.987

SPPG Pulo Gebang, Cakung, sekolah penerima manfaat:

1. PAUD Baiturahim: 51
2. PAUD Rasfaldi Mukhlisin: 48
3. PAUD Persada: 20
4. TK Rabiah Al Adawiyah: 28
5. TK Mutiara: 28
6. TK Al Mada: 104
7. TK Bakti Utama: 13
8. RA At-Toyibah: 45
9. SDN 06 Pulo Gebang: 529
10. SDN 07 Pulo Gebang: 550
11. MIS Darus Syifa: 164
12. SMPN 138 : 1049
13. SMAN 11: 430

Total Penerima Manfaat: 3.059

Simak Video 'Situasi Dapur SPPG Saat Siapkan Hidangan Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sosok: Karni, Pahlawan Kartu Identitas di Kampung Pemulung

[Gambas:Video 20detik]

KEDIRI, investor.id - Komandan Kodim 0809 Kediri, Jawa Timur, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming yang mengatasnamakan instansi.

Hal ini sehubungan dengan pencatutan nama Kodim yang dipimpinnya untuk penipuan program makan bergizi gratis, sehingga merugkan puluhan pemilik usaha katering jutaan rupiah. 

"Saya menghimbau kepada masyarakat luas. Jangan mudah percaya. Jangan mudah terimiming-iming atau diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal, mengatasnamakan instansi pemerintahan. Apalagi mengatasnamakan institusi TNI sebagai pihak rekanan dan lain sebagainya, terus memungut uang. Itu tolong masyarakat jangan mudah percaya hal tersebut," kata Ragil, Jumat (27/12/2024).

Ragil mengatakan, program makan bergizi gratis yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) pastinya sudah terencana dengan baik.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program pemerintah pusat ini tentu tidak akan memerintahkan orang untuk melakukan pemungutan liar atau meminta uang kepada pihak katering makanan dan masyarakat. 

Sejauh ini, Ragil menegaskan belum ada petunjuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Badan Gizi Nasional soal program makan bergizi gratis di wilayah kerja Kodim 0809 Kediri.

Dia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dan sebaiknya konfirmasi bila ada keterkaitan dengan Kodim Kediri.

“Tolong konfirmasi ke Kodim dulu sehingga tidak terjadi kasus penipuan di mana-mana, khususnya di wilayah Kediri," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan penipuan dengan tender penawaran suplier program makan bergizi gratis terkuak di Kota Kediri. Tak tanggung-tanggung, puluhan pengusaha katering telah tergabung ditaksir kerugian mencapai Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini akan dirancang untuk secara komprehensif mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.

"Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam identifikasi sementara, Fahri menyebutkan ada tiga tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketiga tantangan tersebut adalah masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian PKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

"Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, Kementerian BUMN, serta lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah terkait perizinan pembangunan rumah. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa tantangan terakhir di sektor perumahan berkaitan dengan skema pembiayaan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak. Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong pembangunan rumah," tutup Fahri. (*)

Editor : Syahrir Rasyid