KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencana ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Dony Oskaria, Wamenkeu Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, penerbitan SBN perumahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung MBR memiliki rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menkeu, Kamis (20/2/2025).

Nilai SBN Masih dalam Proses Konsolidasi

Ara mengungkapkan, nilai SBN yang akan diterbitkan belum ditentukan. Dia masih akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk memastikan semua aturan terpenuhi.

"Kami sepakat bahwa kami belum menyampaikan angkanya dulu sesudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak supaya semua aturannya. Tapi, bisa pastikan jumlahnya besar," ungkap Ara.

Ara menilai penerbitan SBN perumahan ini sebagai langkah terobosan dan menunjukkan dukungan besar dari BI untuk sektor perumahan.

"Kita akan ada rapat di DPR dan juga pada pihak-pihak yg perlu kami laporkan dan juga saya langsung akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pertemuan pada hari ini," tandas Ara.

Adapun manfaat penerbitan SBN Perumahan melipui, memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR., meningkatkan likuiditas pembiayaan perumahan, mendorong pembangunan sektor perumahan, dan mendukung program 3 juta rumah.

Penerbitan SBN perumahan ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR.

Jakarta -

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. Seperti diketahui bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas akses kepemilikan rumah. Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

"FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ucap Sri Mulyani.

Peran Bank Indonesia (BI)

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

Sayangnya belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

"Tapi saya bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menunjukkan bahwa dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR," tuturnya.

Ara menyebut dari hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan.

"Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas," imbuh Ara.

(aid/hns)

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menjajaki pinjaman utang ke Bank Dunia untuk mendanai program 3 juta rumah.

Opsi berutang ke Bank Dunia dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah," kata pria yang akrab disapa Ara itu, dikutip Detikfinance.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai pemerintah perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto itu.

Sebab, realisasi program 3 juta rumah dinilai tak cukup jika mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor publik.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai program 3 juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, Carolyn menyebut pemerintah juga perlu melibatkan pelaku bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Ia menuturkan Bank Dunia sendiri menyediakan layanan permodalan alias utang. Bank Dunia juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia (World Bank) pada hari Jumat (13/12). Dalam pertemuan tersebut dibahas Adukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Terkait pembiayaan tersebut, Maruarar menyebutkan bahwa anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN melalui pinjaman maupun skema investasi pengusaha.

"Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk.

Untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, lanjut dia, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan baik sektor publik, privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tandasnya.