Mataram -

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, akan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ikut dikelola perguruan tinggi atau kampus-kampus di Indonesia. Usulan itu bakal disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah harapan bisa bersama-sama. Ada beberapa tadi masukan dari profesor kita dan pakar kita Universitas Mataram," kata Stella saat menyambangi Universitas Mataram (Unram), Minggu malam (18/5/2025).

Menurut Stella, MBG yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) niatnya sangat baik. Program ini bertujuan memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak Indonesia agar mereka bisa sekolah dan belajar dengan baik.

"Program ini juga akan menjadi sesuatu pertumbuhan ekonomi di daerah lokal," ujar wanita asal Medan, Sumatera Utara (Sumut) itu.

Sehingga, kata Stella, Kemdiktisaintek berharap bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menggandeng universitas untuk menyukseskan program MBG.

"Karena di universitas ini sangat banyak pakar-pakar kita yang mengetahui bagaimana kami menyuplai makanan yang bergizi. Untuk di daerah Lombok juga begitu," tandas lulusan Harvard University itu.

(hsa/hsa)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan dua program pemerintah yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa 6–7 kali lipat.

"Jadi, dua program ini saja akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang diperkirakan akan meningkat tidak kurang 6 sampai 7 kali lipat pertumbuhan di setiap desa," kata Ariza, sapaannya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kata dia, status desa pun dapat berubah menjadi desa mandiri.

Hal tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat menghadiri Festival Bangun Desa dan Kirab 1.000 Tenong di Lapangan Gelora Suradiwangsa Desa Sirukun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Rabu (14/5).

Secara khusus Wamendes Ariza menyampaikan Program MBG tidak hanya soal mampu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas desa.

Menurut Wamendes, kesuksesan pelaksanaan program-program tersebut bergantung pada partisipasi aktif beragam pihak terkait.

“Belum lagi program-program lain yang sedang dan terus dilaksanakan oleh pemerintah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Semua program ini sangat bergantung pada kita semua untuk terlibat aktif dan berpartisipasi,” katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamza menyebut, dalam waktu dekat akan merevitalisasi Rumah Susun Pekerja Palembang untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Ya sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” ujar dia, saat meninjau Rumah Susun untuk Pekerja di Jalan Srijaya Palembang, Senin (5/5/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian PKP masih menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

“Kita lagi matangkan peruntukannya ya, termasuk kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada RSUD Siti Fatimah. Karena keluarganya kalau datang membesuk, itu tidur di lantai, nah nanti kita siapkan tempat ini untuk disewa oleh keluarga, sehingga Rumah Sakit juga punya sistem pendukung,” kata dia.

“Kalau perawat-perawatnya perlu tempat tinggal sementara atau apa, pegawai baru dan sebagainya, bisa juga difungsikan di tempat ini,” imbuh dia. 

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP terkait pengelolaannya. Karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik kementerian.

“Setelah bersurat, perencanaan kedepannya kita menunggu keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” ungkap dia.

Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Rusunawa tersebut memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air.

Editor : Sidratul Muntaha

Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

(prf/ega)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," kata Fahri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ucapnya.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, data backlog terbaru di tahun 2025 naik menjadi 15 juta. Angka ini merupakan catatan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah keluarga baru yang belum mempunyai rumah.

"Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami, mungkin belum kepada publik, bukan 9,9 juta atau 12 juta. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta," ujarnya dalam acara Halal Bi Halal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Fahri Hamzah menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi jumlah antrean keluarga untuk memiliki rumah baru. Sedangkan untuk backlog renovasi rumah terbaru dari BPS, jumlahnya sekitar 26 juta.

Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah mengungkap, jumlah backlog yang meningkat ini sejalan dengan pertumbuhan populasi dan keluarga baru di Indonesia. Pada awal 2025, jumlah penduduk Indonesia sekitar 290 juta jiwa, jumlah keluarga baru naik menjadi 93,1 juta.

Masih mengutip survei BPS, Fahri Hamzah melanjutkan, jumlah orang dalam satu keluarga turun dari sebelumnya satu keluarga terdiri dari 5 orang, termasuk suami dan istri, menjadi 3,1 orang dalam satu keluarga pada tahun 2025. Jika dibulatkan, satu keluarga rata-rata hanya mempunyai satu anak.

"Dugaan saya, anak-anak muda dalam usia menikah, tapi ketika menikah mereka sulit punya rumah, maka backlog meningkat," tambahnya.

Menurut Fahri Hamzah, data BPS tersebut menggambarkan, bahwa suplai perumahan di Indonesia memiliki cukup jarak dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan keluarga baru di Indonesia.

"Jumlah keluarga terus bertambah, sedangkan jumlah rumah tidak. Mari kita lihat pasar yang lebih progresif di sektor perumahan ini," pungkasnya.

...Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak

Wamena (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterima oleh seluruh masyarakat di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, utamanya oleh para siswa.

"Di sini, kami turun karena ada persoalan penolakan Makan Bergizi Gratis. Kami sudah turun ke Timika, Nabire, Jayapura, semuanya punya semangat luar biasa. Dua provinsi, Papua Pegunungan dan Papua Tengah semua sudah menerima, dengan adanya kami dengar isu-isu penolakan ini, maka kami serahkan yayasan di sekolah masing-masing untuk mengelola MBG," katanya dalam sosialisasi MBG di Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Kamis.

Ia menegaskan, setelah berkunjung untuk sosialisasi di tiga provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, rata-rata anak sekolah justru senang diberikan MBG, mengingat berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), rata-rata anak-anak Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak," ujar dia.

Ia mengemukakan, program MBG akan membuat seluruh masyarakat sibuk bekerja sehingga akan menciptakan kedaulatan ekonomi.

"Semua masyarakat akhirnya sibuk, itu inti otonomi khusus, dan kalau menyangkut masalah sekolah itu jelas, untuk kedaulatan negara, mengawal kedaulatan ekonomi untuk semua masyarakat Wamena," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Lenis juga menandatangani pernyataan sikap, di mana seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan menyatakan tiga poin terkait program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Gratis.

Pertama, yakni menerima dan mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Kedua, pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dipercayakan kepada yayasan, gereja, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Kemudian, yang ketiga yakni pemerintah bertanggung jawab memberikan sekolah gratis dan kepala dinas bertugas mengambil data sekolah.

Sebelumnya, pada 17 Februari 2025, diketahui para pelajar melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Jayawijaya karena menolak program MBG dan lebih memilih pendidikan gratis.

Lenis Kogoya juga telah menegaskan, program MBG dan pendidikan gratis ke depan akan terus berjalan berdampingan untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan kepada Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Kepada Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, ia juga menyampaikan harapan supaya program PBB yang berjalan di Indonesia dapat membantu Indonesia memenuhi prioritas nasional, termasuk program MBG.

“Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” ucap Wamenlu RI saat bertemu Sabharwal di Jakarta, Kamis (27/2).

Ia menyatakan, hasil riset yang diterbitkan Badan Pangan Dunia pada 2017 menyatakan program makan bergizi untuk siswa sekolah membantu menunjang capaian SDG2 perihal pengentasan kelaparan, SDG4 terkait akses pendidikan yang berkualitas, dan SDG5 terkait partisipasi anak perempuan dalam pendidikan.

Secara tidak langsung, program tersebut juga mendukung SDG1 soal pengentasan kemiskinan, SDG8 terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta SGD10 mengenai upaya menjembatani kesenjangan sosial, ucap Wamenlu.

Dengan demikian, program MBG yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan peran Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan global, kata Arrmanatha.

Wamenlu RI juga mengharapkan dukungan PBB dalam pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk mengeksplorasi pemanfaatan sistem keuangan Islam melalui pemberdayaan zakat untuk mendukung pembangunan global, khususnya di negara-negara yang terdampak krisis.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menyampaikan rencananya menyusun program PBB yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan di tiap provinsi demi mendukung pembangunan dan pencapaian SDGs di Indonesia.

Wamenlu Arrmanatha dan Sabharwal juga membahas perkembangan situasi global dan penguatan sistem multilateral dalam pertemuan tersebut.

“Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” ucap Wamenlu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

(abr/abr)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat.

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Itu kan kita kerja sama sama Himbara, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapannya,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Kamis (20/2) mengatakan pihaknya sedang menyeleksi pelaku usaha yang layak bergabung untuk proyek ini.

Hal ini pun senada dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendorong agar semua pihak terkait turut andil dalam program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil ini.

AHY, seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2) menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia, sementara Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau.

Ia mengatakan, dorongan kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga penting untuk menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025