JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.