Program Makan Bergizi Gratis kini sedang bergulir. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak usia sekolah hingga ibu hamil.

Program MBG pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional.

Peluncuran buku dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

"Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan. Yang membuatnya lengkap dan istimewa adalah karena IFSR terlibat langsung dalam pembangunan dapur pertama Program MBG di Warungkiara, Sukabumi. Dari keterlibatan tersebut, narasi sejarah awal program ini dapat terdokumentasikan secara utuh dan otentik di dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI," ujar Dadan dalam peluncuran buku berjudul Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis , dikutip Sabtu (10/5).

Pendiri IFSR Dirgayuza Setiawan menyampaikan MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

"MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut," jelas Dirgayuza.

Sementara, Guru Besar IPB Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN dan Dewan Pembina IFSR Epi Taufik menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasi sektor susu dalam program MBG.

"Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa," kata Epi.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Direktur Eksekutif IFSR Glory Harimas Sihombing menjelaskan buku tersebut adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

"Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas," ujarnya. Buku ini juga mencerminkan pendekatan teknis IFSR yang mengedepankan efisiensi, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen logistik yang adaptif dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Dewan Pembina IFSR I Dewa Made Agung K.N menambahkan buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

"Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana," tutur Dewa.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai program strategis nasional dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan kebutuhan pengembangan lebih dari 32.000 dapur umum (SPPG) sebagai unit pelaksana utama program di lapangan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan-baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional-dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Dengan peluncuran buku ini, IFSR memperkuat komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis BGN dan pemerintah. IFSR juga menegaskan perannya dalam membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan-baik di tingkat nasional maupun daerah-guna mempercepat transformasi sistem pangan dan gizi Indonesia demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.

"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.

Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo