Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpeluang mendorong rumah modular cerdas berbasis net zero emission milik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) untuk ikut berkontribusi dalam program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pendekatan modular yang efisien dan berkelanjutan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Kami terbuka untuk saling memberikan support satu sama lain. Ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam peluncuran Netro di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk diketahui, WEGE baru saja meluncurkan Netro, rumah berkonsep Smart Net-Zero Growing Modular House System. Hunian ini menggabungkan konstruksi modular berbasis industri, teknologi rumah pintar, serta prinsip net zero emission.

Menko AHY menyebut bahwa pihaknya berencana mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah komando Maruarar Sirait untuk menjajaki potensi pemanfaatan rumah modular bersama WIKA Group.

“Saya akan dorong kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa, karena ini kan harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif,” ucapnya.

Menurut AHY, rumah modular cerdas seperti Netro dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional, sekaligus mendukung komitmen Indonesia menuju net-zero emission pada 2060.

Netro yang dipasarkan mulai dari Rp300 jutaan hadir dalam empat tipe unit, yakni 33, 49, 93, dan 129 meter persegi. Dibangun di atas lahan minimal 105 m² dengan lebar minimal 7 meter, Netro memanfaatkan konstruksi modular berbasis Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC).

PPVC diklaim mampu memangkas waktu pembangunan hingga 60% dibanding rumah konvensional, sehingga menghemat biaya tenaga kerja, peningkatan arus kas pengembang, serta mitigasi risiko fluktuasi bunga bagi lembaga pembiayaan.

Hunian tersebut juga dilengkapi sistem ventilasi alami, fitur smart wall untuk kontrol energi dan kualitas udara, serta integrasi panel surya dan aplikasi Greenship NZ App milik Green Building Council Indonesia (GBCI).

Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha BUMN Karya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) berencana membidik potensi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Pengembangan Bisnis & HCM Waskita Beton, Gede Sumadi, mengatakan perseroan tengah berfokus meningkatkan bisnis inti di bidang manufaktur dengan memproduksi produk yang mendukung proyek-proyek infrastruktur.

Di samping itu, perseroan bakal membidik potensi dari sejumlah program pemerintah, salah satunya terkait program penyediaan 3 juta rumah. Menurut Sumadi, WSBP memiliki kapasitas memadai untuk mengerjakan proyek tersebut.

“WSBP memiliki cukup banyak sumber daya karena memiliki pengalaman mengerjakan proyek-proyek perumahan,” ujarnya dalam penyelenggaraan paparan publik, dikutip pada Selasa (24/12/2024).

Sumadi menyatakan entitas anak Waskita Karya ini juga sedang menyempurnakan produk modular milik perseroan untuk menyukseskan program tersebut.

Direktur Utama Waskita Beton FX Purbayu Ratsunu menambahkan bahwa perseroan masih menunggu pengumuman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program 3 juta rumah. Di tengah proses tersebut, manajemen WSBP mengaku cukup optimistis dapat memenangkan tender program ini.

“Perseroan optimis untuk memenangkan tender tersebut karena memiliki pengalaman proyek menggunakan produk precast,” ucap Purbayu.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita mengaku siap membidik potensi kontrak baru dari program 3 juta rumah. Manuver itu menjadi strategi perusahaan untuk menghadapi dinamika saat ini.

“Kami yakin di tahun 2025, dengan adanya swasta dan program pemerintah yang berubah konsentrasinya, WIKA Gedung masih bisa bertahan meskipun nilainya tidak bisa kami samakan dengan rencana di 2024,” pungkas Hadian.

Untuk tahun depan, manajemen WEGE menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp3,4 triliun. Target itu hanya tumbuh tipis dibandingkan dengan target nilai kontrak baru yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Perseroan hingga Oktober 2024 telah mengamankan kontrak baru senilai Rp2,07 triliun yang terdiri dari sejumlah proyek, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Denpasar, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, hingga Bio Farma Bandung.

Sementara itu, berdasarkan komposisi kontrak baru dari pemberi kerja, WEGE mencatatkan 58,60% proyek berasal dari pemerintah dan swasta sebesar 17,43%.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.