Kabinet Israel mengeklaim secara sepihak 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat. Pengakuan ini membuat Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah dan kelompok perlawanan Hamas murka.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kabinet keamanan setuju rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari Palestina.

Permukiman itu, lanjut dia, akan diakui sebagai permukiman independen.

"Kami terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman. Alih-alih meminta maaf, kami mengibarkan bendera, membangun, dan bermukim," kata Smotrich dikutip Reuters, Minggu (23/3).

Dia lalu berujar, "Ini adalah langkah penting lain di jalan menuju kedaulatan sejati di Yudea dan Samaria [istilah pemerintah Israel untuk Tepi Barat]."

Menanggapi tindakan Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina buka suara.

Kemlu Palestina menegaskan persetujuan kabinet Israel memisahkan Tepi Barat dari tanah airnya mengabaikan resolusi dan legitimasi internasional.

Hamas turut mengecam klaim Israel.

"Ini upaya putus asa [Israel] memaksakan realitas di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina," ungkap Hamas.

Sekitar 700.000 dari 2,7 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Selama menjadi negara, Israel terus-terusan mengeklaim atau mencaplok wilayah di Palestina.

Tepi Barat -

Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

(nvc/ita)

TEPI BARAT - Laporan yang dirilis Departemen Urusan Negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina mengungkapkan 44,5% wilayah Tepi Barat kini berada di bawah kendali Israel karena perluasan permukiman dan aneksasi tanah.

Laporan tersebut, yang menyertakan peta yang baru diterbitkan, menyoroti pertumbuhan pesat permukiman ilegal Yahudi Israel, dengan lima permukiman baru dan 50 pos terdepan didirikan pada tahun 2024 saja.

Laporan tersebut juga menyatakan populasi pemukim ilegal di Tepi Barat telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 1995, mencapai sekitar 740.000 pemukim.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar perluasan ini terjadi di balik tembok pemisah atau di wilayah yang dikuasai langsung oleh Israel, sehingga solusi dua negara semakin tidak dapat dilaksanakan.

Laporan tersebut memperingatkan jika pembangunan terus berlanjut pada tingkat saat ini, wilayah permukiman dapat meluas lima kali lipat di tanah Palestina yang disita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal menurut hukum internasional dan telah berulang kali menyerukan penghentian perluasan permukiman tersebut, dengan peringatan aktivitas permukiman merusak prospek penyelesaian konflik yang adil.

Sejak genosida di Gaza dimulai pada Oktober 2023, Israel telah mempercepat perluasan permukimannya di Tepi Barat dan mengintensifkan diskusi tentang pencaplokan wilayah tersebut sambil menolak pembentukan negara Palestina.

Pemerintah Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah mendorong pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel di Tepi Barat.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal 4 Februari bahwa pemerintahannya akan "segera mengeluarkan keputusan" tentang masalah tersebut.

Selama beberapa dekade, Israel telah menduduki tanah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak mundur meskipun ada tekanan internasional.

GAZA - Pemerintah pendudukan Israel kemarin dengan suara bulat menyetujui rencana untuk meningkatkan pembangunan permukiman ilegal Israel di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, dengan anggaran melebihi 40 juta shekel (USD11,13 juta).

Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintah dengan suara bulat menyetujui rencana untuk "mendorong pertumbuhan demografi di permukiman Golan dan Katzrin, dengan total biaya melebihi 40 juta shekel."

Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak perang Timur Tengah 1967. Katzrin, atau Qasrin, adalah desa Suriah yang diduduki Israel yang merupakan bagian dari provinsi Quneitra Suriah di Dataran Tinggi Golan. Kantor Netanyahu menjelaskan bahwa rencana tersebut disetujui "mengingat perang dan garis depan baru dengan Suriah, dan karena keinginan untuk menggandakan populasi Golan."

"Keputusan ini memperkuat permukiman Golan dan mencakup langkah-langkah seperti pendidikan, energi terbarukan, membangun desa pelajar, dan rencana pengembangan organisasi untuk mendukung Dewan Regional Golan dalam menampung penduduk baru," tambahnya.

Minggu lalu, Netanyahu menyatakan komitmennya untuk menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah, mengingat jatuhnya rezim Presiden terguling, Bashar Al-Assad telah "membuka babak dramatis dalam sejarah Timur Tengah dalam segala arti kata".

Ia juga berterima kasih kepada Presiden terpilih AS Donald Trump karena mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada tahun 2019, menekankan bahwa wilayah tersebut "akan selamanya menjadi bagian integral dari Negara Israel".

Saat ini, sekitar 50.000 orang tinggal di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, setengahnya adalah pemukim Israel, sementara Druze, Alawi, dan lainnya merupakan bagian dari populasi lainnya, menurut harian Israel Haaretz.

Ada 33 pemukiman Yahudi di Golan yang diduduki, yang tergabung dalam apa yang disebut Dewan Regional Golan.

Bashar Al-Assad, yang memerintah Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus.

Memanfaatkan jatuhnya Al-Assad, Israel telah mengintensifkan serangan udaranya terhadap lokasi militer di seluruh Suriah, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara tersebut.

Israel juga menyatakan runtuhnya perjanjian pelepasan diri tahun 1974 dengan Suriah dan mengerahkan pasukannya di zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, dalam sebuah tindakan yang dikecam secara luas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Arab.

Sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk "bersiap untuk tinggal" sepanjang musim dingin di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan Suriah.

TEPI BARAT - Semakin banyak lembaga keuangan Eropa yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel, menurut studi kelompok masyarakat sipil yang menyerukan peningkatan uji tuntas.

Reuters melaporkan, aktivitas permukiman Israel telah meluas dalam jumlah yang memecahkan rekor.

Beberapa pemukim berharap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membantu mereka mewujudkan impian memaksakan kedaulatan atas wilayah yang dipandang Palestina sebagai jantung Negara masa depan.

Meningkatnya kekerasan pemukim telah menyebabkan sanksi AS dan beberapa perusahaan mengatakan mereka akan menghentikan bisnis di Tepi Barat yang diduduki rezim Zionis.

?Secara total, 822 lembaga keuangan tahun ini memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang "terlibat aktif" dalam permukiman Israel, dibandingkan dengan 776 pada tahun 2023,? ungkap laporan koalisi "Jangan Beli ke Pendudukan".

Mereka menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan, jika perlu, divestasi.

"Indikasinya adalah bahwa keadaan sedang tidak berjalan sesuai rencana," ujar Andrew Preston, dari Norwegian People's Aid, yang merupakan salah satu dari 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina yang melakukan penelitian tersebut.

"Menurut pandangan kami, lembaga keuangan Eropa harus segera menilai kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam Pendudukan ilegal," ujar dia kepada Geneva Press Club tempat laporan tersebut disajikan.

Kementerian Keuangan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tepi Barat adalah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km (60 mil) dan lebar 50 km (30 mil) yang telah menjadi inti konflik Israel-Palestina sejak direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Sebagian besar negara menganggap wilayah tersebut sebagai Wilayah Pendudukan dan menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, posisi yang ditegakkan Mahkamah Internasional PBB (ICJ) pada bulan Juli.

?Di antara perusahaan-perusahaan Eropa yang terdaftar adalah bank-bank terkemuka termasuk BNP Paribas dan HSBC,? ungkap laporan tersebut.

Bank-bank tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ke-58 perusahaan mitra tersebut termasuk pembuat alat berat, Caterpillar Inc, dan situs perjalanan Booking.com, Expedia, menurut laporan tersebut.

Tak satu pun dari perusahaan tersebut yang segera menanggapi permintaan komentar.

Booking.com sebelumnya mengatakan mereka memperbarui pedomannya untuk memberi pelanggan lebih banyak informasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang wilayah yang disengketakan dan dilanda konflik.

Expedia mengatakan akomodasinya secara jelas diidentifikasi sebagai permukiman Israel yang terletak di Wilayah Palestina.

Banyak, tetapi tidak semua, dari 58 perusahaan dalam laporan tersebut juga tercantum dalam basis data PBB tentang perusahaan yang berbisnis dengan permukiman Israel.

Beberapa perusahaan keuangan telah menarik investasi dari perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan tersebut, termasuk dana pensiun Norwegia, KLP.

TEPI BARAT - Semakin banyak lembaga keuangan Eropa yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel, menurut studi kelompok masyarakat sipil yang menyerukan peningkatan uji tuntas.

Reuters melaporkan, aktivitas permukiman Israel telah meluas dalam jumlah yang memecahkan rekor.

Beberapa pemukim berharap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membantu mereka mewujudkan impian memaksakan kedaulatan atas wilayah yang dipandang Palestina sebagai jantung Negara masa depan.

Meningkatnya kekerasan pemukim telah menyebabkan sanksi AS dan beberapa perusahaan mengatakan mereka akan menghentikan bisnis di Tepi Barat yang diduduki rezim Zionis.

?Secara total, 822 lembaga keuangan tahun ini memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang "terlibat aktif" dalam permukiman Israel, dibandingkan dengan 776 pada tahun 2023,? ungkap laporan koalisi "Jangan Beli ke Pendudukan".

Mereka menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan, jika perlu, divestasi.

"Indikasinya adalah bahwa keadaan sedang tidak berjalan sesuai rencana," ujar Andrew Preston, dari Norwegian People's Aid, yang merupakan salah satu dari 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina yang melakukan penelitian tersebut.

"Menurut pandangan kami, lembaga keuangan Eropa harus segera menilai kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam Pendudukan ilegal," ujar dia kepada Geneva Press Club tempat laporan tersebut disajikan.

Kementerian Keuangan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tepi Barat adalah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km (60 mil) dan lebar 50 km (30 mil) yang telah menjadi inti konflik Israel-Palestina sejak direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.