Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Jumat.

Dadan menyampaikan hal tersebut untuk merespons demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan pelajar di Yahukimo, Papua, yang menolak Program MBG karena merasa lebih membutuhkan pendidikan.

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat Program MBG.

Hasan memastikan pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tetap berjalan, meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa ratusan siswa di Yahukimo, Papua Pegunungan, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu terjadi apabila pelaksanaannya digelar oleh pihak-pihak yang "memahami dinamika" konflik di wilayah itu, kata seorang pengamat.

"Itu yang saya bilang, [penyelenggara MBG] itu [semestinya] yang mengerti sampai sedalam-dalamnya, dinamika, arti, penafsiran [situasi di Yahukimo], itu ya pemerintah daerah," kata akademisi Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Agus Sumule.

Hal itu dia utarakan menanggapi pendapat para pengunjukrasa di Yahukimo, Senin (03/02) yang mempertanyakan keterlibatan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan MBG di wilayah itu.

"Di Yahukimo itu kan ada caretaker pemda, di Intan Jaya juga begitu," ujar Agus Sumle.

"Mereka yang [seharusnya yang] bicara, mereka bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak," tambahnya kepada wartawan di Intan Jaya, Yamoye Abeth, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Pada Senin (03/02), sekitar 500 siswa SMA, SMP dan SD menggelar unjuk rasa di sekitar Tugu Jam, Kota Dekai, Yahukimo.

Mengapa ratusan siswa Yahukimo gelar demo tolak MBG?

Dalam aksinya, Forum Pelajar se-Yahukimo berorasi dan membeberkan spanduk yang intinya menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami monolak makan bergizi gratis, yang kami minta adalah beasiswa gratis," kata Donny Siep, salah-seorang pimpinan pengunjuk rasa kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Dalam poster dan spanduknya, mereka juga mempertanyakan kehadiran pasukan TNI dalam proses pembagian makanan bergizi secara gratis itu.

"Di sini kan daerah konflik, dan TNI bawa makanan itu dengan mobil perang, sehingga banyak pelajar dan orang tua siswa yang takut," papar Donny.

Apa reaksi Wakil Bupati Yahukimo?

Para siswa itu juga menuntut pendidikan "gratis, ilmiah dan demokratis".

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Yahukimo terpilih, Esau Miram, mengeklaim program MBG telah diluncurkan di wilayahnya pada awal Januari 2025.

Menurutnya sebagian program itu "sudah berjalan dan sudah dinikmati". Esau mengaku program itu telah mendapat tanggapan positif oleh para siswa.

"Kalau sekarang ada penolakan, maka pihak sekolah akan dipanggil untuk dengar apa yang menjadi penyebabnya sehingga ada penolakan," ujarnya.

"Yang terpenting saat ini bagaimana mencari formulasi yang tepat untuk penerapannya di wilayah pegunungan yang harus menggunakan pesawat," jelasnya.

Sejumlah media lokal melaporkan bahwa asisten II Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, membantah tuduhan program MBG mengabaikan budaya lokal.

"Tujuan kami murni kesehatan, yaitu menekan angka stunting yang mencapai 40% di Yahukimo. Menu disusun berdasarkan rekomendasi ahli gizi, tapi kami terbuka untuk evaluasi," paparnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo berjanji akan menggelar dialog terbuka dengan perwakilan pelajar dan tokoh adat untuk mencari solusi win-win solution.

"Kami apresiasi aspirasi pelajar. Dan akan kami laporkan ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Yahukimo," ujar Bongga.

Seperti apa penolakan MBG dari Intan Jaya?

Dua pekan lalu, Minggu (19/01), penolakan serupa juga disuarakan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Bilogai Dekenat Keuskupan Timika di Kabupaten Intan Jaya.

Dalam rilisnya yang diterima BBC News Indonesia, mereka hanya mengizinkan program MBG di lingkungan sekolahnya "saat launching" di lingkungan sekolahnya pada Senin, 20 Januari 2025.

Namun mereka "tidak bisa mengizinkan untuk diadakan lagi kegiatan MBG di lingkungannya".

"Kalau memang ada bantuan makanan siap gaji, kita boleh menyerahkan kepada pihak yayasan dan guru-guru untuk mereke mengelola dan membagikan makan kepada siswa-siswanya," kata Ketua PSW YPPK Kabupaten Intan Jaya, Pastor Dekan Yance Yanuarius Wadogouby Yogi, dalam rilisnya.

Hal itu dia tekankan, karena pihaknya tidak mau mendapatkan resiko dari pihak orang tua siswa maupun dari pandangan masyarakat.

"Apalagi di Intan Jaya adalah daerah konflik," ujar Pastor Dekan Yance.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Sekolah SMP YPPK Bilogai Dekeneat di Sugapa, Intan Jaya, Karpus Belau, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembagian MBG dilakukan pihak sekolah atau yayasan.

Ini menurutnya penting, karena pihaknya mendasarkan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial tentang MBG di Intan Jaya.

"Karena sebagian besar masyarakat masih belum begitu memahami program ini," kata Karpus kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Dia juga mengusulkan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana pendidikan di daerah konflik seperti Intan Jaya.

"Kami sangat membutuhkan lingkungan yang aman. Yang kami butuhkan di daerah ini tidak ada konflik lagi, supaya pendidikan bisa berjalan normal," tegasnya.

Apa reaksi TPNPB OPM atas program MBG di Papua?

Sejumlah media di Indonesia melaporkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Kodap VIII Intan Jaya mengatakan pihaknya menolak program makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya.

"Makan [bergizi gratis] itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang.

"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," kata pimpinan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya, Undius Kogoya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri.

"Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (04/02).

Secara terpisah, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menyebutnya sebagai "fitnah keji dan hoaks".

"Tentunya fitnah keji dan hoaks yang disebar oleh gerombolan OPM dan sangat disayangkan," kata Candra Kurniawan.

"Bisa dimaklumi karena OPM memang menginginkan Papua menjadi terpuruk dan pembangunan tidak berjalan, salah satunya tidak ingin melihat anak-anak sehat bahagia meraih masa depan yang dicita-citakan," ujarnya dalam siaran persnya pada Senin (03/02).

"Aksi teror membakar sekolah-sekolah ini akan ditindak tegas oleh pemerintah, aparat keamanan dan unsur lainnya," tegasnya.

Pelaksanaan MBG perdana di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, digelar pada Senin (20/01).

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa di sana.

Pelaksanaan pendistribusian ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa ratusan siswa di Yahukimo, Papua Pegunungan, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu terjadi apabila pelaksanaannya digelar oleh pihak-pihak yang "memahami dinamika" konflik di wilayah itu, kata seorang pengamat.

"Itu yang saya bilang, [penyelenggara MBG] itu [semestinya] yang mengerti sampai sedalam-dalamnya, dinamika, arti, penafsiran [situasi di Yahukimo], itu ya pemerintah daerah," kata akademisi Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Agus Sumule.

Hal itu dia utarakan menanggapi pendapat para pengunjukrasa di Yahukimo, Senin (03/02) yang mempertanyakan keterlibatan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan MBG di wilayah itu.

"Di Yahukimo itu kan ada caretaker pemda, di Intan Jaya juga begitu," ujar Agus Sumle.

"Mereka yang [seharusnya yang] bicara, mereka bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak," tambahnya kepada wartawan di Intan Jaya, Yamoye Abeth, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Pada Senin (03/02), sekitar 500 siswa SMA, SMP dan SD menggelar unjuk rasa di sekitar Tugu Jam, Kota Dekai, Yahukimo.

Mengapa ratusan siswa Yahukimo gelar demo tolak MBG?

Dalam aksinya, Forum Pelajar se-Yahukimo berorasi dan membeberkan spanduk yang intinya menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami monolak makan bergizi gratis, yang kami minta adalah beasiswa gratis," kata Donny Siep, salah-seorang pimpinan pengunjuk rasa kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Dalam poster dan spanduknya, mereka juga mempertanyakan kehadiran pasukan TNI dalam proses pembagian makanan bergizi secara gratis itu.

"Di sini kan daerah konflik, dan TNI bawa makanan itu dengan mobil perang, sehingga banyak pelajar dan orang tua siswa yang takut," papar Donny.

Apa reaksi Wakil Bupati Yahukimo?

Para siswa itu juga menuntut pendidikan "gratis, ilmiah dan demokratis".

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Yahukimo terpilih, Esau Miram, mengeklaim program MBG telah diluncurkan di wilayahnya pada awal Januari 2025.

Menurutnya sebagian program itu "sudah berjalan dan sudah dinikmati". Esau mengaku program itu telah mendapat tanggapan positif oleh para siswa.

"Kalau sekarang ada penolakan, maka pihak sekolah akan dipanggil untuk dengar apa yang menjadi penyebabnya sehingga ada penolakan," ujarnya.

"Yang terpenting saat ini bagaimana mencari formulasi yang tepat untuk penerapannya di wilayah pegunungan yang harus menggunakan pesawat," jelasnya.