KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan berkomitmen dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta berbagai pihak terkait.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Yassierli dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

MoU tersebut mengusung sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional, yang ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Senin (14/4/2025).

“Kemenaker tentu siap dan berkomitmen untuk mendukung program MBG. Prospek program ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” ujar Yassierli melalui siaran persnya, Selasa (15/4/2025).

Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas milik Kemenaker, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK), serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dapat dioptimalkan.

Fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kemenaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mendukung pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang terlibat. Kami yakin MBG akan berjalan sukses apabila didukung oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai standar,” imbuh Yassierli.

Ia berharap, sinergi tersebut dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif terhadap isu gizi.

Selain itu, diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan kompetitif.

Program investasi SDM terbesar

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dari pemerintah.

Program MBG, kata dia, membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dengan target pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, program MBG diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG memiliki tiga pegawai fungsional, yaitu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (satpel), ahli gizi, dan ahli akuntansi,” ujar Dadan.

Selain itu, lanjut dia, terdapat para relawan yang bertugas memasak, memotong bahan makanan, dan membersihkan dapur. Total tenaga kerja langsung per SPPG bisa mencapai 50 orang.

Hingga April 2025, sudah terbentuk 1.072 SPPG. Artinya, saat ini telah ada 1.072 kepala SPPG, 1.072 ahli gizi, dan 1.072 ahli akuntansi yang aktif bekerja.

“Dampak MBG juga sangat terasa bagi ibu rumah tangga usia 40–45 tahun. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini bisa memperoleh gaji sekitar Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” tambah Dadan.

Ia juga menyampaikan, keberadaan SPPG mampu mendorong terbentuknya 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Wirausaha tersebut mencakup pemasok daging, telur, buah-buahan, sayuran, tepung, dan susu. Termasuk juga pelaku usaha pengelolaan minyak jelantah dan limbah atau sampah organik.

Sebanyak 100 rumah subsidi untuk buruh akan diserahkan pada 1 Mei, bertepatan dengan hari buruh.

Hal itu dipastikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia mengatakan target 100 rumah ini merupakan bagian dari program pemberian 20 ribu rumah kepada kalangan buruh melalui cicilan program rumah subsidi.

"Dimulai dari 100 rumah untuk buruh di 1 Mei. Saya pikir ini jadi momentum bagus. Jadi tiga minggu lagi 100 rumah. Ada 3-4 titik yang dekat Jakarta aja," kata Ara di kantornya kala bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Kamis (10/4) dikutip CNBC.

Kementerian PKP mengandalkan BPS dalam menyiapkan data buruh penerima. BPS sudah menyiapkan data by name by address update pada 3 Februari 2025, serta bakal diupdate selama tiga bulan sekali.

"Kita udah menyiapkan 1000 rumah wartawan karena bagian demokrasi saya udah dapat arahan dimana sektor strategis kami akan perjuangkan," sebut Ara.

Menurutnya program rumah murah untuk buruh ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan presiden, negara hadir bagi buruh dan naker. Perintah presiden membantu buruh minimal 20 ribu unit, subsidi buat petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buat bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan 5.000 unit, perawat 15 ribu unit, pengemudi ojek-taksi online yang roda dua 1.000 unit, roda empat 1.000 unit," imbuhnya.