Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi. Agar hal itu bisa terlaksana, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok untuk membahasnya lebih lanjut.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan sudah berdiskusi terkait kerja sama dengan BPKN untuk melindungi hak-hak masyarakat di sektor perumahan.

"Sore ini saya menerima Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok, kita sedang mendiskusikan kerja sama supaya bisa melindungi konsumen perumahan, saya mendukung rakyat untuk dilindungi secara konstitusi," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara menambahkan, untuk memperkuat rencana kerja sama dalam menjamin hak konsumen di sektor perumahan diperlukan ada dasar hukum yang kuat untuk tindak lanjut berbagai aduan.

"Kita dukung penuh sesuai arahan Presiden Prabowo, doakan tidak hanya jumlah penanganannya juga kualitas penanganannya. Yang penting disiapkan dasar hukum untuk penegakan aturannya dari aduan-aduan konsumen di sektor perumahan," paparnya.

Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, masyarakat berharap tindak lanjut pengajuan semakin cepat ditangani dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PKP.

"Terutama intuk mengatasi hal-hal yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli perumahan dan masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat," ujar Mufti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dijelaskan, sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, lanjut dia, menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) untuk kegiatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adita melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah.

“Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Program rumah subsidi untuk guru ini dilakukan melalui sinergi antara BTN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” kata Nixon dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Nixon menargetkan, sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dapat disalurkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia pada 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Adapun, sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” ujar Nixon.

Bagian dari Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa penyaluran 20.000 rumah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru. Lalu para pahlawan devisa kita, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga,” ujar Ara.

Pasalnya, hingga saat ini jumlah guru yang dilaporkan belum memiliki hunian mencapai 438.816 orang. Sehingga, hal itu dipandang menjadi market yang baik untuk menyalurkan program 3 juta rumah.

Adapun, penyaluran 20.000 unit rumah guru ini tersebar di beberapa kota mulai dari Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Tak hanya guru, nantinya pemerintah juga bakal mengalokasikan rumah subsidi khusus bidang, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, buruh, dan nelayan.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadi BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

BENAR-PKP merupakan singkatan dari Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan yang tidak hanya melayani pengaduan masyarakat terkait perumahan juga akan digunakan untuk edukasi. Nantinya, kanal pengaduan ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Tentu banyak hal yang masih belum sempurna, tentu ini merupakan akan terus secara terus-menerus kita selesaikan dan kita sempurnakan agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat perumahan tentu akan lebih baik," tuturnya.

Kanal pengaduan ini tidak hanya untuk konsumen rumah subsidi, bagi konsumer rumah komersial juga menggunakannya.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

(abr/zlf)

Denpasar -

Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana dan Ketua Bhayangkari Didit Daniel Adityajaya mengecek dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Plawa, Denpasar. Inspeksi mendadak (sidak) tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan menu makanan untuk siswa di Pulau Dewata.

"Kami melakukan pengecekan kesiapan dapur makan gratis Polri yang disediakan untuk mendukung makan siswa di Bali," kata Sandi, Rabu (26/3/2025).

Sandi menjelaskan dirinya mengecek beberapa hal dalam kegiatan itu. Mulai dari kebersihan, keselamatan pekerja, hingga peralatan memasak. Ia juga ingin memastikan kandungan gizi dalam menu makanan memadai untuk para siswa.

Ia berharap pemberian makan bergizi itu membantu para siswa agar lebih fokus saat belajar di sekolah. Menurutnya, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa kurang mampu secara ekonomi.

"Pemberian makan gratis ini sangat penting sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di Bali. Terutama bagi siswa yang kurang mampu agar mereka dapat fokus pada pelajaran tanpa terbebani masalah kebutuhan makan sehari-hari," kata Sandi.

Sementara itu, Didit Daniel mengatakan kandungan gizi di dalam makanan untuk siswa sudah mencukupi. Dengan kandungan gizi yang memadai, dia berujar, Makan Bergizi Gratis itu diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

"Semua pihak yang terlibat berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya," ujar Didit.

(iws/iws)

JAKARTA - Ciputra Group siap mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya berada di Lebak, Banten yaitu Kota Baru Maja yang ditetapkan sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024.

Dukungan tersebut seiring komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan. Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata mengatakan, Ciputra Group telah membangun lebih dari 2.000 unit rumah subsidi.

"Tersebar di sejumlah kota. Termasuk di Jambi, kami juga bangun rumah subsidi. Sementara Citra Maja City, kami bangun rumah dengan harga terjangkau, mulai dari Rp150 juta per unit," kata Budiarsa dalam keterangan tertulisnya.

Budiarsa memaparkan, Citra Maja City merupakan proyek perumahan terpadu yang menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait juga secara langsung telah melakukan kunjungan kerja ke Citra Maja City.

Hal ini menegaskan Perseroan mendukung langkah pemerintah dalam pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Budiarsa menilai dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Program 3 juta rumah pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas, insentif, infrastruktur, itu yang penting sekali," tutur Budiarsa.

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Lanjut Budiarsa menjelaskan, Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal. "Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," kata Budiarsa.

Saat melakukan kunjungan, Menteri PKP melihat langsung area perumahan, fasilitas umum seperti Sekolah Nasional Mutiara Bangsa, Sekolah Muslim Cendekia, Masjid Raya, Klinik Eco Medica 24 jam, pusat kebugaran dan rekreasi EcoClub, pusat belanja dan hiburan EcoPlaza, pusat kuliner Food Terrace, Taman Rekreasi Terra Garden seluas 2 hektar, progres pembangunan Mesjid dan Gereja, lokasi rencana RSUD Lebak serta berbagai tipe hunian yang tersedia di Citra Maja City.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini menawarkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi para guru.

"Kami berikan karpet merah untuk rakyat, khususnya guru dan tenaga pendidik, agar punya rumah. Jadi Pemerintah tidak hanya kasih karpet merah buat investor, juga guru," ujar Ara, kepada Kompas.com, Selasa (25/3/20250.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS.
• KPR Tapera untuk guru PNS.
• Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor.
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah.
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun.
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen.
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN.
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program.
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan.
• Setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN.

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih.

Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menandatangani nota kesepahaman sekaligus serah terima kunci rumah untuk guru Indonesia dan penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa secara serentak di kota-kota di delapan provinsi.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, kegiatan tersebut digelar serentak di Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Bogor (Jawa Barat), Bangkalan (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

“Terima kasih, apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

Menurut Mu'ti, program tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-4 dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait merinci ada 20 ribu rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Program penyediaan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Menteri PKP menyampaikan ke saya, kita langsung serah terima kunci

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci untuk program rumah untuk guru Indonesia dan penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, kegiatan tersebut digelar serentak di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Menteri PKP menyampaikan ke saya, kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu terima kasih, apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Sejalan dengan AstaCita ke-4, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Menurut Mendikdasmen, kuncinya ada pada para guru. Lebih lanjut ia mengatakan guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak, ibu, sekalian sebagai pendidik,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Pada kesempatan itu Menteri PKP Maruarar Sirait merinci ada 20 ribu rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Program penyediaan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri, untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Syarat guru dapat rumah subsidi

Sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

(KIE)