Bisnis.com, JAKARTA — BPK menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2024 (unaudited) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 di Kantor Pusat BPK pada hari ini, Jumat (21/3/2025).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini memiliki keistimewaan tersendiri, berlangsung di tengah transisi kepemimpinan nasional dan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga akuntabilitas.

BPK mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan menyerahkan LKPP tepat waktu serta diharapkan kualitas pelaporan akan semakin meneguhkan kepercayaan publik.

“Dengan demikian, pemeriksaan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan tata kelola keuangan negara yang akuntabel,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Dalam menghadapi tantangan di masa transisi, BPK juga mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah yangmelakukan mitigasi risiko melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) pada masa transisi.

Selain itu, juga menunjuk K/L pengampu yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hingga proses likuidasi K/L yang lama selesai.

Sesuai ketentuan PMK tersebut, pengalihan status penggunaan BMN dilakukan setelah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPP Tahun 2024 selesai dilakukan.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini, BPK juga akan melaksanakan Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

Reviu ini bertujuan memberikan simpulan komprehensif atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat, mengacu pada standar internasional seperti IMF Fiscal Transparency Code 2019 IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, serta praktik terbaik yang berlaku secara global.

Reviu Transparansi Fiskal ini adalah wujud nyata komitmen BPK dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh INTOSAI P-12 tentang Value and Benefits of Supreme Audit Institutions, yakni untuk mampu memberikan nilai dan manfaat bagi kehidupan warga negara.

Pemeriksaan Badan Gizi Nasional, Hibah Pemda untuk Pilkada, dll.

BPK juga akan memeriksa berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama 2024, termasuk pembentukan Bagian Anggaran atau entitas pelaporan baru seperti Badan Gizi Nasional dan Badan Karantina Nasional, dan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pilkada serentak, serta kelanjutan kebijakan penerapan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Pada pemeriksaan LKPP 2024, BPK akan memfokuskan pemeriksaan pada beberapa hal antara lain, akurasi penyajian saldo akun LKPP, akurasi perhitungan realisasi defisit APBN dan mandatory spending bidang pendidikan.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap keberadaan, kelengkapan, akurasi, serta hak dan kewajiban atas Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta saldo kas dan rekening bank milik/dikuasai Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk rekening penampungan dana RPATA serta penilaian, penyajian dan pengungkapan atas Investasi Pemerintah, baik Investasi Permanen maupun Investasi Non Permanen.

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2024, BPK menerapkan pendekatan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk-Based Audit).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan BPK dalam penerapan Risk-Based Audit pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2024 antara lain, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilaksanakan BPK pada tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pemimpin dunia tertarik mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Indonesia.

Menurut Prabowo, para pemimpin dunia menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang paling serius dalam menjalankan program ini, meskipun baru berjalan tiga bulan.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin pelajari dari kita adalah makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/3/2025).

"Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," tambahnya.

Sudah Menjangkau 38 Provinsi

Prabowo menyebut, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Namun, ia masih merasa belum puas dengan capaian tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menanyakan kapan mereka akan mendapatkan manfaat program MBG.

"Hal ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat," ujarnya.

Meski begitu, banyak warga yang belum mendapatkan MBG dan mempertanyakan kapan giliran mereka.

"Kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua nanya, 'Pak, kami di sini belum terima makan bergizi.' Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya," kata Prabowo.

Ia juga menerima laporan bahwa sekolah atau desa di sekitar mereka sudah mendapat MBG, sehingga masyarakat berharap program ini bisa lebih cepat diperluas.

"Saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika. Negara kita sangat besar. Mohon sabar,’" katanya.

Perluas dengan Inovasi

Presiden meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk mencari solusi agar perluasan program MBG bisa lebih cepat.

Prabowo menekankan bahwa masyarakat kecil sangat membutuhkan program ini, sehingga inovasi dan strategi yang lebih kreatif diperlukan.

"Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat? Apakah pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasihan, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujarnya.

Meskipun begitu, Prabowo tetap mengapresiasi capaian yang sudah diraih dalam waktu singkat.

"Tapi terima kasih, apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa," tutupnya.

Jakarta -

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di bidang kesehatan kini berkesempatan mendapatkan akses ke rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas penyediaan rumah subsidi untuk tenaga kesehatan.

Ara mengatakan pihaknya akan menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pembiayaannya rumah itu akan disalurkan melalui Bank BTN dan BP Tapera.

"Jadi kita hari ini ada tiga komunitas buat perawat itu 15.000. Kemudian buat bidan 10.000 dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Kita akan tindaklanjuti minggu depan dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara Menteri Kesehatan dan kami, dan BPS yang menyangkut soal data," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ia meminta agar ada nota kesepahaman untuk mengamankan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) buat tenaga kesehatan. Rencananya, MoU tersebut akan disepakati pada Kamis (27/3) pukul 15.00 WIB.

Kemudian, Budi mengatakan pembangunan rumah subsidi tersebut kalau untuk tahun ini akan sangat membantu para tenaga kesehatan. Ia pun menghitung cepat tanah dan dana yang diperlukan untuk program tersebut. Ia mengasumsikan setiap rumah memiliki luas tanah 100 meter persegi serta harga setiap rumah Rp 166 juta.

"Melalui Menteri PKP ini memberikan 3 juta meter persegi tambah juga setengah triliunan bantuan (subsidi) buat 30 ribu tenaga kesehatan. Jadi kita sih berterima kasih sekali ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terima kasih juga ke Pak Menteri PKP," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan terdapat 220 ribu kuota FLPP. Dari angka tersebut, sebagian akan disalurkan untuk beragam profesi, termasuk tenaga kesehatan.

"Tadi sudah disepakati 30 ribu yang mana kita amankan kuotanya. Dan syaratnya adalah tadi masuk ke MBR. Kalau dia masih sendiri itu maksimal penghasilan Rp 7 juta, menikah Rp 8 juta, (kawasan) Papua Rp 10 juta. Kemudian ini merupakan rumah pertama," kata Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tertunda kini mulai diproses.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan alasan penundaan itu terjadi karena kendala administrasi status kepegawaian.

"Jadi begini, SPPG itu di dalam anggaran APBN 2025 itu bertindak atau berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujarnya.

Namun, karena proses pengangkatan P3K baru dapat dilakukan paling cepat pada April, kata Dadan, anggaran yang telah dialokasikan tidak bisa langsung digunakan untuk status pegawai yang belum resmi sebagai P3K.

"Oleh karena itu, kami harus mencari pola penggunaan anggaran lain, seperti melalui jasa konsultan," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu cukup lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggunakan mekanisme pembayaran lain.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyaluran bertahap dari tahap satu hingga tujuh.

Diketahui, pemerintah menunjuk ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.

Para lulusan SPPI, yang telah menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI, ditempatkan dalam kelompok kecil di unit layanan makan bergizi.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga manfaatnya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia dapat lebih maksimal.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah menuai kritik dari asosiasi pengembang.

Kendati demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berjalan lancar.

"Kita berdoa lah, kita berdoa, berusaha, berkolaborasi," ujar Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Bank Tanah (BBT) di Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Optimisme tersebut menyusul target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen pada tahun 2025.

"Kalau kita kan punya Presiden yang optimistis, dia pertumbuhannya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen. Kita sebagai anak buahnya ya bekerja keras," katanya melanjutkan.

Ara juga mengatakan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 menjadi yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita enggak kira-kira, kita justru bagaimana mendapatkan dana tambahan, dapat kerja sama, supaya bisa lebih lagi dari itu. Kita enggak bisa berpikir pesimistis, kita harus optimistis," ucap Ara.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Prabowo tak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Joko juga pesimistis, program 3 juta rumah akan membuahkan hasil seperti target yang dibuat.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran FLPP tahun 2025 masih ditalangi oleh bank.

"Jalan tapi dengan dana talangan dari bank," ujar Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Salah satu penyebabnya adalah dokumen pencairan dana FLPP yang belum ditandatangani oleh Ara.

"Semua sudah ditandatangani, dia belum tanda tangan. Ya enggak jalan," katanya.

Untuk diketahui, selain menjadi Menteri PKP, Ara juga menjabat sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah subsidi.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah surat pimpinan dunia terkait program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo mengatakan negara-negara lain ingin belajar program tersebut dari Indonesia.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar (MBG) dari kita," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Prabowo bercerita, kunjungan sejumlah pemimpinan dunia ke Indonesia salah satunya membahas program makan bergizi gratis. Dari kunjungan itu, negara lain ingin belajar soal program makan bergizi gratis.

"Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai," ujar Prabowo.

Dari surat dan pertemuan dengan pemimpin dunia, Prabowo mengatakan mereka menilai Indonesia serius menjalankan program makan bergizi gratis.

"Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," imbuhnya.

Mantan Danjen Kopassus itu bangga dengan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di semua provinsi. Meski belum puas, Prabowo mengapresiasi kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepet yang bisa kita laksanakan," imbuhnya.

Simak Video 'Kelakar Prabowo: Harga Cabai Turun, Saran Saya Jangan Terlalu Makan Pedas':

(rfs/imk)

JAKARTA, investor.id - Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyatakan, Grup Ciputra berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Kami merasa terhormat atas kunjungan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kota Baru Maja dan khususnya ke Citra Maja City. Grup Ciputra berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Melalui Citra Maja City, kami menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau tanpa mengesampingkan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Budiarsa Sastrawinata saat menerima kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait ke proyek perumahan Citra Maja City, di Maja, Lebak - Banten, Kamis (20/03/2025).

Budiarsa juga memaparkan rencana pengembangan selanjutnya yang akan semakin mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau. Dia juga memperkenalkan berbagai fasilitas serta konsepperumahan terjangkau yang ditawarkan di Citra Maja City, dengan harga rumah mulai dari Rp 150 juta. Bukan hanya harga rumah yang terjangkau, tetapi biaya transportasi dari Maja ke Jakarta dengan kereta api/KRL commuterline juga sangat murah hanya sekitar Rp 6.000.

Perumahan Citra Maja City merupakan salah satu proyek bagian dari Kota Baru Maja yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan program penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat luas.

Citra Maja City yang dikembangkan oleh Grup Ciputra merupakan proyek perumahan terpadu yang menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau di Maja, Lebak - Banten yang dirancang dan dikembangkan Pemerintah sebagai salah satu Kota Baru Publik berdasarkan Perpres no. 52/2023.

Pada kesempatan itu, Menteri Maruarar mengatakan, pemerintah mendorong para pengembang untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini terutama untuk mendukung terwujudnya target 3 juta rumah.

Menteri juga mengatakan, pengembang lain perlu meniru apa yang dikerjakan oleh Ciputra, khususnya pada proyek Citra Maja City terkait konsep pengembangan kota Mandiri di kawasan Maja.

“Kawasan Maja sangat mendukung untuk pengembangan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo,” katanya.

Selama kunjungan, Menteri melihat langsung area perumahan, fasilitas umum seperti Sekolah Nasional Mutiara Bangsa, Sekolah Muslim Cendekia, Masjid Raya, Klinik Eco Medica 24 jam, pusat kebugaran dan rekreasi EcoClub, pusat belanja dan hiburan EcoPlaza, pusat kuliner Food Terrace, Taman Rekreasi Terra Garden seluas 2 hektar, progres pembangunan Mesjid dan Gereja, lokasi rencana RSUD Lebak; serta berbagai tipe hunian yang tersedia di Citra Maja City.

Hingga saat ini, Citra Maja City telah membangun 20.000 rumah dan ruko yang kini dihuni oleh lebih dari 12.000 jiwa. Dikembangkan oleh Grup Ciputra, kota mandiri seluas 2.000 hektar ini menerapkan Konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan Stasiun KA Maja sebagai simpul pergerakan. Proyek ini menawarkan konsep hunian terpadu dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area komersial, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan transportasi yang terintegrasi shuttle bus yang beroperasi mulai pukul 05:00 sampai 19:00 dari lokasi ke Stasiun KA

Maja. Lokasi Citra Maja City yang strategis, hanya 1 jam 10 menit dari Stasiun KA Palmerah Jakarta dengan Kereta Api commuter line, menjadikannya pilihan ideal bagi masyarakat yang bekerja di kawasan Jabodetabek

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang: Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari dikutip dari Antara, Jumat, 21 Maret 2025.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujar dia.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

(KIE)

Tangerang: Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari dikutip dari Antara, Jumat, 21 Maret 2025.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujar dia.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

(KIE)

Jakarta -

Sinar Mas Land melalui PT Cisadane Perdana dan Vasanta Group melalui PT Vasanta Daria Development melakukan seremoni perjanjian kerja sama pembentukan perusahaan gabungan yakni PT Sinergi Sinar Vasanta. Kehadiran PT Sinergi Sinar Vasanta bertujuan untuk mengembangkan proyek residensial dan komersial seluas kurang lebih 28 hektare di Depok, Jawa Barat.

Adapun kerja sama tersebut diwakili oleh President Director PT Cisadane Perdana Sherly Najoan dan Director PT Vasanta Daria Development Erick Wihardja di Marketing Office, BSD City, beberapa waktu lalu.

Dalam kolaborasi ini, kedua perusahaan akan mengembangkan kawasan yang mencakup sekitar 2.000 unit rumah dan area komersial di lokasi strategis di kawasan Telaga Golf Sawangan, sebuah kawasan yang telah berkembang pesat dan dilengkapi berbagai fasilitas. Proyek terbaru ini ditargetkan untuk mulai dipasarkan pada kuartal ketiga tahun 2025 dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan hunian dan ruang komersial di area tersebut.

"Kami melihat tingginya permintaan akan kawasan residensial yang dirancang dengan baik di Depok. Hunian ini akan menawarkan pengalaman hidup yang nyaman dalam kawasan yang terintegrasi di tengah lingkungan yang asri," kata Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta.

"Berada di lokasi yang dikelilingi ruang hijau serta danau alami, proyek ini menghadirkan kenyamanan hunian bernuansa hijau, sekaligus tetap terkoneksi dengan gaya hidup modern. Kami berharap hunian yang kami bangun nantinya akan menjadi pilihan ideal bagi para profesional, keluarga muda, maupun sebagai aset investasi," sambungnya.

Sementara itu, Group CEO Vasanta Group Denny Asalim mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya optimistis kerja sama tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi properti di Depok.

"Kami sangat bangga dapat berkolaborasi dengan Sinar Mas Land, salah satu pengembang terkemuka di Indonesia yang telah sukses menghadirkan beragam produk properti unggulan. Dengan pengalaman luas dari Sinar Mas Land dan inovasi dari Vasanta Group, kami optimistis kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi produk properti di Depok, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia," ujar Denny.

Kawasan residensial dan komersial terbaru ini memiliki lokasi premium dan strategis dengan dua akses jalan utama, yakni Jalan Bojongsari dan Jalan Muchtar. Selain itu, kawasan tersebut terletak di antara dua ruas tol yakni Jalan Tol JORR 2 (Serpong-Cinere) dan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari) yang akan semakin memudahkan mobilitas penghuni untuk menuju Jakarta, BSD City, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kawasan lainnya di Jabodetabek.

Keunggulan proyek ini semakin diperkuat dengan berbagai fasilitas pendukung yakni fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Medis Aspen yang terakreditasi internasional dari Australia, Rumah Sakit Brawijaya dan RSUD Depok.

Sementara fasilitas pendidikan kawasan ini dekat dengan sekolah bertaraf internasional, kampus ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Pancasila dan Universitas Gunadarma. Kawasan ini juga berdekatan dengan The Park Sawangan Mall, serta gerai dan toko dari merek-merek terkemuka seperti Mitra 10, Hokben, Burger King, Vilo Gelato, dan Starbucks.

Kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Vasanta Group dalam proyek ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian berkualitas tinggi yang mengedepankan keseimbangan antara kenyamanan hidup modern dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konsep perumahan yang inovatif dan fasilitas lengkap, proyek ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian premium di Depok.

(sls/SINARMAS LAND)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengusulkan pengadaan KRL Ekspres rute Stasiun Maja/Tigaraksa-Stasiun Palmerah.

Ara mengusulkan ini karena komuter yang bekerja di Jakarta mencapai ribuan dari kawasan-kawasan permukiman.

Dia menyampaikan ini saat menjajal KRL untuk melakukan kunjungan kerja ke proyek Ciputra Group di Maja, Kamis (20/03/2025).

"Bapak bikin jalur khusus, satu kereta, Pak, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, enggak usah berhenti, Pak. Nah, itu harusnya lebih murah, Pak. KA enggak usah berhenti, enggak ada biaya, Pak, dan lebih cepat, jadi segmented," ujar Ara kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Ara juga mengusulkan KRL Ekspres itu memiliki kartu berlangganan yang bisa dibayar penumpang pada awal pembelian.

Menurut Ara, Kereta Ekspres bisa membuat biaya perjalanan penumpang menjadi lebih murah dan lebih cepat sampai ke tujuan.

"Bapak tetap bikin kereta yang umum, Pak, yang berhenti-berhenti. Jadi dua-duanya tetap jalan. Jadi Bapak enggak kehilangan yang begini (banyak pelanggan) ," kata Ara.

Menanggapi hal itu, Risal mengatakan bahwa usulan itu mungkin saja dijalankan bila ada jalur kereta khusus.

"Waktu lebih efisien, tapi dia (KRL Ekspres dan karcis berlangganan) menghilangkan penumpang yang enggak kami angkut," ucap Risal.

Usulan Ara soal pengadaan KRL Ekspres sebelumnya pernah ia sampaikan ketika menengok proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).