Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

KABUPATEN BOGOR - Sejumlah relawan dari komunitas Jurnalis 4x4 membantu menyalurkan bahan makanan dan beberapa kebutuhan pokok kepada warga korban banjir di komplek perumahan Bumi Mutiara, Bojong Kulur, Kecamaan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) malam.

Komplek perumahan ini menjadi salah satu kawasan terdampak banjir, yang mengakibatkan warga harus berdiam di rumah mereka tanpa penerangan listrik dan terisolasi oleh genangan air.

Banjir yang disebabkan luapan dua aliran sungai yakni Cikeas dan Cileungsi ini mulai merendam permukiman warga di kawasan Perumahan Bumi Mutiara, Vila Nusa Indah 1 dan 2 sejak Selasa (4/3) sekitar pukul 02.00 WIB.

Foto: Dok Jurnalis 4X4

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Polda Banten memulai peletakan batu pertama pembangunan perumahan bagi anggota dan aparatur sipil negara (ASN) Polri tahun 2025 di Perumahan Banjarsari Homeland, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Selasa.

Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan peletakan batu pertama itu untuk pembangunan 100 rumah khusus anggota dan ASN Polri.

“Khusus anggota Polri yaitu tipe 36/72 luas bangunan 36 m2 dan luas tanah 72 meter persegi, dari 7.831 total personel Polda Banten, masih ada 1.358 personel yang belum memiliki rumah. Mudah-mudahan anggota kami bisa sejahtera dengan memiliki rumah,” kata Suyudi.

Suyudi menerangkan unit yang terjual sebanyak 326 rumah, sedangkan unit yang sudah diserahterimakan kuncinya ada 158 rumah, dan yang belum diserahterimakan kuncinya ada 168 rumah.

“Sedangkan untuk unit yang telah dibangun ada 264 rumah, dan yang masih proses pembangunan ada 62 rumah,” kata dia.

Suyudi mengungkapkan, kredit perumahan rakyat (KPR) ini diangsur selama 15 tahun dengan harga Rp200 juta serta bekerja sama dengan BRI dan BJB. Sedangkan, untuk pembayaran dipotong melalui rekening masing-masing.

Suyudi berharap program Presiden RI tersebut bisa ditindaklanjuti lebih banyak lagi oleh pihak pengembang.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni berharap perumahan tersebut dapat bermanfaat bagi anggota Polri di Tanah Jawara.

“Tadi kami lihat perumahannya cukup bagus, mudah-mudahan bermanfaat,” kata dia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Banten Andra Soni didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Dandrem 064/MY Brigjen TNI Andrian Susanto, Perwakilan Asabri dan Para Tamu Undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo via zoom meeting dan diikuti oleh seluruh Polda se-Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa kebutuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat puasa sama dengan waktu normal sehari-hari.

"Sebenarnya sama saja (kandungan gizi yang dibutuhkan), karena saat puasa, kebutuhan yang dihitung itu sama seperti kebutuhan pada saat tidak puasa, hanya berbeda waktu makannya saja," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, penentuan menu MBG saat puasa merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau ditanyakan apakah cukup atau tidak (kandungan gizi) dengan menu roti dan lain sebagainya, itu memang kewenangan dari Badan Gizi Nasional untuk memantau mengenai bentuk dari makanan tadi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan makan bergizi anak-anak saat Ramadhan," ujar dia.

Nadia juga mengemukakan, untuk program MBG Kemenkes selama ini turut menentukan kandungan gizi yang diperlukan dalam porsi makanan sesuai usia.

"Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat program MBG itu kan ada di Badan Gizi Nasional, kemudian Kementerian Kesehatan itu menyusun menu, kandungan gizi, kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan usianya, nah, mengenai nanti bentuknya itu menjadi makanan seperti apa, itu BGN yang akan membuatnya," paparnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa menu MBG bagi siswa dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.

Menurut Dadan, hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F1, RT 005/RW 015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Salah seorang warga perumahan BJI, Windy, mengatakan, dirinya bersama tujuh anggota keluarganya masih terjebak banjir sejak pagi tadi.

"Total anggota keluarga, dewasa enam orang, anak-anak dua orang," kata Windy saat dikonfirmasi, Selasa.

Windy mengungkapkan, ketinggian air di perumahannya mencapai 1,5 meter lebih.

Kondisi ini membuat Windy dan keluarganya memilih mengungsi ke lantai dua rumah sejak pagi tadi.

Akan tetapi, Windy dan keluarganya justru terjebak banjir lantaran air yang merendam wilayah perumahannya belum juga surut sampai malam ini.

"Masih kejebak di lantai atas rumah. Belum ada petugas yang datang ke daerah aku," ungkap Windy.

Windy juga mengungkapkan, sebagian warga di tempat tinggalnya memilih mengungsi ke salah satu masjid terdekat. Namun, mereka juga bernasib sama dengan Windy dan keluarganya.

"Pengungsi di masjid depan juga belum dapat bantuan," kata Windy.

Selain Windy dan keluarga, terdapat tiga keluarga lain yang berada di deretan gang perumahannya yang juga masih terjebak banjir sampai malam ini.

Saat ini, mereka sangat memerlukan pertolongan petugas untuk dievakuasi ke tempat aman.

"Di gang aku ada empat rumah, termasuk aku yang kejebak," imbuh dia.

TANGERANG, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Mana (58) digigit ular sanca 2 meter saat banjir di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (4/3/2025).

Ketua RW 05 Sudimara Pinang, Hamrudin, menjelaskan bahwa ular tersebut diduga berasal dari kebun di sekitar permukiman.

"Ular itu kemungkinan berasal dari kebun dekat permukiman warga. Mungkin dia memanjat dan masuk ke rumah saat banjir," kata Hamrudin saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Setelah kejadian tersebut, warga setempat berhasil menangkap ular dan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, korban telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat dan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi.

Hamrudin juga menambahkan kemunculan ular saat banjir sering terjadi di wilayahnya.

Dia meminta agar warga lebih berhati-hati terhadap keberadaan hewan liar seperti ular yang kerap memasuki permukiman saat terjadi banjir.

"Sering banget ular berkeliaran di sini. Makanya warga selalu waspada, apalagi kalau banjir seperti ini," katanya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Mana (58) digigit ular sanca 2 meter saat banjir di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (4/3/2025).

Ketua RW 05 Sudimara Pinang, Hamrudin, menjelaskan bahwa ular tersebut diduga berasal dari kebun di sekitar permukiman.

"Ular itu kemungkinan berasal dari kebun dekat permukiman warga. Mungkin dia memanjat dan masuk ke rumah saat banjir," kata Hamrudin saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Setelah kejadian tersebut, warga setempat berhasil menangkap ular dan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, korban telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat dan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi.

Hamrudin juga menambahkan kemunculan ular saat banjir sering terjadi di wilayahnya.

Dia meminta agar warga lebih berhati-hati terhadap keberadaan hewan liar seperti ular yang kerap memasuki permukiman saat terjadi banjir.

"Sering banget ular berkeliaran di sini. Makanya warga selalu waspada, apalagi kalau banjir seperti ini," katanya.

BEKASI - Banjir yang mengepung wilayah Bekasi membuat warga berusaha mencari cara untuk menyurutkan air. Salah satu caranya yang diambil warga di Perumahan Galaxy Bekasi dengan cara menjebol tembok pembatas perumahan.

Bedasarkan video viral di media sosial, terlihat dua warga mencoba membobol tembok pembatas dengan menggunakan alat linggis. Di balik tembok tersebut tampak air sudah merendam perumahan setinggi pinggang orang dewasa.

Setelah tembok berhasil dijebol, air mengalir deras ke sisi jalan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketinggian air di perumahan tersebut.

Atas kejadian itu, Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana mengatakan, kejadian tersebut tengah dalam proses penyelidikan. Saat ini jajaran tengah fokus mengevakuasi korban terdampak banjir.

"Masih kita lidik. Ini masih prioritas yang evakuasi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

"Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana," kata Maruarar.

Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

"Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama," kata Ara.

Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F1, RT 005/RW 015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Salah seorang warga perumahan BJI, Windy, mengatakan, dirinya bersama tujuh anggota keluarganya masih terjebak banjir sejak pagi tadi.

"Total anggota keluarga, dewasa enam orang, anak-anak dua orang," kata Windy saat dikonfirmasi, Selasa.

Windy mengungkapkan, ketinggian air di perumahannya mencapai 1,5 meter lebih.

Kondisi ini membuat Windy dan keluarganya memilih mengungsi ke lantai dua rumah sejak pagi tadi.

Akan tetapi, Windy dan keluarganya justru terjebak banjir lantaran air yang merendam wilayah perumahannya belum juga surut sampai malam ini.

"Masih kejebak di lantai atas rumah. Belum ada petugas yang datang ke daerah aku," ungkap Windy.

Windy juga mengungkapkan, sebagian warga di tempat tinggalnya memilih mengungsi ke salah satu masjid terdekat. Namun, mereka juga bernasib sama dengan Windy dan keluarganya.

"Pengungsi di masjid depan juga belum dapat bantuan," kata Windy.

Selain Windy dan keluarga, terdapat tiga keluarga lain yang berada di deretan gang perumahannya yang juga masih terjebak banjir sampai malam ini.

Saat ini, mereka sangat memerlukan pertolongan petugas untuk dievakuasi ke tempat aman.

"Di gang aku ada empat rumah, termasuk aku yang kejebak," imbuh dia.