Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, beberapa masalah yang muncul berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, terutama dalam hal skala produksi makanan.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Meskipun ibu-ibu sudah biasa memasak untuk lima sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Oleh karena itu, ia menekankan agar SPPG yang baru memulai program cukup memasak untuk 100-150 orang terlebih dahulu. Jika sudah terbiasa, jumlahnya bertahap ditingkatkan ke 500, 700, hingga akhirnya mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Menanggapi laporan makanan basi yang sempat mencuat di publik, Dadan mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

"Misalnya ada berita yang menyebut makanan basi sampai tiga hari, ternyata tidak, hanya sehari. Kami evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," katanya.

Ia juga menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi setiap hari setelah makanan didistribusikan. Evaluasi tersebut mencakup verifikasi berita di media, laporan masyarakat, serta tindak lanjut kepada SPPG yang mengalami kendala.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 726 SPPG yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN juga sedang memverifikasi tambahan 300 SPPG baru, yang ditargetkan dalam dua minggu ke depan dapat memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Dari segi anggaran, Dadan menjelaskan untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Namun, jika program ini dipercepat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, maka kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember 2025.

"Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan dialokasikan sesuai dengan perkembangan program," paparnya.

Secara keseluruhan, Dadan menilai program ini berjalan lancar, terutama bagi SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu.

Sebagai upaya transparansi dan pengawasan bersama, ia meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari ke media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," ujarnya.

Terkait efektivitas pengawasan melalui media sosial, Dadan menegaskan laporan dari penerima manfaat tetap menjadi sumber utama dalam menilai kualitas makanan.

"Kalau rasa, mereka yang menerima. Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, itu pasti," katanya.

Ia juga memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk menjaga kualitasnya.

Mengenai insiden ayam mentah yang sempat terjadi, Dadan menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam proses memasak.

"Kami sudah evaluasi. Itu karena pembiasaan saja, masaknya terlalu lambat, kurang cepat," jelasnya.

Ia menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang karena perbaikan sudah dilakukan di lapangan.

Banjir merendam perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan melanda kawasan Jabodetabek sejak semalam.

Salah satu warga yang terdampak banjir ialah Adinda (26) yang merupakan warga Blok CC1 Perumahan Vila Nusa Indah 2. Dia mengatakan air sudah merendam lantai 1 rumahnya.

"Tingginya lantai 1 udah habis kerendam semua. Semalam hampir mau naik ke lantai 2," kata Adinda kepada detikcom, Selasa (4/3/2025).

Dia juga menunjukkan video kondisi banjir di permukimannya. Air terlihat merendam jalanan di sekitar perumahan dan masuk ke rumah-rumah warga.

BPBD Kota Bekasi juga mencatat banjir terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Jatiasih. Setidaknya, ada enam titik yang masih digenangi banjir.

Berikut lokasi dan tinggi muka air (TMA) di wilayah itu:

•⁠ ⁠⁠Bumi Nasio Indah TMA ± 120 CM; (air mulai masuk pukul 23.46 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Jatiluhur TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 00.44 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Graha Indah TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Buana TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Pondok Gede Permai TMA ± 300 CM. (air menggenang Pukul 00.10 WIB dan mulai limpas dari tanggul pukul 03.15 WIB)

Lihat Video: Sejumlah Wilayah di Bekasi Masih Banjir, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choiroel menemukan infrastruktur dua perumahan subsidi di Kabupaten Malang tidak memadai. Ia pun meminta agar pengembang terkait menyelesaikan keluhan warga terkait kondisi perumahan.

"Dari hasil kunjungan, kami menemukan beberapa hal yang menjadi keluhan warga. Di antaranya, kontur tanah berbukit atau bergelombang dengan risiko longsor di belakang rumah, namun belum ada turap atau dinding penguat dan kondisi jalan utama seluas 5-6 meter masih berupa tanah," ujar Didyk dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).

Hal tersebut disampaikan Didyk usai meninjau Perumahan Puri Kencana di Kecamatan Wagir dan Perumahan Bumi Bandara di Kecamatan Singosari, Minggu (2/3) lalu.

Dalam tinjauan tersebut, ia ditemukan sejumlah permasalahan yang dikeluhkan oleh warga penghuni perumahan. Kedua perumahan ini mengalami kondisi infrastruktur yang belum memadai, termasuk jalan utama dan jalan lingkungan yang belum diperkeras, serta beberapa rumah yang tidak dihuni dan mengalami kerusakan.

Ia pun menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. agar mengoordinasikan pengembang terkait hasil temuan lapangan dan diminta untuk menyelesaikan keluhan warga.

Di Perumahan Bumi Bandara, Didyk menemukan drainase lingkungan yang tidak berfungsi, belum terdapat akses air bersih terpadu dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pintu gerbang dan lingkungan tidak terawat. Lalu, beberapa rumah tidak dihuni, sehingga mengalami kerusakan, seperti dinding retak, pintu dan jendela rusak, serta atap dan genteng bocor.

"Dari informasi warga jalan utama belum dilakukan pengerasan dan masih berbentuk tanah. Jadi, jika musim hujan datang sangat membahayakan dikarenakan jalanan licin dan banyak warga terpeleset ketika mengendarai sepeda motor," ucap Didyk.

Kementerian PKP akan memantau perkembangan perumahan tersebut. Dengan adanya kunjungan, diharapkan para pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan nyaman bagi masyarakat.

Sementara itu, pihak BP Tapera dan Bank BTN menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pengembang terkait untuk menyampaikan keluhan warga dan meminta penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Peletakan batu pertama dilakukan di Karawang, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (dok. Istimewa)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejumlah perumahan di Kota Bekasi, Jawa Barat tergenang air banjir. Bahkan ada perumahan yang tergenang air setinggi tiga meter.

Salah satu yang tergenang yakni akses jalan menuju Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tinggi genangan mencapai 80 cm sehingga kendaraan tidka bisa melintas.

"Ketinggian air pada jalan utama menuju Perumahan PGP mencapai 80 centimeter. Kendaraan sudah tidak dapat melintasi," kata Camat Jatiasih Ashari dilansir Antara, Selasa (4/3/2025).

Dia mengaku kondisi itu mengakibatkan sejumlah kendaraan milik warga terendam banjir. Meskipun begitu, ada warga yang sudah mengantisipasi dengan memarkir kendaraan di lokasi aman serta jauh dari pusat banjir.

"Pemilik kendaraan roda empat itu hanya bisa pasrah karena kendaraannya turut terendam banjir dan sudah tidak dapat lagi dipindahkan," ucapnya.

Petugas gabungan saat ini terus melakukan proses evakuasi warga korban banjir meski terkendala persoalan teknis yakni genangan air telah merendam fasilitas kabel yang menghambat laju perahu karet.

"Untuk evakuasi kita sudah lakukan di wilayah Jatirasa yaitu ada satu keluarga ibu hamil dan anak-anak. Kemudian ada beberapa lansia, mungkin di atas 10 orang sudah dilakukan," katanya.

Dia juga mengatakan deras arus Kali Bekasi yang memasuki wilayah permukiman turut menyebabkan tim evakuasi menunda sesaat demi keselamatan.

"Tapi yang jadi masalah memang arus Kali Bekasi cukup deras sehingga belum dimungkinkan untuk dilakukan secara manual," katanya.

Perumahan PGP, titik banjir terparah lain mencakup Via Jatirasa, Pondok Mitra Lestari dan Kemang Ifi dengan ketinggian air sudah mencapai lebih dari tiga meter.

"Di Kemang IfI di atas semeter. Tapi untuk PGP, Villa Jatirasa dan Pondok Mitra Lestari itu ketinggian rata-rata di atas tiga meter," katanya.

Musibah ini mengakibatkan lebih dari 10 ribu kepala keluarga (KK) terdampak yang akan dievakuasi seluruhnya ke tempat yang lebih tinggi seperti gedung BNPB dan masjid.

"Ada 11 RW, dengan posisi di atas 10 ribu KK yang terdampak. Mungkin dievakuasi di daerah terdekat yang tidak tergenang kemudian dalam posisi luas, kita koordinasikan ke lingkungan, masjid-masjid dibuka, kemudian kita punya gedung BNPB dipastikan itu juga dimanfaatkan," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri di Karawang, Jawa Barat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah. Dia menyebutkan memiliki rumah sejatinya menjadi impian juga bagi personel Polri.

"Di satu sisi, rumah tentunya adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga tentunya program ini kita sambut baik," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menerangkan program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebutkan rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyebutkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target tahun ini, yakni 100 ribu rumah. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

"Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini tentunya betul-betul bisa bermanfaat bagi anggota Polri," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit meyakini pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Dia menyebutkan sektor properti dapat memberi efek pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah.

"Di sisi lain, apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden khususnya bagaimana beliau mendorong pembangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini betul-betul terlaksanakan. Tentunya kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, apalagi sebesar 3 juta rumah, di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah," ungkap Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap program pembangunan 3 juta rumah ini akan berjalan dengan baik. Dia juga berharap program ini bisa memenuhi kebutuhan anggota Polri untuk memiliki rumah.

"Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Dan tentunya harapan kita program ini bisa terus berjalan dengan baik dan betul-betul juga bisa memenuhi kebutuhan mendasar bagi anggota-anggota kami yaitu salah satunya bisa memiliki rumah, apalagi mendapatkan dukungan dan insentif yang luar biasa dari pemerintah," kata Jenderal Sigit.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat. Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bakal mem-blacklist pengembang perumahan subsidi nakal.

Jika terbukti, pengembang itu tidak lagi boleh membangun perumahan subsidi.

Maruarar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus dijaga.

"Pemerintah akan membuat blacklist, pengembang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh lagi mendapat kesempatan untuk membangun rumah subsidi," kata Maruarar seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ayessa Presisi Residence di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengakui ada pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya mendapati beberapa titik yang kualitasnya buruk.

Meskipun rumah subsidi, menurutnya, bukan berarti pembangunannya asal-asalan.

Karena itu, menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan panduan dan tidak melakukan pembiaran.

"Jangan sampai rakyat itu, dia lagi kepingin, apalagi rumah pertama, tetapi kecewa karena kualitas daripada bangunannya tidak bertanggung jawab," kata Maruarar.

Meski begitu, Maruarar mengaku yakin masih ada perumahan bersubsidi yang kualitasnya bagus.

Ia juga menyebutkan beberapa pengembang perumahan di sejumlah daerah yang bangunannya bagus.

Maruarar menyebut tahun ini rencananya bakal dibangun 222.000 rumah bagi MBR.

"Kalau pertanyaannya soal kualitas, sekarang sedang jalan audit dari BPK, kemudian Tapera saya minta masukan, bank penyalur juga kita masukkan," kata Maruarar saat ditanya cara menjaga kualitas perumahan bersubsidi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

"Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana," kata Maruarar.

Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

"Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama," kata Ara.

Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Banjir kembali terjadi di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, hari ini. Air yang meluap dari Sungai Ciliwung merendam rumah warga.

Ketua RT 16/RW 07 Cililitan, Cici Marlina, mengatakan banjir di wilayahnya awalnya terjadi pada Senin (3/3/2025) pagi akibat pintu air yang jebol. Dia mengatakan air mulai surut sekitar pukul 21.00 WIB kemarin.

Namun, katanya, banjir kembali terjadi pagi ini, Selasa (4/3/2025). Menurutnya, banjir kali ini lebih deras dibanding kemarin.

"Jam 05.00 WIB-an masuk lagi ke rumah warga. Benar-benar kencang airnya, nggak ketampung, luber dari Kali Ciliwung," ujar Cici.

Banjir di Cililitan, Jakarta Timur (dok. Istimewa)

Kini, air masih menggenangi rumah-rumah warga di RW 07. Ketinggian air berbeda di setiap lokasi.

"Ada yang sampai 180 cm," ujarnya.

Banjir di Cililitan, Jakarta Timur (dok. Istimewa)

Banjir juga terlihat menggenangi jalanan di permukiman warga. Cici mengatakan saat ini pihak RW telah membuka posko di depan salah satu kampus swasta.

"Sekarang RW buka pengungsian di depan kampus STBA Pertiwi," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih dilanda banjir mencapai satu hingga dua meter, pada Selasa pagi, akibat Kali Ciliwung meluap.

Banjir yang melanda sejak Senin (3/3) dini hari itu tak kunjung surut hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu.

Terlihat sejak pukul 08.00 WIB warga bolak balik menyelamatkan pakaian dan dokumen pentingnya dari rumah ke permukiman atas. Untuk menuju ke rumahnya pun ada yang harus menggunakan perahu karet atau baju pelampung.

"Ya begini, kalau mau kemana-mana harus basah, pakai perahu karet, makin ke sana makin dalam soalnya. Yang mau kerja jadi terhambat juga kan keluarnya, motor di parkir di atas," kata Ketua RT 12/RW 04, Rukimah (53) saat ditemui di lokasi, Jakarta Timur, Selasa.

Terlihat beberapa warga masih bertahan di rumahnya.

Petugas terus berusaha mengevakuasi warga yang hendak pindah ke pengungsian ataupun yang mau ke rumahnya untuk mengambil barang bawaannya.

Tim dari kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bersiaga dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga.

Sementara, ada beberapa warga korban banjir yang mengungsi ke SDN 01 Kampung Melayu. Mereka yang mengungsi mayoritas ibu-ibu, anak-anak, dan lanjut usia (lansia).

Hujan yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (2/3) menyebabkan kenaikan Bendung Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat, menjadi Siaga 3 atau Waspada pada pukul 20.20 WIB.

Kemudian, di hari yang sama pada pukul 20.40 Siaga 2 dan pada pukul 20.40 WIB Bendung Katulampa menjadi Siaga 1 atau Bahaya sekitar pukul 21.30 WIB.

Selanjutnya di Pos Pantau Depok berstatus Siaga 3 Waspada pukul 21.40 WIB, Siaga 2 pukul 00.00 WIB dan Siaga 1 atau Bahaya pukul 00.30 WIB.

Lalu di Pos Pantau Angke Hulu menjadi siaga 3 pukul 23.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta.

Hingga saat ini tujuh RT di Jakarta Timur masih tergenang banjir yakni tiga RT di Kelurahan Bicara Cina dengan ketinggian air 90-100 sentimeter (cm), dan empat RT di Kelurahan Kampung Melayu dengan ketinggian air mencapai 95 cm.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025