JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, yang diperkirakan dimulai pada 1 Maret 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program ini akan menyesuaikan skema pelaksanaannya agar tetap efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah.

“Anak-anak tetap masuk sekolah, lalu pulang bawa makanan untuk disantap saat buka puasa bagi yang muslim. Untuk yang tidak puasa, tetap menerima tapi dianjurkan mengonsumsinya di rumah guna menghormati temannya yang sedang berpuasa,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sementara itu, Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan, Diah Dwi Utami mengatakan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka.

“Program ini sangat penting untuk membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Akses terhadap gizi yang cukup dapat meningkatkan prestasi akademik dan produktivitas di masa depan,” ujar Diah.

Menurutnya, masalah gizi masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk triple burden of malnutrition yang mencakup gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi gizi mikro. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Sebanyak Rp 51,5 triliun dialokasikan untuk bahan makanan, sementara sisanya digunakan untuk belanja operasional dan teknis.

“Alokasi anggaran ini memastikan keberlanjutan program dan menciptakan dampak nyata dalam mengatasi masalah gizi. Presiden menargetkan seluruh anak Indonesia dapat mengakses makan bergizi gratis pada akhir 2025,” tambahnya.

Masukan dan Evaluasi

Di sisi lain, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka secara aktif memantau pelaksanaan program MBG, yang salah satunya di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok, Jawa Barat. Wapres menyatakan bahwa program MBG berjalan dengan baik dan diterima dengan antusias oleh siswa.

“Tadi saya lihat anak-anak cukup lahap menyantap menu hari ini. Jika ada evaluasi, silakan disampaikan. Tim BGN juga sudah siap menindaklanjuti,” ujar Wapres Gibran.

Dengan tetap berjalannya program MBG selama Ramadan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang mereka.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Program MBG juga melibatkan berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat seperti TNI, Polri, BIN, NU, dan Muhammadiyah.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) kembali mengungkapkan Pandu Sjahrir berpeluang besar menjadi ‘Bos’ Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ara berpandangan Pandu Sjahrir sendiri memanglah sosok yang dinilai kompeten dan baik untuk mengemban bos Danantara. Sehingga, ke depan diharapkan Danantara juga dapat mendorong pembangunan program 3 juta rumah.

“Itu kan menurut saya [Pandu sosok yang kompeten menjadi Bos Danantara], dia orang bagus, tetapi Pak Muliaman juga orang bagus,” kata Ara saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Pandu memang telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Ara masih enggan menjawab.

“Ya kita doakan saja [agar Pandu didapuk jadi Bos Danatara],” ujarnya.

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Ara melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu. Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Adapun, rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara sudah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi V DPR RI menolak pemotongan anggaranKementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai Rp 81,38 triliun pada 2025.

Pagu anggaran Kementerian PU awalnya Rp 110,95 triliun, kini tersisa Rp 29,57 triliun.

"Kalau saya ditanya, setuju enggak anggaran Menteri PU sebesar itu? 1000 persen saya tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan presiden," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dampak Pemotongan Anggaran

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, menilai pengurangan anggaran berdampak pada janji-janji DPR di daerah pemilihan (dapil).

"Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya," ujar Adian.

Adian tidak keberatan jika para menteri siap bertanggung jawab atas efisiensi anggaran.

"Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya," lanjutnya.

Program yang Terkena Efisiensi

Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang terdampak pemotongan anggaran.

Sumber daya air: berkurang Rp 27,72 triliun
Bina marga: berkurang Rp 24,83 triliun
Cipta karya: berkurang Rp 7,75 triliun
Prasarana strategis: berkurang Rp 20,69 triliun
Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya: berkurang Rp 390 miliar

"Terakhir, kami juga melakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 390 miliar," kata Dody.

...Beliau (Panglima TNI) sangat concern terhadap pelaksanaan program ini, sehingga turun langsung untuk melihat apa saja yang perlu dievaluasi. Nanti hasil tinjauan ini akan dibahas di tingkat pusat, ujar Benny Bachtiar

Cimahi (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau langsung pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SDN Pasirkaliki 2 Cimahi, Jawa Barat, pada Kamis, (6/2).

Peninjauan pemberian MBG yang dilakukan Panglima TNI dengan didampingi oleh Penjabat Wali Kota Cimahi dimulai di sekitar pukul 11.40 WIB.

Agus menyambangi salah satu ruang kelas untuk membagikan paket makanan kepada para siswa sembari berinteraksi dengan mereka.

Adapun menu yang disajikan dalam satu porsi paket makanan untuk siswa SDN Pasirkaliki 2 yakni nasi, daging ayam, sayur, buah naga dan susu.

Saat para siswa SDN Pasirkaliki 2 sedang menyantap makanan yang dibagikan, Agus kemudian melanjutkan dengan memberikan seluruh siswa di SD tersebut berupa paket makanan ringan.

Pj Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar menyatakan bahwa program MBG ini diawasi langsung oleh TNI untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.

“Beliau (Panglima TNI) sangat concern terhadap pelaksanaan program ini, sehingga turun langsung untuk melihat apa saja yang perlu dievaluasi. Nanti hasil tinjauan ini akan dibahas di tingkat pusat,” ujar Benny.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan program ini, sementara anggaran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Kami siap mendukung, misalnya dalam memastikan standar kesehatan program ini. Tapi untuk pembiayaan, semua dari pusat, tidak ada anggaran dari APBD,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Penggusuran yang dikabarkan terjadi di luster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Tim detikcom datang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar.

Kronologi Penjualan Tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 Versi Pengembang

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Rumah Warga Dijarah Tukang Rongsokan

Ketua RT 8 Tambun Selatan Ririn, mengungkapkan setelah rumah tersebut kosong dan listrik dipadamkan, beberapa tukang rongsok ketahuan mendatangi rumah tersebut. Mereka mengambil barang-barang warga yang tersisa.

"Jangan sampai barang-barang pada rusak (karena nggak diamanin sebelum penggusuran). Bener kan, barang-barang pada rusak pada dijarah. Sama orang luar. Dari rongsokan. Dari luar lah," kata Ririn.

Kejadian penjarahan ini terjadi pada malam hari. Ririn memergoki sendiri aksi pencurian tersebut. Ia heran ada sekelompok orang di sekitar rumah yang dikosongkan, tetapi ia tidak mengenal mereka. Begitu pula dengan warga lain yang bersamanya saat itu.

"Malem-malem kata saya, 'Nah ini siapa?' Gitu. 'Lah siapa Bu RT (warga lain tanya)?'. 'Saya nggak kenal'. 'Kamu siapa!'," tutur Ririn.

Satu Ruko Masih Beroperasi

Terdapat 8 ruko yang berdiri di depan Cluster Setia Mekar Residence 2. Ruko ini dibangun oleh pengembang yang sama dengan perumahan dan menjadi objek properti yang akan digusur.

Semua ruko sudah diminta mengosongkan properti bahkan listrik dan air sudah dipadamkan. Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ruko di Samping Cluster Setia Mekar Residence 2 Digusur

Penggusuran telah berlangsung pada Kamis (30/1/2025) lalu. Cluster Setia Mekar Residence 2 dan ruko di depannya belum dihancurkan, hanya listrik dan airnya yang dimatikan. Bangunan yang dihancurkan justru sebuah ruko kitchen set dan furniture di samping komplek tersebut.

Slamet, pemilik ruko tersebut mengaku menangis saat menyaksikan penggusuran rukonya. Ia telah memulai bisnis furniture ini sejak tahun 90-an. Dari awalnya tidak punya modal, mendapat modal dari orang lain, punya toko sendiri, hingga bisa membangun ruko seluas 285 meter persegi.

Slamet menuturkan selama masih beroperasi pemasukannya tidak tetap, tetapi jika sedang ramai bisa mencapai Rp 10 juta per bulannya. Imbas dari penggusuran ini ditaksir kerugiannya mencapai sekitar Rp 100 juta.

"Lumayan. Kalau dari material-material yang dibangun kita mungkin bisa (kerugian) sampai 100 juta," imbunya.

Pengembang dan Warga Perumahan Gugat Balik

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidang dijadwalkan akan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

(aqi/zlf)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi kabar yang menyebut mitra program makan bergizi gratis (MBG) di Tasikmalaya mundur karena tidak dibayar.

Dadan menegaskan tidak ada mitra yang telah bekerja sama dengan BGN yang mengundurkan diri.

"Sampai sejauh ini, yang sudah menjadi mitra Badan Gizi tidak ada yang mundur," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

"Yang mundur itu yang mendaftar, ketika diverifikasi tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang mundur. Jadi, enggak ada yang sudah berjalan itu mundur, enggak ada," imbuhnya.

Ia mengatakan proses pembayaran berjalan sesuai prosedur. "Kami semua proses pembayarannya, ya," kata Dadan.

Isu mengenai mitra MBG yang mundur karena tidak menerima pembayaran sempat menjadi perbincangan publik setelah viral di media sosial.

Sejumlah unggahan menyebutkan bahwa beberapa dapur di Tasikmalaya memilih menghentikan kerja sama karena masalah pembayaran.

Sebelumnya, pembayaran kepada para mitra MBG sempat menggunakan sistem reimburse. Artinya, pengelola dapur harus menyediakan modal terlebih dulu, baru kemudian pemerintah mengganti uang tersebut.

Pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo 1 dan 2, Puspo Wardoyo, mengungkapkan biaya operasional dapurnya mencapai Rp250 juta per hari untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Dia pun sempat mengeluhkan soal sistem pembayaran reimburse.

Namun, pada Sabtu (25/1), Dadan mengatakan pemerintah berupaya agar mitra program MBG tak lagi dibayar menggunakan sistem reimburse mulai Februari 2025. Menurutnya, pemerintah ingin membayar langsung biaya penyelenggaraan MBG ke rekening mitra-mitra BGN.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ara menegaskan selalu siap sebagai pembantu Presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu Presiden ya menjalankan tugas Presiden," kata Ara kepada wartawan usai rapat kerja di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ara mengatakan pihaknya bekerja sesuai dengan visi Prabowo. Dia menegaskan semua pihak terus bekerja sama menjalankan pemerintahan.

"Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

(fca/rfs)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi perbincangan setelah melontarkan usulan memasukkan serangga sebagai alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tidak sedikit yang menuding, usulan memasukkan serangga, dalam hal ini belalang dan ulat sagu dalam menu makan bergizi gratis, demi menghemat anggaran yang memang sedari awal disebut sangat minim.

Tidak sedikit pula pihak yang menolak usulan itu, karena sumber protein lain yang lebih layak dikonsumsi masih banyak.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, menu makan bergizi gratis dirancang berdasarkan potensi lokal. Sehingga tidak menutup kemungkinan daerah tertentu dapat memanfaatkan potensi pangan lokal yang sudah umum dikonsumsi, sebagai sumber gizinya.



Di samping itu juga untuk memberikan pelajaran tentang keragaman pangan dan kearifan lokal kepada anak-anak. Dadan menambahkan, tidak ada standar menu nasional dalam program makan bergizi gratis.

Namun dipastikan, komposisi gizi dan kalori dalam setiap menu makan bergizi gratis di bawah pengawasan ahli gizi. Tidak dipungkiri, pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan sebulan ini menemui kendala dan tantangan yang tidak mudah.

Dari mulai dana, sumber daya manusia, hingga infrastrukturnya. Lalu bagaimana Badan Gizi Nasional mengatasinya? Bagaimana pula upaya percepatan capaian program makan bergizi gratis seperti yang diminta Presiden Prabowo?

Ikuti perbincangan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bersama Aulina Iasya, dalam program One On One, Jumat, 7 Februari 2025, pukul 21.30 WIB, eksklusif di SindoNews TV.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara merespons peringatan Presiden Prabowo Subianto yang bakal me-reshuffle menteri yang tidak bekerja maksimal. Menurut Ara, sebagai pembantu presiden, dirinya dan para menteri yang lain harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," ujar Ara di gedung parlemen, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Ara memastikan dirinya akan bekerja maksimal untuk memenuhi kepentingan masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tugas dan instruksi yang diamanatkan oleh Prabowo.

“Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan bisa bekerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," tandas Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah 100 hari kerja pemerintahannya. Sinyal tersebut terlihat dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar. Kepala negara pun menegaskan ingin menegakkan kehendak rakyat tersebut.

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!" ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait angkat bicara tentang isu perombakan kabinet atau reshuffle . Sinyal ini muncul setelah adanya pernyataan keras Presiden Prabowo terkait menteri yang tidak kerja akan disingkirkan.

"Tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap," kata pria yang akrab disapa Ara seusai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media seusai menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.



Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. "Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui tengah menggodok skema baru penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Revisi skema itu dilakukan guna memperbesar cakupan penyaluran program KPR subsidi itu.

Akibat dari proses revisi itu, FLPP 2025 belum dapat berjalan sepenuhnya. Pemerintah hanya bisa mengucurkan pembiayaan perumahan pada 7.000 unit rumah yang ditetapkan menjadi saldo awal.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru dalam keterangan resmi, Kamis (6/2/2025).

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pada saat yang sama, Heru juga menekankan pada Bank Penyalur untuk dapat mengingatkan pengembang yang bekerja sama memastikan kualitas dan kuantitas bangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk kami menghimbau kepada Bank Penyalur untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan segera melakukan akad kredit dengan tetap memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memang sempat mengelukan penyaluran FLPP yang tersendat dan belum terealisasi dengan optimal pada tahun ini.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Joko Suranto menjelaskan hal itu dikarenakan saat ini pemerintah masih menggodok revisi skema porsi pembiayaan FLPP dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Kalau ada rencana kuota FLPP mau ditambah atau skema porsi sumber pembiayaan mau diubah ya silakan saja, itu kan opsi-opsi lain. Tetapi yang sudah ada [disetujui] kami harap realisasi penyalurannya dipercepat saja,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa (4/2/2025).

Pasalnya, Joko menjelaskan akibat penundaan penyaluran itu setidaknya sebanyak 17.000 unit rumah siap huni batal akad dan tersalurkan kepada masyarakat.

Apabila penggodokan skema itu tak kunjung rampung, dirinya khawatir hal itu bakal kuota FLPP tak dapat sepenuhnya tersalurkan dengan baik.

"Kalau kita average [rata-rata] kan setiap bulan, dari 220.000 itu menjadi sekitar 17.000. Berarti kan 17.000 manusia menunggu dengan sia-sia, delay kan [penyaluran rumahnya]? Jadi 17.000 rumah harus di-maintenance, 17.000 PPh tidak terbayar," tegasnya.