JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memprioritaskan pemberian susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte seusai meninjau distribusi MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat.

“Belum tahu (kapan ada susu). Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Philips kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Kenapa tak ada susu dalam MBG di Jakarta?

Philips menerangkan, pemberian susu dalam program MBG di Jakarta saat ini bukan menjadi prioritas.

Faktor utamanya didasari karena belum adanya sentra sapi yang bisa dijadikan pilihan untuk diajak kerja sama oleh pemerintah dalam program MBG.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu, pernyataan dari BGN adalah diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” tutur Philips.

Kondisi ini juga diterapkan di wilayah lain, yang mengartikan bahwa sentra sapi menjadi patokan pemerintah untuk memasok susu di dalam program MBG.

“Jadi itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia (di wilayahnya) punya sentra susu atau enggak,” terang Philips.

Philips berujar, penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025 juga menjadi cara memetakan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Namun, Jakarta hingga kini belum tercatat sebagai salah satunya.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Apa pengganti susu?

Philips menegaskan, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu masih dapat digantikan dengan sumber protein lainnya, salah satunya telur.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” ujar Philips.

Ia memastikan, sumber protein yang menjadi pengganti susu ini sudah melalui proses kajian BGN.

Dengan begitu, kecukupan gizi pada anak juga dipastikan telah memenuhi standar.

Apa kata ahli gizi soal susu diganti protein?

Pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, mengatakan, penggantian susu dengan sumber protein lainnya justru dinilai tidak tepat.

Ia menilai, susu memiliki banyak manfaat kesehatan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Selain itu, susu memberikan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh pangan nabati seperti daun kelor, maupun pangan hewani lainnya.

Kandungan protein dan asam lemak esensial seperti omega-3, omega-6, dan DHA yang ada salam susu sangat penting untuk perkembangan otak anak.

"Susu adalah makanan kaya gizi yang lezat, memberikan nilai penting untuk makanan bergizi gratis di sekolah, menyehatkan dan disukai secara umum oleh siswa," tutur Prof. Tria.

Meski demikian, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum menjelaskan, alternatif protein hewani masih bisa disiasati sebagai solusi

“Susu adalah protein hewani. Kalau alternatif yang setara dengan susu, tentu adalah protein hewani yang lain, seperti telur, ikan, atau ayam,” ujar Tan.

Namun, pengolahan protein hewani pengganti susu ini harus diperhatikan.

Tan menyarankan agar tidak terlalu sering dimasak dengan cara digoreng tepung atau dipanggang dan menggunakan banyak minyak.

Hal ini penting demi memastikan kandungan gizi protein hewani dapat diserap anak.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan anggaran Rp 14.430.681.751 untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Dana ini berasal dari langkah efisiensi anggaran, termasuk menunda kegiatan yang tidak prioritas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Taufik Amrullah, menyebutkan salah satu kegiatan yang ditunda adalah pengadaan mobil dinas kepala daerah senilai Rp 1,2 miliar.

“Penundaan kegiatan misalnya, penundaan pengadaan mobil dinas KDH (kepala daerah) sebesar Rp1,2 miliar,” ujar Taufik, Rabu (22/1/2025).

Anggaran MBG sementara disimpan dalam rekening belanja tidak terduga (BTT) sambil menunggu petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.

Rasionalisasi Anggaran

Untuk mendukung likuiditas keuangan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan melakukan rasionalisasi 11 persen dari pagu anggaran, kecuali di tingkat kecamatan.

Taufik menyatakan bahwa efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi capaian kegiatan maupun belanja wajib dan mengikat seperti gaji, tunjangan, honor tenaga kontrak, serta biaya operasional lainnya.

“Dari sisi kemampuan fiskal daerah, Kulon Progo masuk kategori rendah, sehingga sangat berharap alokasi untuk MBG didanai dari dana transfer atau langsung oleh pemerintah pusat,” tambah Taufik.

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.

"Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak," tutup Erick.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Pengadilan Negeri Cibadak melakukan eksekusi pengosonganp lahan beserta permukiman warga seluas 1,2 hektare (ha) di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (22/1).

"Eksekusi lahan dan permukiman warga tepatnya di Kampung Cangehgar, RT 02/02, Kelurahan Palabuhanratu ini berdasarkan surat PN Cibadak Nomor: 124/KPN.W11-U18/HK2.4/I/2025 tentang Pengosongan Lahan," kata Wakil Ketua PNI Cibadak Maruli Tumpal Sirait di Sukabumi, Rabu.

Informasi yang dihimpun, ada 21 kepala keluarga yang mendiami lahan seluas 1,2 hektare tersebut. Selain rumah juga terdapat warung milik warga yang terkena dampak eksekusi.

Menurut Maruli, pihaknya telah mensosialisasikan serta mengirim surat terkait rencana eksekusi lahan ini kepada warga dan meminta untuk mengosongkan secara mandiri sebelum jadwal eksekusi dilaksanakan atau pada Rabu.

Tetapi, jika tidak melakukan pengosongan lahan secara mandiri maka PN Cibadak tetap melakukan eksekusi, namun sayangnya seluruh warga yang menghuni rumah yang berdiri di lahan seluas 1,2 ha tersebut memilih bertahan dan menolak pelaksanaan eksekusi tersebut.

Ia menjelaskan eksekusi lahan ini berawal pemohon Yudi Iskandar memenangkan gugatan atas termohon Maman Suparman dan kawan-kawan di PN Cibadak pada 2023 lalu. Seharusnya eksekusi lahan tersebut dilaksanakan pada 2023, namun ditunda.

"Eksekusi lahan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ditambah tidak adanya surat-surat keberatan dari pihak tergugat tentunya PN Cibadak tetap melaksanakan eksekusi sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, konstatering sampai dengan pelaksanaannya hari ini," tambahnya.

Serang (ANTARA) - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” katanya.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Nunukan, Kalimantan Utara.

"Enggak ada (kejadian keracunan). Itu hanya satu orang yang menemukan sesuatu dan itu tidak ada kejadian," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Pihaknya sudah memeriksa kejadian itu. Ia pun memastikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman.

"Sudah tahu dan itu tidak ada kejadian. Aman, aman (dapurnya)," ucap Dadan.

Sebelumnya diberitakan, kasus anak sekolah keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan di Nunukan, Kalimantan Utara.

Puluhan murid dan sejumlah guru SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare, diduga akibat menu MBG yang disajikan pada Senin (13/1/2025) lalu.

Pihak sekolah menduga, kejadian tersebut disebabkan oleh lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

‘’Kami, pihak sekolah menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang.

Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus,’’ ujar Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan Hairudin, saat dihubungi, Kamis (16/1/2025).

Dugaan tersebut berdasarkan sejumlah pengakuan murid-murid yang mengalami diare dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua mereka.

Meski begitu, tidak sedikit juga murid yang tidak terkena diare.

’Yang tidak mengalami diare, mungkin kebagian lauk yang bagus,’’ kata Hairudin lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) menargetkan kontrak baru sebesar Rp3,58 triliun pada 2025. Nilai ini meningkat 34,43% dibandingkan dengan realisasi Rp2,66 triliun sepanjang tahun lalu.

Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita menyampaikan bahwa mayoritas target kontrak baru direncanakan berasal dari pemerintah sebesar 59,2%, disusul BUMN mencapai 20,7%, dan sektor swasta berkontribusi 20,1%.

Sementara itu, untuk tipe proyek, kontribusi terbesar ditargetkan dari sektor perkantoran sebesar 44,4%, fasilitas publik 38,8%, dan hunian 16,8%.

“Demi mencapai target 2025, WEGE menerapkan berbagai strategi di tingkat operasional, pemasaran, pengembangan, dan keuangan,” ujar Hadian dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Selain itu, entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tersebut juga menargetkan penjualan Rp4,4 triliun dan laba bersih Rp46 miliar pada 2025.

Untuk tahun ini, manajemen WEGE melihat peluang strategis untuk mendukung program pemerintah yakni 3 juta rumah yang bertujuan menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Hadian menuturkan perseroan juga berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan, sekaligus pengembangan pariwisata lokal melalui inovasi produk modular.

Menurutnya, dengan penerapan teknologi modular, WEGE cukup optimistis dapat mempercepat proses konstruksi, meningkatkan mutu proyek, serta mewujudkan pembangunan yang dinilai ramah lingkungan. Hal ini dinilai ideal untuk kebutuhan skala besar seperti program 3 juta rumah yang tengah dipacu pemerintah.

“Partisipasi dalam program ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan infrastruktur nasional yang inklusif,” ujarnya.

Sepanjang 2024, WEGE membukukan kontrak baru senilai Rp2,66 triliun yang berasal dari sejumlah proyek strategis, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Bali, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, Bio Farma Bandung, dan Hunian Modular di IKN.

Salah satu proyek unggulan perseroan adalah pembangunan Gedung Pusat Onkologi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten senilai Rp248,43 miliar, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Basilika & Gereja di IKN senilai Rp352,38 miliar.

Serang (ANTARA) - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” katanya.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR - MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta membagikan makanan sehat dan bergizi kepada puluhan warga di wilayah Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan asupan makanan masyarakat prasejahtera.

Pantauan di lokasi, tampak warga yang mayoritas ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka dengan tertib antre mendapatkan berbagai jenis makanan sehat dan bergizi yang sudah disiapkan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta.

Tidak hanya itu, anak-anak di wilayah tersebut juga diberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan dan makanan bergizi. Anak-anak dan warga juga diberikan sabun cuci tangan gratis untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.

"Kita ada beberapa kegiatan pertama edukasi, sesama anak-anak di sekitar kampung sini bagaimana caranya cuci tangan, edukasi tentang makanan sehat yang bisa mereka dapatkan juga di rumahnya mereka sendiri. Lalu kita ada kegiatan bagi-bagi makanan sesama warga dengan Yayasan Emanuel bekerjasama dengan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta," kata HR Team Leader Park Hyatt Jakarta Wulan Anggraini, Rabu (22/1/2025).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk berbagi kepada warga yang memang khususnya kurang mampu di wilayah tersebut. Agar warga dapat merasakan makanan yang sehat dan bergizi.

"Tujuannya supaya kita bisa berbagi dan mereka bisa merasakan makanan yang lezat, enak dan bergizi. Di sini betul sekali warga kurang mampu dan kebetulan tujuan kami ke situ berbagi sesama warga yang kurang mampu. Kita ada food truck-nya, dan kebetulan warga di sini kurang lebih ada 60 Kepala Keluarga yang join sama kita," ungkapnya.

Diharapkan, kegiatan ini memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan. Juga MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta bisa terus berbagi kepada warga di daerah lainnya. "Semoga mereka bisa merasakan makanan bergizi, juga kita juga bisa saling berbagi lagi mungkin di tempat-tempat lain lagi," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah hanya digunakan untuk membangun infrastruktur bagi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Sementara itu, anggaran untuk menu makanan bergizi, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"CSR itu tidak akan digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. Seperti juga pemda-pemda. SPPG tetap dari kita. Dipastikan dari APBN, ya," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Adapun pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program unggulan ini.

Penerima program juga akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April-Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus-September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa dana untuk anggaran tambahan makan bergizi gratis telah tersedia.

Hal ini diketahui setelah pemerintah mengkaji kembali pos-pos pengeluaran.

Kendati begitu, Dadan enggan mengungkapkan pos pengeluaran apa saja yang bisa dikurangi.

"Ada dong, ada sekali (dananya). Ini hanya masalah efisiensi penggunaan anggaran, di mana ada hal yang ternyata bisa diefisienkan. Tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah ingin menambah dana untuk program MBG.

Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari memanfaatkan dana zakat, cukai rokok, hingga CSR BUMN.

Program Makan Bergizi Gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dibiayai oleh pihak asing.

Kalaupun ada pembiayaan asing, hanya berupa technical assistant.

"Kita enggak ada mekanisme itu. Itu paling kan kalau ada technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada. Nggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, nggak ada," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Terkait minat kerja sama China dan Jepang dalam program itu, Dadan mengungkapkan, secara teknis masih harus dibahas lebih lanjut.

Diketahui, Jepang sebelumnya menyampaikan minat kerja sama dalam program tersebut, dalam bentuk pengiriman tenaga ahli serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian.

Sebab, negara itu sudah berpengalaman mengelola makan bergizi selama 80 tahun.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi 3 tahun lagi, kan hanya komitmen saja," ucap Dadan.

Ia lantas mengungkapkan, anggaran program MBG murni dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun tahun 2025 untuk program unggulan ini.

Penerima program pun akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April - Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus - September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September - Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November, itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

ANTARA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp78 miliar untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, saat ditemui di Kota Makassar, Rabu (22/1) meminta agar pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel juga turut mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
(Shintia Aryanti Krisna/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)