Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 14.02 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjadi yang pertama hadir dengan mengenakan kemeja berwarna putih lengkap dengan membawa berkas berisikan perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kami diundang untuk rapat terbatas nanti ada pak Menko Infrastruktur, Menteri PKP, menteri PU dan saya. Namun, saya belum tahu ada apa,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Basuki mengamini bahwa akan memberikan sejumlah laporan kepada Kepala Negara mengenai proses pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Laporan progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” imbuhnya.

Tak lama berselang Basuki hadir, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait pun menyusul kemeja safari berwarna krem. Ara mengaku mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Tadi saya mendapat info dari Bapak Sekretaris Kabinet Pak Teddy soal IKN. Kami kan cukup banyak membangun perumahan ya dan juga rumah buat Menteri. Lalu, 27 tower buat ASN sudah selesai,” tuturnya.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengamini bahwa Prabowo memanggil untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur.

“Saya dipanggil pak Presiden tentunya mengenai infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tapi nanti saya akan menceritakan setelah ini,” tandas AHY.

Menarik pemanggilan ini dilakukan usai Kepala Negara mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan IKN.

"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya bisa mendaftar melalui laman web resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025), dikutip dari ANTARA.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," tambah Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta-Rp 500 juta.

Kemudian, satu pengusaha di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, jadi korban penipuan MBG lantaran menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu. Korban alami kerugian hingga Rp 3 juta.

Selanjutnya, sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta. Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan. Namun, uang tersebut tidak dikembalikan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang telah banyak membantu menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Ketua Satgas, Bapak Hashim, yang sangat membantu saya, contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hashim," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perkembangan terbaru investasi asing yang berminat mendukung Program 3 Juta Rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain dari Pemerintah Qatar yang telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Indonesia pada awal Januari 2025 lalu, Hashim mengatakan selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan MoU dengan investor dari Uni Emirat Arab.

“Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan,” kata Ketua Satgas Perumahan Hashim.

Selain itu, Hashim mengatakan juga sudah ada minat investor dari Turki yang berencana membangun sekitar 50 ribu unit dan investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit. Hashim mengungkapkan beberapa lokasi yang akan dibangun seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare.

Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di Danau Metland (Cibitung), terus ada 30 hektare di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” ungkap Hashim.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga mengklarifikasi isu kerenggangan hubungan dengan Menteri Ara yang beredar di dunia maya. "Maaf ya, itu hoaks. Bohong," kata Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa saat itu ia diajak Ara, sapaan akrab Maruarar, untuk memberi keterangan pers mengenai penandatanganan investasi Qatar di Program 3 Juta Rumah. Namun, di saat bersamaan, ia mengatakan juga dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan investor Qatar tersebut.

(KIE)

Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan hunian di gedung eks Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Utara, kepada pekerja media massa yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikan saat ia memberikan keterangan pers terkait program perumahan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kita bisa alokasikan kan buat teman-teman media masuk ya," katanya.

Ia mengatakan eks Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sedang direnovasi akan dialokasikan sebagai hunian terjangkau bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Menurut Maruarar, eks Wisma Atlet Kemayoran dengan total 1.400 unit hunian disiapkan dalam tiga kategori yaitu untuk kalangan komersial, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan MBR.

Maruar mengatakan hunian ini diprioritaskan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, termasuk diantaranya wartawan yang memenuhi kriteria sebagai MBR.

Ia menjelaskan program non-komersial itu dirancang untuk memastikan alokasi tepat sasaran sesuai komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah. Jadi program ini bukan untuk komersial,” katanya.

Ia juga mengarahkan agar wartawan yang berminat segera menyiapkan dokumen pendukung, seperti slip gaji dan surat keterangan belum memiliki rumah, untuk mempercepat proses verifikasi.

Melalui program ini Maruarar berharap profesi wartawan yang sering kali memiliki penghasilan terbatas, dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah terkait perumahan layak huni.

Ketika ditanya tentang penyelesaian renovasi untuk kategori rusun ASN, Maruarar optimistis pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

“Direktur saya yang menyelesaikan penyelesaiannya, mudah-mudahan bulan Maret sudah siap,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jl Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Ratusan bangunan hingga barang-barang ludes terbakar api.

Namun ada satu musala di RT 01 RW 04 dengan sejumlah barang di dalam yang masih utuh. Musala itu berdiri hanya beberapa meter dari titik awal mula api menyebar.

Musala itu hanya dipisahkan gang sempit dengan lokasi awal kebakaran yang kini dipasang garis polisi. Seorang warga bernama Sucipto Yowono (64) mengatakan musala yang diberi nama Al-Hasanah itu masih berdiri di tengah semua bangunan ludes dibakar api.

Bagian yang terbakar di musala itu hanya pintu, jendela, dan atap, sedangkan bagian dalamnya masih utuh. Dia mengaku terkejut saat pertama kali melihat itu.

"Yang masih utuh sound system, AC habis enam unit atas-bawah. Terus Alquran juga masih utuh sama lemarinya, tuh kelihatan. Malah nggak kecium sama sekali sama api," kata Sucipto di lokasi, Selasa (21/1/2025).

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

"Secara tidak langsung memang namanya tempat ibadah pasti dilindungi, alhamdulillah," sambung dia.

Sucipto menganggap hal itu sebagai mukjizat yang ditunjukkan di tengah bencana. Sedangkan api berkobar sangat besar saat kebakaran itu berlangsung.

"Padahal api begitu besarnya menjilat tiang sampai hangus. Tapi Al-Qur'an alhamdulillah, sedikit pun nggak ada yang kena. Atasnya itu hampir kebakar, tapi lemari utuh itu. Sebelah lemari ada kaca, kacanya jendela itu hancur semua. Ya Allah itu kebesaran Allah," ungkapnya.

Sucipto Yowono (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Mengetahui musala itu masih berdiri, Sucipto dan sejumlah warga lain bakal menggunakannya untuk tempat pengungsian sementara. Dia juga mengaku bersyukur masih ada musala yang bisa buat berteduh.

"Senang banget masih ada tempat perlindungan. Saya berencana nginep di musala aja. Karena kalau di luar kepanasan, kehujanan," kata dia.

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Seperti diketahui, insiden kebakaran terjadi pukul 00.35 WIB. Sebanyak 543 rumah di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong hangus dilalap api.

Kini warga mengungsi di Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan sebagian sedang tidur di tenda yang didirikan di Jl Kemayoran Gempol.

(dnu/dnu)

Bisnis.com, JAKARTA — US-Asean Business Council (USABC) membahas minat investor Amerika Serikat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Senior Vice President & Regional Managing Director USABC, Brian McFeeters, mengatakan pihaknya belum mendengar program pembangunan rumah dari Pemerintah Indonesia tersebut secara detail.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) anggota USABC kemungkinan tidak berinvestasi secara langsung ke dalam proyek itu.

McFeeters mengatakan, bentuk keterlibatan AS kemungkinan dalam upaya memasok komponen atau barang-barang yang dibutuhkan pada proyek itu.

Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan AS yang menawarkan bantuan dalam bentuk keahlian teknologi untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Mereka dapat memasok kebutuhan terkait program itu. Contohnya, kami memiliki perusahaan yang dapat memasok pendingin udara [AC] atau komponen terkait lainnya. Saya melihat potensi keterlibatan perusahaan [AS] akan dalam bentuk tersebut, atau dalam memasok teknologi pendukung," kata McFeeters dalam acara peluncuran USABC Sector Overview Report, Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, McFeeters juga mengatakan dirinya telah mendiskusikan masuknya Indonesia ke dalam BRICS dengan perusahaan-perusahaan AS yang tergabung dalam USABC. Menurutnya, minat perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia tidak terpengaruh dengan keputusan bergabung dalam aliansi tersebut.

"Mereka [perusahaan AS] tidak terlalu khawatir. Perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk mendiversifikasi posisinya," katanya.

McFeeters melanjutkan, para pelaku bisnis di AS juga tidak melihat adanya dampak langsung dari bergabungnya Indonesia ke BRICS terhadap kondisi finansial perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

"Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

"Pelaksanaan pembangunan hunian dalam Program 3 Juta Rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih," ujar Imran di Jakarta, Selasa.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Fahri juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang para pengusaha yang lambat dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena yang ground breaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di review yang sudah ground breaking pengusaha yang memang sudah ground breaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.

Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius," kata Maruarar.

Dia menambahkan bahwa pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.

Apabila tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya. Selesai itu," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

"Pelaksanaan pembangunan hunian dalam Program 3 Juta Rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih," ujar Imran di Jakarta, Selasa.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Fahri juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Philips Vermonte memberikan tanggapan terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ciledug, Tangerang, yang menuai tanggapan beragam warganet di media sosial.

Philips, usai meninjau Program MBG di SLB Negeri 5, Jakarta Barat, Selasa, menegaskan bahwa program ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (MBG) dengan sistem dan prosedur yang ketat.

"Saya nggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas," ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Ia menekankan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap informasi yang beredar di luar jalur resmi.

"Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai bukti berupa tangkapan layar terkait dugaan pungli yang beredar di media sosial, Philips menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan program yang sudah direncanakan.

Menurutnya, mengelola program sebesar ini membutuhkan perhatian dan energi penuh dari seluruh pihak yang terlibat.

"Hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Philips juga mengingatkan bahwa semua informasi resmi terkait dapur gizi dan pelaksanaan program MBG hanya dapat diakses melalui saluran resmi BGN.

Ia meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program ini demi keuntungan pribadi.

Dugaan pungli di salah satu SD di Ciledug, Tangerang, terkait program MBG muncul di sejumlah platform media sosial pada pekan lalu. Orang tua diminta membayar Rp10 ribu untuk membeli tempat makan, sendok, dan garpu.

Salah satunya diunggahan melalui akun X @bacottetangga_ yang menyebut uang tersebut dikumpulkan paling lambat 15 Januari 2025. Program MBG dijadwalkan diterima siswa sekali per bulan dengan wadah makan berwarna khusus sesuai jenjang kelas.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025