Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.

Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.

"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," katanya.

Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana mengingatkan kepada seluruh pihak, pendaftaran mitra BGN dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan melalui laman resmi mitra.bgn.go.id. Selain mekanisme itu, dipastikan pendaftaran menjadi mitra tidak melalui jalur resmi.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Dengan demikian, kata dia, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari BGN. "Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," kata Dadan.

Hal tersebut dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi pertanyaan sejumlah anggota Komite III DPD terkait dengan kemunculan oknum yang menawarkan masyarakat menjadi mitra, bahkan dengan meminta bayaran. Dadan menegaskan, menjadi mitra program MBG gratis.

Masyarakat atau pihak yang berminat untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dapat mendaftarkan diri secara daring di laman resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id. Untuk langkah berikutnya, masyarakat perlu membuat akun menggunakan e-mail masing-masing. Setelah akun berhasil dibuat, masyarakat dapat login kembali menggunakan e-mail yang telah terdaftar itu.

Berikutnya, mereka mengisi formulir pendaftaran, sesuai bidang kerja sama yang ditargetkan. Terdapat sejumlah data diri yang harus diisi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan tipe instansi. Lalu, calon mitra dapat mengunggah dokumen pendukung, seperti profil usaha hingga proposal kerja sama.

Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya adalah pengajuan pendaftaran sebagai mitra. Kemudian, BGN akan melakukan verifikasi.

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan resmi menjadi mitra BGN dalam program MBG, mitra terkait dapat memilih titik pelayanan. Informasi mengenai pendaftaran mitra dalam program MBG itu pun telah diunggah oleh BGN di akun Instagram resminya bernama pengguna badangizinasional.ri.

Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pendaftaran mitra BGN dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan melalui laman web mitra.bgn.go.id.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, kata dia melanjutkan apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," kata Dadan.

Hal tersebut dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi pertanyaan sejumlah anggota Komite III DPD terkait dengan kemunculan oknum yang menawarkan masyarakat menjadi mitra, bahkan dengan meminta bayaran.

Sebagai informasi, masyarakat atau pihak yang berminat untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dapat mendaftarkan diri secara daring di laman resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id. Untuk langkah berikutnya, masyarakat perlu membuat akun menggunakan e-mail masing-masing. Setelah akun berhasil dibuat, masyarakat dapat login kembali menggunakan e-mail yang telah terdaftar itu.

Berikutnya, mereka mengisi formulir pendaftaran, sesuai bidang kerja sama yang ditargetkan. Terdapat sejumlah data diri yang harus diisi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan tipe instansi. Lalu, calon mitra dapat mengunggah dokumen pendukung, seperti profil usaha hingga proposal kerja sama.

Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya adalah pengajuan pendaftaran sebagai mitra. Kemudian, Badan Gizi Nasional akan melakukan verifikasi.

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan resmi menjadi mitra BGN dalam program MBG, mitra terkait dapat memilih titik pelayanan. Informasi mengenai pendaftaran mitra dalam program Makan Bergizi Gratis itu pun telah diunggah oleh Badan Gizi Nasional di akun Instagram resminya bernama pengguna badangizinasional.ri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan. Dirinya meminta pengembang dan notaris yang tidak bertanggungjawab untuk di blacklist.

"Saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers dikutip dari Antara, Selasa, 21 Januari 2025.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," kata dia.

(KIE)

Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan regulasi prorakyat dan skema pembiayaan berkelanjutan menjadi aspek penting untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting," ujar AHY di Jakarta, Selasa.

Program 3 Juta Rumah merupakan sebuah proyek atau program yang luar biasa yakni 3 Juta Rumah di seluruh Indonesia, baik di desa maupun di kota. Dengan perencanaan yang baik pertama, harus diketahui lahannya dimana saja kemudian dipetakan, harus disesuaikan dengan tata ruang wilayah yang juga harus responsif terhadap kebutuhan perumahan yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni. Program 3 Juta Rumah merupakan semangat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan dan juga kebutuhan akan rumah.

"Kalau pangan jelas, kita ingin mencapai swasembada pangan. Tapi juga papan, rumah, hunian, ini juga sangat mendasar. Jadi kalau kita ingin lihat keluarga kita, anak-anak kita, generasi penuh kita, hidupnya baik dan berkualitas dimulai dari perumahannya juga. Kawasannya yang sehat, yang terjangkau juga harganya. Inilah kami, terutama kementerian di bidang perumahan dan kawasan permukiman terus mencari alternatif atau solusi pembiayaan yang juga baik dan bisa akhirnya mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia," kata AHY.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Rencana penandatanganan komitmen untuk 1 juta rumah dari UEA tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain UEA, Hashim juga menyampaikan bahwa Turki dan Singapura siap berinvestasi untuk membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Satgas Perumahan itu mengatakan bahwa komitmen yang dari Qatar untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah ditandatangani yakni 1 juta unit hunian dan itu nantinya berupa apartemen.

Selanjutnya dari pemerintah Qatar juga sudah menyatakan secara resmi siap membantu 3-5 juta hunian.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) hingga saat ini masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami juga masih menunggu dimana lokasi yang mau dipilih karena diverifikasi dan validasi oleh tim Badan Gizi Nasional," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono di Bengkayang, Selasa.

Namun kata Heru, dari pihak dinas dan juga sekolah pada prinsipnya sudah siap menerima manfaat ini. Hanya saja masih, pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan di Bengkayang.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson menyatakan, di Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai serentak di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak pada Senin (20/1).

"Program ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional dan dimulai di dua titik, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang, Kabupaten Landak," kata.

Harisson menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, sehat, dan unggul sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2025.

Di Kota Pontianak, mitra pelaksana yang ditunjuk adalah PT Borneo Catering Service. Mereka bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk 2.961 siswa tahap pertama.

Sementara itu, di Ngabang, Kabupaten Landak, program ini melibatkan mitra lokal yang melayani 1.079 siswa di tahap awal. Sekolah yang telah menjadi lokasi pelaksanaan adalah SD Negeri 29 dan SMP Negeri 9 Pontianak.

"Program ini akan berlangsung setiap hari selama satu tahun penuh dan kemungkinan besar akan diperpanjang. Ini bukan uji coba lagi, tetapi sudah merupakan peluncuran resmi yang akan terus berlanjut, di mana target kami adalah menjangkau seluruh siswa di Kalimantan Barat, yang jumlahnya mencapai sekitar 1,132 juta siswa, termasuk siswa di pesantren dan sekolah agama lainnya," ujarnya.

Dia menambahkan, program ini dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Gizi dan Berkelanjutan (SPBG) di Kalimantan Barat, yang bekerja sama dengan berbagai mitra.

Harisson optimistis bahwa jumlah mitra yang terlibat akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan logistik dan cakupan program.

"Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap menyongsong tantangan masa depan. Dengan memastikan asupan gizi yang baik, kami berharap anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif," katanya.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden mengumumkan kesiapan mereka untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Dani Kusworo, menjelaskan bahwa pihaknya mampu memproduksi sekitar 6.000 liter susu sapi murni setiap hari.

"Bisa saja mengcover kebutuhan susu untuk program MBG di Banyumas. Dengan kemasan 100 ml atau 110 ml bisa menghasilkan 60.000 botol," kata Dani usai acara Forum Konsultasi Publik di BBPTUHPT Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025).

Dani juga menambahkan bahwa balai besar di bawah Kementerian Pertanian ini tidak menutup kemungkinan untuk memasok susu ke daerah lain di sekitarnya.

"Beberapa daerah lain juga sudah kontak kami. Nanti misal ada kelebihan stok bisa kirim ke luar juga," ujarnya.

Untuk mendukung program MBG, BBPTUHPT saat ini sedang mendatangkan kemasan dan mesin pengolahan susu UHT.

Sebelumnya, mereka hanya memproduksi susu pasteurisasi.

"Kami menginginkan bukan susu pasteurisasi tapi susu UHT. Susu UHT lebih awet, di luar bisa berbulan-bulan, kalau pasteurisasi harus di freezer. Kami target Februari sudah ada mesin UHT sehingga siap membantu MBG di Banyumas," kata Dani.

Sejak beberapa bulan lalu, pihaknya juga telah melakukan uji coba susu produksinya kepada para siswa SD dan MI di Kecamatan Banyumas.

"Kemarin uji coba yang sudah kami lakukan di Kecamatan Banyumas sangat berhasil," ujar Dani.

Dengan langkah ini, BBPTUHPT Baturraden menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak di Kabupaten Banyumas.

BANGKA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kepulauan Bangka Belitung hingga kini belum terealisasi.

Panitia pengadaan masih menunggu peralatan dapur dari kontraktor pusat.

"Kita sifatnya koordinatif, nanti ada satuan pelaksana yang saat ini masih menunggu peralatan dapurnya," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito seusai rapat di kantor gubernur, Senin (20/1/2025).

Sugito menjelaskan, peralatan masak disuplai dari pusat oleh Badan Gizi Nasional.

"Belum bisa memastikan tanggalnya, karena semua didropping dari Badan Gizi Nasional, tentunya nanti diusahakan secepatnya," jelas Sugito.

Pemda berharap, makan bergizi gratis tak hanya pemberian makanan, tetapi bisa memberikan multiflier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di semua level.

"Bisa dihitung berapa kebutuhan sayur atau bahan yang bisa dipenuhi oleh petani lokal, dan berapa ton bahan yang didatangkan dari luar pulau," ujar pejabat dari Kemendes itu.

Rica Wulandari selaku Kepala Satuan Pemenuhan Layanan Gizi Pangkalpinang mengatakan bahwa, saat ini sudah ada dapur pelayanan yang berlokasi di Kampung Melayu, Gerunggang.

Namun, tim yang juga sudah bentuk terkendala peralatan yang belum tersedia serta validasi kebutuhan karyawan.

Selain itu, perlengkapan kantor, dan perlengkapan pendukung (exhaust, timbangan digital) juga belum tersedia.

"Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Pangkalpinang berjumlah 51 orang, dengan rincian Kepala SPPG 1 orang, Wakil Kepala SPPG 1 orang, 3 pengawas, 46 orang tim dapur," ungkap Rica.

Meskipun belum memulai program MBG secara resmi, pemda akhir tahun lalu telah melaksanakan beberapa kali simulasi di sekolah.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan selama dua minggu. Program ini ditujukan kepada sejumlah pelajar di wilayah Indonesia. Salah satunya penerima manfaat makan bergizi gratis hari ini ialah siswa SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Di mana hari ini, sebanyak 197 porsi makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa SD, SMP, SMA SLB Negeri 5. Hadirnya program ini disambut baik oleh siswa dan juga para guru, tak terkecuali ialah orang tua siswa.

Wali Murid SMP kelas 9, Sri menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Hal ini lantaran ia tidak perlu lagi menyiapkan makan bagi anaknya di sekolah.

"Senang sih, karena kita udah nggak menyiapkan menu dari rumah lagi. Kemudian juga mengurangi pengeluaran kita," katanya kepada detikcom.

Hanya saja, ia meminta porsi yang ada pada program MBG untuk para siswa SLB ini ditambah. Pasalnya, porsi yang ada saat ini kata Sri tidak banyak.

"Paling porsinya ditambahi, karena sekarang itu sedikit. Soalnya anak berkebutuhan khusus itu makannya banyak. Di rumah itu biasanya 2 piring habis," katanya.

Wali murid kelas 7, Lasmi juga menyambut baik adanya program MBG ini. Hal ini lantaran ia tidak lagi perlu memikirkan bekal apa yang akan diberikan untuk anaknya.

"Bagus, karena sekarang kita nggak bingung menyiapkan apa ya menu bekal besok. Karena sudah dapat makan dari sekolah. Paling tinggal menyiapkan buat istirahat keduanya," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait tidak adanya menu susu dalam program makan bergizi gratis ini, Lasmi tidak terlalu mempersoalkanya. Hal ini lantaran ada sebagian siswa yang alergi dengan susu sapi.

"Karena ada yang alergi juga kan ya. Jadi mungkin nanti dicarikan penggantinya," katanya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampak ingin memastikan program makan bergizi gratis berjalan lancar, setidaknya pada tahun pertama implementasinya. Bahkan, anggaran sejumlah kementerian hingga pemerintah daerah digeser untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa 'dipangkas' untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi juga tidak menampik bahwa terjadi pemangkasan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara demi program MBG.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga mengungkapkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Prabowo sendiri memang menyatakan menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Sebagai catatan, APBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. Masalahnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila ingin mencapai target cakupan penerima 82,9 juta anak.

Kritik

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Prabowo bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar program MBG dilaksanakan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sejalan, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program MBG.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," tutup Piter.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan terdapat 120 ribu rumah KPR yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. BTN pun terus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana pada 2019 telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah.

BTN juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BTN) agar proses pemberian sertifikat rumah bisa dipercepat.

"Sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah, dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000, kami janji. Tahun depannya, 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini berkurang," ujar Nixon.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai mitra pengelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi menjelaskan 82 titik SPPG telah disiapkan untuk mendukung implementasi program ini. BUMDes diberi tanggung jawab penting dalam membangun dapur sehat, merekrut tenaga juru masak, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk kebutuhan program.

"Kerja sama ini menjadi langkah strategis agar program MBG tidak hanya memberikan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes," kata Dedi, Selasa (21/1/2025).

Dedi menambahkan, program MBG difokuskan untuk menyediakan makanan sehat bagi siswa dari semua jenjang pendidikan.

Dengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan dari sumber pendanaan lainnya, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui asupan gizi yang baik.

Dedi mengatakan, pelaksanaan program MBG akan berjalan hingga akhir Januari 2025, dengan evaluasi menyeluruh untuk menentukan keberlanjutannya.

Selain itu, Pemkab juga menerapkan model distribusi makanan yang disesuaikan, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa yang besar, guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan

"Dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan seluruh siswa menerima makanan bergizi tanpa hambatan distribusi," tambah Dedi.

MBG mulai digulirkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa serta mendorong pola hidup sehat di lingkungan sekolah ini menyasar 8.048 anak sekolah.