Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyebutkan dana Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) banyak dimanfaatkan perbankan untuk penyaluran kredit sektor perumahan.

"Monitoring kami menunjukkan realisasinya, hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Juda terkait dukungan bank sentral terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Juda mengatakan sektor perumahan sudah masuk dalam sektor-sektor prioritas kebijakan KLM BI.

Ke depan, KLM di sektor-sektor yang merupakan prioritas program pemerintah, termasuk perumahan, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia," kata Juda.

Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM BI disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain perumahan rakyat, konstruksi, dan realestat, BI menyampaikan bahwa sektor yang menjadi prioritas KLM juga pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen salah satunya akan mendorong penyaluran kredit.

Selain itu, suku bunga yang rendah juga membuat operasi moneter lebih ekspansif serta meningkatkan insentif langsung dari BI kepada perbankan untuk penyaluran kredit.

"Suku bunga kalau turun, tentu saja bank lama-lama akan memilih menyalurkan kredit daripada di SBN maupun SRBI," kata dia.

Meskipun insentif KLM ditujukan bagi seluruh bank, Perry mengingatkan bahwa kondisi likuiditas dari masing-masing bank akan sangat bergantung dari manajemennya yang dilakukan secara internal.

Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Secara rinci, insentif tersebut telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun. Kemudian, bank bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp29,9 triliun, serta kantor cabang bank ssing (KCBA) sebesar Rp5 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagus, namun tetap perlu dikaji oleh Parlemen.

Sebab, Adies menyebut zakat bersifat perorangan, sedangkan program Makan Bergizi Gratis berasal dari pemerintah.

"Mungkin usulannya bagus, tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat, misalnya, saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, misalnya, karena kita lihat dia rajin ibadah tapi tidak mampu," kata Adies di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

"Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," sambungnya.

Lebih lanjut, Adies berpandangan pemerintah juga sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik, dan pemerintah tentunya Pak Presiden memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai zakat sudah ada peruntukannya tersendiri, kecuali memang ada orang yang ingin berzakat untuk program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pemerintah perlu sangat berhati-hati jika ingin mengimplementasikan usulan zakat untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program Makan Bergizi Gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Terkait hal itu Dadan telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku otoritas berwenang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran implementasi di daerah," ujar Dadan.

BGN juga menargetkan untuk melayani jutaan penerima manfaat Program MBG sepanjang tahun ini, dengan alokasi APBN sebesar Rp71 triliun.

Pada tahap pertama, kata Dadan, dari Januari hingga April BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, antara April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang, melalui 2.000 satuan pelayanan.

Pada akhir Agustus hingga Desember BGN berharap dapat melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

“Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memberikan makanan yang tidak hanya sehat tetapi juga beragam.

Dari beberapa foto menu yang beredar di media sosial, sumber karbohidrat yang ada pada mayoritas menu tersebut adalah nasi.

Padahal, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum mengatakan, sumber karbohidrat tidak harus selalu nasi.

Ada berbagai alternatif sumber karbohidrat lainnya juga dapat dimasukkan dalam menu program ini.

“Pemerintahnya sendiri lewat jubir presiden juga sudah mengatakan kalau karbohidratnya bukan cuma nasi. Bisa kentang, papeda, makanan khas di Indonesia Timur,” ujar Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menyarankan, ada beberapa pilihan alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong.

Variasi sumber karbohidrat ini tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga memperkenalkan keragaman pangan lokal kepada anak-anak.

“Boleh-boleh saja kalau memang nasinya diganti dengan karbohidrat seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong, itu bagus sekali untuk anak,” katanya.

Namun, Tan menyoroti satu hal penting yang kerap terabaikan, yaitu kebiasaan makan anak.

Anak-anak yang terbiasa makan nasi sebagai karbohidrat utama mungkin sulit menerima penggantinya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu.

“Tapi pertanyaannya, anak bakal makan tidak? Kalau anak-anak itu tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, tidak mungkin suka juga mereka,” ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan, perlu diadakan program edukasi atau sosialisasi yang mengajak anak untuk gemar mengkonsumsi sayuran, sebelum implementasi menu.

“Harus ada yang namanya pre-education program. Kalau tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, jangan harap mereka akan suka, jika tidak diberi tahap pengenalan,” katanya.

Program edukasi ini, harus melibatkan keluarga, sekolah, dan seluruh elemen yang berperan dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

Sumedang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Ara juga memuji sosok Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir.

Ara menginginkan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang baik. Menurutnya para kepala daerah yang telah di pilih di Jawa Barat adalah sosok terbaik bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara pilihlah orang dengan sumber daya manusia yang terunggul. Seperti saudara memilih Dedi Mulyadi, seperti saudara memilih Dony. Ini adik saya menjadi Bupati Sumedang," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ara mengaku sosok Dony Ahmad Munir akan bisa membawa Sumedang lebih baik lagi. "Kang Dony saya doakan betul agar ada perubahan. Karena anda adalah orang-orang unggulan yang dipilih rakyat. Gunakanlah waktu berharga itu untuk mengubah nasib rakyat kita," katanya.

Ara mengaku memiliki kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Pasalnya dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Subang, Majalengka, dan Sumedang.

"15 tahun saya mewakili Majalengka, Subang, Sumedang. Saya ucapkan terimakasih, karena tanpa rakyat Sumedang saya tidak akan sampai di Jakarta dan tanpa rakyat Jawa Barat saya tidak akan sampai di Senayan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melupakan Sumedang. Sehingga hal tersebut masih diingat selalu olehnya.

"Tidak akan mungkin saya melupakan sejarah bagaimana saya berangkat dan berasal. Terimakasih rakyat hatur nuhun buat rakyat sumedang dan rakyat jabar," ucapnya.

Karena itu ia berharap Sumedang lebih terkenal lagi di bidang pariwisata. Ia menitip pesan agar kawasan Jatigede dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan ke Sumedang.

"Kita harus sering bikin event di Jatigede," ujarnya kepada Dony saat santap makan siang di RM Sederhana usai acara Peringatan Hari Desa.

Sementara itu Dony mengatakan ia akan lebih berusaha membawa Sumedang lebih maju di kepemimpinannya yang kedua. Ia pun berterimakasih kepada Ara yang selama ini mendukungnya. "Insya Allah ke depan Sumedang akan lebih maju," ujar Dony.

(orb/orb)

REPUBLIKA.CO.ID, MUKOMUKO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Abdiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut perambahan hutan di daerahnya. Sebab, perbuatan itu merusak ekosistem dan membuat harimau kehilangan habitatnya.

"Kita setuju masalah ini diusut tuntas aparat penegak hukum, karena perbuatan itu membuat harimau turun ke permukiman warga," kata Sekda Kabupaten Mukomuko Abdiyanto di Mukomuko, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan hal itu setelah seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1).

Kemudian, satu ekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya juga ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Menurutnya, mengapa harimau masuk ke permukiman penduduk di daerah ini akibat habitatnya diganggu, hutan yang selama ini menjadi habitat harimau dirambah oleh pihak yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kemunculan hewan buas di daerah ini, katanya, meresahkan warga apalagi sudah ada korban seorang warga dan satu ekor sapi, dan semua ini tidak terlepas dari dampak perambahan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, menurutnya, solusinya bukan sekadar bagaimana menangkap hewan buas itu, tetapi bagaimana memastikan habitat hewan buas terjaga dengan baik dan terpelihara supaya hewan buas tidak keluar habitatnya.

Selanjutnya, ia juga mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan supaya tidak terjadi konflik harimau dan manusia di daerah ini.

Dalam masalah ini, katanya, pemerintah daerah akan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam karena kalau alam terganggu berdampak pada kehidupan manusia.

Selain pemerintah daerah, semua pihak juga harus mengambil peran sesuai tugas dan ketenangan agar kembali tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor tidak masalah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai dana zakat termasuk infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf). Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menilai pada dasarnya ziswaf adalah untuk kemaslahatan umat.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ZIS itu enggak ada yang salah," kata Addin Jauharudin atau Gus Addin kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia pun mengatakan bahwa sesuai dengan definisinya ziswaf memiliki peruntukan untuk membantu masyarakat sehingga tak jadi masalah menjadi digunakan untuk program makan bergizi gratis.



"Secara pemahaman atau definisi, nama ziswaf itu memiliki peruntukan masing-masing membantu masyarakat. Tapi yang paling penting, di luar ziswaf itu menggalang partisipasi swasta," tuturnya.

Sehingga, kata Gus Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100% dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara. Tapi intinya apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Intinya adalah bagaimana tokoh industri peduli dengan lingkungan sekitar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan ini dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mencapai generasi emas.

"Jangan punya pikiran bahwa program Makan Bergizi Gratis hanya buang-buang anggaran saja. Ini adalah investasi sumber daya manusia, supaya generasi emas ke depan tumbuh dengan cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak bagus,” kata Menteri Karding, sebagaimana keterangan tertulis KP2MI pada Rabu (15/1).

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Karding saat mengunjungi salah satu daerah asal sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang anak-anaknya tengah memperoleh manfaat program MBG, di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Athfal, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Menteri Karding menilai investasi SDM bukan menjadi prioritas pemerintahan di masa lalu sehingga dampaknya terasa saat ini. Namun demikian, hal itu, katanya, telah diantisipasi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan peningkatan program-program untuk peningkatan kualitas SDM.

"Akhirnya sampai sekarang Indonesia merdeka, kita tertinggal dengan negara berkembang lain di berbagai bidang. Peningkatan SDM selain dengan pendidikan, dapat dimulai dari makanan sehat di awal masa pertumbuhan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Karding menjelaskan bahwa dana dari pusat untuk pengadaan bahan makanan hingga tenaga berasal dari desa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Dengan adanya program tersebut, dia berharap ekonomi desa dapat terus berjalan.

"Kaitan MBG dengan KemenP2MI, kami mendorong yang mendapat program MBG ini berada di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia dahulu. Karena kami harus memperhatikan juga keluarga yang ditinggalkan para pekerja, termasuk anak mereka," ujarnya.

Wamen P2MI Christiani Aryani, yang turut serta dalam kunjungan tersebut dan berbincang saat para pelajar menyantap makanan dari program tersebut, mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa sebagian siswa-siswi tersebut tidak memiliki orang tua.

Kondisi itu membuat mereka jarang sekali mendapat makan siang dengan takaran gizi yang seimbang.

"Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia sehat dan kuat. Presiden ingin generasi alpha menjadi generasi emas di Tahun 2045. Jadi, kami semua berharap anak-anak dapat tumbuh cerdas dimulai dari makanan bergizi," demikian kata Wamen P2MI tersebut.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil alih secara sepihak lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pengajuan.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menjelaskan bahwa pengambilalihan sepihak ini dapat dilakukan berdasarkan pengajuan warga yang menyatakan pengembang sudah tidak lagi dapat dihubungi ditambah dengan dukungan surat keterangan dari aparatur ketua RT, RW, hingga kepala desa/kelurahan.

"Yang pasti pengembang sudah tidak ada lagi, artinya ditelantarkan dari mulai alamat atau keberadaan tidak ditemukan lagi. Terus kedua, belum serah terima perumahan, maka kami bisa melakukan itu," katanya di Cikarang, Rabu.

Chaidir mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya memproses pengambilalihan sepihak lahan fasilitas sosial dan umum yang ditinggalkan pengembang tersebut meski terkendala persoalan teknis.

"Ada lima perumahan yang sudah berproses untuk melakukan serah terima secara sepihak, cuma kami terbentur dengan teknis seperti apa dan bagaimana. Kami sedang berkoordinasi dengan badan hukum dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi," katanya.

Ia menyebutkan 110 dari total 300 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi telah menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum hingga awal tahun 2025.

Skema pengambilalihan sepihak ini, menurut dia, efektif dalam upaya membangun infrastruktur penunjang di kawasan perumahan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendampingan hukum dari kejaksaan dan Kopsurgah KPK RI secara intensif guna memaksimalkan kebijakan ini.

"Meningkat sangat signifikan dibandingkan 2 tahun terakhir, hanya 20 pengembang yang mau menyerahkan lahan fasos dan fasum selama periode itu atau sebelum kebijakan ini diambil," katanya.

Chaidir memberikan contoh kondisi di Perumahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Pengembang properti itu telah menelantarkan proyek tersebut hingga alamat serta kontak mereka pun sudah tidak dapat diakses maupun dihubungi.

Kondisi ini memungkinkan warga setempat untuk mengajukan serah terima sepihak lahan fasilitas sosial dan umum kepada Disperkimtan Kabupaten Bekasi.

"RT dan RW bisa mengajukan secara parsial. Jadi, untuk kepentingan apa, misalnya pembangunan TPS3R, itu saja dahulu yang bermohon ke pemda. Kalau secara keseluruhan, mungkin agak susah karena pengembang sudah tidak ada lagi," katanya.

Ia mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi pengembang dalam proses serah terima lahan fasilitas sosial dan umum, di antaranya persyaratan agar prasarana dan sarana utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, dan lampu penerangan jalan umum sudah layak.

"Yang kedua itu harus sudah dipecah dan akan diserahkan serta menjadi nama pemerintah daerah. Kebetulan di Perumahan Telaga Murni ini belum diserahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah," ucapnya.

Chaidir menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan penggunaan lahan fasilitas sosial dan umum, misalnya menjadi tempat usaha atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.

Ia meminta perangkat RT/RW melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut. Sebagai langkah preventif, pihaknya akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk menertibkan lahan fasilitas sosial dan umum yang disalahgunakan oknum warga.

"Kami akan memasang plang yang menunjukkan bahwa fasos dan fasum itu milik pemda. Kami juga akan berkoordinasi dengan satpol PP, RW, dan kecamatan untuk penertiban," katanya.

Polewali Mandar -

Seekor ular hitam berbisa didapati nangkring di atas pohon dekat permukiman warga di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Petugas pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga.

"Penyampaian warga di lokasi, memang mereka sering melihat penampakan ular dengan jenis yang sama," kata Kepala UPTD Damkar Polman, Imran kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Ular meresahkan itu terlihat di pohon sekitar permukiman warga BTN Al Ikhlas, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Rabu (15/1) sekira pukul 10.12 WITA. Petugas Damkar sempat kesulitan menjangkau ular tersebut karena berada di tempat tinggi.

"Kesulitannya kami karena alat terbatas, mengingat ular di atas pohon yang cukup jauh," ungkap Imran.

Dia mengatakan, ular berhasil dijatuhkan dari pohon setelah ranting tempatnya melilitkan badan ditebang petugas. Petugas kemudian bergegas menangkap hewan melata tersebut.

"Tadi kami langsung lumpuhkan dengan cara dibunuh, lalu dikubur, mengingat ular tersebut membahayakan, sempat melawan," jelasnya.

Imran tidak tidak mengetahui secara pasti jenis ular tersebut. Meski begitu dia memastikan, ular hitam sepanjang satu setengah meter membahayakan warga karena bisanya beracun.

"Ini jenis ular hitam yang berbahaya karena berbisa, mematikan," pungkas Imran.

(ata/ata)