Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.
"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.
Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.
"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.
Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.
"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.
Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.
"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.
Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.
"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.
Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.
"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.
Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.
"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.
Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.
"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.
Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.
"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.
Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.
"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.
Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.
"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.
Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.
"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.
Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Anggaran Makan Bergizi Gratis di Tangsel pada 2025 Diperkirakan Rp 300 Miliar
Pilar Saga Ichsan memperkirakan, total anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di Tangsel pada 2025 mencapai Rp 300 miliar. Halaman all [346] url asal
#anggaran-makan-bergizi-gratis #makan-bergizi-gratis-di-tangsel #uji-coba-makan-bergizi-gratis-di-tangsel #makan-bergizi-gratis-mbg
(Kompas.com) 18/12/24 21:43
v/9987/
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan memperkirakan, total anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di Tangsel pada 2025 mencapai Rp 300 miliar.
"Kalau ditotal mungkin sekitar Rp 300 miliar dalam satu tahun," ujar Pilar usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMPN 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu (18/12/2024).
Pilar bilang, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 139 miliar yang berasal dari lima persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel untuk melaksanakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
"Untuk anggaran murni di Tangsel tahun 2025, kami siapkan Rp 139 miliar, yang mencakup tingkat TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta," kata dia.
Pilar menambahkan, pembiayaan program makan bergizi gratis tingkat SMA akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten.
Adapun Pemkot Tangsel telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu TK Negeri Pembina 1 dan SMPN 19 Tangsel. Nantinya program tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada 2025.
"Nanti, pada saat pelaksanaannya semua sekolah akan berjalan serentak. Dalam satu bulan pertama akan ada evaluasi, untuk melihat seperti apa kekurangannya dan apa saja kendalanya," jelas Pilar.
Pemkot Tangsel masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.
"Pasti dari pemerintah pusat juga ada evaluasi, seperti apa kekurangannya, apa kendalanya. Sambil menunggu juklak dan juknisnya," ucap dia.
Menko AHY harap program penanganan PPKS jadi solusi perumahan
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan ... [511] url asal
#kemenko-infrastruktur-dan-pembangunan-kewilayahan #agus-harimurti-yudhoyono #program-penanganan-ppks #pemprov-jabar #rusunawa-rancaekek #rusunawa-solokanj
Bandung (ANTARA) -
Sebab, kata AHY, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang terkategori PPKS untuk memiliki hunian layak, serta meningkatkan perekonomiannya melalui pelatihan kewirausahaan.
"Mudah-mudahan ini semua bisa diperkuat dan sama-sama kita mencari solusi bagi perumahan rakyat," ujar AHY saat peresmian Apartemen Transit (Rusunawa) Rancaekek, Kabupaten Bandung di Bandung, Rabu.
Saat ini, kata AHY, Indonesia masih kekurangan perumahan, wajah kemiskinan dengan kondisi rumah yang tidak layak huni di sana-sini, termasuk di Provinsi Jawa Barat.
Namun, dengan program penanganan PPKS kemiskinan ekstrem perkotaan yang merupakan kerja gotong royong antara pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan, AHY yakin persoalan kemiskinan di Indonesia bisa segera dituntaskan meski tidak secara cepat.
"Saya senang atas kolaborasi ini, satu per satu bisa kita selesaikan. Hari ini kita berbahagia masyarakat bisa menghuni rumah susun di Rancaekek dan Solokanjeruk. Semoga segera ditempati, dijaga, dipelihara dengan baik dan menghadirkan kebaikan, keberkahan untuk bapak, ibu dan anak-anak kita. Sekolahnya makin baik, makin pintar, makin sehat. Makin shaleh dan shalehah, karena bisa beribadah lebih tenang lagi," katanya.
AHY menegaskan program ini memberikan kesempatan pada masyarakat terkategori PPKS.
"Tamansari yang tadinya kumuh penuh sampah, ke depan bisa digunakan dengan baik. Ini semangat kami atas arahan Presiden bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk membantu masyarakat, utamanya masyarakat kecil," ucap AHY.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Ia mengatakan selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau sekitar 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri atas Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian, dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey mengatakan selain mendapatkan fasilitas Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta/KK untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian, tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024