JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB 3 Menteri ini mengatur tiga hal yakni pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia mengapresiasi keputusan yang ditandatangangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” tutur Ari, usai berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurut Ari, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 Menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan berbagai hal terkait sertifikasi lahan dan bangunan.

Kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online, Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

Selanjutnya dengan Kementerian ESDM terkait pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Selain itu, kata Ari, perlu juga menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyangkut kasus pemanggilan pengembang anggota Himperra yang dituding melakukan berbagai pelanggaran pembangunan rumah.

Kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

Ari mengeklaim, selama ini Himperra konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR.

"Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan seorang ahli gizi yang bertanggung jawab memastikan komposisi nutrisi sesuai dengan standar gizi nasional di setiap satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan melalui penentuan komposisi nutrisi dari program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjelaskan bahwa penentuan menu makan bergizi bukan tugas BGN secara langsung, melainkan menjadi tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan.

Badan Gizi sendiri hanya menetapkan panduan komposisi nutrisi secara nasional, kata Dadan menambahkan.

Program ini direncanakan akan mulai berjalan secara nasional pada Desember mendatang, mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan sehat yang terstandar.

"Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," katanya.

Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan seorang ahli gizi yang bertanggung jawab memastikan komposisi nutrisi sesuai dengan standar gizi nasional di setiap satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan melalui penentuan komposisi nutrisi dari program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjelaskan bahwa penentuan menu makan bergizi bukan tugas BGN secara langsung, melainkan menjadi tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan.

Badan Gizi sendiri hanya menetapkan panduan komposisi nutrisi secara nasional, kata Dadan menambahkan.

Program ini direncanakan akan mulai berjalan secara nasional pada Desember mendatang, mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan sehat yang terstandar.

"Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebut pekerja dapat memanfaatkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk memperoleh rumah atapun renovasi. Program ini dapat memperkuat program tiga juga rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto meski badan belum melakukan pembahasan integrasi layanan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyusul adanya rencana Satgas Perumahan untuk merumuskan skema pembiayaan program tersebut, salah satunya bauran sumber dana perumahan dari lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

“Kita belum ada pembicaraan tentang hal itu,” kata Anggoro kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Anggoro menyebut, BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memiliki program serupa, yakni manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Melalui program tersebut, dia mengatakan bahwa, para pekerja bisa mendapatkan manfaat salah satunya untuk pembelian rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), renovasi rumah, atau untuk membayar DP awal rumah.

Namun demikian, pemanfaatan MLT sendiri tergantung dari masing-masing pekerja. “Saat ini memang bergantung dengan pekerja mereka butuh rumah atau nggak,” ujarnya.

Sebagai informasi, program MLT sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.17/2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua. Fasilitas yang diberikan yakni pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT.

Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, tujuan dari adanya program tersebut yakni memenuhi kebutuhan primer pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan berupa kepemilikan rumah sendiri.

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan bank dan juga developer properti dalam menjalankan program ini.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap, butuh anggaran Rp53,6 triliun untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

Untuk itu, Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, pagu Kementerian PKP di 2025 hanya Rp5,1 triliun.

“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

IDXChannel - Pemerintah telah memutuskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per anak. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025.

“Hitungan APBN Rp15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Dadan menuturkan alasan diputuskan anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per anak.

“Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” ujarnya.

Lebih lanjut kata Dadan, pada Januari 2025, ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program Makan Bergizi Gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” katanya.

Dia mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ketahanan pangan dalam rangka menambah pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menambahkan, jika menu dalam program ini tidak ditentukan Badan Gizi. Namun, Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi gizi nasional.

“Menunya nanti merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," ujarnya.

Menurutnya, Badan Gizi akan mempunya satuan pelayanan. Nantinya, satuan ini akan mengkoordinasikan pasokan lokal yang dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kan gini dengan adanya satuan pelayanan Badan Gizi kan menumbuhkan permintaan baru, karena ini new emerging market, market baru dan akhirnya menambah kebutuhan yang sekarang ada. Jadi kita harus siapkan agar adanya MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal,” ujarnya.

“Beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah kaya gitu. Ikan atau bahan pangan lain, misalnya daun kelor yang menambah kandungan gizi makanan sehat sehari-hari,” kata Dadan.

Pada Desember ini, kata dia, akan ada pilot project program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

“Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," tutur Dadan.

(Fiki Ariyanti)

Presiden Prabowo Subianto akan berpikir ulang menerima bantuan asing untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pikir ulang akan dilakukan bila bantuan diberikan dalam bentuk utang.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bentuk bantuan dari beberapa negara belum ada kepastian. Prabowo, ucapnya, hanya mau menerima bantuan berupa hibah.

"Kalau hibah, pasti kita terima. Kalau loan, sepertinya Pak Presiden akan pikir dua kali lipat," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan mengatakan belum ada bantuan dari negara lain yang resmi diberikan. Semua bantuan baru di tahap komitmen, ucapnya.

"Bantuan asing untuk program ini baru sebatas komitmen. Nantinya, Prabowo akan mengkaji ulang bantuan-bantuan tersebut," ujarnya.

Prabowo menerima janji bantuan untuk program Makan Bergizi Gratis saat berkunjung ke luar negeri. Janji bantuan pertama didapat saat Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping.

Prabowo juga menerima janji bantuan saat bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain itu, ada komitmen bantuan dari Brazil, Prancis, dan Inggris untuk program tersebut.

Prabowo berambisi memberi makan gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Manggar, Belitung Timur (ANTARA) - PT Timah Tbk melakukan sosialisasi dan uji coba program Makanan Bergizi Gratis di tiga sekolah di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai komitmen dalam mencerdaskan generasi bangsa khususnya di wilayah operasional perusahaan.

"Kami mengapresiasi PT Timah yang akan melakukan uji coba Makanan Bergizi Gratis program Presiden Prabowo Subianto selama satu bulan penuh di Belitung Timur," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur Dedi Wahyudi di Manggar, Selasa.

Ia mengatakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo, PT Timah melaksanakan uji coba bagi pelajar di tiga sekolah yaitu PAUD Meranteh dan SDN 21 Gantung, serta SMPN 4 Gantung Kabupaten Belitung Timur selama satu bulan.

"Semoga program kebersamaan dengan PT Timah khususnya pendidikan dan kesehatan tetap terjalin baik karena dengan kolaborasi seperti ini bisa membawa dampak positif bagi pembangunan generasi dan membangun daerahnya," katanya.

Ia menyatakan untuk mengontrol kehigienisan, kemasan, dan pendistribusian makanan, PT Timah menggandeng POM BPOM Kabupaten Belitung guna penilaian kriteria standar yang telah ditentukan dan mengawasi gizi agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Kepala POM BPOM Kabupaten Belitung Assruddin mengatakan kegiatan yang diinisiasi PT Timah perlu diapresiasi karena sangat mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas kami di sini memastikan bagaimana program ini berjalan lancar dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Salah satunya terkait proses pengolahan sesuai ketentuan, higienis dan sanitasinya, kemasannya, penyimpanan, pendistribusiannya, hingga bahan - bahan pangan yg digunakan," katanya.

Ia mengapresiasi PT Timah yang sudah mengambil peran penting dalam program makanan bergizi gratis, yang merupakan tahap awal untuk keberlanjutan di 2025.

"Kerenlah untuk PT Timah sebagai volunteer pelaksanaan kegiatan ini dan sangat jelas kontribusinya. Jadi program ini harus kita laksanakan dan saya kira PT Timah sudah memulai dengan inisiatif yang barunya," ujarnya.

Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan, PT Timah terus berkomitmen untuk mendukung dunia pendidikan melalui berbagai program.

"Program Makan Bergizi Gratis ini juga selaras dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Untuk itu, PT Timah juga turut mengambil peran dalam menyukseskan program ini yang kami awali di Kabupaten Belitung Timur," ucap Anggi.

Ia berharap, program ini dapat meningkatkan kualitas gizi para pelajar sehingga bisa mendukung Indonesia Emas 2045.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar meninjau uji coba makan siang bergizi di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024)

Dalam mendukung program Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto. Lanud Halim Perdanakusuma menggelar uji coba makan siang bergizi gratis sebanyak 750 porsi untuk di 11 sekolah. Menu yang disajikan dalam uji coba ini yaitu nasi, ayam kecap, capcay, susu dan buah.

Natuna (ANTARA) - Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad (Lanud RSA) Natuna, Kepulauan Riau, melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Angkasa serta SDN 011 Puak.

Komandan Lanud RSA Natuna Kolonel Pnb Dedy Iskandar dikonfirmasi dari Natuna, Selasa, mengatakan Makan Bergizi Gratis itu dilaksanakan di dua sekolah yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur.

Kegiatan itu, kata dia, dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.

Tujuan program tersebut, lanjut dia, untuk menekan angka stunting di Indonesia dengan memastikan anak-anak memiliki akses terhadap asupan gizi yang cukup dan berkualitas sejak dini.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak di lingkungan pendidikan, sekaligus memberikan contoh kepedulian nyata terhadap generasi penerus bangsa," ucap dia.

Menurut dia, makanan tersebut dimasak oleh masyarakat umum dengan menu bergizi yang telah ditentukan oleh Lanud RSA Natuna.

Total makanan bergizi yang diberikan yakni sebanyak 200 kotak, yang terdiri atas nasi, lauk pauk, buah, dan air mineral.

"Kegiatan hari ini merupakan uji coba, untuk kegiatan selanjutnya masih menunggu arahan dari pimpinan TNI AU," ujar dia.

Ia mengatakan, dipilihnya dua sekolah itu karena dekat dengan Lanud RSA Natuna dan kegiatan dilaksanakan serentak oleh Satuan Jajaran Komando Operasi Udara I (Koopsud I).

"Uji coba hari ini di dua sekolah dari beberapa sekolah yang nantinya akan masuk dalam program tersebut, yang lokasinya terdekat dan terjauh dalam area Lanud RSA yaitu 5 kilometer," ucap dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya saja dalam implementasinya bersifat fleksibel tergantung setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN HousingPreneur. Hadiahnya mencapai Rp 1 miliar.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin menjelaskan, kompetisi BTN Housingpreneur ini dilakukan roadshow dimulai dari kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM dipilih karena dianggap sebagai kampus yang sukses membangun kreativitas bagi mahasiswa.

"Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan," ujar Jasmin dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2024).

Jasmin menjelaskan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

"Kami berharap acara ini dapat turut menciptakan munculnya wirausahawan baru yang akan berkontribusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia sekaligus untuk mendukung program 3 juta rumah. Pada akhirnya nanti, setiap pemenang berkesempatan menjadi mitra bisnis BTN dan tergabung dalam komunitas ekosistem perumahan skala nasional," katanya.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menambahkan, dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur total hadiah yang disediakan sekitar Rp 1 miliar. Untuk itu, dia berharap seluruh masyarakat dan mahasiswa di Indonesia bisa berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Menurut Ramon, BTN Housingpreneur layak diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa karena ajang ini dimaksudkan untuk memberdayakan pengusaha muda dan inovator yang peduli dengan kelestarian lingkungan dalam industri properti. Harapannya, acara ini dapat meng-akselerasi para wirausahawan properti dengan orientasi berkelanjutan.

"Untuk itu, BTN HousingPreneur menjadi salah satu kontribusi kami terhadap visi Indonesia Emas 2045 dengan menumbuhkembangkan wirausahawan muda unggul dan berkualitas di bidang properti," ujar Ramon.

Adapun, ajang kompetisi ini akan mencari ide-ide unggulan dari beberapa kategori. Ada kategori yang bisa diikuti oleh developer dan pengusaha yang sudah memiliki bisnis established seperti, Best Eco House Design, Best Housing Related Innovation,
Best Landed Residential: Best Affordable House Development, Best Resdential: Best Eco Residential, dan Best Residential: Best Syariah Project. Lalu, ada juga dua kategori lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan umum yang berbentuk ide bisnis, yakni Best Eco House Design dan Best Housing-Related Innovations.

Peserta BTN Housingpreneur akan menjalani 2 tahap penjurian, tahap pertama adalah seleksi berkas dan evaluasi bisnis serta ide. Lalu, tahap kedua melakukan Live Pitching an Grand Judging. Setelah acara Kick Off di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, BTN Housingpreneur akan dilanjutkan dengan Roadshow di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.