Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan makanan yang bergizi dan aman.

Di sela rapat kerja nasional APJI tahun 2025 di Jakarta, Rabu, Ketua Umum APJI Tashya Megananda Yukki menyampaikan bahwa saat ini anggota asosiasi telah mengoperasikan lebih dari 50 dapur untuk Program MBG.

"Perbedaan kami, kalau misalnya MBG yang mengelola APJI, kami sudah biasa melakukan itu karena memang sudah hari-harinya kita memang berusaha di katering," kata Tashya.

"Jadi, hopefully sih untuk MBG ini, terutama yang di bawah naungan APJI, pastinya dapurnya akan lebih baik. Sebagai mitra kami memberikan yang terbaik, terutama untuk keamanan pangannya," ia menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa mitra pengelola dapur di bawah naungan APJI semuanya anggota resmi asosiasi, sehingga asosiasi bisa berkomunikasi langsung dengan mereka mengenai pengelolaan dapur dan layanan katering dalam pelaksanaan Program MBG.

"Kita juga sampaikan kepada para anggota, ingat jaga keamanan pangannya, kualitas gizi, dan menu makanannya, pastinya harus menyesuaikan dengan anak-anak," kata dia.

APJI juga memberikan pelatihan kepada calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi pemimpin dapur pendukung pelaksanaan Program MBG.

"Insya Allah pada bulan Juni mendatang, APJI siap melatih 30.000 siswa SPPI di 17 provinsi secara serentak, di mana mereka ini akan menjadi pimpinan dapur dan ujung tonggak dalam Program MBG," kata Tashya.

Selain itu, APJI bekerja sama dengan Universitas Pertahanan RI memfasilitasi lebih dari 500 anggota APJI menjalani pelatihan untuk menjadi pengajar calon SPPI.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka itu melonjak tajam dibandingkan realisasi hingga Februari 2025 sebesar Rp300 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan itu mencerminkan adanya percepatan dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

“Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang.

Secara rinci sebagai berikut: pra-SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, balita sebanyak 12.004 orang, ibu hamil sebanyak 3.771 orang, ibu menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

Suhasil menyampaikan pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

“Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," kata Suahasil.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebanyak Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi Februari 2025 tercatat Rp0,3 triliun.

?Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4).

Suahasil melaporkan, hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang. Rinciannya, pra SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, Balita sebanyak 12.004 orang, Ibu Hamil sebanyak 3.771 orang, Ibu Menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Saat ini, pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Dia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," jelasnya.

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, mengungkap hasil uji laboratorium terkait tempat makan atau ompreng plastik yang digunakan untuk Makan Siang Bergizi (MBG) ditemukan beberapa bakteri namun belum dipastikan menjadi penyebab keracunan.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto di Cianjur Rabu, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium lain untuk sampel makanan dan muntahan guna memastikan penyebab keracunan massal setelah menyantap MBG.

"Pada peristiwa keracunan massal ada dua sampel yang diuji, tempat makan dan sampel makanan serta muntahan, untuk ompreng diuji di Labkesda Cianjur, untuk sampel makanan dan muntahan diuji di Labkesda Provinsi Jabar," katanya.

Untuk uji laboratorium tempat makanannya sudah keluar, dimana ditemukan beberapa bakteri Staphylococcus sp, Eschericia coli, dan Salmonela sp, namun pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil uji laboratorium tersebut sebagai penyebab keracunan massal puluhan siswa.

Sehingga pihaknya masih menunggu hasil laboratorium Jabar, sebelum menyimpulkan penyebab pasti keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah, MAN I dan SMP PGRI I Cianjur beberapa waktu lalu, dimana sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

"Informasi-nya uji sampel makanan dan muntahan akan keluar setelah 10 hari kerja, sehingga penyidik memerlukan pemeriksaan terhadap penguji dan melakukan pemeriksaan ahli kesehatan," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya sudah meminta keterangan 30 orang saksi terkait peristiwa keracunan massal puluhan siswa usai menyantap MBG, termasuk pemilik, pengelola, dan petugas di dapur MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis/MBG senilai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realiasai tersebut naik signifikan selama Maret dan April.

“Akhir Februari 2025 ketika itu baru Rp0,3 triliun, selama Maret dan April telah berbelanja Rp2 triliun tambahan, sekitar Rp1 triliun per bulan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025 tercatat jumlah penerima MBG mencapai 3,26 juta orang yang terdiri dari anak pra-SD sebanyak 178.679 orang, anak SD/MI sebanyak 1,4 juta orang, murid SMP/Mts sebanyak 935.014 orang, serta siswa SMA/MA/SMK sebanyak 691.857 orang.

Selain itu, sebanyak 16.393 santri di pondok pesantren menerima program MBG. Sementara itu, sebanyak 6.276 siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) merasakan manfaat MBG. Lalu, sebanyak 12.004 balita, 3.771 ibu hamil, 4.645 ibu menyusui turut merasakan manfaatnya.

Bukan hanya itu, mereka yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Seminari juga menjadi target penyaluran MBG, masing-masing sebanyak 1.125 dan 352 penerima manfaat.

Keseluruhan 3,26 juta penerimaan manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut dilayani oleh 1.102 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ke depannya, anggaran untuk MBG akan terus meningkat seiring dengan percepatan belanja program unggulan Prabowo Subianto.

Adapun, anggaran MBG sebelumnya hanya dialokasikan senilai Rp71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita.

Usai efisiensi dan alokasi anggaran, pemerintah menambah anggaran MBG menjadi Rp171 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Sebelumnnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program MBG baru dapat menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Kepala BGN Dadan, beberapa waktu lalu.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bisnis.com, BANDUNG -- Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila memantau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Tanjungsari, Rabu (30/4/2024). Ia memastikan program tersebut harus terlaksana dengan baik di daerahnya untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ia menilai program ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang generasi muda melalui penyediaan gizi seimbang dan lingkungan sekolah yang sehat.

Dalam monitoring tersebut, Wabup Fajar didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Eka Ganjar, Kabid Sarpras Indra Wahyudinata, Camat Tanjungsari Deni Nurdani, serta unsur Forkopimcam Tanjungsari.

“Kami meninjau program MBG di SMPN 1 Tanjungsari yang memiliki sekitar 1.059 siswa. Selain memantau penyajian makanan bergizi, kami juga mengecek sarana prasarana sekolah, termasuk kebersihan dan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Fajar menyampaikan, secara umum kondisi sekolah cukup bersih, namun beberapa hal penting masih perlu dievaluasi, terutama fasilitas toilet dan sistem pengelolaan sampah.

“Tadi kami lihat kotak sampahnya sudah dipilah dengan baik, mana sampah organik dan anorganik. Ini langkah yang sangat baik,” tambahnya.

Fajar berharap program MBG dapat merata ke seluruh wilayah Sumedang, meskipun masih menghadapi keterbatasan seperti minimnya dapur umum dan sarana transportasi ke sekolah-sekolah pelosok.

“Jangan sampai karena terburu-buru ingin menyediakan makanan, tapi prosesnya tidak higienis. Kami tidak ingin muncul masalah baru seperti keracunan makanan. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring terhadap dapur MBG terus kami lakukan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan para tenaga dapur. “Mereka harus dicek kesehatannya secara rutin, diberi asupan vitamin, karena mereka bukan robot. Kelelahan bisa berdampak pada kesalahan fatal dalam penyajian makanan,” katanya.

Berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, Fajar mengharapkan metode pembelajaran di SMPN 1 Tanjungsari terus ditingkatkan agar berdampak positif bagi pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumedang secara umum.

Sekretaris Dinas Pendidikan Eka Ganjar mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana prasarana sekolah serta proses kegiatan belajar mengajar.

"Pak Wakil Bupati sangat mengapresiasi, karena dari hasil kunjungan beliau, sarpras dinilai sudah cukup memadai dan proses pembelajaran berjalan cukup baik,” jelas Eka.

Program MBG ini bekerjasama SPPG dan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan gizi yang ditetapkan. Usai meninjau sekolah, Wabup melanjutkan kunjungan ke Dapur Umum SPPG Alam Ciloa, Tanjungsari.

Ia berdialog langsung dengan pengelola dapur dan memberikan sejumlah masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan makanan bergizi.

Jakarta -

Pemerintah telah merealisasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp 2,3 triliun. Dengan anggaran itu sebanyak 3,265 juta orang telah menikmati program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp 2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

Suahasil menerangkan, jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir Februari 2025, saat ini anggaran yang baru digunakan hanya Rp 300 miliar.

Maka, jika hingga April telah mencapai Rp 2,3 triliun, artinya percepatan realisasi anggaran program tersebut Rp 1 triliun per bulannya.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," pungkasnya.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Terealisasi Rp2,3 triliun, Kemenkeu minta BGN percepat belanja MBG

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 23 Kota Depok dan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok, Rabu (30/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan ke SMPN 23 Depok, Luhut berdialog dengan para siswa untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka terkait hararapan dan juga masukan program MBG. Hasilnya, ia percaya bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.

"Cerahnya wajah mereka membuat saya yakin bahwa program ini menyentuh kehidupan nyata dan berdampak langsung bagi masa depan generasi penerus bangsa," kata Luhut dalam salah satu unggahan di akun Instagram resminya (@luhut.pandjaitab), Rabu (30/4/2025).

Luhut mengatakan kepada beberapa pihak bahwa program MBG tidak bisa dinilai hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu juga dilihat dari dampak program tersebut kepada tumbuh kembang generasi muda Indonesia maupun perekonomian yang ikut terlibat dalam program tersebut.

Misalnya salah satu restoran yang sudah tutup, namun kini berubah fungsi menjadi tempat dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 50 karyawan. Hal ini ia temui saat melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok.

"Karena itu, saya juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dulunya merupakan restoran yang terpaksa tutup. Kini, tempat itu bertransformasi menjadi dapur penyedia makan bergizi dan mempekerjakan sekitar 50 pegawai. Ini contoh nyata bagaimana program MBG menghidupkan kembali ekonomi lokal," katanya.

Luhut mendorong terbentuknya ekosistem agar SPPG membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomin dari program MBG bisa menjalar ke ladang, pasar, dan rumah tangga kecil yang menopang perekonomian lokal.

Luhut menambahkan, berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas. Selain memperbaiki gizi anak, program ini turut menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli keluarga, dan mempercepat perputaran produk pangan dalam negeri.

"Jika berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Ia mendorong agar audit berkala dilakukan, melibatkan masyarakat. Hal ini penting agar manfaat yang dirasakan tanpa menimbulkan keraguan.

"MBG bukan hanya tentang mencukupi gizi anak-anak Indonesia. Ia juga pengungkit ekonomi yang menggerakkan dapur masyarakat, menyerap hasil tani lokal, membuka lapangan kerja, dan membangun ketahanan sosial. Setiap makanan yang disajikan mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas SDM Indonesia serta denyut ekonomi yang kita hidupkan bersama," katanya.

(rrd/rrd)

Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

“Kami ingin memastikan bahwa program MBG ini tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak, tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi lokal dan mempercepat distribusi produk pangan dalam negeri,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pada kunjungan itu, Luhut mendengarkan langsung pengalaman siswa mengenai makan siang di sekolah. oa pun optimistis program MBG memberikan dampak positif terhadap siswa.

Adapun terkait penyediaan pangan, kajian DEN menunjukkan MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Maka dari itu, ia menyarankan Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG), yang saat ini berfungsi sebagai dapur penyedia makan bergizi, membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan di sekitar mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem lokal yang saling mendukung.

Ia menegaskan kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Namun, pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG juga sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan bahwa ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pejaten, Jakarta Selatan dikunjungi perwakilan organisasi nirlaba Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. SPPG Pejaten beroperasi di bawah pengawasan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

"SPPG Polri khususnya di Pejaten, kita mendapat kunjungan tim dari BGN didampingi tim dari Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank, yaitu negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan itu berlangsung pagi tadi. Danang menyambut hangat kehadiran tim dari BGN, Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. Danang mendampingi rombongan berkeliling SPPG untuk melihat fasilitas dan operasional.

Bahkan rombongan juga sempat mencicip menu MBG yang dimasak hari ini oleh SPPG Pejaten. Danang menerangkan SPPG Pejaten menjadi salah satu percontohan karena dinilai modern. Danang menyampaikan Polri merasa berterima kasih atas penilaian tersebut.

"SPPG Pejaten dijadikan salah satu role model untuk SPPG pengelolaan secara modern. Tentunya itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polri, yang mendukung program pemerintah, khususnya program MBG," ucap Danang.

Danang mengatakan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Juga, tambah dia, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Maka Polri ikut serta menyukseskan MBG dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas, dengan pendekatan pemenuhan gizi generasi muda.

"Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan maupun program MBG. Ini bagian dari tanggung jawab Polri, dan juga menjadi tugas utama Polri karena Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tugas Polri salah satunya adalah melakukan prevensif, pencegahan dengan adanya Makan Bergizi Gratis ini," ungkap Danang.

"Juga upaya Polri bersama sama melaksanakan upaya pencegahan dari hulu, dengan mulai dari program ketahanan Pangan dan MBG, diharapkannya menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dengan pemenuhan gizi yang cukup di samping itu juga dampaknya akan memberi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," lanjut dia.

Tim Teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Alfatehan Septianta, menjelaskan pihaknya menerapkan skema kemitraan dengan Lembaga lain dalam mewujudkan MBG. Alfatehan menyebut keterlibatan Polri mempercepat tercapainya skala penuh implementasi MBG.

"Dengan skema dari BGN yang membuka pola kemitraan untuk lembaga lainnya, seperti Kementerian dan Polri, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam implementasi Makan Bergizi. Ini menjadi bukti nyata yang konkret akan pentingnya kolaborasi antar-lembaga" tutur Alfatehan.

Dia menyebut target capaian BGN adalah jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82 juta jiwa. Khususnya balita, anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

"Harapannya dalam keterlibatan Polri dalam program MBG ini dapat mempercepat tercapainya skala penuh implementasi program, yang di mana direncanakan mencapai 82 juta penerima manfaat. Ini bisa melayani seluruh masyarakat, terutama balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Dan harapannya secara maksimal meningkatkan gizi, pendidikan, dan sosial ekonomi di masyarakat," ujar Alfatehan.