Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pembangunan perumahan bagi aparatur sipil negara atau ASN guna semakin mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di delapan kabupaten.

"Sejak Provinsi Papua Pegunungan menjadi daerah otonomi baru (DOB) pada 2022, sekitar 90 persen ASN kita masih tinggal di kontrakan atau rumah kos," ujar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Minggu.

Ia mengatakan rumah-rumah bagi ASN tersebut akan dibangun dalam waktu dekat.

“Pembangunan perumahan atau rumah pegawai tidak seperti yang dibicarakan di awal dalam bentuk rumah susun atau rusun. Bentuk rumahnya akan disesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.

Menurut Gubernur Tabo, perumahan untuk ASN Papua Pegunungan akan dibuat seperti perumahan terpisah atau per unit, tidak dalam bentuk rusun.

Dia menjelaskan, di daerah pedalaman seperti di Papua Pegunungan tidak wajar kalau perumahan ASN dibuat seperti rusun atau rumah bertingkat.

“Nanti kalau dibuat semacam ini tidak akan ada pegawai yang tempati, sehingga akan dibuat kompleks perumahan pegawai per unit,” katanya.

Pihaknya meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercayakan agar pembangunan rumah ASN oleh Pemprov Papua Pegunungan disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Waktu pembahasan mengenai rumah susun, kami tolak karena tidak sesuai dengan kondisi geografis daerah. Pemerintah pusat cukup memberikan kami dukungan dana sehingga pembangunan perumahan rakyat dan ASN daerah yang bangun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG.

Ogi menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip Minggu (11/5/2025).

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Saat ini, BGN mulai merancang perluasan skema perlindungan sosial dalam Program MBG tidak sebatas asuransi untuk kasus keracunan makanan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit.

Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa meng-cover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digaungkan sebagai bentuk komitmen nasional dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia sejak dini.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, Jumat (11/5) di Karawang menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi bangsa.

Tenaga ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Ade Tias M memaparkan program MBG dirancang secara sistematis untuk menjangkau kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil, sebagai populasi prioritas yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.

"Program MBG dari BGN tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat," ujar Ade Tias. Ia menyebutkan bahwa penerima manfaat utama program ini telah ditetapkan berdasarkan data prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan.

Namun demikian, Ade juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, kendala logistik dalam penyediaan dan distribusi makanan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program.

“Kita tidak bisa hanya berfokus pada distribusi makanan saja, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan dipantau kualitasnya secara rutin,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan multi-pihak agar program ini berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ade menyampaikan bahwa untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, BGN mendorong keterlibatan komunitas lokal, sekolah, puskesmas, dan UMKM, agar MBG menjadi program yang terintegrasi dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap Program MBG tidak hanya menurunkan angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga membentuk budaya makan sehat sejak dini, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membuka peluang ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan lokal," harapnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap krisis gizi, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya generasi Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Lestari Alam, M. Endang Suratno Wibowo, menggarisbawahi pentingnya evaluasi, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung keberhasilan program.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam. Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni, Tenaga Ahli BGN Ade Tias, Pimpinan Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam M. Endang Suratno Wibowo.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total 210 orang menjadi korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5/2015).

Sri Nowo menyebutkan, total 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah yang mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Saat ini, sebanyak 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Dinas Kesehatan saat ini tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan.

"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.

"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel. "Menunggu hasil lab," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Pemerintah menyiapkan strategi yang untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik untuk mengoptimalkan program MBG antara lain utamanya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, dan membangun digitalisasinya.

"Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG," ujar Rini dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Rini menjelaskan, Kementerian PANRB berperan memastikan tersedianya SDM yang tepat melalui pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien.

Pemerintah saat ini juga dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Rancangan Perpres ini secara umum mengatur rangkaian tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program dapat berjalan efektf, efisien, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan tersebut meliputi lima aspek. Aspek ini terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian; pelaporan penyelenggaraan MBG; Tim Koordinasi; Peran Pemerintah Daerah; serta Pendanaan.

Dalam mengoptimalkan implementasi Perpres ataupun Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Penyelenggaraan MBG, Kementerian PANRB sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pemetaan peran Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melalui peta proses bisnis dan peta keterkaitan antar K/L/D.

Lebih lanjut, dari sisi digitalisasi yang perlu dikembangkan adalah arsitektur pemerintah digital yang berkaitan dengan proses bisnis, layanan, data dan informasi, serta manajemen SDM Aparatur BGN.

"Ada dua target yang harus kita lakukan, kejelasan penerima manfaat dan tata kelolanya agar masuk Inpres dan Perpres. Tata kelola internal dan eksternal sangat penting, mulai kebijakan dari atas sampai bawah yang transparan," ujar Rini.

Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji perlindungan asuransi, baik untuk pekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan," ujar Tigor di Jakarta, Sabtu.

Untuk pekerja, Tigor menjelaskan bahwa pegawai BGN telah memiliki perlindungan melalui BPJS, sedangkan pekerja di SPPG sedang diupayakan untuk juga mendapatkan perlindungan BPJS tanpa mengurangi gaji mereka.

Terkait dengan risiko operasional seperti kebakaran atau kecelakaan di dapur penyelenggara MBG, Tigor mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan asuransi yang dapat menanggung kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut.

"Misalnya, dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi, itu harus ada asuransinya. Nah, ini sekarang sedang kami godok juga, kami kaji apakah dia menjadi bagian dari biaya operasional," ucap Tigor.

Mengenai adanya kasus keracunan terhadap penerima manfaat MBG, Tigor mengatakan bahwa BGN memiliki protokol penanganan, termasuk pemeriksaan sampel makanan yang disimpan di kulkas dapur.

Jika terjadi laporan keracunan, kata dia, tim akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyebabnya. BGN tetap akan membantu biaya pengobatan untuk penerima manfaat yang mengalami keracunan tersebut.

"Jangan-jangan itu makanan ada yang tersimpan atau dibawa murid itu pulang dan dimakan di rumah yang sudah tersimpan. Nah, bahkan kalau terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata dia.

Tigor menekankan pentingnya perhitungan yang cermat agar penambahan biaya asuransi tidak mengganggu kualitas dan jumlah porsi makanan yang disediakan dalam program MBG.

"Kami harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10 ribu. Nah, ini operasionalnya juga kami harus hitung dengan cermat," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Pradanna Putra Tampi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan cara pemerintah melakukan percepatan realisasi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut saat ini sebanyak 3,4 juta orang telah menerima MBG.

Ia meyakini, akan terus mengevaluasi program ini dari sisi organisasi, sistem hingga tata kelolanya agar tidak ada lagi kasus serupa.

"Ini kan 6 bulan, akan kita sempurnakan tata kelolanya, persoalan organisasinya, sistemnya," kata dia dalam keterangannya melalui Instagram resmi @zul.hasan, dikutip Sabtu (10/5/2025).

Mantan Menteri Perdagangan mengatakan target pemerintah untuk penerima program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Ini perlu ada akselerasi percepatan. Ini kan program utamanya, apa lagi kalau untuk daerah daerah seperti tertinggal, terluar. Satu dapat yang lain nggak dapat, itu kan dia merasa kok kami berbeda," ucapnya.

Percepatan dan pembenahan tata kelola program MBG akan dirumuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Nah bapak Presiden itu (memerintahkan) program ini harus ada urgent, mendesak, penting. Nah nanti akan dirumuskan Perpres atau Inpres," jelasnya.

Adapun pembahasan percepatan penyaluran MBG telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

Presiden Probowo memberikan arahan agar penjara di daerah strategis diubah menjadi perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang bekerja untuk pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo, tadi malam saya ngobrol hampir 2 jam dengan Pak Hashim dan beliau juga konkret bagaimana kita sudah bentuk satgas penjara menjadi rumah," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ara menyebut beberapa penjara di Jakarta memiliki lahan yang cukup luas seperti Salemba dan Cipinang. Nantinya lokasi penjara tersebut akan dipindahkan ke pulau.

"Aset-aset negara yang strategis, penjara ternyata itu ada di kota, seperti di Jakarta, di Salemba, di Cipinang itu luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian akan dipindahkan ke pulau," ungkap Ara.

Terkait waktu pemindahannya, Ara menyebut belum ditetapkan. Saat ini pemerintah masih melakukan survei. Setelah itu akan dibentuk sistem pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Kita juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Makanya dari awal sudah melibatkan Kepala BPKP, kemarin hadir Pak Ateh. Kemudian juga sudah hadir dari Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara. Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati," jelasnya.

Ara akan kembali melakukan survei dan mematangkan konsep bersama kementerian dan badan terkait di Penjara Cipinang pada Rabu (14/5/2025) depan.

"Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan. Tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucap Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah usulan skema pendanaan baru untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Maruarar bilang pihaknya telah mengantongi restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat kucuran dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan,” tegasnya saat ditemui di MidPlaza, Jumat (9/5/2025).

Adapun, proyek perdana yang bakal digarap melalui bantuan pendanaan Danantara itu yakni alih fungsi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cipinang yang bakal disulap menjadi kompleks hunian.

Nantinya, area hunian dari alih fungsi Lapas itu bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi 65.000 pegawai Lapas yang belum memiliki hunian layak.

Selain itu, Ara juga menyebut tengah mencanangkan dukungan pembiayaan baru yang bakal dilaksanakan oleh industri perbankan. Dia menyebut, telah melakukan lobi-lobi dengan para bankir pelat merah maupun swasta agar alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi salah satu plafon pinjaman perumahan untuk rakyat.

“Nanti saya akan undang bank per bank, Bank Mandiri, BNI, BRI, kan setiap tahun itu kucurkan Rp300 triliun untuk kur. Dari situ nanti bagaimana untuk perumahan, tentu kita diskusikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

“Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim.

Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel.

"Menunggu hasil lab," jelasnya.

Belum diketahui kapan hasil lab tersebut keluar. "Menunggu dari Dinkes," sambung Dadan.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan total pelajar di Bogor yang keracunan makanan program MBG menjadi 171 siswa. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Sri.

Sejauh ini data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor. Dinkes Kota Bogor tengah menginvestigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi ke masyarakat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa gaji pejabat struktural BGN masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait makan bergizi gratis (MBG).

Diketahui, pemerintah sedang menggodok Perpres atau Instruksi Presiden (Inpres) soal tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis (MBG).

“Perpresnya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya (tunjangan kinerja),” ujar Dadan usai rapat soal MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

SHUTTERSTOCK/MAHA CREATIVE HUB Ilustrasi gaji PNS. Ilustrasi gaji CPNS. Pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi pensiunan pada Juni 2025. Pencairan ini dilakukan bersamaan dengan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk prajurit TNI, anggota Polri, serta hakim.

Dadan mengatakan, pemerintah berkomitmen membayar gaji pejabat struktural BGN yang belum dibayar pada 2025.

“Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi). Bukan gaji, tapi itu Perpres hak keuangan,” kata Dadan.

Dadan sebelumnya mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini dikatakan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru digunakan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.