Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak tepat sasaran.

Melihat temuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menyusun aturan BSPS dan membangun sistem pengawasan. Ia juga akan mendiskusikan solusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal sanksi penerima tidak tepat sasaran tersebut.

"Sanksinya apakah uangnya dikembalikan? Apakah seperti apa ya? Kita akan pikirkan ya. Kita akan rapat hari Senin ke DPR, salah satunya akan ditanyakan ya. Kita berdiskusi dengan DPR, secara aturan bagaimana. Kalau sudah ada yang salah kepada orang kaya diberikan, padahal harusnya itu haknya orang miskin," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

"Kalau saya pribadi, uangnya harus dikembalikan dan diberikan kepada rakyat. Tapi bagaimana mekanisme hukumnya?" tuturnya.

Kemudian, ia mengaku sudah menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tentang temuannya tersebut. Ara meminta persoalan ini diatensi agar ada penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, Jaksa Agung sepenuhnya mendukung untuk hal tersebut.

Di samping itu, Ara mengatakan ada indikasi keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam persoalan ini. Lalu, ia menyampaikan permohonan maaf ke publik dan berjanji akan menindak tegas.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman menjelaskan Kabupaten Sumenep mendapatkan anggaran Rp 109,80 miliar buat BSPS. Bantuan tersebut diberikan untuk 5.490 rumah untuk tahun anggaran 2024.

Heri melakukan sampling terhadap 13 kecamatan yang terdiri dari 2.830 penerima bantuan dan 20 toko. Ia pun menemukan 18 penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dirjen Perumahan pada 2022.

"Potensi kerugian sesuai dengan nilai proyek Rp 109 (miliar) tapi itu kan harus diaudit oleh BPKP," tuturnya.

Heri mengungkap berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama tetapi dibedakan nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Selain itu, beberapa penerima bantuan juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima yang kondisi rumahnya bagus, sehingga dana bantuan dibuat membangun belakang rumah dan warung.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait BSPS.

Dilansir dari detikJatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Presiden Probowo memberikan arahan agar penjara di daerah strategis diubah menjadi perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang bekerja untuk pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo, tadi malam saya ngobrol hampir 2 jam dengan Pak Hashim dan beliau juga konkret bagaimana kita sudah bentuk satgas penjara menjadi rumah," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ara menyebut beberapa penjara di Jakarta memiliki lahan yang cukup luas seperti Salemba dan Cipinang. Nantinya lokasi penjara tersebut akan dipindahkan ke pulau.

"Aset-aset negara yang strategis, penjara ternyata itu ada di kota, seperti di Jakarta, di Salemba, di Cipinang itu luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian akan dipindahkan ke pulau," ungkap Ara.

Terkait waktu pemindahannya, Ara menyebut belum ditetapkan. Saat ini pemerintah masih melakukan survei. Setelah itu akan dibentuk sistem pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Kita juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Makanya dari awal sudah melibatkan Kepala BPKP, kemarin hadir Pak Ateh. Kemudian juga sudah hadir dari Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara. Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati," jelasnya.

Ara akan kembali melakukan survei dan mematangkan konsep bersama kementerian dan badan terkait di Penjara Cipinang pada Rabu (14/5/2025) depan.

"Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan. Tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucap Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

(aqi/zlf)

Badan Bank Tanah menyiapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan tanah tersebut disediakan untuk tahap awal. Lokasinya tersebar di empat daerah, yaitu 23,17 ha di Bandung Barat; 19,4 ha di Purwakarta; 3,36 ha di Tanjung Pinang; serta 27,27 ha lainnya di Batubara, Sumatra Utara.

"Kita mendukung penuh program Presiden (Prabowo), yaitu 3 juta rumah. Enggak ada yang impossible kalau kita melakukan dengan niat baik dan bekerja cepat sesuai tata kelola yang baik," katanya dalam Silaturahmi Media Massa di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

"Insyaallah bisa didapat selama 5 tahun jadi 15 juta (rumah), saya yakin itu bisa tercapai. Nah, yang kita (Bank Tanah) sediakan totalnya sudah ada 73 hektare," jelas Parman.

Lalu, Parman dan tim mengundang belasan developer untuk membahas rencana pembangunan rumah. Bank Tanah meminta harga rumah yang dipatok pengembang tak mahal-mahal, terlebih tanahnya sudah disediakan negara.

Bank Tanah berharap harga jual rumah dari pengembang maksimal adalah Rp166 juta per unit untuk wilayah Batubara, Purwakarta, dan Bandung Barat. Sedangkan harga jual di atas lahan Kota Tanjung Pinang diharapkan tak lebih dari Rp173 juta.

Parman menegaskan kehadiran Bank Tanah untuk membantu penyediaan lahan murah. Di lain sisi, mereka juga memastikan status tanah tersebut clean and clear.

"Diharapkan developer juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Sekali lagi, tanahnya harus kita sediakan dalam keadaan clean and clear. Menariknya, di sini kalau ada tuntutan apapun yang dituntut bukan si developer, tapi adalah Badan Bank Tanah. Jadi, kita memberikan kepastian hukum kepada developer," tegasnya.

"Kita pikirkan ini akan diberi hak guna bangunan (HGB) dulu, hak pakai 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika dimanfaatkan, dapat diberikan hak milik (sertifikat hak milik). Untuk berapa lama? Perjanjiannya dengan developer untuk 80 tahun," imbuh Parman.

Alasan mengapa dipilih empat titik tersebut adalah karena daerah sekitarnya sudah cukup padat dan paling cepat untuk dibangun. Ia memperkirakan ada sekitar 7.000 rumah tapak yang bisa dibangun di atas lahan 73 ha milik Bank Tanah.

Di lain sisi, Bank Tanah mengklaim masih ada lahan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah murah. Ada yang berasal dari aset sitaan koruptor sampai lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Parman mengatakan proses penggunaan lahan eks koruptor yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) masih cukup panjang. Setelah inkracht, tanah tersebut mesti dibalik nama menjadi milik Kementerian Keuangan.

Setelah itu, baru diserahkan kepada Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non-tunai berbentuk barang milik negara (BMN). Prosesnya juga harus melalui rapat dan persetujuan Komisi XI DPR RI.

Bos Bank Tanah itu menjelaskan bahwa aset eks BLBI juga cukup banyak. Misalnya, lahan seluas 3,7 ha di Lippo Karawaci dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp10 juta-Rp12 juta per meter persegi.

"Kalau aset sitaan Kejaksaan nanti akan dinilai juga dari Kementerian Keuangan. Kita sih mau supaya NJOP-nya jangan terlalu mahal juga gitu loh. Agar rumahnya bisa memang dapat dibeli (dan) dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

(ond/haf)

Jakarta -

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat pada Selasa (25/2). Tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) untuk melihat langsung lokasi tanah yang potensial buat dibangun perumahan masyarakat.

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata Heri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan kelayakan teknis meliputi kesesuaian dengan RT/RW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," ucapnya.

Heri menyebutkan terdapat tiga lokasi yang direkomendasi oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari dua hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektare dan 3,5 hektare. Status lahannya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 meter. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," imbuhnya.

Kemudian, lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Lokasi tersebut terdiri atas satu lahan seluas 2,2 Ha. Status lahan hak guna bangunan (HGB) atas nama PT. Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ujarnya.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha. Status tanah SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5-2 meter, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 meter. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 meter. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tutur Heri.

Selanjutnya, tiga lokasi yang sudah disurvei akan dipertimbangkan untuk pembangunan perumahan untuk masyarakat. Lokasi tersebut akan dikaji dari segala aspek.

Sebagai informasi, tinjauan tersebut turut dihadiri oleh Inspektur 3 Kombes Pol. Leonardo Simarmata, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, perwakilan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, perwakilan BP Tapera, perwakilan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, perwakilan pengembang dan perwakilan BPN Lebak dan Tangerang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat bakal digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata dia.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Irjen PKP menyebutkan terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," jelas Irjen Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT. Faduma Jaya. "Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ungkap Irjen Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," kata Irjen Heri.

Menurut dia, selanjutnya dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat akan disiapkan untuk membangun hunian rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman bahkan telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022.

Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI dan Menteri PKP untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum).

Penyerahan dilakukan melalui Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat.

“Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan,” paparnya.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektar dan 3,5 hektar, dengan status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 hektar atas nama PT. Faduma Jaya.

Lokasi ketiga yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 hektar, 3,9 hektar, 3,6 hektar, dan 4,9 hektar dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

“Dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek,” tukasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, mereka meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

"Supaya bahan koreksi buat kita. Kan belum sampai 4 bulan ini (kabinet terbentuk) supaya ke depannya kami juga bisa belajar," ungkapnya .

Ara mengatakan untuk audit ini akan menyasar ke rusun dan rumah khusus di seluruh Indonesia. Untuk rusun sendiri, Ara menyebutkan minimal ada 3 rusun yang akan diaudit. Adapun lokasinya akan ditentukan oleh BPK.

"Semua (diaudit). Saya juga mendapat informasi ada beberapa rumah susun yang tidak terpakai. Makanya saya mohon untuk dilakukan audit, supaya diukur. Supaya Kementerian yang baru ini bisa belajar dari pengalaman yang ada dan transparan," ucap Ara.

Ia menjelaskan untuk menjalankan visi kementeriannya yang transparan dan anti korupsi, mereka melibatkan inspektur dari luar kementerian yakni dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), dan KPK .

"Kita punya inspektor itu dari Jaksa Agung, Kejaksaan, 2 dari BPKP , satu dari KPK . Dan kita tidak punya inspektor dari dalam, semua dari luar Kementerian. Tujuannya profesional aja, objektif, bukan teman sejawat, biar bisa tegas," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya , siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Maruarar mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Maruarar usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Dia menjelaskan, lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Dari situ pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

"Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tegas Maruarar.

Yang jelas, Maruarar bilang, Prabowo mengarahkan agar tanah-tanah tadi bisa tetap dimiliki negara, namun peruntukannya bisa untuk rumah MBR.

"Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR," beber Maruarar.

Rumah rakyat yang dibangun akan digunakan untuk MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Pihaknya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan tak tetap.

"Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan," pungkas Maruarar.

(hal/ara)

Bima -

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

(iws/gsp)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.

(fas/fas)