Tabalong - Sebagai wujud komitmen mendukung program pemerintah 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat', Grup Adaro menggelar groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Groundbreaking digelar pada Kamis (20/3/2025).

Acara dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

"Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Hal ini sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan," kata Priyadi seperti dalam rilis yang diterima detikKalimantan, Minggu (23/3/2025).

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR, yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan, yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m², dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah itu akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya.

Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Sebanyak 500 rumah gratis bagi MBR akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro, dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Groundbreaking ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong.

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

(sun/des)

JAKARTA, investor.id – Tiga BUMN Karya yang terdiri dari PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya (Persero) alias HK mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur MBG.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, ketiga BUMN Karya tersebut sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG. “Ada HK, PTPP, dan Adhi Karya yang sudah berkenan menghibahkan sedikit dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program MBG,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Sabtu (22/3/2024).

Sementara dari sisi Kementerian PU, Dody mengatakan, akan menyiapkan lahan beserta perizinannya dan BUMN Karya menyiapkan bangunan beserta peralatan perlengkapan dapurnya. Proses pembangunan kurang lebih akan memakan waktu 3-4 bulan. “Nanti, PTPP membangun (dapur MBG) di Kota Banjar, Jawa Barat, ADHI di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan HK membangun di Kota Jambi, Provinsi Jambi,” tutur Dody.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menambahkan, sebagai salah satu BUMN Karya, PTPP memiliki tanggung jawab untuk membangun dapur MBG lengkap beserta isinya melalui dana CSR. “Sesuai dengan kontrak, kami bangun di Banjar, Jawa Barat,” ujar dia.

Pembangunan dapur MBG menggunakan dana CSR BUMN Karya hanya diperuntukkan bagi tiga lokasi di tahap pertama. Selebihnya, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, diperlukan sekitar 1.500-an yang akan dibangun melalui proses tender. “Tadi sudah disampaikan, lainnya dibangun melalui dana APBN dan proyek dapur MBG akan menjadi salah satu sumber kontrak baru PTPP ke depan,” ucap Novel.

Biaya Dapur MBG

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga Triono Junoasmono menambahkan, Kementerian PU merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan ±900m2, yang akan mencakup bangunan dapur seluas ±300m2 dan lahan parkir kendaraan,” papar Triono.

Kementerian PU melalui Balai PU sudah melakukan survey, hasilnya kata Triono, terpilih 9 dari total 51 lahan Kementerian PU yang dijadikan sekolah Yayasan Pendidikan Putra di seluruh Indonesia. Kesembilan lokasi tersebut yaitu di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

“Dari 9 lokasi tersebut, kami memilih 3 lokasi yang akan dibangun dapur SPPG dalam waktu dekat ini yaitu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kota Banjar, Jawa Barat, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” jelas Triono.

Seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai melalui skema CSR oleh Adhi Karya, Hutama Karya, dan PTPP. Di mana, pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp 4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan sinergi antara BGN dan Kementerian PU dalam upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Program MBG. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG agar dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono (Yongki) menyebut untuk tahap awal terdapat 3 lokasi yang bakal fokus dibangun SPPG. Di antaranya berlokasi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dan Kota Jambi.

“Di mana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp4,5 miliar” jelasnya dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan BGN, Sabtu (22/3/2025).

Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk membangun 3 SPPG tersebut mencapai Rp13,5 miliar. Pembangunan itu dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) 3 perusahaan BUMN Karya.

Perinciannya, SPPG yang berlokasi di Kebumen bakal dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), kemudian SPPG di wilayah Kota Banjar bakal digarap oleh PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan SPPG di wilayah Jambi bakal digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk. (HK).

Adapun, lingkup pembangunan SPPG itu meliputi pembangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi hingga instalasi pengolah air limbah (IPAL).

“Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” tambahnya.

Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Windayana menjelaskan kerja sama tersebut penting dilakukan seiring dengan mandat yang disampaikan Presiden Prabowo untuk mempercepat realisasi program MBG.

“Bapak Presiden melihat sangat miris karena banyak anak yang sudah dapat, tapi lebih banyak lagi yang belum dapat. Sehingga ada laporan kenapa saya belum dikasih makan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo gelisah dalam perhatian itu dan minta percepatan,” tegas Dadan.

Adapun dalam waktu dekat BGN sendiri menargetkan bakal membangun 1.542 SPPG yang bakal tersebar di sejumlah lokasi. Sedangkan nantinya pada tahun 2026 BGN menargetkan penerima manfaat dapat tembus hingga 82,9 juta.

Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan model sinergi percepat perluasan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan,” kata Rachmat, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program MBG.

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu, juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

“Jadi, ini adalah kolaborasi yang menarik. Bapak Presiden menginginkan bahwa tercapai pelayanan pada penerima manfaat (makanan bergizi) mencapai 82,9 juta dan ini membutuhkan kecepatan yang luar biasa. Untuk melakukan kecepatan, kita perlu bersinergi,” ujar Menteri PPN.

Rachmat Pambudy menilai, dapat yang dikembangkan oleh Kementerian PU paling lengkap. Mulai dari proses pembangunan dapur, pengelolaan limbah, hingga tempat parkir.

“Apalagi, ini adalah program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang ada hubungannya dengan Kementerian PU. Jadi, barangkali ini akan jadi model dapur yang terbaik pada periode sampai hari ini. kita berharap yang paling baik. Kalau ini bisa dijadikan model, maka dengan model seperti ini akan terjadi percepatan yang luar biasa. Jadi, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah dan swasta, akan membuat percepatan ini akan bisa dilakukan,” kata Kepala Bappenas itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

“Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/QuickWins) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Sabtu.

Pihaknya mengaku sadar bahwa dukungan infrastruktur yang andal menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program MBG.

Karena itu, PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

“Besar harapan kami bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi ini, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ekonomi di pedesaan juga akan semakin menggeliat dan berkembang pesat seiring dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional kita harus di-support oleh perkembangan dari desa. Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar,” ungkap dia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa kunci keberhasilan program MBG itu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Kami akan membangun 1.542 SPPG (tahun ini yang akan difokuskan di daerah-daerah (3T); tertinggal, terdepan, dan terluar,” ucap Dadan.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Saat ini, tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU di seluruh Indonesia yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra.

Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG, mulai dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.

Mengacu 9 lokasi tersebut, Kementerian PU memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu di Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi.

Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama, dan banyak sekolah yang berada di radius 6 kilometer (km) dari dapur SPPG.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Pekerjaan Umum bersama 3 BUMN Karya akan membangun tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembiayaan pembangunan fasilitas dapur SPPG ini akan berasal dari kantong tiga BUMN Karya, yakni PPPT PP (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya.

"Kami menyadari bahwa penggunaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu pada hari ini, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, para Dirut BUMN, telah menandatangani kerja sama untuk penyediaan aset barang milik negara. Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pengguna dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya, dengan pembiayaan bersumber dari CSR-nya," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Sabtu (22/3).

Pembangunan fasilitas tersebut akan bertempat di Kebumen, Banjar, dan Jambi. PT PP (Persero) Tbk akan membangun SPPG di Banjar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya (Persero) di Jambi.

Dapur SPPG tersebut akan dibangun di lahan milik Kementerian PU dengan luas masing-masing sekitar 900 meter persegi.

Anggaran yang disiapkan oleh masing-masing BUMN Karya untuk pembangunan ini adalah Rp4,5 miliar.

Dody menjelaskan fasilitas yang dibangun dalam proyek ini adalah dapur beserta sarana pendukung SPPG, termasuk ruang serba guna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, hingga instalasi pengolahan limbah.

Lebih lanjut, Dody menyebut pembangunan tiga dapur ini hanya awal. Ia mengaku siap jika BGN membutuhkan Kementerian PU di kemudian hari untuk proyek serupa.

"Jika ada kesempatan lain, Pak Kepala Badan (Gizi Nasional) butuh kami, sebagai tukang misalnya, kami siap. Jadi tiga tempat ini hanya awal saja. Jika ada tempat lain yang Pak Kepala Badan butuh support, insyaallah kami bisa bantu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan pihaknya kerap mendapat masukan terkait SPPG di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal). Di wilayah seperti ini pemerintah dibutuhkan karena sulit mengandalkan mitra.

"Kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak kenapa SPPG tidak ada di daerah-daerah 3T terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah," katanya.

Merespons hal tersebut, Dadan menyebut pihaknya akan membangun 1542 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan membangun 1.542 SPPG kurang lebih yang kita difokuskan di daerah-daerah seperti itu, yang targeted area, karena di daerah-daerah yang terpencil itu, mitra agak kesulitan hadir. Karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan saya kira itu perlu kehadiran negara," jelasnya.

Maka dari itu, Dadan mengaku akan membutuhkan bantuan dari Kementerian PU untuk pelaksanaan sekaligus pengawasan rencana tersebut.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki program Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat) sebagai salah satu wujud dari program 3 juta rumah. Sejalan dengan program itu, Grup Adaro resmi membangun sebanyak 500 unit rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Groundbreaking alias peletakan batu pertama menandai dimulainya proyek sudah dilakukan pada Kamis (20/3). Proyek pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap di wilayah operasional Adaro.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan, rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Apalagi, persoalan yang terjadi saat ini bukan hanya ketersediaan rumah melainkan masih ada rumah yang tak layak huni.

"Ini menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan." ujar Priyadi, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Dikatakan Priyadi, pembangunan 500 unit rumah ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bisa serah terima pada akhir 2025.

Secara rinci, rumah tersebut akan dibangun di lahan seluas 60 meter persegi dengan tipe 36 meter persegi. Rumah ini dilengkapi 2 kamar tidur, ruang tamu, 1 kamar mandi, dapur dan teras. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

"Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

(aqi/zlf)

JAKARTA - Grup Adaro mulai membangun secara bertahap 500 rumah gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebar di sekitar wilayah operasional Adaro. Peletakan batu pertama (grounbreaking) di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan ketersediaan tempat tinggal layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan lebih baik bagi setiap orang.

"Realitas masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat," ujar Priyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Dia mengatakan, pembangunan rumah gratis ini untuk mendukung program pemerintah 'Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat' dan mempercepat target program 3 juta rumah bagi MBR guna memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau. Pembangunan rumah MBR dilaksanakan melalui perogram tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Program rumah gratis ini rencananya akan diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m� dan dengan luas bangunan sebesar 36 m� yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional. Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Pembangunan 500 rumah tersebut sejalan dengan komitmen yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Program Strategis Nasional (PSN) pada bidang perumahan dengan membangun tiga juta rumah bagi MBR.

"Kebijakan Kementerian PKP merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas kementerian/lembaga maupun dukungan sektor swasta," tutur Priyadi.

JAKARTA, investor.id - Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, maka pada hari Kamis (20/3/2025) Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi menyampaikan, pihaknya percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

“Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program ‘Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat; melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro,” paparnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Hal ini, lanjutnya, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikian rumah yang layak.

“Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan program strategis nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui acara prosesi groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m² dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batu bara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

 Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Sebagai rangkaian seremoni prosesi groundbreaking, acara ini ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Palembang -

Ditresnarkoba Polda Sumsel berhasil membongkar sindikat yang memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte secara rumahan. Dalam pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan dua pelaku.

Adapun dua pelaku yang diamankan yakni Aji Hamzah (22), dan Febru Duta Akbar (20). Mereka yang memproduksi secara rumahan sinte.

Kedua pelaku diamankan petugas di dua lokasi berbeda yakni di kontrakan yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Gading, Kilometer 9, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang.

TKP kedua yakni di Jalan Hbr Motik Blok A24A, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang pada Rabu (26/2/2025).

Wadirresnarkoba Polda Sumsel AKBP Harissandi mengatakan TKP pertama merupakan tempat di mana kedua pelaku menerima bahan untuk membuat narkoba sinte. Bahan bakunya dibeli secara online.

Kata dia, dalam penggerebekan itu, petugas menemukan beberapa barang bukti di antaranya tiga botol spray kaca hitam ukuran lima mili yang berisikan cairan sinte.

"Kemudian satu kg tembakau merk Indobacco, kemudian dua botol spray kaca hitam ukuran 10 mili yang berisikan cairan sinte," katanya Kamis (20/3/2025).

Setelah itu, sambungnya, petugas melakukan pengembangan dan menemukan beberapa barang bukti di TKP kedua yang digunakan untuk memproduksi narkotika jenis sinte tersebut. Total barang bukti yang diamankan yakni sintetis sebanyak 873 ml yang mengandung 5 Flouro ADB.

"Ini baru pertama kali ungkap kasus sintetis atau sinte di Sumsel. Sindikat ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan di Palembang," ujarnya.

Menurut keterangan dari para pelaku, keduanya mendapatkan bahan baku kimia tersebut dengan memesan secara online, dan kemudian mempelajari memproduksi sinte dari penjual bahan baku tersebut.

Akibat perbuatan, kedua pelaku terancam disangkakan Pasal 113 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) lebih subsider Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya pidana mati/pidana seumur hidup.

(csb/csb)