JAKARTA, investor.id – Tiga BUMN Karya yang terdiri dari PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya (Persero) alias HK mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur MBG.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, ketiga BUMN Karya tersebut sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG. “Ada HK, PTPP, dan Adhi Karya yang sudah berkenan menghibahkan sedikit dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program MBG,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Sabtu (22/3/2024).

Sementara dari sisi Kementerian PU, Dody mengatakan, akan menyiapkan lahan beserta perizinannya dan BUMN Karya menyiapkan bangunan beserta peralatan perlengkapan dapurnya. Proses pembangunan kurang lebih akan memakan waktu 3-4 bulan. “Nanti, PTPP membangun (dapur MBG) di Kota Banjar, Jawa Barat, ADHI di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan HK membangun di Kota Jambi, Provinsi Jambi,” tutur Dody.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menambahkan, sebagai salah satu BUMN Karya, PTPP memiliki tanggung jawab untuk membangun dapur MBG lengkap beserta isinya melalui dana CSR. “Sesuai dengan kontrak, kami bangun di Banjar, Jawa Barat,” ujar dia.

Pembangunan dapur MBG menggunakan dana CSR BUMN Karya hanya diperuntukkan bagi tiga lokasi di tahap pertama. Selebihnya, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, diperlukan sekitar 1.500-an yang akan dibangun melalui proses tender. “Tadi sudah disampaikan, lainnya dibangun melalui dana APBN dan proyek dapur MBG akan menjadi salah satu sumber kontrak baru PTPP ke depan,” ucap Novel.

Biaya Dapur MBG

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga Triono Junoasmono menambahkan, Kementerian PU merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan ±900m2, yang akan mencakup bangunan dapur seluas ±300m2 dan lahan parkir kendaraan,” papar Triono.

Kementerian PU melalui Balai PU sudah melakukan survey, hasilnya kata Triono, terpilih 9 dari total 51 lahan Kementerian PU yang dijadikan sekolah Yayasan Pendidikan Putra di seluruh Indonesia. Kesembilan lokasi tersebut yaitu di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

“Dari 9 lokasi tersebut, kami memilih 3 lokasi yang akan dibangun dapur SPPG dalam waktu dekat ini yaitu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kota Banjar, Jawa Barat, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” jelas Triono.

Seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai melalui skema CSR oleh Adhi Karya, Hutama Karya, dan PTPP. Di mana, pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp 4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan sinergi antara BGN dan Kementerian PU dalam upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Program MBG. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG agar dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI mengaku siap mendukung program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Swasembada Air, Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan manusia.

Semuanya disebut memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun PSN yang akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

ADHI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2025), menyatakan bahwa sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor konstruksi, perusahaan plat merah ini siap untuk berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan PSN.

Upaya itu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur, ADHI turut berkontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ADHI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah bisa turut membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya lewat pembukaan lapangan pekerjaan baru.