Jakarta: Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat. Daerah ini semakin berkembang dengan hadirnya berbagai infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan hingga proyek jalan tol.

Melalui fasilitas akses transportasi yang mudah, Majalengka layak dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki perumahan dengan tipe bervariasi dengan harga terjangkau.

Jika kamu ingin tinggal di Majalengka, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit komersil harga mulai dari Rp100 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Majalengka

Perumahan subsidi di Majalengka. Foto: SiKumbang PUPR

1. Graha Alamanda

Hunian berlokasi di Andir, Jatiwangi, Kab Majalengka, Jawa Barat. Dikelola oleh Aldina Alamanda Selaras dengan unit tersedia sebanyak 20 unit.

Hunian dengan harga Rp123 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atapbaja ringan, dinding bata merah, lantai standar roman, serta pondasi cakar ayam.

2. Perumnas Bumi Cikal Asih

Perumahansubsidi ini terletak di Cikalong, Sukahaji, Kab Majalengka, Jawa Barat dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi mulai dari Rp104 juta.

Salah satunya tipe 30/66 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding batako plester luar, lantai keramik 30x30 cm, dan pondasi batu kali.

3. Trusmiland Majalengka

Berlokasi di Cikoneng, Sukahaji, Kab Majalengka, Jawa Barat, dibangun oleh Raja Sukses Propertindo saat ini masih tersedia sebanyak 191 unit dengan harga Rp150,5 juta.

Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Setiap unitnya memiliki spesifikasi teknis diantaranya atap baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasinya menggunakan batu kali.

4. Perumahan Giri Jaya Asri

Perumahan ini terletak di Leuwikidang, Kasokandel, Kab Majalengka, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Surya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 80 unit tipe dengan harga Rp145 juta.

Luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu dan genteng palentong, dinding batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali sloof beton bertulang.

5. Panorama Asri Majalengka

Perumahan ini dibangun oleh ASP Land Development berlokasi di Babakanmanjeti, Sukahaji, Kab Majalengka, Jawa Barat. Perumahan ini memiliki 158 unit subsidi.

Luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap kayu lokal dan genteng plentong, dinding batu bata diplester aci dan dicat, lantai keramik putih polos 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Ketapang -

Orangutan muncul di permukiman warga di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaan orangutan di permukiman ini sempat menimbulkan keresahan, karena dikhawatirkan terjadi konflik antara manusia dan orangutan.

Terakhir, ada orangutan jantan dewasa yang masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

"Awalnya kami kira hanya monyet biasa. Tapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata orangutan," ujar Bude Marti, salah satu warga, kepada detikKalimantan beberapa waktu lalu.

Orangutan ini sebelumnya beberapa kali dilaporkan memasuki area perkebunan warga dan memakan buah-buahan seperti jambu, kelapa, nanas.

"Kami takut, tapi juga kasihan. Mungkin dia tersesat atau habitatnya terganggu," tambah warga lainnya bernama Desi.

Orangutan yang ditakutkan warga ini pertama kali terlihat berjalan di antara pepohonan dekat pemukiman, sebelum akhirnya mendekati rumah warga. Video orangutan di permukiman ini juga sempat viral di media sosial lokal.

Lokasi kemunculan orangutan berada sangat dekat dengan jalan raya utama yang menghubungkan Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Hal ini bisa memicu kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan bahaya bagi manusia dan satwa.

Penyebab Orangutan ke Permukiman Warga

Menindaklanjuti situasi genting ini, tim Orangutan Protection Unit (OPU) Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) segera melakukan verifikasi lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konflik manusia-orangutan di lokasi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan serius antara manusia dan satwa liar.

Selain itu, hasil pengamatan tim menunjukkan bahwa kawasan asli orangutan ini sudah mengalami degradasi dan fragmentasi habitat yang parah akibat konversi lahan hutan ke kebun sawit dan encroachment di kawasan hutan. Akibatnya tidak ada lagi hutan yang cukup luas dan layak sebagai tempat hidup orangutan tersebut.

Upaya Translokasi

YIARI bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Proses translokasi ini dimulai dari tim gabungan bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi sejak dini hari dan tiba lokasi munculnya orangutan pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

(des/des)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG.

Ogi menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip Minggu (11/5/2025).

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Saat ini, BGN mulai merancang perluasan skema perlindungan sosial dalam Program MBG tidak sebatas asuransi untuk kasus keracunan makanan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit.

Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa meng-cover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

Jakarta -

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

(astj/astj)

Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Sulsel pun menyiapkan lokasi dapur umum di tiap kabupaten dan kota di Sulsel.

"Dari 24 Kabupaten/Kota sudah 20 yang telah kita tetapkan masing-masing tiga titik (lokasi dapur MBG)," kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam rapat percepatan realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Kamis (8/5/2025).

Program MBG merupakan salah satu fokus utama Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah daerah diminta untuk mencari lokasi pembangunan dapur MBG dengan memanfaatkan aset tanah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Pemprov Sulsel pun akan memaksimalkan aset lahan dan bangunan untuk menjadi dapur umum MBG. Pihaknya sisa mendorong 4 kabupaten dan kota lagi untuk menyiapkan lokasi dapur umum program nasional tersebut.

"Itu (dapur umum MBG) semua menggunakan aset yang ada di bawah penguasaan Pemprov, lagi empat (kabupaten/kota), ini yang kita akan porsir (matangkan)," tambah Jufri Rahman.

Jufri Rahman pun mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota bekerja sama dalam menyukseskan program MBG. Badan Keuangan dan Aset (BKAD) tiap daerah diharapkan melakukan langkah taktis menyiapkan aset.

"Saya kira Plt Kepala BKAD sudah melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, khususnya untuk kabupaten/kota yang sampai saat ini belum melaporkan ketersediaan penetapan lokasi untuk pembangunan titik MBG," terangnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi APBD Sulsel Tertinggi

Dalam arahannya dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program-program prioritas pemerintah pusat. Dia mengingatkan pemerintah daerah melaksanakan MBG.

"Kita harap ada percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis, karena ini program yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Tito.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja guna memperkuat perputaran ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Tito melaporkan, realisasi pendapatan APBD 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 29,11 persen, menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk dalam 10 besar provinsi dengan pencapaian tertinggi secara nasional.

Pemprov Sulsel menyambut baik arahan tersebut dan siap berkontribusi aktif dalam menjalankan program nasional demi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

(sar/sar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai bahwa kejadian keracunan siswa di Kota Bogor yang diduga akibat menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum evaluasi perbaikan kualitas.

"Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita. Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Anggota DPR RI dari Dapil Bogor dan Cianjur ini pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut. Sebab, dia menyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya.

"Insya Allah saya siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan agar ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim atas kasus ini.

Adapun Dedie Rachim telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) terkait pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Dalam program sebesar MBG, menurut Eddy, semua aspek teknis baik bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal demi memastikan makanan yang diberikan bergizi dan aman dikonsumsi.

Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah dapat terus terjaga.

"Keterbukaan informasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

(anl/ega)

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meminjamkan tanah milik pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diharapkan mengusulkan tiga titik lokasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi SPPG di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan, program tersebut harus didukung agar bisa segera direalisasikan.

“Artinya, program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Tito menjelaskan, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk penyelenggaraan kegiatan masak-memasak MBG.

“Ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi,” kata Tito.

Lebih lanjut, program MBG dinilai mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program ini.

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Peran strategis pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya melalui pinjam pakai lahan milik pemda.

Ia menegaskan bahwa pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran utama pemda. Pertama, pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Kedua, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan melibatkan kader Posyandu.

“Dengan SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan, BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran.

“Kami ingin program ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ucap Dadan.

Sebagai informasi, rapat virtual tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi para pejabat tinggi madya Kemendagri.

Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.

Jakarta -

Presiden Probowo memberikan arahan agar penjara di daerah strategis diubah menjadi perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang bekerja untuk pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo, tadi malam saya ngobrol hampir 2 jam dengan Pak Hashim dan beliau juga konkret bagaimana kita sudah bentuk satgas penjara menjadi rumah," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ara menyebut beberapa penjara di Jakarta memiliki lahan yang cukup luas seperti Salemba dan Cipinang. Nantinya lokasi penjara tersebut akan dipindahkan ke pulau.

"Aset-aset negara yang strategis, penjara ternyata itu ada di kota, seperti di Jakarta, di Salemba, di Cipinang itu luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian akan dipindahkan ke pulau," ungkap Ara.

Terkait waktu pemindahannya, Ara menyebut belum ditetapkan. Saat ini pemerintah masih melakukan survei. Setelah itu akan dibentuk sistem pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Kita juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Makanya dari awal sudah melibatkan Kepala BPKP, kemarin hadir Pak Ateh. Kemudian juga sudah hadir dari Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara. Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati," jelasnya.

Ara akan kembali melakukan survei dan mematangkan konsep bersama kementerian dan badan terkait di Penjara Cipinang pada Rabu (14/5/2025) depan.

"Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan. Tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucap Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

(aqi/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyebutkan kasus keracunan merupakan momentum evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

Dia menilai program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting guna meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

"Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," ujar Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Eddy pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut dan meyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, ia memberikan perhatian penuh terhadap kasus itu karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur, yang merupakan daerah pemilihannya.

Dirinya mengaku siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia turut mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik dengan standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizi-nya juga meningkat," tuturnya.

Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.