JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Himdayama menyatakan pemberian jaminan asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berupa wacana.

Isu pemberian asuransi ini muncul usai adanya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya. Karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, rencana pemberian asuransi perlu pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan banyak pihak, terutama persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya baru berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait produk asuransi yang memungkinkan untuk penerima MBG.

Selain itu, akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Jadi kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi belum sampai ke arah situ. Dan terus terang kita kan belum secara intensif juga berbicara terkait hal ini dengan Pak Presiden," jelas Dadan.

Maka dari itu, pemberian asuransi bagi penerima MBG masih sebatas wacana, sebab perlu menetapkan mekanisme dan perizinannya.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak, atau ada mekanisme lain, ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Pak Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," ucap dia.

BGN juga berencana memberikan asuransi untuk penerima MBG sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan.

Hal itu sebagai respons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan makanan dari MBG. Hingga 10 Mei 2025 tercatat setidaknya korban keracunan mencapai 214 orang.

Kasus keracunan ini terjadi setelah dapur SPPG Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor Pangaribuan dikutip dari laman resmi BGN, Rabu (14/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengemukakan bahwa banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 karena kurangnya anggaran pendukung.

"Selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Yeka mengatakan bahwa BGN dalam rapat tersebut menjelaskan penganggaran MBG mulanya diharapkan selesai pada Desember 2024 dan MBG dapat dilaksanakan pada Januari 2025. Standar operasional prosedur (SOP) bahkan telah ditetapkan oleh BGN sebelum program MBG diluncurkan.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan MBG tersebut, sementara program MBG tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

"Tensi politik terhadap program ini (MBG) tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus running (berjalan, red.) dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Yeka, muncul sejumlah persoalan akibat kurangnya anggaran untuk mendukung program MBG.

Ia mengatakan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan bahwa ke depannya tidak ada lagi persoalan anggaran maupun pembayaran terkait program MBG, yakni mulai Mei 2025.

"Dipastikan dari Mei 2025 ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan baku usai adanya temuan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menuturkan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melibatkan BPOM untuk implementasi MBG.

"Kami belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari bahan baku juga pasti, BGN melibatkan Badan POM dan kami akan terlibat secara utuh," ujar Taruna saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna mengatakan, kasus keracunan MBG di Bogor akan terus dipantau dan korban keracunan juga bakal ditangani secara serius.

"Kasus itu akan tetap kami back-up, kalau terjadi itu kami akan belajar dari kejadian itu, dan kami cegah. Kami cegah, yang (terkena bakteri) salmonella, kami obati," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keracunan MBG di Bogor disebabkan kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

Dadan mengatakan, dua bakteri itu ditemukan pada bahan baku makanan, terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E.coli ya dari bakteri," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu.

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Data terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku belum membicarakan rencana memberikan asuransi bagi penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Terus terang kami belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini dengan Pak Presiden," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, wacana memberikan asuransi bagi penermia manfaat MBG masih sebatas rencana.

Ia menyebutkan, rencana tersebut masih terus dimatangkan, termasuk mekanisme pembayarannya maupun premi asuransi yang dikeluarkan.

"Kami belum secara detail bagaimana mekanismenya, berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ," kata Dadan.

Dadan melanjutkan, diskusi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih berlangsung untuk menjajaki kemungkinan adanya asuransi bagi penerima manfaat program MBG.

Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun pendanaan preminya.

"Jadi, nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Kami sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program makan bergizi," kata Dadan.

Saat ini perlindungan baru mencakup para pekerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produk asuransi semacam itu belum tersedia di Indonesia," ujar dia.

Wacana asuransi untuk penerima manfaat MBG muncul usai banyak ditemukan persoalan keracunan makanan di berbagai daerah, salah satunya di Bogor.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Hasil uji laboratorium menunjukkan, bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan biaya pengobatan korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) ditanggung oleh pemerintah.

Namun, Dadan enggan mengungkapkan berapa rincian biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung biaya pengobatan setiap korban.

"Untuk sementara ini kan kami handle, pemerintah yang meng-handle terkait biaya pengobatan. Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enaklah mengungkapkannya," kata Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menuturkan, ia juga sempat menjenguk beberapa korban keracunan MBG yang dirawat di rumah sakit.

"Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, bukan dari BGN, sementara ini dari personal ya," kata dia.

Dadan mengaku tidak pernah terpikirkan akan terjadi insiden keracunan.

Karena itu, belum ada pembahasan terkait kompensasi korban.

Saat ini, pemerintah masih mencari mekanisme pemberian kompensasi untuk anak-anak yang menjadi korban keracunan MBG.

"Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini, karena tidak pernah terpikirkan, kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi," ucap dia.

Namun, kata Dadan, secara personal ia memberikan bantuan kepada keluarga korban.

"Contoh misalnya seperti yang di Cianjur, ada misalnya salah satu orangtuanya penjual bubur, dua hari di rumah sakit tidak jualan, secara diam-diam kami berikan kompensasi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI menyatakan kesiapan dan komitmennya mengawasi menu dan yayasan pengelola program makan bergizi gratis (MBG).

“Akan konsentrasi di apakah semua SOP (standar operasional prosedur) sudah dijalankan oleh yayasan. Kedua, akan fokus untuk melihat apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya,” ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Yeka menjelaskan untuk saat ini Ombudsman RI belum dapat mengawasi pelaksanaan MBG di 38 provinsi, karena terbatasnya jumlah kantor perwakilan Ombudsman di Tanah Air. Ombudsman akan melaksanakan pengawasan di 34 provinsi, di mana sudah terdapat kantor perwakilan Ombudsman.

“Ombudsman baru punya 34 kantor soalnya. Jadi, di 34 titik ya,” jelasnya.

Lebih lanjut Yeka menegaskan bahwa institusinya tidak berfokus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program MBG.

“Kalau ekonom bisa saja, ‘oh MBG ini membebankan APBN’, dan segala macam itu silakan. Namun, itu bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Senada dengan Yeka, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa institusinya meminta Ombudsman RI untuk lebih intens mengawasi pelaksanaan MBG, terutama di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dadan menjelaskan bahwa BGN sangat terbuka untuk diawasi setiap saat oleh Ombudsman RI.

“Dua hal yang bisa dilakukan di sana. Pertama, adalah pengawasan penggunaan keuangan. Kedua, adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Dadan.

Dengan demikian, kata dia, pengawasan dari Ombudsman RI dapat membuat program MBG semakin berkualitas hingga memberikan manfaat besar kepada target penerima manfaat.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor karena kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

"Sementara ini untuk di Bina Insani kita setop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar, inspeksi sudah dilakukan," ujar Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, evaluasi dan inspeksi dilakukan untuk meningkatkan aspek higienis pada satuan pelayanan di SPPG tersebut.

"Meski kami sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling bagus lah di Bogor, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar badan gizi," ujar dia.

Selama belum memenuhi standar BGN, kata Dadan, SPPG tersebut belum diizinkan untuk beroperasional kembali.

"Kami akan melihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi (sesuai standar) dan selama itu masih belum terpenuhi, mungkin kami akan tutup sementara sampai akhirnya yakin bisa berjalan lebih baik," ujar dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat.

"Kita akan tetap backup, kalau terjadi itu (kasus keracunan) kita akan belajar dari kejadian itu dan kita cegah (agar tidak terulang)," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU di Jakarta, Rabu.

Pihaknya akan mengawasi dan memperbaiki sistem dapur MBG yang terlibat dalam peristiwa luar biasa tersebut.

"Yang (peristiwa keracunan bakteri) salmonella kalau terjadi ini kita obati, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya, nanti diperbaiki," katanya.

Pihaknya juga memperhatikan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG di lokasi manapun.

"Dari bahan baku pasti kita (perhatikan). Badan Gizi melibatkan Badan POM dan kita akan terlibat secara utuh untuk itu," kata Taruna Ikrar.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kejadian ratusan pelajar di Bogor yang mengalami keracunan dengan dugaan karena menu MBG.

Dapur Badan Gizi Nasional-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikabarkan berhenti operasi mulai hari ini.

Dari penelusuran detikJateng, SPPG ini menjadi dapur MBG pertama di Kabupaten Banyumas yang berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikelola langsung oleh BGN.

Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pemberhentian suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Rabu (14/5/2025). Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk program MBG.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan. Bukan dihentikan program MBG-nya, untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (14/5).

Idha mengaku belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional Dapur SPPG Brobahan, Kelurahan Kranji tersebut.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih belum dapat dimintai konfirmasi terkait pemberhentian operasional dapur.

Saat awak media datang untuk meminta konfirmasi ke dapur SPPG Brobahan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hanya ada satu petugas keamanan bernama Reza yang datang menemui.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata Reza singkat.

Sebagai informasi, SPPG Brobahan menjadi salah satu dapur MBG yang pertama kali beroperasi di Banyumas sejak tanggal 6 Januari 2025.

Lokasi ini awalnya menyuplai MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah. Di antaranya SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat.

"Kita akan tetap backup, kalau terjadi itu (kasus keracunan) kita akan belajar dari kejadian itu dan kita cegah (agar tidak terulang)," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU di Jakarta, Rabu.

Pihaknya akan mengawasi dan memperbaiki sistem dapur MBG yang terlibat dalam peristiwa luar biasa tersebut.

"Yang (peristiwa keracunan bakteri) salmonella kalau terjadi ini kita obati, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya, nanti diperbaiki," katanya.

Pihaknya juga memperhatikan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG di lokasi manapun.

"Dari bahan baku pasti kita (perhatikan). Badan Gizi melibatkan Badan POM dan kita akan terlibat secara utuh untuk itu," kata Taruna Ikrar.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kejadian ratusan pelajar di Bogor yang mengalami keracunan dengan dugaan karena menu MBG.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan mengatakan timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebab kejadian itu dengan melakukan uji laboratorium, antara lain bahan serta makanan yang dimasak.

Selain itu, memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Pihaknya tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan kepada para korban.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami," ucap dia.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025