Kalau menurut saya, itu prospek paling menarik misalnya untuk kota-kota di Jabodetabek, khususnya Jakarta dan kota-kota kawasan industri

Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat tata kota mengungkapkan, kawasan Jabodetabek dan kota-kota industri bisa menjadi prospek menarik bagi investor dari dua negara Timur Tengah (Timteng) yakni Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin terlibat untuk membantu pembangunan perumahan di Indonesia.

"Kalau menurut saya, itu prospek paling menarik misalnya untuk kota-kota di Jabodetabek, khususnya Jakarta dan kota-kota kawasan industri," ujar pengamat dari The Housing and Urban Development (HUD) Institute Yayat Supriatna kepada ANTARA di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.

Untuk kawasan industri yang paling menarik, lanjutnya, itu di Cikarang dan Cibitung.

"Karena segmennya asing. Para pekerja industri itu menjadi sebuah pasar tersendiri, apalagi pengembang nasional sudah ada yang masuk dan sudah berinvestasi di sana," kata Yayat.

Selain itu, Surabaya juga bisa menjadi prospek menarik bagi kedua investor asal Timur Tengah tersebut, mengingat Surabaya sudah banyak membangun untuk kawasan industri dan pendukungnya.

"Kemudian yang ketiga misalnya Bandung.
jadi kota yang kira-kira punya potensi pasar yang besar misalnya di sektor manufaktur dan di sektor jasa dan keuangan, itu menjadi segmen paling bagus," kata Yayat.

Kendati demikian dia menyarankan agar target segmen menjadi hal penting dalam upaya menarik investor perumahan dari Qatar dan UEA.

"Jadi segmen itu menjadi penting. Tidak mungkin main di segmen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah sederhana yang kira-kira profitabilitasnya kecil. Memang bagusnya, itu targetnya di segmen menengah atas atau segmen perkotaan. Nah, yang paling bagus kalau dia mau masuk pada kota yang sudah punya peraturan Rencana Detail Tata Ruangnya (RDTR)," ujar Yayat.

Dia menambahkan bahwa kota yang paling bagus, dan paling siap itu seperti model Jakarta. Hal ini dikarenakan Jakarta sudah memiliki RDTR Transit City dan sudah membangun atau merencanakan konsep TOD, di mana semua simpul layanan transportasi terintegrasi dengan rumah susun.

Maka dari itu jika kedua negara investor Timur Tengah tersebut tertarik untuk membangun perumahan di wilayah perkotaan, maka konsep yang diusung haruslah konsep hunian vertikal.

"Karena bagaimanapun yang paling penting adalah menarik segmen pasarnya.
Kalau tidak ada segmen pasarnya agak susah kita, karena kecenderungan sekarang kalau di kelompok yang Gen Z dan Milenial itu cenderung senangnya kan rumah-rumah yang di kota dan yang konsepnya mungkin sewa," kata Yayat.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun sanggup.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi juga mampu memberdayakan ekonomi pedesaan.

"(Program) makan bergizi juga hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Prabowo mengatakan puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah karena adanya program makan bergizi gratis. Ia memberikan contoh dari semula Rp 1 miliar kini mencapai Rp 8 miliar uang yang berputar di desa per tahunnya.

"Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah, sebagai contoh yang sederhana, dengan Dana Desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun, dengan makan bergizi melalui uang makan untuk anak-anak beredar kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. Kita akan balikkan uang tersedot ke pusat kita balik uang akan turun ke desa, ke daerah-daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang bukan hanya menjadi fokus pemerintah saja, tapi juga menjadi agenda dunia. Ke depan, Prabowo juga akan memperbaiki pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia, waktu saya hadir di G20 itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah-langkah agar subsidi dapat meningkat dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran kementerian lembaga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan subsidi.

"Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah agar semua subsidi bisa dirasakan golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara sekalian dalam rangka meningkatkan efisiensi tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah dari kementerian /lembaga kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara canangkan," ujarnya.

Tonton juga video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800 persen di daerah-daerah.

Peningkatan itu jika diperbandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk desa.

Perhitungan itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Selasa (11/12/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024).

Mula-mula, Presiden menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis.

Sebab, selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Puluhan triliun (rupiah) akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun," ujar Prabowo dilansir siaran langsung YouTube Kompas TV, Selasa.

"Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Prabowo, pemerintah ingin mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah.

Adapun selain menjelaskan soal peruntukan anggaran APBN 2025, Presiden Prabowo juga menekankan soal penghematan anggaran kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800 persen di daerah-daerah.

Peningkatan itu jika diperbandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk desa.

Perhitungan itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Selasa (11/12/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024).

Mula-mula, Presiden menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis.

Sebab, selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Puluhan triliun (rupiah) akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun," ujar Prabowo dilansir siaran langsung YouTube Kompas TV, Selasa.

"Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Prabowo, pemerintah ingin mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah.

Adapun selain menjelaskan soal peruntukan anggaran APBN 2025, Presiden Prabowo juga menekankan soal penghematan anggaran kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah.

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa pihaknya sejak didirikan konsisten untuk fokus membangun rumah sederhana untuk masyarakat.

Menurut Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdilah, dalam rentang 2020-2024, asosiasi yang dipimpinnya telah membangun sekitar 660 ribu rumah.

“Apersi sejak didirikan merupakan organisasi yang fokus membangun rumah sederhana dan rumah program pemerintah yang sekarang dikenal dengan nama program rumah KPR FLPP (kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada Investor Daily dikutip Senin (9/12/2024).

Kini, jelas dia, di tengah rencana pemerintah menggulirkan Program Tiga Juta Rumah mulai tahun 2025, Apersi konsisten untuk mendukungnya.

“Apersi konsisten men-support (mendukung) Program Tiga Juta Rumah,” tegasnya.

Menurut Junaidi, pembangunan tiga juta rumah per tahun sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah. Karena itu, perlu adanya perlakuan khusus (lex specialist) baik dari sisi aturan dan kebijakan.

“Terkait program KPR rumah bersubsidi perlu adanya gebrakkan  untuk menembus hambatan yang menyulitkan dunia usaha,” tegas dia.

Junaidi juga berharap adanya perhatian khusus terhadap masyarakat non bankable dan non fix income untuk mereka mendapatkan rumah layak huni.

“Terima kasih kepada Menteri dan Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman yang intens mengkonsolidasikan dengan cepat dan sigap ke semua ekosistem perumahan,” ujarnya.

Junaidi menerangkan, semua harapan dan sikap tersebut sudah disampaikan saat Apersi bertemua Menteri dan Wamen PKP di kantor Kementerian PKP, Jumat (6/12/2024).

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” ujar Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku bahwa dukungan Apersi dalam Program Tiga Juta Rumah sangat diperlukan.

Untuk itu, dia berharap Apersi dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar Sirait.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lewat program 3 juta rumah.

Di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai program relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tol ke rumah susun (rusun) pada 30 November 2024.

Selain relokasi, pemerintah juga menyediakan rumah susun dengan harga sewa rumah. Salah satunya di Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diperuntukan untuk warga berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melakukan semua upaya tersebut untuk merealisasikan janji Prabowo menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat kecil.

Relokasi warga kolong jembatan dan tol

Pemprov Jakarta telah merelokasi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan tol. Relokasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 November 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menuturkan, 274 kepala keluarga (KK) sudah dipindahkan ke rusun dari target 1.060 KK.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat," kata Kelik saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Mereka dibantu biaya sewa kontrakan, pengurusan kepulangan atau ditampung sementara di panti milik Dinas Sosial.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan, kompensasi uang sewa rumah selama dua bulan telah diberikan untuk 98 Kepala Keluarga (KK) yang ber-KTP dari luar Jakarta.

Mereka selama ini tinggal di bawah kolong Tol Angke. Karena tak dapat rusun, mereka diberikan uang untuk mengontrak rumah sementara.

"Pemberian uang kompensasi sewa rumah selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk membantu sebanyak 98 KK pindah dari kolong Tol Angke, Jelambar Baru," kata Agus.

Dinas Sosial Provinsi Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pokok untuk masing-masing keluarga.

"Kebutuhan pokok berupa minyak goreng, beras, kecap dan lain lain diberikan untuk meringankan kebutuhan warga yang pindah ke rumah sewa," ujar dia.

Untuk 139 KK warga kolong Tol Angke yang direlokasi ke rumah susun (rusun) juga diberikan bantuan berupa uang, paket sembako dan tempat tidur.

Target 3 juta rumah

Belum lama ini, Prabowo melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri untuk tidak senyum dulu.

Untuk merealisasikan programnya itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

Kepala Negara tersebut meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

"Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau. Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Sewa rusun murah

Demi mewujudkan target itu, pemerintah juga menyediakan rusun dengan harga sewa murah. Salah satunya di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada Kamis (28/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priono, menyerahkan 334 kunci kepada warga penyewa.

Penyewaan Rusunawa Pasar Rumput yang diturunkan harganya itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden minta kami bergerak cepat untuk rakyat, terutama rakyat kecil," ucap Ara.

Ara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merelisasikan hunian harga murah untuk rakyat kurang mampu.

"Kami sudah mengikuti berkali-kali arahan Presiden Pak Prabowo. Bapak Presiden sangat peduli pada wong cilik, ada program pangan untuk bantu masyarakat tak mampu," ucap dia.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.980 unit. 1.295 unit di antaranya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 418 unit lainnya diberikan untuk korban kebakaran Manggarai yang digratiskan biaya sewa hingga 27 Oktober 2025.

Awalnya harga sewa Rusunawa Pasar Rumput mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun akhirnya disepakati kalau harga sewanya turun menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan.

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan siap mendukung secara konsisten Program 3 Juta Rumah. Sebab, hal ini sesuai dengan visi dan misi Apersi yakni fokus membangun rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami menjelaskan, sejak berdirinya Apersi hingga sekarang kita merupakan asosiasi yang anggotanya fokus membangun rumah terjangkau untuk masyarakat dan khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR FLPP,” ujar Junaidi usai melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP), Jakarta, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Dia menerangkan, pada rentang waktu 2020-2024, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660 ribu unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Selain itu, kata dia, Apersi juga mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait Program 3 Juta Rumah. Sebab, program ini dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen bagi rumah MBR,” kata dia.

Hal lain yang juga disampaikan Apersi adalah perhatian khusus kepada masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati pembiayaan dari perbankan yaitu segmen non bankable dan non fixs income untuk mendapatkan rumah.

Junaidi berharap dengan adanya Kementerian PKP semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi dapat terselesaikan.

“Semoga hambatan-hambatan terkait program rumah KPR bersubsidi dapat diminimalisasi sehingga tak memberatkan dunia usaha,” ujarnya.

Apersi berharap Program 3 Juta Rumah sebaiknya menjadi program strategis pemerintah dan diperlukan perlakuan khusus lex specialis terkait aturan dan kebijakannya. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri dan Wamen yang sejak menjabat langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekosistem perumahan,” kata dia.

Sebelumnya pada Dialog Interaktif Program 3 Juta Rumah beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana. Dan salah satu tugas Kementerian PKP adalah sebagai fasilitator, regulator, dan operator,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun sebanyak 660.000 unit rumah sederhana yang disalurkan lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah menyebut, dengan pengalamannya itu pihaknya siap berkomitmen untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

“Pada rentang waktu 2020 hingga 2024 ini, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660.000 unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui KPR FLPP,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/12/2024).

Selain itu, Junaidi berharap dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat terselesaikan.

Di samping itu, dia juga mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP terkait program 3 juta rumah. Menurutnya, program 3 juta rumah dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [BPHTB] sebesar 5% bagi rumah MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait menyebut komitmen Apersi menyukseskan program 3 juta rumah sangat diperlukan.

Apalagi anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun depan sangat minim hanya Rp 5,27 triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dalam kesempatan itu, Ara meminta APERSI dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi rakyat.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Ara dalam pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).

Ara bersama Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang, terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu sangat berarti untuk program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.

Pembahasan seputar perumahan, tidak terlepas dengan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan beberapa tahun ke depan. Ara meminta APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," terangnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah sederhana dan rumah FLPP.

"Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

Ia juga memberikan masukan agar masyarakat yang non-bankable dan tidak memiliki pendapatan tetap dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan hambatan untuk mengambil KPR bersubsidi.

Kemudian, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah yang mendapat kemudahan dari sisi aturan dan kebijakan.

"Program 3 juta rumah sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah, perlu adanya perlakuan khusus, lex spesialis baik dari sisi aturan dan kebijakan," ucapnya.

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penataan pemukiman kumuh di kolong Jembatan Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Bandung, Kamis (5/12). Penataan dilakukan melalui program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Perkotaan (P3KSP), dimana warga golongan miskin ekstrem diberi fasilitas rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pembinaan ekonomi hingga mandiri.(Dian Hardiana/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung menata kawasan kumuh di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasopati, Kota Bandung.

Ini disampaikan Maruarar usai meninjau pemukiman kumuh, di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Keluruhan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, warga yang tinggal di bedeng kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, akan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Ini yang kedua ya, sesudah Jakarta, ini Bandung. Tentu kita akan usahakan dibuat juga di tempat-tempat lainnya, tentu ada banyak perbaikan-perbaikan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Kawasan di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja itu, selanjutnya akan ditata sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Tadi sudah ditanyakan anak-anak senangnya taman, bacaan, taman belajar, sama tempat bermain, harusnya program itu, kegiatan ya Pak Wali Kota, Pak Sekda, berbasis aspirasi. Termasuk aspirasi anak-anak," katanya.

Maruarar juga meminta agar sampah di kawasan tersebut dibersihkan agar lebih ramah anak-anak.

"Kedua tadi kita sama-sama lihat sampahnya banyak sekali, itu sangat tidak sehat buat lingkungan. Ini kan lingkungannya bagus kalau ditata, jadi buat tempat bermain anak dan sebagainya," katanya.

Penataan kawasan kumuh perkotaan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat hidup layak dan kotanya jadi lebih indah.

"Sama seperti di sini, ini kan di bawah jembatan, ada rumah juga, tadi kita sudah ajak ngomong yang tinggal di situ bersedia untuk pindah," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan penataan dan pemindahan warga dari kawasan kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan program penanganan pelayanan kesejahteraan sosial perkotaan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim perkotaan.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ujar Herman.

Nantinya, warga akan diberikan fasilitas tinggal gratis selama satu tahun, sambil diberikan pendampingan agar dapat hidup mandiri.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," katanya.

Pemerintah pun akan mengurus semua keperluan warga yang dipindahkan ke Rusunawa, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak.

"Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," katanya.