Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggagas inisiatif strategis untuk memberdayakan generasi milenial dan koperasi wanita dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu masuk dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Asta Cita sejalan dengan cita-cita koperasi. Semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," kata Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Desember 2024.

Nurdin berharap, melalui program bertajuk Koperasi Maju, Muda, Berkarya, Dekopin mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama melalui distribusi bahan pokok, pupuk, serta hilirisasi produk.
"Kita butuh Sentuhan para pemuda desa, kaum milenial," ujar Nurdin yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM.

Dia menambahkan program Koperasi Maju, Muda, Berkarya itu tidak hanya bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga dirancang agar menarik minat anak muda terhadap koperasi.

Koperasi sudah siap

Saat ini, berbagai koperasi di bawah naungan Dekopin telah terlibat dalam persiapan program MBG. Nurdin memberi contoh Induk Koperasi Pesantren (Inkopontren) dan Induk Koperasi Wanita Indonesia telah berkontribusi dengan menyediakan sejumlah titik dapur.

Dekopin, lanjut dia, juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program MBG. Ia berharap masyarakat lebih banyak menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Saat ini, jumlah anggota koperasi sekitar 27 juta anggota di seluruh Indonesia. Jumlah ini diharapkan terus bertambah dan diarahkan menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam, maupun koperasi di sektor riil.

Harus transparan

Sementara itu, saat menghadiri Pembukaan Munas Dekopin, Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi dan Digital Kadin Indonesia Teguh Anantawikrama menyampaikan harapannya agar koperasi dapat lebih transparan.

"Pengelolaannya harus dibuat menjadi lebih terbuka, dan akuntabilitasnya bisa terbuka. Apalagi era ini, era digital, saya rasa tidak sulit untuk mencari tools yang bisa memudahkan koperasi," kata Teguh.

Teguh menambahkan, ke depannya Kadin akan mendorong beberapa inisiatif agar koperasi bisa maju bersama UMKM.

"Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen itu, kita harus bekerja sama dengan semua pihak, semua sektor, karena tanpa itu kita akan sulit mencapai target," ujar dia.

Menurut Teguh, pelaku UMKM dan koperasi adalah pelaku usaha yang paling besar. Tercatat 90 persen pelaku usaha itu adalah UMKM.

"Sudah mulai muncul ide-ide, gagasan-gagasan untuk membangun supply chain (rantai pasok) bersama antar-UMKM," kata Teguh.

Untuk itu, Teguh berharap ke depannya ada pembenahan yang baik terkait data para pelaku UMKM dan para anggota Koperasi. Harus ada satu data.

"Data penting untuk pembentukan ekosistem, supply chain, dan pengembangan UMKM serta koperasi di Indonesia untuk lebih maju lagi," kata Teguh.

(UWA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Menurutnya, jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan makan bergizi gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2024).

Sehingga, menurutnya, program makan bergizi gratis bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.

“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata dia.

Cak Imin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30 ribu titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Cak Imin juga menyampaikan program makan bergizi gratis bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program makan bergizi gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.

Selain itu, kata dia, manfaat program makan bergizi gratis bersifat multiaspek. Diantaranya membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Maka menurutnya perlu kolaborasi untuk mensukseskan program tersebut salah satunya dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan. Diharapkan program ini dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen pada 2025.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah', di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Rincian Program 3 Juta Rumah, ujar Bonny, sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya yakni 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Bonny.

Dia menegaskan, Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Sebab, saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia.

Sehingga, dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” kata Bonny.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Salah satu upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto ialah mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu berupa subsidi ke sektor produktif.

"Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," ujarnya saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema "Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah" di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah dilaksanakan dengan sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir, serta sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

"Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan," tegasnya.

Program 3 Juta Rumah diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75.000 desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

Dengan begitu, program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

"Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah," ungkapnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah itu turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

"Dengan program perumahan, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan," tukasnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa program tersebut beranjak dari problem sosial, yakni kemiskinan.

"Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan," tandasnya.

Jakarta: Upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial.

"Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," kata dia saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Adapun rincian Program 3 Juta Rumah yakni sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” jelas Bonny.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ungkap dia.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengelola dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga telah membuka kesempatan ini.

"Ini opportunity yang luar biasa dan saya berharap juga pihak dari kita semua di MUI mesti juga berani berkolaborasi dengan Badan Gizi, Pak Dadang untuk diundang karena beliau membuka bahwa dapur-dapur itu bisa dikelola oleh kelompok masyarakat," ujar Erick dalam kegiatan Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Artinya, kata dia, dalam mengelola dapur-dapur makan bergizi gratis itu tidak hanya didominasi oleh anggaran negara, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat.

"Nah ini sebuah sirkular ekonomi yang saya rasa menjadi hal yang sangat penting kita bisa antisipasi," ucap Erick.

"Dan insya Allah kami, saya, dari pemerintah, kami pasti dengan arahan yang terakhir oleh Bapak Prabowo kita harus menyukseskan visi beliau karena kami pembantunya beliau. Tetapi bagaimana ekosistem ini kita harus rajut," kata dia.

Selain itu, Erick juga menyampaikan dalam pemerintahannya yang belum genap 100 hari, Presiden Prabowo sudah banyak melakukan gebrakan dalam mengeluarkan kebijakan. Sekarang ini, kata dia, tinggal masyarakatnya mau atau tidak memanfaatkannya.

"Sudah banyak gebrakan-gebrakan tapi tinggal dikembalikan kita yang sendiri mau gak memanfaatkan policy yang sekarang ini berjalan," ujar Erick.

Dalam program hilirisasi mungkin ada orang yang menganggap terlalu jauh. Padahal, menurut Erick, kalau berbicara hilirisasi mengenai pangan itu realitasnya memang ada di desa.

"Ketika bicara makan siang gratis itu ekosistemnya di desa. Kenapa? Tidak mungkin dengan kepulauan kita yang jumlahnya 17 ribu ini harus selalu bahan pangan dikirim dari pulau yang satu ke pulau yang lain," ucap Erick.

MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan 600 kotak makan gratis kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Ibu Jenab 2 Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke kawasan proyek Rehabilitasi Gempa Cianjur.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pemberian makan gratis tersebut sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Tanah Air.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Waskita Karya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi tidak hanya fokus pada pengerjaan proyek, tapi juga peduli terhadap masyarakat di sekitar proyek,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta turut menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cianjur.

“Apalagi, SDN Ibu Jenab 2 Cianjur termasuk salah satu sekolah yang terdampak gempa, dan telah kami rehabilitasi," imbuhnya.

Selain itu, Ermy juga menambahkan bahwa Waskita Karya sudah menyelesaikan Rehabilitasi Gempa Cianjur. Proyek itu meliputi perbaikan prasarana pendidikan dan infrastruktur pascabencana.

Dalam proyek tersebut, Waskita tidak hanya merenovasi sarana pendidikan di Kabupaten Cianjur Zona 3, tetapi juga membangun infrastruktur permukiman paket 3, 4, dan 5.

“Maka, secara keseluruhan, terdapat 45 proyek di Kecamatan Cianjur yang dikerjakan perseroan,” tambahnya.

Ermy menjelaskan, usai gempa bumi Cianjur pada November 2022 lalu, perseroan merehabilitasi sekaligus merenovasi sejumlah bangunan sejak Desember 2022, mulai dari gedung sekolah hingga kantor pemerintahan.

"Waskita mengerjakan proyek ini secepat mungkin, agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di Cianjur bisa segera berjalan normal. Bisa dilihat, kini semua gedung sekolah yang kami renovasi sudah difungsikan," paparnya.

Ermy menyebutkan, Waskita melakukan rehabilitasi terhadap 38 sekolah, di antaranya SD Negeri Wargasari, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cianjur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Cianjur, serta Taman Kanak-kanak (TK) Kartika IX Kodim.

Lalu, bangunan Kejaksaan Negeri (Kejari), Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan kantor Desa Nagrak.

"Dalam mengerjakan proyek rehabilitasi ini, Waskita tidak hanya fokus pada struktur bangunannya saja, tapi juga fasilitas penunjangnya. Misal pada SMP Negeri 2 Cianjur, kami turut merenovasi lapangan upacaranya," jelasnya.

Ermy berharap, seluruh warga Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa tersebut dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman.

“Seperti diketahui, bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna perbaikan 98.000 unit rumah yang rusak, serta anggaran sebesar Rp 288,6 miliar untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan.

Kemudian, pada penanganan infrastruktur permukiman, nilai kontrak yang diperoleh Waskita Karya adalah sebesar Rp 63,65 miliar.

Adapun agenda usulan Kementerian PU tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.

LEBAK,iNewsLebak.id - Akibat hujan deras turun terus menerus pada sepekan ini mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah yang tidak jauh dari permukiman warga sekitar, tepatnya di Kampung Mekarsari RT 002 RW 01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Salah satu warga Desa Mekarsari, yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pergerakan tanah, Sarudin (36), mengatakan pergerakan tanah terus berulang pada sepekan yang lalu dan sampai saat ini, warga merasa khawatir akan lebih parah dan  terjadi longsoran tanah.

"Dengan kondisi di musim hujan saat ini, saya merasa khawatir keadaan ini akan memperparah pergerakan tanah dan mengakibatkan longsoran. Karena lokasinya sangat dekat sekali dengan permukiman warga, paling 1 meter jaraknya, bahkan pondasi rumah saya sudah terlihat karena tanahnya amblas," ungkapnya. Kamis (19/12/2024).

Ketua RT 002 RW 01, Kampung Mekarsari, Desa Mekarsari, Samar (55), mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan kejadian ini kepada Pemerintah Desa Mekarsari.

"Setelah mendapat laporan dari warga, saya langsung melihat ke lokasi, ternyata benar tanah di dekat permukiman warga adanya pergerakan tanah dan cukup jauh, dan saya sudah laporkan kejadian ini ke kepala desa, dan beliau langsung turun cek lokasi mengelilingi wilayah yang terjadi pergerakan tanah," ucapnya.

Sementara itu, Herman (40), yang rumahnya tidak jauh dengan Sarudin, mengatakan hal serupa, warga yang rumahnya dekat sekali dengan lokasi pergerakan tanah merasa khawatir dan berharap ada penanggulangan dari pihak pemerintah sebelum kejadian ini lebih parah.

"Saya merasa cemas dan takut, apalagi kalau hujan turun pada malam hari, takut pas saat tidur pulas terjadi longsor, soalnya tanah yang dekat dengan rumah saya hampir 2 meteran amblas, bahkan sampai saat ini sepertinya masih terus bergeser, karena lumbung padi saya setiap harinya saya perhatikan semakin miring," tuturnya.

Herman berharap kepada pemerintah agar cepat tanggap dan segera melakukan penanggulangan bencana.

"Saya berharap kepada pemerintah agar cepat tanggap dan melakukan penanggulangan bencana agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan warga saat ini. Karena jika tidak segera adanya penanggulangan bencana, ini akan menyebabkan kerugian materi yang lebih besar dan bisa saja menyebabkan korban jiwa, karena lokasinya sangat dekat sekali dengan permukiman warga," ungkapnya.

Editor : U Suryana