Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melontarkan usul agar restoran atau lapangan futsal yang tak laku diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi enggak usah enggak usah bangun semuanya baru seperti ini tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujar Dadan usai peresmian operasional dapur MBG di Sleman, DIY bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar alias Cak Imin, Kamis (8/5).

Kata Dadan, usulnya ini bukan hal baru. Dia mengklaim sudah banyak orang yang merelakan rumahnya di Jakarta dijadikan dapur MBG ketimbang nganggur tak terpakai.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal tetapi main mini soccer ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," ucapnya.

Usul Dadan ini berkaitan dengan upaya pemerintah yang mendorong lebih banyak lagi BUMDes atau masyarakat berpartisipasi mendirikan dapur MBG.

"Dan di Sleman ini dalam hitungan kami harus ada 111 ya, jadi kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen. Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," ucapnya.

Ia menjelaskan, program MBG gagasan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dadan bilang, pembangunan satu unit SPPG lebih dari sekadar menyiapkan makanan sehat, tapi juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga distribusi makanan.

Dapur MBG juga sangat memungkinkan mempekerjakan ibu-ibu kader Posyandu mendistribusikan pangan sehat untuk ibu hamil atau balita di rumah. Tentunya dengan besaran honor yang layak.

"Jadi ini sudah menampung lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak bisa bekerja di mana-mana, bisa bekerja membantu di sini untuk memasak untuk memberikan manfaat," imbuh Dadan.

Jakarta -

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi puluhan siswa di Cianjur keracunan setelah diduga santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cak Imin minta Kemenkes untuk mengecek sumber masalah.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin meminta diinvestigasi apakah keracunan tersebut lantaran proses pembuatan atau pendistribusian. Ketum PKB ini mendesak pemerintah untuk cepat menanggapi hal itu.

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain. Nanti kita tunggu aja investigasinya," ujar Cak Imin.

"Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," tambahnya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar termasuk beberapa guru mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4/2025).

(dwr/isa)

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengaku prihatin setelah 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami keracunan setelah santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nurhadi meminta agar vendor penyedia MBG diaudit secara menyeluruh.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Nurhadi menyebutkan peristiwa keracunan massal lantaran MBG menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia berharap ada evaluasi setelah kejadian ini.

"Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan," ujar Nurhadi.

Komisi IX DPR disebut akan meminta penjelasan resmi dari BGN yang merupakan mitra kerja pihaknya. Nurhadi ingin penyebab keracunan makanan itu diusut tuntas.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," ungkapnya.

DPR RI mendorong pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah. Nurhadi berharap program MBG ke depan bisa berjalan dengan lancar.

"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," katanya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar, termasuk beberapa guru, mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4).

Simak juga Video: Cak Imin Minta Kemenkes Usut Penyebab Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

(dwr/isa)

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri/kepala lembaga untuk menindaklanjuti dua instruksi penting Presiden Prabowo Subianto mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kata Cak Imin, instruksi Presiden Prabowo agar kemiskinan ekstrem menjadi 0% di Tahun 2026. Kedua, Prabowo menginstruksikan agar angka kemiskinan yang saat berada di angka 8,7% dapat turun menjadi 4,5% pada 2029.

“Kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta, sekitar 24,8 juta itu sejumlah 8,7% dari jumlah penduduk kita. Itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5%, syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah persentase kemiskinan kita,” ujar Cak seusai rapat tertutup tingkat menteri di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Cak Imin mengatakan, rapat tingkat menteri ini untuk membahas langkah-langkah konkrit menanggulangi kemiskinan dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Dia berharap kolaborasi Kemenko Pemmas dan Kemenko PMK bersama 17 kementerian/lembaga (K/L) lainnya dapat mewujudkan instruksi Presiden Prabowo tersebut.

“Karena itu, dua Menko dan lebih dari 17 kementerian dan lembaga menjadi bagian integral dari instruksi Presiden, yang keluar, akan segera keluar untuk bergerak bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem,” urai Menko Pemmas.

Cak Imin mengungkapkan, salah satu instrumen yang akan digunakan dalam langkah penanggulangan kemiskinan adalah data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menurut Cak Imin, DTSEN akan terus disempurnakan untuk memastikan akurasinya sehingga berbagai program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Sebagai contoh adalah program rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut Cak Imin, program tersebut membuat data yang akurat sehingga rumah subsidi benar-benar diperoleh untuk mereka yang membutuhkan.

“Misalnya Pak Ara (Menteri Maruarar Sirait) punya banyak program, apa namanya programnya, BSPS, rumah subsidi, itu agar tepat sasaran ke orang yang memang betul-betul membutuhkan dan berhak menerima bantuan. Begitu juga bantuan-bantuan lain, ada dua program utama APBN kita yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan masyarakat,” jelas Cak Imin.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Kemenko Pemmas di bawah komando Cak Imin dalam menciptakan DTSEN, satu basis data terintegrasi. Menurut Maruarar, DTSEN membuat pihaknya bisa menjalankan program-program tepat sasaran.

“Kami sudah bisa menjalankan program kami, karena kami selama ini menunggu data yang hari ini sudah bisa digunakan. Jadi kami akan segera menjalankan program BSPS, kemudian juga rumah subsidi karena perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data,” ungkap dia.

“Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, (sementara) yang miskin enggak,” demikian beber pria yang akrab disapa Ara itu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara merespons soal isu reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara menghadiri rapat tingkat menteri tertutup yang dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selain Ara, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"(Reshuffle) itu kan (hak) prerogratif (Presiden Prabowo Subianto). Semua harus siap direshuffle, termasuk saya, siapapun!" ucap Ara selepas Konferensi Pers di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

"Siapapun harus siap direshuffle. Itu kewenangan presiden, itu haknya presiden, kita harus menghormati itu sebagai pembantu presiden," tambahnya.

Kabar kocok ulang posisi menteri keuangan berembus kencang beberapa waktu belakangan. Namun, tak ada penjelasan apa alasan pasti di balik rencana tersebut.

Salah satu yang diisukan menjadi target reshuffle adalah Sri Mulyani.

Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu tersebut. Ia menilai kabar yang beredar di publik belakangan ini tidak berdasar.

Dasco mengatakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani sangat baik. Salah satu buktinya adalah momen buka puasa bersama dua pejabat negara itu di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

"Saya juga sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani saya belum sempat (cek kebenaran isu reshuffle). Tapi kalau melihat pertemuan buka puasa yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban," tutur Dasco di Kantor Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta Timur, dikutip dari video detik20.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendukung wacana koalisi permanen yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Fahri mengatakan saat ini sudah waktunya untuk melakukan konsolidasi politik.

"Memang sudah waktunya kita konsolidasi politik setelah lebih seperempat abad reformasi," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Fahri mengatakan dewasa kini politik di Indonesia mulai merusak banyak hal. Dia menyebutkan saat ini waktu yang tepat untuk bebenah.

"Politik kita mulai merusak banyak hal. Ini waktu kita berbenah. Elite politik harus bersatu," kata Fahri.

Karena itulah, Fahri menilai elite politik harus bersatu. Dia mengatakan koalisi permanen untuk menyatukan elite itu harus segera dilakukan.

"Koalisi untuk menyatukan elite harus segera dibuat," ujarnya.

Ide koalisi permanen dari Prabowo itu sebelumnya disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (14/2).

PKB, menurut Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

(whn/jbr)

Bogor -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk koalisi permanen. Ara mengatakan koalisi pendukung Prabowo di DPR mencapai 80%.

Hal itu disampaikan Ara setelah menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

"Kita lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya,dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya," kata Ara kepada wartawan.

Hal serupa juga disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menghadiri acara tersebut. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin.

PKB, kata Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

(fca/haf)

Jakarta - Pemerintah berencana melibatkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). UMKM juga bakal dapat Rp 500 juta sebagai modal untuk terlibat program MBG. Terkait hal itu, begini respons Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin. (dhm/dhm)

Jakarta -

Pemerintah berencana mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema pendanaan bagi UMKM hingga Rp 500 juta. Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan Kemenko PM siap mendukung wacana ini.

"Ya, Menteri UMKM sebagai bagian dari partisipasi untuk mensukseskan makan bergizi gratis itu membuat ekosistem. Nah ekosistem itu tentu melalui berbagai pilot project," kata Cak Imin di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," sambungnya.

Cak Imin mengaku senang dengan wacana ini. Dia berharap banyak UMKM yang terlibat.

"Tapi secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini. Baik di sekolah, di lingkungannya, di zonanya, di desanya, ini semua terlibat. Tapi semua ini sedang penyempurnaan sistemnya," katanya.

Cak Imin pun berharap agar Badan Gizi Nasional bisa ikut bekerja sama dengan membuka peluang bagi UMKM untuk dapat bergabung menjadi mitra makanan bergizi gratis (MBG).

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra UMKM program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(zap/idh)

IDXChannel - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Badan Gizi Nasional memperbaiki dan menyempurnakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, sejumlah siswa mengalami alergi.

Dia pun menyebut program MBG yang baru berjalan masih tahap awal. Sehingga tidak selalu berjalan mulus.

Dia menegaskan keberhasilan dari program ini tentunya akan diteruskan, namun terkait dengan ada kesalahan atau keluhan pihaknya mendukung penuh upaya Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan.

"Ya tentu semua ini kan proses ya, ada trial, ada untuk keberhasilan diteruskan, kesalahan, kegagalan, pasti harus diperbaiki. Saya setiap hari berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional," kata Cak Imin di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Sabtu (11/1/2025).

“Kita semua support untuk Badan Gizi Nasional terus memperbaiki kekurangannya, menyempurnakan yang sudah baik,” tambahnya.

Perihal pengganti menu makanan bagi siswa yang alergi, dia menyebut hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dia hanya bisa memastikan jika keluhan terkait program MGB akan direspons cepat oleh pemerintah.

"Yang penting semua komplain, semua kesulitan cepat sampaikan. Pemerintah akan respons dengan cepat,” tuturnya.

Di sisi lain, dia pun telah meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk melibatkan UMKM dalam program MBG. Sehingga program ini pun berdampak positif bagi para pelaku UMKM.

Sebelumnya, sebanyak 1.334 siswa SMAN 5 Kota Sukabumi menerima manfaat MBG. Namun, 60 orang di antaranya memiliki riwayat alergi makanan yang dapat mengakibatkan gatal-gatal dan suhu tubuh yang meningkat.

“Ada 60 siswa yang mengaku alergi, jadi yang 60 orang ini kita pisahkan. Kebanyakan itu alergi olahan makanan laut. Di tahap awal ini sedang diujicobakan menu yang pas, kalau kurang cocok langsung disesuaikan menunya," ujar Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas SMAN 5 sekaligus penanggungjawab program MBG, Budi Setia Baskara, kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Budi mengatakan menu dalam pelaksanaan program MBG yang baru dilaksanakan di sekolahnya tersebut masih aman. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam, sayur dan buah jeruk, plus susu kotak yang sudah dianalisa Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, salah seorang siswi yang memiliki riwayat alergi, Salwa Azizah (16), mengaku sebelum menerima makanan dari program MBG tersebut sudah ditanya oleh pihak sekolah dan mengisi data jenis makanan yang dapat menimbulkan alergi.

"Saya alergi makanan laut kayak udang, cumi, kepiting. Kecuali kalau ikan mas, masih bisa. Bisa gatal-gatal dan panas juga. Kalau mau sembuh itu bisa 2-3 hari. Sudah mengisi di google form soal makanan yang bikin alergi,” ujar Salwa.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespon terkait rencana pemerintah untuk menjadikan daun kelor dan telur ayam menjadi alternatif bahan makanan pengganti susu pada program makan bergizi gratis (MBG).

Cak Imin mengaku bahwa saat ini pemerintah terus melakukan simulasi dari berbagai skema yang bisa diterapkan, termasuk tak semua peserta penerima makan bergizi gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Hal ini dia sampaikan saat melakukan peninjauan terhadap lokasi wisata Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

“Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas, tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses,” tuturnya kepada wartawan.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan tetap memprioritaskan penyaluran susu ke daerah-daerah sentra sapi perah.

Sehingga sebagai alternatif, kata Cak Imin, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

“Sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan. Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya,” pungkas Cak Imin.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan pentingnya peran lokalitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai serentak pada Januari 2025.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas, tentu itu kewenangan Badan Gizi. Tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbo-nya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," ujar Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin menambahkan, pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal seperti daun kelor , yang dinilai memiliki banyak manfaat gizi.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelor-nya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," lanjutnya.

Selain itu, Cak Imin menggarisbawahi pentingnya mendukung para peternak lokal, terutama peternak susu, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. "Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," pungkasnya.