Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menargetkan dapur Sentra Pangan dan Pengelolaan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam dapat beroperasi pada Juni 2025.

“Hari ini groundbreaking (peletakan batu pertama), Insya Allah bulan Juni 2025 bisa beroperasi,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan dapur SPPG di Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan pembangunan dapur SPPG tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan Polda Kepri untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dapur SPPG dibangun di atas lahan seluas 55x20 meter. Total ada dua dapur yang dibangun, dapur pertama dikelola Bhayangkari Polda Kepri dan dapur kedua dikelola Bhayangkari Polresta Barelang.

Setiap dapur memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 porsi makanan per hari, sehingga tatal produksi kedua dapur mencapai 6.000 porsi.

“Spesifikasi maupun arahan itu semua dikontrol oleh Badan Gizi Nasional termasuk pembiayaan dicover olehnya, Polda Kepri sebagai pelaksana dalam mendukung kegiatan,” katanya.

Makanan yang diproduksi dapur SPPG didistribusikan langsung ke lokasi penerima manfaat di sekitar Nongsa, dengan pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan setiap makanan yang diproduksi memenuhi standar gizi nasional dan terjaga kebersihannya.

Asep menyebut operasional dapur SPPG melibatkan konsultan makan dan beverage dalam mengelola produk dan distribusi untuk memastikan kualitas dan kebersihan makanan tetap terjaga.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam, Polda kebagian kurang lebih 32 sekolah penerima manfaat di seputar Nongsa, jadi dapur ditempatkan pada lokasi dekat sekolah,” katanya.

Selain itu, untuk mendukung program MBG dan suplai bahan pokok dapur SPPG, Polda Kepri menabur 700 ekor benih ikan di 10 kolam bioflok sehingga total 7.000 ekor benih ditambah 1.000 ekor benih ikan mas.

Metode bioflok dipilih karena mampu meningkatkan efisiensi budidaya ikan dengan penggunaan air yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

“Budidaya ikan dengan bioflok diharapkan mampu menjadi sumber protein hewani yang berkelanjutan dan menjadi contoh pengelolaan perikanan berbasis teknologi yang bisa diadopsi oleh masyarakat sekitar,” kata Asep.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) khususnya di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai pada April 2025.

"April setelah Lebaran sudah bisa beroperasi," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi SPPG yang akan menjadi mitra BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah yang masuk dalam daerah 3T tersebut.

BGN sendiri, ujar dia berusaha secepat mungkin untuk mengoperasikan SPPG tersebut, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk program tersebut.

Secara umum ujar dia BGN setuju dan siap membantu SPPG Yang dikelola oleh Yayasan Titian Harapan tersebut yang nantinya akan memasak untuk 1.200 anak sekolah di Kecamatan Mollo Barat itu.

Sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara Florencio Mario Vieira mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 titik SPPG yang beroperasi di NTT dengan jumlah murid yang menikmati diperkirakan mencapai 45an ribu murid di seluruh NTT.

"Minggu depan nanti akan ada dua lagi yang akan beroperasi di Flores," ujar dia.

Mario menambahkan bahwa dengan adanya MBG di desa tersebut sudah pasti akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat.

Karena setiap hari dapur SPPG harus menyiapkan sayur, telur, serta daging. Tentunya semuanya diambil dari masyarakat di desa tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura, Papua (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut pentingnya masyarakat saling berbagi praktik baik dari masing-masing wilayah untuk menerapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

"Sebelum MBG, ada program makan bersama di posyandu yang sudah pernah ada di Tolikara, Papua, yang bisa menurunkan stunting di posyandu setiap hari. Hal-hal seperti itu bisa menjadi referensi bagi BGN bahwa program makan bergizi untuk mengenalkan pola gizi seimbang ada di tempat itu dan berhasil," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini pada sosialisasi tentang MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.

Niken juga mengemukakan, pihak BGN menerima seluruh masukan, baik dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA), kepala dinas, maupun para kepala sekolah agar dapat melaksanakan MBG yang lebih tepat sasaran di Papua.

"Kami sepakat dengan saran ada indikator kesehatan yang terukur supaya dapat mengukur dampak program MBG, juga perlunya kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar ada payung hukum bagi program MBG," ujar dia.

Niken melanjutkan, indikator yang digunakan oleh BGN selama ini di antaranya peningkatan tinggi badan balita setelah diberikan MBG, yang juga merupakan salah satu aspek yang memengaruhi penurunan stunting, serta tingkat partisipasi sekolah bagi siswa.

"Selama ini ibu hamil, menyusui, dan balita tentu mengukur di posyandu kan, untuk itu kami akan bekerja sama dengan puskesmas untuk mengukur secara rutin, agar indikator keberhasilan MBG tersebut bisa tercapai," ucapnya.

Ia juga mengemukakan, BGN memfasilitasi dan menampung pihak-pihak yang berminat menjadi mitra BGN untuk mendaftarkan yayasannya melalui situs mitra.bgn.go.id untuk menentukan wilayah mana yang layak menjadi lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

"Semua mitra harus mendaftarkan melalui portal tersebut, mereka tersistem, kalau kerja sama dengan BGN melalui portal tersebut. Jadi mitra dapat mendaftarkan nama yayasannya, alamat e-mail, nomor ponsel, dan pendaftaran itu untuk menentukan titik-titik SPPG-nya di mana, nanti yang melakukan survei itu dari sarjana-sarjana pembangunan Indonesia," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali. Audit diharapkan bisa sekaligus mengevaluasi program andalan Prabowo-Gibran tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam. “Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam.

“Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau lokasi yang akan dijadikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Desa Koa, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Saya sangat bersuka cita ya, hari ini bisa berada di sini, melihat kondisi di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, dan memang cukup berat ya medannya, karena harus menyeberangi sungai," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Tigor mengatakan lokasi SPPG yang ditinjau merupakan daerah yang bisa dijadikan model untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah atau desa-desa yang jauh dari fasilitas infrastruktur, dan sulit dijangkau seperti di desa yang dikunjungi.

Pewarta ANTARA yang ikut dalam rombongan tersebut melaporkan bahwa untuk mencapai ke desa tersebut perjalanan membutuhkan waktu sekitar empat jam.

Namun, saat sudah dekat ke Desa Koa, rombongan harus beberapa kali berhenti di jalan, sebab akses jalan yang sulit dilalui, karena banyaknya kali-kali kecil.

Tak hanya itu, Tigor dan rombongan juga harus melewati sebuah sungai yang dikenal dengan sebutan sungai Noelmina yang lebarnya mendekati dua kilometer.

Saat melewati sungai tersebut, aliran air sungainya sangat deras, di sisi kiri dan kanan, beberapa warga berdiri di tengah sungai untuk menuntun pengemudi agar tidak salah jalan ketika menyeberangkan kendaraannya.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kita yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya program MBG di daerah itu.

Sekda TTS Seperius Edison Sipa mengatakan jika SPPG berjalan di desa tersebut, Desa Koa menjadi lokasi pertama di kabupaten itu yang menerapkan MBG.

"Di Kabupaten lain sudah jalan, kami juga bertanya-tanya kapan ini jalan dan akhirnya hari ini terbukti bahwa di daerah terpencil sudah hadir, kami di kota tidak ada masalah untuk menerapkannya," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya membantah isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan jadi alat genosida. Isu ini beredar di kalangan masyarakat Papua.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," ujar Kogoya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Ia menjelaskan anak-anak membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat. Kogoya mengatakan negara ingin memastikan anak-anak bisa mengakses makanan bergizi tersebut.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Dia mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas jika ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG. Menurutnya, anak-anak harus fokus belajar, bukan ikut demo.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idulfitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," kata Ramses.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Jayapura, Papua (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan), Lenis Kogoya menegaskan isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan genosida yang beredar di masyarakat Papua tidaklah benar.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.

Ia menegaskan anak-anak tentu membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Lenis mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas apabila ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan, MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idul Fitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," tuturnya.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, untuk sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025