Pengawasan mutu pangan menjadi aspek kunci yang harus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga,...

Jakarta (ANTARA) - Kasus keracunan makanan yang mencapai status "Kejadian Luar Biasa (KLB)" masih menjadi tantangan nyata dalam sistem pelayanan gizi publik di Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, tercatat lebih dari 500 kasus keracunan makanan massal di berbagai wilayah.

Ironisnya, sebagian besar kasus tersebut terjadi pada makanan yang berasal dari dapur komunitas, program bantuan pangan, dan kantin sekolah yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pangan aman dan bergizi.

Di tengah upaya nasional memperkuat ketahanan gizi, Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan percepatan perluasan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang merupakan pusat produksi makanan bergizi gratis yang dikelola oleh mitra atau yayasan yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini menargetkan peningkatan asupan gizi bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Namun demikian, perluasan layanan ini tidak boleh terjebak pada aspek kuantitatif semata. Faktor kualitas, keamanan, dan kehalalan pangan harus menjadi prioritas utama.

Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi dapur MBG, mulai dari sanitasi yang kurang baik, distribusi yang kurang higienis, hingga bahan baku yang belum tersertifikasi halal.

Selama periode 6 Januari–12 Mei 2025, BPOM mencatat 17 KLB yang terkait langsung dengan program MBG di 10 provinsi. Salah satu kasus menonjol terjadi di Kota Bogor, di mana lebih dari 200 siswa mengalami keracunan makanan MBG hingga pemerintah menetapkan status KLB.

Temuan ini mempertegas bahwa ekspansi SPPG dan MBG tidak cukup hanya berfokus pada kuantitas penyediaan gizi, tetapi juga harus menjamin kualitas, keamanan, dan kehalalan makanan.

Pengawasan mutu pangan menjadi aspek kunci

Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai di Kecamatan Tembuku, Bangli, Bali, Senin (19/5/2025). Peluncuran unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) itu dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tembuku.

Sebanyak 1.302 anak-anak di Kecamatan Tembuku menjadi penerima Program MBG pada tahap awal. Ribuan pelajar itu terdiri dari siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan SMP.

Siswa tampak antusias mendapatkan Program MBG. "Menu makannya lumayan enak. Jadi bisa lebih hemat bekal," celetuk salah satu siswa dalam siaran pers Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli yang diterima detikBali.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli, I Ketut Suastika, sangat mendukung pelaksanaan Program MBG. MGB merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi generasi muda yang berimbas pada terciptanya generasi muda yang berkualitas," ungkap Suastika.

Suastika mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama sehingga pelaksanaan Program MBG dari hulu ke hilir sesuai harapan. Program MBG di kecamatan lain di Bangli masih menunggu kesiapan masing-masing dapur umum dan arahan pusat.

"Kami harapkan program MBG ini bisa segera terlaksana di seluruh Bangli," harap suastika.

Menu Program MBG di Kecamatan Tembuku, Bangli, disiapkan oleh dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Penida. SPPG Penida memastikan proses produksi menu Program MBG sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sehingga, menu yang distribusikan, baik dari kandungan gizi kesehatan, sudah terjamin.

"Untuk menu MBG kami melibatkan ahli gizi dan relawan yang berkompeten di bidangnya. Sehingga, takaran dan gizi yang terkandung di dalamnya betul-betul diawasi oleh pihak yang berkompeten," jelas Humas Dapur umum SPPG Penida, I Dewa Ketut Adnyana.

Adnyana mengharapkan kerja sama seluruh pihak agar Program MBG di Bangli secara keseluruhan bisa berjalan lancar.

"Melalui pelaksanaan MBG ini, kami semua tentu berharap program nasional untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas bisa segera terwujud untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045," harap Adnyana.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika program asuransi MBG berjalan, industri berpotensi meraup pendapatan premi yang besar. Namun, di balik peluang tersebut, ada kekhawatiran bahwa asuransi dalam program MBG bisa semakin membebani APBN.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menghitung potensi premi yang bisa didapatkan industri asuransi dari program MBG bisa mencapai hingga Rp1,7 triliun per tahun. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG tahun ini sebesar Rp171 triliun, dengan alokasi per porsi MBG sebesar Rp15.000.

"Jika hanya 0,5% hingga 1% dari nilai per porsi yang dialokasikan untuk premi [setara Rp75–Rp150], industri asuransi nasional tetap berpotensi mengelola premi Rp850 miliar hingga Rp1,7 triliun per tahun," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Wahyudin memahami di balik peluang besar tersebut ada kekhawatiran beban APBN akan semakin berat. Namun, menurutnya, hal itu baru akan terjadi jika pendekatan premi asuransi MBG dilakukan secara konvensional dengan model perlindungan menyeluruh dan biaya klaim yang tinggi.

Sebagai solusi, Wahyudin menyarankan asuransi MBG dikemas dalam bentuk produk asuransi mikro dengan premi di bawah Rp500 dan besaran santunan antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Opsi lain adalah menggunakan konsep asuransi parametrik. Misalnya, jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

Dalam penetapan premi, Wahyudin menyarankan kemitraan dengan pihak swasta, seperti perusahaan makanan penyedia MBG yang diwajibkan ikut menanggung sebagian premi. Hal ini akan meminimalkan beban APBN.

Kapler Marpaung, Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai asuransi MBG akan menjadi tanggungan APBN. Menurutnya, premi dapat dibiayai penuh oleh pemerintah atau ditanggung pihak supplier MBG.

"Jika pemerintah yang menanggung, anggaran akan naik. Jika premi ditanggung supplier atau produsen, biaya MBG akan naik dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah," jelas Kapler.

Program MBG ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima. Dengan asumsi uang pertanggungan per orang sebesar Rp10 juta dan rate premi 0,20%, Kapler menghitung potensi pendapatan premi yang akan dikelola perusahaan asuransi mencapai Rp1,658 triliun.

Sejumlah perusahaan asuransi menyambut baik wacana perlindungan program MBG ini. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding BUMN IFG, menyatakan siap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Jasindo yang tergabung dalam holding Asuransi (IFG) akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kerja yang prudent dan GCG," kata Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Jasindo.

Senada, Nicolas Prawiro, Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), menegaskan dukungan terhadap program pemerintah, meskipun masih akan mempelajari ketentuan dan cara pelaksanaannya.

Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menekankan cakupan risiko yang dilindungi asuransi dalam program MBG cukup luas, memastikan program berjalan lancar dan mengurangi potensi kerugian.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal terkait mekanisme asuransi untuk program MBG.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, termasuk masalah besarnya pertanggungan, santunan, dan premi yang harus dibayarkan," ujar Ogi.

Sebagai gambaran saat ini, asuransi komersial masih mencatatkan kontraksi premi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Maret 2025, nilai premi asuransi komersial tergerus 0,06% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp87,71 triliun. Bila dirinci, premi asuransi jiwa masih tumbuh 3,08% YoY menjadi Rp47,19 triliun, sedangkan asuransi umum dan reasuransi mengalami koreksi 3,50% YoY menjadi Rp40,52 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya berhenti sementara. Namun, belum diketahui secara pasti alasannya.

Salah satu sekolah penerima program MBG, SMPN 13 Surabaya, membenarkan bahwa sejak Rabu (15/5/2025), sekolah tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Program MBG libur sementara hingga awal pekan depan.

"Dari tim MBG menyampaikan libur sementara sejak tanggal 15 Mei kemarin," kata Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi saat dihubungi detikJatim, Jumat (16/5/2025).

Namun, hari ini ia menerima informasi bila hari Selasa (20/5/2025) program MBG akan dilanjutkan kembali. SMPN 13 tidak menerima makan siang sejak tanggal 15 dan 16 Mei.

"Info yang saya terima setelah salat Jumat tadi, dari tim MBG sekolah bahwa tanggal 20 Mei kemungkinan lanjut lagi," jelasnya.

Perkara berhenti atau libur sementara program MBG, pihak sekolah tidak mengetahui alasannya.

"Terkait alasannya libur, kami tidak mendapatkan informasinya," ujarnya.

Karyadi menyebut, sejauh ini tidak ada masalah pada makanan dari program pemerintah. Sebelumnya pada bulan Februari, SMPN 13 sempat mengeluhkan buah terasa kecut seperti mau basi.

"Tidak ada masalah. buahnya relatif aman karena berkulit, misalnya jeruk, klengkeng, pisang, anggur," pungkasnya.

Sementara itu, pihak dapur MBG masih belum merespons ketika dikonfirmasi detikJatim.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan kerjasama ini perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumsel.

Menurutnya SPPG akan dibangun sebanyak 3 bangunan di setiap daerah dengan menggunakan lahan sistem pinjam pakai.

“Kerjasama ini berupa pembangunan SPPG dari biaya APBN, di daerah terpencil dan BGN tidak bisa masuk,” ujarnya usai MoU di Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/5/2025).

Dadan menuturkan bahwa saat ini jumlah siswa di Sumsel mencapai 2 juta jiwa, sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita berkisar 2,3 juta sampai 2,5 juta. Sehingga jumlah SPPG yang dibutuhkan di wilayah itu sekitar 965 titik.

Sementara itu, dia memperkirakan jika satu SPPG nantinya dikucurkan anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun untuk operasional, maka uang BGN yang akan masuk ke Sumsel sekitar Rp10 triliun per tahun.

“Dan 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli bahan baku yang mana 95% dari bahan baku itu berasal dari sektor pertanian,” kata Dadan.

Dia juga memandang pelaksanaan MBG dapat menguntungkan sejumlah sektor di masing-masing wilayah.

Oleh karena itu diharapkan sumber daya lokal yang memasok semua kebutuhan SPPG seperti pemasok ayam, daging, telur dan sebagainya dapat mendapatkan dampak positif.

“Bisa membantu juga para pemilik usaha maupun petani di Sumsel yang selama ini kesulitan mendapatkan pasar, bisa terserap di SPPG,” pungkasnya.

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur dan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo menggelar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mendukung makan bergizi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nizhamul Islam di Desa Pegalangan Kidul, Kabupaten Probolinggo, Kamis.

Gemarikan itu melibatkan sekitar 100 siswa-siswi MI Nizhamul Islam mulai dari kelas I hingga kelas VI dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan guna menciptakan anak-anak yang sehat dan cerdas serta menurunkan angka stunting di Kecamatan Maron yang termasuk dalam daerah prioritas penanganan stunting pada tahun 2025.

"Kecukupan gizi adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan anak-anak. Di mana salah satu masalah utama yang masih terjadi di beberapa daerah adalah stunting yang disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi," kata Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Diskan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo.

Ia menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Pada tahun 2023, konsumsi ikan di Kabupaten Probolinggo tercatat mencapai 53,47 kilogram per kapita dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 57,28 kilogram per kapita.

“Walaupun angka itu sudah cukup baik, pemerintah masih terus mendorong peningkatan konsumsi ikan, terutama di daerah-daerah yang menjadi fokus penanggulangan stunting seperti Kecamatan Maron,” katanya.

Sementara Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi, dan Logistik DKP Provinsi Jatim Farida mengingatkan tentang pentingnya akurasi data dalam pengentasan masalah stunting agar program pemerintah bisa tepat sasaran.

"Stunting adalah masalah serius yang harus kita tangani bersama. Dengan makan ikan yang kaya akan protein, anak-anak bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas,” ujarnya.

Ia menjelaskan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah pesisir dengan banyak sumber daya ikan memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ikan sebagai sumber gizi yang penting.

"Gemarikan menjadi strategi efektif dalam meningkatkan konsumsi ikan di kalangan anak-anak, sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi di beberapa daerah," katanya.

Selain memberikan edukasi tentang pentingnya makan ikan, para peserta juga menerima berbagai paket Gemarikan berupa tas ransel, produk olahan perikanan seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, stik ikan serta sepiring nasi dengan lauk ikan nila bakar. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan kuis tentang ikan dan ditutup dengan makan ikan bersama seluruh peserta.

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo, Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi dan Logistik DKP Provinsi Jawa Timur Farida serta Kepala MI Nizhamul Islam Agus Dafir.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kasus keracunan massal di berbagai sekolah usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi. Terbaru, sebanyak 223 pelajar di Bogor alami keracunan MBG yang terkontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Bandung, Cianjur, Sukoharjo, hingga Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Adita Irawati mengatakan evaluasi dan peningkatan pengawasan program MBG akan diperketat.

"Pertama pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan hal itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," ungkap Adita saat meninjau distribusi MBG di Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

Ia mengatakan, program MBG telah memiliki standar operasional prosedur tersendiri sejak bahan baku dibelanjakan hingga didistribusikan. Namun, perbaikan sistem akan dilakukan di wilayah-wilayah yang mengalami masalah.

"SOP itu sudah ada, meskipun tentu tidak rigid ya. Kita akan evaluasi mana yang memang harus diperbaiki, dan semua kejadian di berbagai kota itu tentu menjadi masukan," terangnya.

Terdapat rangkaian proses yang ditempuh sejak bahan baku makanan untuk MBG dibelanjakan hingga didistribusikan. Adita mengatakan, proses distribusi ke sekolah-sekolah menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi. Oleh karenanya, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut akan berupaya mempercepat waktu pengiriman makanan hingga sampai ke tangan siswa.

"Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah masalah waktu, salah satunya soal pengiriman. Diupayakan (waktu pengiriman MBG) tidak terlalu panjang, untuk mengurangi potensi terjadinya kontaminasi," ungkapnya.

"Jadi waktu pengiriman diupayakan secepat mungkin. Untuk pemilihan bahan makanan sebenarnya prosedurnya sudah ada," lanjutnya.

Diputus Mitra

Adita menyebutkan, BGN saat ini telah memutus sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di sejumlah wilayah yang terbukti tidak memenuhi standar prosedur.

"Sekarang yang paling penting peningkatan pengawasan, dan dari BGN saya lihat sudah cukup tegas ya. Beberapa mitra yang tidak mengikuti prosedur itu sementara ini tidak bekerja sama lagi. Ada beberapa mitra yang langsung diputus. Itu adalah upaya-upaya perbaikan," paparnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk membuat aduan bila menemukan praktik-praktik pengelolaan MBG yang tidak sesuai. Aduan dapat dilayangkan melalui platform pengaduan LAPOR!

"Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, karena sebenarnya sudah ada platform untuk pelaporan untuk memberikan masukan atau kejadian di lapangan. Masukan akan jadi bahan perbaikan juga bagi BGN," jelasnya.

Libatkan Seluruh Instasi

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Termasuk dengan melibatkan seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kejadian seperti keracunan massal tak kembali terulang.

"Saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu. Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, ini kan harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kadaluwarsa, dan lain-lain," ungkapnya.

"Tidak hanya satu dinas, sekarang kami lakukan egosentris, semua dinas terintegrasi untuk memantau MBG," tutupnya.