BEKASI, KOMPAS.com - Penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, disebut bisa saja tak tergusur pada Kamis (30/1/2025) lalu.

Menurut penggugat, Mimi Jamiliah, penggusuran tak terjadi kalau sang pemilik, Abdul Bari, sejak awal mau berdamai dengannya.

Kuasa hukum Mimi Jamiliah, Amir menyatakan, penggugat pernah menawarkan opsi perdamaian kepada Bari pada 2020.

Saat itu, Bari diberi opsi harus membayar lahan seluas 3.100 meter persegi senilai Rp 3 miliar.

"Kalau si Bari (mau) damai dengan kami tahun 2020, tidak ada kejadian (penggusuran), sama sekali (tidak) eksekusi," kata Amir di Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Sebelum tawaran tersebut, Bari dan Mimi telah bertemu pada 12 Juni 2020.

Dalam pertemuan itu, Bari mengetahui bahwa pembeliannya dari seorang bernama Toenggoel Paraon Siagian sedang bersengketa.

Saat itu, Baru memohon agar pihak Mimi tidak mengeksekusi lahan yang sudah dibangun cluster.

"Dia minta tolong ke saya, 'Pak, jangan dieksekusi cluster saya Pak. Saya sudah beli ke Toenggoel'," ungkap Amir.

Karena Bari enggan mengosongkan lahan, pihak Mimi kemudian menawarkan opsi pembayaran lahan senilai Rp 3 miliar, yang akhirnya diterima oleh Bari.

Untuk memperkuat transaksi ini, pihak Mimi membuat surat administrasi yang mencakup permintaan kerja sama pengelolaan klaster.

Namun, setelah itu, komunikasi antara kedua belah pihak terputus. Pembicaraan mengenai nasib lahan seluas 3.100 meter persegi beserta klasternya pun berhenti di tengah jalan.

"Tidak pernah ada kontak lagi. Tidak pernah terjadi ada realisasi pembayaran Rp 3 miliar kepada kami," jelas Amir.

Setelah beberapa tahun tanpa komunikasi, pihak Mimi mengetahui keberadaan Bari menjelang eksekusi pengosongan lahan.

Amir menegaskan, eksekusi lahan di cluster tersebut tidak akan terjadi jika Bari mau berdamai pada tahun 2020.

"Kalau si Bari damai dengan kami pada 2020, tidak ada kejadian (eksekusi), sama sekali (tidak) eksekusi," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 menghadapi ancaman penggusuran setelah putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan mencakup 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi, yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut.

Permasalahan ini bermula dari keputusan Toenggoel yang menjual lahan seluas 3.100 meter persegi meskipun kalah dalam gugatan di pengadilan.

Toenggoel, pemilik lahan dengan SHM 704 dan 705, kalah gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi pada 1997 oleh Mimi Jamiliah.

Ironisnya, pada 13 Mei 2019, Toenggoel tetap menjual lahan dengan nomor SHM 705 kepada Abdul Bari melalui kantor notaris, meskipun pengadilan telah memenangkan pihak Mimi dalam sengketa tersebut.

SHM 705 inilah yang menjadi lokasi berdirinya Cluster Setia Mekar Residence 2.

Jakarta -

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di antara warga yang menolak tersebut, ada satu pemilik ruko yang akhirnya memilih mengikuti kemauan pihak Hj. Mimi Jamilah. Pihak penggugat memang memberikan syarat kepada pemilik properti yang ingin bertahan agar membayar tanah Rp 2,5 juta per meternya.

"Pertama, mungkin saat tanggal 30 Januari kemarin, saat dieksekusi (hari penggusuran terjadi) perumahan belakang ruko kami, memang ada salah satu yang kami kenal. Dan saya mengajukan untuk minta kebijakan supaya kantor saya tidak dieksekusi. Nah ternyata ada solusi, ada negosiasi (membayar lahan kembali)," kata Nina, Direktur PT Java Nara Ichi Seiko kepada detikProperti, Selasa (4/2/2025).

Nina mengungkapkan ruko tersebut baru ia tempati selama 3 bulan. Ruko tersebut memiliki luas 20x2 meter, terdiri dari 3 lantai. Maka, dengan biaya Rp 2,5 juta kisaran biaya pembelian lahan kembali yang harus dibayarkan sekitar Rp 100 juta. Setelah itu, rukonya menjadi satu-satunya unit yang listriknya tidak dipadamkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

"Ada biaya tanah per meternya. Info kemarin saya Rp 2,5 juta. Tapi dia (penggugat) tidak saklek, nggak harus langsung bayar (bisa DP). Itu yang saya suka," ujar Nina.

Ia merasa membayar lahan lagi jauh lebih efisien daripada harus pindah tempat. Sebab, pindahan mengganggu aktivitas kantornya yang setiap hari harus melayani beberapa klien.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Nina menuturkan transaksi biaya mediasi belum berjalan. Sebab, mediasi harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 di hadapan pihak Hj. Mimi Jamilah. Untuk jadwal pertemuannya belum ditentukan, tetapi pada Senin (10/2/2025) akan ada sidang gugatan balik dari warga yang terancam digusur.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Kemudian, Nina menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

"Kalau saya intinya, kalau memang harus nego, saya nego," imbuhnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

Ia bersama pemilik ruko lainnya, warga perumahan, dan pihak pengembang saat ini telah mengajukan gugatan balik kepada Pengadilan Negeri Cikarang terkait putusan penggusuran properti mereka.

Di samping itu, ia mencari solusi lain bagaimana kantornya tetap dapat beroperasi serta listrik dan airnya tidak dipadamkan. Sebab, imbas dari perintah eksekusi yang terjadi pada Kamis (30/1/2025) lalu, air dan listrik di properti mereka mati.

Ia mendapat penawaran dari perwakilan pihak Hj. Mimi Jamilah, jika ia bisa membeli lahan rukonya Rp 2,5 juta per meter sebagai syarat rukonya tidak digusur.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ia mempertimbangkan tawaran tersebut asalkan kantornya dapat beroperasi. Namun, transaksi biaya pembelian lahan tersebut belum terjadi. Sebab, penawaran tersebut termasuk dalam langkah mediasi dan harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2. Untuk jadwal pertemuannya Nina mengatakan belum ditentukan.

Setelah ia menyatakan minat, pihak Hj. Mimi Jamilah membiarkan listrik dan air di rukonya berfungsi.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Nina juga menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

Simak juga Video 'AHY Beberkan Pesan Penting dari Jokowi soal Lahan IKN':

(aqi/das)

Jakarta -

Pada akhir pekan lalu, ramai kabar di media sosial soal penggusuran perumahan di daerah Bekasi oleh juru sita pengadilan. Padahal warga yang menjadi korban mengaku sudah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim detikcom mencobadatang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar. Bidang tanah ini juga termasuk dalam tanah sengketa tersebut.

Kemudian di bagian depan perumahan terdapat 8 unit ruko yang juga berdiri di lahan sengketa. Ruko-ruko tersebut saat ini tidak beroperasi dan listriknya dipadamkan. Hanya 1 ruko yang tetap beroperasi karena pemiliknya berniat melakukan mediasi dengan pihak penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah.

Menurut Ketua RT 8 Ririn, terdapat 27 bidang tanah yang bersengketa, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Beberapa rumah yang berada di lahan bersengketa juga belum seluruhnya terbangun.

Ririn menjelaskan, di samping rumah yang berada di lahan sengketa, ada sekitar 30 unit rumah yang merupakan rumah lama yang status tanahnya aman dari kasus ini.

"Banyak yang belum jadi rumahnya. Yang (rumah) lama 30-an rumah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi.

Ririn menuturkan warga yang menjadi korban dalam kasus ini telah mengosongkan properti mereka sejak Kamis (30/1/2025) saat hari eksekusi. Waktu penggusuran rumah ini mundur 10 hari dari jadwal yang tertulis dalam surat pemberitahuan yakni seharusnya pada Senin (20/1/2025).

Warga yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan di depan gerbang dan bertahan di properti mereka. Namun, pada Kamis itu, juru sita dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sudah meminta mereka untuk segera mengosongkan barang di rumah. Listrik dan air pun sudah dicabut. Menurut warga sekitar yang setiap hari berjualan di dekat perumahan, area ruko pada malam sangat gelap sejak hari itu.

"Makanya udah nggak ada yang dagang. Udah pada pindah. Kalau malam gelap itu, listriknya udah dipadamin," ujar Yani, salah satu pedagang yang berjualan di seberang perumahan kepada detikProperti.

Jumlah lahan yang bersengketa mencapai 3.100 meter persegi yang mencakup Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depannya. Rumah-rumah tersebut bernilai Rp 600-700 jutaan. Sementara itu untuk ruko bernilai Rp 1,2-1,5 miliar per unitnya.

Di depan perumahan saat ini sudah terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Hj Mimin Jamilah.

"Tanah ini milik Hj. Mimi Jamilah seluas 36.030 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS," tulis plang kepemilikan lahan yang dipasang pada hari penggusuran.

(aqi/das)

Jakarta -

Pengembang tengah resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Ia pun mensimulasikan dari 220 ribu kuota FLPP 2025, maka per bulan semestinya ada 17 ribu rumah yang bisa tersalurkan. Penundaan tersebut malah membuat 17 ribu rumah ready stock harus dirawat kembali, bahkan pajak penghasilan menjadi tidak terbayar.

Lalu, Joko menyinggung soal pemerintah selalu menggaungkan soal FLPP yang akan disalurkan pada mulai Januari 2025. Sementara sekarang harus menunggu kepastian hingga Februari mendatang.

Ia berharap agar segera ada kepastian terkait penyaluran FLPP beserta kebijakan perumahan lainnya. Menurutnya, realisasi FLPP harus disegerakan, sementara perubahan kebijakan seperti skema pembiayaan masih bisa ditunda.

"Kepastiannya harus berjalan, suplai harus berjalan, realisasi harus berjalan," katanya.

Untuk bisa bertahan di tengah ketidakpastian, Joko menyarankan kepada anggotanya untuk menggunakan strategi lain untuk menjual rumah. Pengembang harus mempertahankan cash flow, baik dengan skema jual rugi ataupun memberi diskon. Sementara proyek perumahan ke depannya akan menunggu kepastian dari pemerintah.

"Untuk pembangunan atau proyek-proyek selanjutnya, kita wait and see menunggu yang pasti-pasti aja. Kami mengharapkan Presiden Prabowo menyatakan langsung, sehingga menjadi sebuah kepastian," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

BEKASI, KOMPAS.com - Developer dan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mempertanyakan tidak dilibatkannya pejabat dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi dalam proses penggusuran lahan.

Penggusuran ini dilakukan berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, yang mengosongkan 27 bidang tanah berupa rumah dan ruko di klaster tersebut pada Kamis (30/1/2025).

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni klaster, menekankan pentingnya peran BPN dalam proses eksekusi untuk mengetahui batas tanah yang terlibat.

"Ketiadaan BPN dalam pelaksanaan eksekusi menjadi tanda tanya besar kepada pihak yang terkena dampak. Mana batas-batasnya yang menjadi titik obyek tanah yang akan dieksekusi," ujar Bari saat ditemui Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Bari juga menyoroti prosedur pelaksanaan eksekusi yang dianggap tidak sesuai.

Pasalnya dalam eksekusi tersebut, pengadilan tidak membacakan berita acara pengosongan lahan.

"Eksekusi wajib dibacakan di atas tanah. Kalau kami bicara 704, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 704. Bicaranya 705, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 705. Kemarin enggak. Tidak (tidak dibacakan)," tegasnya.

Selain itu, Bari mempertanyakan tidak dilibatkannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Distarkim) Kabupaten Bekasi dalam eksekusi tersebut.

Ia menegaskan bahwa pengadilan seharusnya melibatkan Distarkim sebagai pihak yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk klaster tersebut.

"Artinya, bangunan dan tanah yang berdiri di atas sertifikat 705 adalah bangunan dan tanah legal," imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 menghadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997, yang mencakup 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi.

Langkah pengosongan ini menimbulkan kebingungan di kalangan penghuni, yang merasa dipaksa meninggalkan rumah meskipun memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Persoalan ini diduga memiliki kaitan erat dengan praktik ilegal oleh makelar tanah sejak tahun 1990.

Menanggapi eksekusi ini, developer, warga, dan bank pemberi fasilitas KPR di klaster tersebut berencana untuk menggugat eksekusi yang telah dilakukan.

Jakarta: Karangmalang merupakan kecamatan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kabupatennya dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Selain Sragen, Karangmalang juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Karangmalang, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik.

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Karangmalang dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karangmalang

Perumahan subsidi di Karangmalang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 106 unit rumah tersedia dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan genteng multiroof, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

2. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya yang berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 11 unit.

Rumah murah ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Dengan harga Rp150,5 juta, Anda mendapat dua kamar tidur, satu kamar mandi.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap menggunakan rangka baja ringan dan atap genteng, dinding bata merah plester aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Puri Naraya

Perumahan ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Yartin Makmur Jaya.

Rumah ini memiliki 16 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150,5 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rindang Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Iyang Indotek Sejahtera, rumah ini memiliki 6 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka atap baja ringan dan atap genteng, dinding bata ringan (herbel) dan plester aci. Lantai tapak beton bertulang, cor dan keramik, serta pondasi struktur batu kali dan cor beton.

5. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya.

Perumahan ini memiliki 11 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa rangka atap baja ringan, atap genteng, serta dinding bata merah, plester, aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terusir dari rumahnya sendiri setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi pengosongan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Siapa biang kerok permasalahan ini?

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pelepasan tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Abdul Hamid berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,6 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat dia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

Kayat akhirnya berhasil menemui Juju. Dalam pertemuan itu, Juju meminta Kayat menanggung pembayaran Abdul Hamid yang belum lunas.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB. Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Digugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia. Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Penghuni terusir meski punya SHM

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Selanjutnya, Bari melakukan pembayaran sebanyak enam kali dengan nilai Rp 4 miliar kepada Toenggoel untuk pembelian tanah tersebut. Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas lahan di atas mereka.

Di saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III.

Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

Sidoarjo -

Sidang polemik kelebihan lahan rumah di Perum Safira Juanda, Kecamatan Buduran digelar. Sidang dilakukan di lokasi langsung oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Rumah pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva seorang penjual kue itu digugat developer PT Chalidana Inti Cahaya selalu pengembang perumahan Safira Juanda karena dianggap ada kelebihan lahan 2×9 meter dari rumah seluas 9×16 M², yang bukan karena kesalahannya sendiri.

Sidang pemeriksaan setempat (PS) diwakili tiga hakim PN Sidoarjo, diantaranya Heru Dinarto, Herjuna Wisnu Gautama dan Rosyadi. Mereka melihat kondisi rumah yang diduga kelebihan lahan.

Di sela-sela sidang PS, hakim dari PN Sidoarjo beberapa kali menyarankan untuk masalah tersebut diselesaikan secara mediasi. Kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk upaya perdamaian.

Kuasa Hukum pasutri Didik-Eva, Rohmad Amrullah mengatakan pemeriksaan setempat ini untuk memastikan unitnya benar-benar ada. Dia menegaskan bahwa tergugat (Didik-Eva) menerima unit rumah dari developer seperti batas yang ada saat ini.

"Lalu klien kami hanya membangun rumahnya sesuai dengan batas yang ditentukan developer. Kalau upaya damai, sebenarnya sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelum masuk sidang. Tapi kendalanya di masalah harga yang kami nilai terlalu tinggi," kata Amrullah dilokasi, Senin (3/2/2015).

Hal senada juga disampaikan, tergugat Eva, perempuannya penjual kue, dia berharap masalah tersebut cepat selesai. Karena polemik kelebihan tanah ini sudah sangat mengganggu dalam kehidupannya.

"Kami harap masalah ini cepat selesai, dan apapun hasilnya semoga menjadi yang terbaik," kata Eva sambil berkaca-kaca.

Eva menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya siap membeli unit tanah yang menjadi kelebihan ataupun secara keseluruhan. Namun dengan harga yang wajar.

"Saya sebenarnya sudah beritikad baik untuk membeli kelebihannya. Namun niat kami itu ditolak, malah digugat ke PN Sidoarjo," imbuh Eva.

Eva pihak tergugat juga tegaskan kesalahan di awal bukan dari pihaknya. Namun dari awal, pihaknya menempati rumah ini, ukurannya sudah sesuai dengan yang diberikan Developer. Hingga kemudian bagian belakang ditinggikan dan dibangun lantai 2.

Sementara itu, kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya Siti Hamidah yang hadir dalam sidang PS tersebut menyampaikan kliennya membuka peluang untuk mediasi.
Untuk masalah harga, lanjut Hamidah mengatakan bahwa Chalidana menjalankan bisnis sesuai dengan SOP, termasuk penentuan harga.

"Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga," katanya. "Untuk yang lainnya kita buktikan di pengadilan saja," pungkasnya.

Untuk sidang lanjutan kasus ini akan dilaksanakan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda tambahan bukti-bukti.

(abq/iwd)

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 8 dari 10 warga Blok A Perumahan CE, Cinere, Kota Depok yang divonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M merupakan kalangan lanjut usia (lansia).

Mereka yang digugat pengembang perumahan terdiri dari pengurus RT, RW, dan mantan pengurus lingkungan yang mewakili warga menolak pembangunan jembatan untuk Perumahan CGR oleh M.

“Yang usianya enggak 60 tahun ada dua orang. Yang paling muda itu yang umurnya juga mau 60 tahun ini,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Kasidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Heru sendiri berusia 68 tahun. Heru bilang, tergugat lain ada yang usianya 76 tahun.

“Yang lainnya sudah usia 70 tahun ke atas,” ungkap Heru.

Para lansia ini seolah menjadi pengurus RT dan RW seumur hidup lantaran warga Blok A Perumahan CE didominasi warga berusia lanjut.

Meski sudah banyak anak atau cucu yang diajak tinggal bersama di lingkungan tersebut, Heru menyebut, perumahannya tetap saja didominasi lansia.

“Waktu kita kumpulin data warga periode Covid-19, 50 persen lebih keluarga di perumahan kami itu lansia,” ujar Heru.

“Sebagian masih kerja lagi (paruh waktu) tapi memang masih banyak yang sudah lansia gitu, kemarin juga sudah ada warga saya yang sakit Parkinson,” sambungnya.

Faktor usia ini menjadi salah satu alasan warga menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan kedua lahan milik M di dekat Perumahan CE.

Pasalnya, warga khawatir keberadaan jembatan untuk akses cluster baru yang dibangun M mengganggu keamanan tempat tinggal para lansia.

"Yang selalu dibahas kan sebenarnya soal pembangunan jembatan. Dari warga sudah bersedia kalau lahan yang 20 persen (di perumahan kami) dibangun rumah oleh mereka, tapi jangan untuk jembatannya," kata Heru.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengemukakan pihaknya akan mengundang warga korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat.

Aria menuturkan pihaknya akan mendengar aspirasi dari para korban yang tergusur itu. Bahkan, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan korban untuk segera mengirim surat audiensi.

“Kita nunggu suratnya dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya. Saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia melanutkan, jika surat telah terkirim, audiensi bisa dilaksanakan pada minggu depannya dengan dibarengi kasus-kasus sengketa tanah lainnya.

“Saya sudah informasikan kepadakey personyang mengkomunikasikan saya untuk segera kirim surat minggu ini, minggu depan bisa kita undang dengan beberapa kasus yang sama,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah warga di Cluster Setia Mekar Residence 2 menjadi korban penggusuran oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II.

Padahal, warga yang tinggal di tempat tersebut dikabarkan memiliki sertifikat hak milih (SHM) dari lahan yang tergusur itu.

KOMPAS.com - Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah.

Dengan tawaran berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menarik minat banyak orang.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa proyek perumahan terjangkau yang dapat menjadi pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Citra Sentarum Residence: Tipe 36 Subsidi

Terletak di Semitau, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diza Mandiri Persada, proyek ini menyediakan 27 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 160 juta.

Dari total tersebut, 13 unit telah terjual dan 14 unit masih tersedia.

2. Istana Kabanindo Permai: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika dan terletak di Putussibau Selatan.

Dengan total 494 rumah, setiap unit memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 160 meter persegi, dengan harga per unit Rp 164 juta.

Hingga kini, 406 rumah telah terjual, menyisakan 88 unit.

3. Mitra Purrei Residence: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Purrei Abadi.

Dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Dari total 197 rumah, 178 unit telah terjual, menyisakan 19 unit yang masih tersedia.

4. Purrei Residence Putussibau: Tipe 36

Juga terletak di Putussibau Selatan, proyek ini menawarkan 268 rumah.

Hingga saat ini, hanya 6 rumah yang terjual dengan harga Rp 165 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Proyek ini masih menyisakan 262 rumah untuk dipasarkan.

5. Perumahan Grand Dianna: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Utara, perumahan ini menawarkan 1 unit rumah dengan harga Rp 182 juta.

Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dan luas total lahan mencapai 150 meter persegi.

Proyek ini juga dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika.

Kenapa Kapuas Hulu?

Dengan banyaknya pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi alternatif menarik bagi calon pemilik rumah.

Proyek-proyek perumahan tersebut tidak hanya menawarkan harga yang bersahabat, tetapi juga lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai.

Sebagai hasilnya, semakin banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari rumah di daerah ini.