Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menganggarkan Rp26 miliar guna mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini program tersebut mulai dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menyebut alokasi dana tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2025.

“Secara slot dalam anggaran APBD 2025 di Kota Bandung, kami sudah menyiapkan Rp26 miliar untuk membantu program itu," kata Koswara di Bandung, Jawa Barat Selasa.

Koswara memastikan alokasi anggaran tersebut telah dirancang khusus untuk program MBG, bukan mengambil dari anggaran lainnya.

Dia menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori anak-anak. Tetapi juga dapat mendukung pergerakan ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Lebih lanjut, Koswara menyebutkan pelaksanaan program MBG ini telah mencapai 21.271 penerima manfaat yang terdiri dari 40 sekolah di Kota Bandung.

Dia mengungkapkan pemberian makan bergizi gratis ini mencakup tujuh wilayah yaitu Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Andir, Antapani, Arcamanik, Bandung Kidul dan Kecamatan Coblong.

“Total sekolah penerima manfaat yaitu 40 sekolah. Terdiri dari tahap satu yaitu sembilan SD dan lima SMP. Sedangkan tahap kedua meliputi satu TK, 21 SD dan empat SMP,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Lantas, apa menunya?

Dadan mengungkapkan, selama Ramadan, penerima akan mendapatkan bingkisan makanan yang bisa dibawa pulang dan dinikmati saat berbuka.

"Kan bisa berupa bingkisan," ujar Dadan di Gedung Transmedia, Selasa (21/1).

Ia juga memastikan mutu makanan akan tetap terjaga. Terkait menu, misalnya, bingkisan berisi buah jeruk dan susu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan untuk implementasi program di pondok pesantren, makanan gratis itu akan dibagikan jelang waktu berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah, kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ucapnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Per Jumat (17/1) siang, program ini telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara bertahap, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 14.02 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjadi yang pertama hadir dengan mengenakan kemeja berwarna putih lengkap dengan membawa berkas berisikan perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kami diundang untuk rapat terbatas nanti ada pak Menko Infrastruktur, Menteri PKP, menteri PU dan saya. Namun, saya belum tahu ada apa,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Basuki mengamini bahwa akan memberikan sejumlah laporan kepada Kepala Negara mengenai proses pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Laporan progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” imbuhnya.

Tak lama berselang Basuki hadir, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait pun menyusul kemeja safari berwarna krem. Ara mengaku mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Tadi saya mendapat info dari Bapak Sekretaris Kabinet Pak Teddy soal IKN. Kami kan cukup banyak membangun perumahan ya dan juga rumah buat Menteri. Lalu, 27 tower buat ASN sudah selesai,” tuturnya.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengamini bahwa Prabowo memanggil untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur.

“Saya dipanggil pak Presiden tentunya mengenai infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tapi nanti saya akan menceritakan setelah ini,” tandas AHY.

Menarik pemanggilan ini dilakukan usai Kepala Negara mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan IKN.

"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampak ingin memastikan program makan bergizi gratis berjalan lancar, setidaknya pada tahun pertama implementasinya. Bahkan, anggaran sejumlah kementerian hingga pemerintah daerah digeser untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa 'dipangkas' untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi juga tidak menampik bahwa terjadi pemangkasan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara demi program MBG.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga mengungkapkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Prabowo sendiri memang menyatakan menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Sebagai catatan, APBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. Masalahnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila ingin mencapai target cakupan penerima 82,9 juta anak.

Kritik

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Prabowo bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar program MBG dilaksanakan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sejalan, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program MBG.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," tutup Piter.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai mitra pengelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi menjelaskan 82 titik SPPG telah disiapkan untuk mendukung implementasi program ini. BUMDes diberi tanggung jawab penting dalam membangun dapur sehat, merekrut tenaga juru masak, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk kebutuhan program.

"Kerja sama ini menjadi langkah strategis agar program MBG tidak hanya memberikan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes," kata Dedi, Selasa (21/1/2025).

Dedi menambahkan, program MBG difokuskan untuk menyediakan makanan sehat bagi siswa dari semua jenjang pendidikan.

Dengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan dari sumber pendanaan lainnya, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui asupan gizi yang baik.

Dedi mengatakan, pelaksanaan program MBG akan berjalan hingga akhir Januari 2025, dengan evaluasi menyeluruh untuk menentukan keberlanjutannya.

Selain itu, Pemkab juga menerapkan model distribusi makanan yang disesuaikan, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa yang besar, guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan

"Dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan seluruh siswa menerima makanan bergizi tanpa hambatan distribusi," tambah Dedi.

MBG mulai digulirkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa serta mendorong pola hidup sehat di lingkungan sekolah ini menyasar 8.048 anak sekolah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang berkelanjutan. Dalam artian program ini tidak akan berjalan hanya tahun ini saja.

Pada tahun ini pemerintah menetapkan anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

"Anggaran tahun 2025 yang jelas adalah Rp 71 triliun. Sehingga ini adalah komponen yang akan dicapai untuk tahun ini. Program ini bukan multi years lagi, tapi multidecade. Sehingga mungkin dia bisa bertambah," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Dengan begitu, otomatis program ini akan berkembang baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat MBG. Sementara itu, Philips mengatakan untuk ke depannya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak dalam penambahan anggarannya.

"Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, BUMN dan lain-lain," katanya.

Adapun terkait dengan penambahan anggaran program MBG untuk ke depannya, Philips mengatakan belum menjelaskan berapa anggaran yang akan ditambahkan.

Ia mengatakan penambahan anggaran untuk MBG masih dibicarakan dari pemerintah dengan DPR.

"Tambahan itu akan dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas tahun ini Rp 71 triliun," katanya.

Adapun sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Wali Kota Bandung, A Koswara, mengatakan Pemerintah Kota Bandung sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), sepanjang tahun 2025.

"Kita sudah siapkan itu. Insya Allah sudah ada, walaupun belum ada hitungan pastinya," kata Koswara saat ditemui di kegiatan Bandung Menjawab, Jalan Jawa, Kota Bandung, Selasa (21/1/2025).

Koswara menambahkan, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 26 miliar dari APBD untuk membantu program MBG.

"Secara slot dalam anggaran APBD 2025 di Kota Bandung, kami sudah menyiapkan Rp 26 miliar untuk membantu program itu," bebernya.

Koswara memastikan anggaran tersebut tidak menggeser dari program apapun, sehingga dia menjamin bantuan tersebut tidak akan mengganggu program-program yang telah dicanangkan sepanjang tahun 2025.

"Memang sudah disiapkan dalam perencanaannya khusus," tandasnya.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemda akan menyumbang hampir Rp 5 triliun untuk program makan bergizi gratis di 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis pada tahun ini hanya Rp71 triliun. Pemerintah membuang ruang kepada swasta dan BUMN untuk terlibat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Adapun untuk saat ini, Philips menjelaskan bahwa tambahan anggaran MBG sedang dalam tahap pembicaraan dengan DPR dan pihak terkait.

“Tambahan [anggaran] kan sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain, itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas, tahun ini Rp71 triliun,” terangnya.

Sayangnya, Philips enggan berkomentar berapa permintaan tambahan anggaran untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. “Itu mungkin BGN [Badan Gizi Nasional] yang berhak jawab, silakan tanya ke BGN, ya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Pada pidato pembukaannya, Puan menyinggung terkait pelaksanaan makan bergizi gratis hingga bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.

"DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga," kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Puan ingin DPR menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.

"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," ujarnya.

Puan kemudian menyoroti permasalahan yang baru-baru ini menjadi atensi publik. Ketua DPP PDIP itu menyinggung soal pengawasan senjata api oleh aparat hingga peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata politikus PDIP ini.

Puan juga menyoroti terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pelaksanaan ujian nasional (UN) 2026. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS juga disinggung Puan.

"Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ucap Puan.

"Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji," imbuhnya.