JAKARTA, investor.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong adanya audit terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) per kuartal. Audit diharapkan bisa memberikan dampak lebih optimal untuk program makan bergizi gratis.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya sudah membicarakan hal tersebut dengan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

“Kami sudah bertemu dengan Pak Dadan dan sudah sepakat juga dengan Menteri PPN agar program MBG quarterly diaudit, sehingga kita bisa mengetahui nanti apa yang kurang dan harus diperbaiki, karena butuh waktu untuk perbaikan,” ucap Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (12/3/2025).

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. MBG bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.

“Kita pengen mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus,” kata Luhut.

MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Rencana audit ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku sudah sepakat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahwa program unggulan Prabowo itu harus diaudit secara berkala.

"Kita pengin mendalami, misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

"Karena kemarin kami (DEN) sudah ketemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk quarterly diaudit (program MBG). Sehingga dengan begitu, kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam," jelasnya.

Luhut menegaskan bakal butuh waktu untuk melakukan perbaikan, mengacu pada hasil audit MBG nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan makan bergizi gratis adalah program yang baik.

Sementara itu, ia mengatakan kedatangannya hari ini ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah untuk berkoordinasi. Luhut mengatakan hasil pertemuan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Ketua DEN itu berharap perekonomian Indonesia ke depan bakal semakin bagus.

"Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan," tandasnya.

Luhut memang baru saja bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Selasa (11/3). Menurutnya, MBG berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Ia mendukung pelaksanaan program yang memakai Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Terlebih, Luhut mengaku sudah melihat langsung dampak dari MBG.

Eks menko marves itu menerima data bahwa ada peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sehingga bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. MBG juga diklaim mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen.

"Dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya.

"Guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program MBG karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

"Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Luhut juga menekankan peran Govtech dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program MBG.

Pasalnya, digitalisasi akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif dan inklusif.

"Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan yang dibuat akan bisa lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien," ucapnya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun, program ini menjadi salah satu inisiatif yang harus didukung bersama untuk memastikan keberhasilannya.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," ungkapnya.

Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Luhut, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program sarapan gratis yang dicanangkannya batal dilaksanakan. Keputusan itu disampaikan setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pertemuan antara Pramono dan Dadan digelar secara tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025) sore. Dia mengatakan program sarapan bergizi gratis akan diubah.

"Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta. Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya," kata Pramono usai pertemuan.

Politikus PDIP itu mengatakan Pemrov DKI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat. Dia mengatakan Pemprov DKI akan memberi tambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis di Jakarta.

"Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta men-support untuk itu supaya berjalan dengan baik dan sebagian anggrannya menjadi lebih banyak," jelas Pramono.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan fokus melakukan perbaikan kualitas kantin di sekolah yang ada di Jakarta. Selain itu, anggaran yang awalnya ditujukan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tadi saya sudah laporkan juga kepada Kepala Badan Gizi, KJP yang dulu belum terselesaikan, dalam bulan ini akan kami selesaikan. Karena apa, anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini," terangnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya menargetkan mendirikan 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta. Saat ini baru ada 33 SPPG di Jakarta.

"Akan tambah sembilan di tanggal 17 Maret menjadi 42. Jadi masih banyak yang harus diselenggarakan dan alhamdulillah percepatan ini akan bisa dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi," ujarnya.

Dadan juga menyebut ide Pramono untuk sarapan gratis tetap dilakukan melalui lewat program makan bergizi gratis bersama pemerintah pusat. Dia mengatakan pelajar PAUD dan SD mendapat makan bergizi gratis pada pagi hari alias untuk sarapan.

"Saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberi makan pagi tetap akan di laksanakan karena anak PAUD, sama SD tetap akan makan pagi. Jadi kita bersinergi satu sama lain dan saya dapat penjelasan bahwa beliau punya cita-cita yang lebih besar yaitu menambah KJP, menambah beasiswa dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tanjung Balai (ANTARA) - Menindaklanjuti hasil kunjungan dan koordinasi Pemkot Tanjung Balai dengan Badan Gizi Nasional tentang program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina bersama Asisten dan sejumlah kepala OPD meninjau dapur makanan bergizi gratis di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei).

Berdasarkan siaran pers diterima dari Diskominfo Tanjung Balai, Selasa. Wakil Wali Kota (Wawako) Fadly Abdina didampingi Asisten Ekbang, Muslim, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Pertanian, Kadis UMKM dan Plt Kadis Lingkungan Hidup, meninjau dua lokasi dapur MBG di Kabupaten Sergei pada Selasa (12/3/2025).

Disebutkan bahwa peninjauan dapur bergizi
milik Badan Gizi Nasional merupakan bentuk dukungan Pemkot Tanjung Balai untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi Pemerintah Pusat.

Wakil Wali Kota berharap program MBG yang merupakan prioritas Presiden Prabowo, di Kota Tanjung Balai bisa terlaksana dengan maksimal, sehingga Koordinasi antar instansi harus diperkuat agar untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkot Tanjung Balai yang dipimpin Wakil Wali Kota melihat langsung lokasi dapur MBG di kawasan Pantai Cermin dan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, dan mendapat arahan dari SPPG beserta tim ahli gizi terkait kesiapan fasilitas tersebut.

"Dari yang kami lihat, dapur gizi di Sergei tempatnya sudah baik, bersih, dan luas. Kita juga ingin Pemkot Tanjung Balai memiliki dapur gizi yang baik, sesuai standar kesehatan dan kebersihan. Minimal setaraf dengan yang ada di Sergei," kata Fadly Abdina.

Wakil Wali Kota melanjutkan, di Tanjung Balai sendiri program MBG masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat sebelum resmi diluncurkan.

Sembari menunggu Juknis dari pusat, Pemerintah Kota Tanjung Balai perlu melakukan kunjungan ke BGN sekaligus meninjau dapur gizi yang sudah ada di daerah lain seperti Sergei, sebagai langkah persiapan sebelum program dilaksanakan nanti.

"Berdasarkan hasil kunjungan tentunya kita dapat menyiapkan skema untuk memastikan program berbagi makanan gratis berjalan lancar mulai dari penyaluran hingga pengawasan, sehingga Asta Cita bapak Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, khususnya di Kota Tanjung Balai," kata Fadly Abdina.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program makan bergizi gratis diaudit secara berkala, setidaknya tiga bulan sekali.

Luhut mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika keduanya bertemu pada Selasa (11/3/2025). Menurutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy juga sudah setuju program MBG untuk diaudit per kuartalan.

"Sehingga dari internal kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan," jelas Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan selama 2025 untuk mempercepat distribusi program makan bergizi gratis.

Dadan menjelaskan bahwa lembaga pimpinannya sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut. Hanya saja, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk adanya percepatan distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, jika program percepatan dilakukan mulai September 2025 maka tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli 2025.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus 2025 dan akan mulai melayani pada September 2025.

Dengan percepatan yang dimulai pada September 2025, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit setiap kuartal. Tujuannya untuk mengetahui segala macam hal yang kurang dari program tersebut, serta menjaga agar tata kelola tetap kuat dan akuntabel.

Luhut mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pihaknya sepakat untuk melakukan audit terhadap program MBG setiap kuartal.

"Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Luhut ingin agar program MBG berjalan lebih baik lagi dengan penyerapan yang lebih banyak. Dengan begitu dampaknya terhadap perekonomian akan terasa.

"Kita ingin mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," ucapnya.

Dalam unggahannya di Instagram, Luhut menyebut program MBG tidak hanya dapat meningkatkan gizi tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan dari program ini dinilai harus didukung bersama.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," tuturnya.

Selain dapat menciptakan lapangan kerja, program MBG diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Syaratnya program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Sampai akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden @prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Luhut.

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program Sarapan Gratis yang digagasnya tidak bertujuan untuk menyaingi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Pramono menekankan, tidak ada niat sedikit pun untuk menciptakan rivalitas antara program tersebut dengan inisiatif nasional.

“Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Tidak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, tidak ada,” ucap Pramono saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Adapun program Sarapan Gratis pertama kali diperkenalkan oleh pasangan Pramono-Rano pada masa kampanye mereka sekitar Oktober 2024.

Namun, program ini sempat tidak mendapatkan restu dari pemerintah pusat karena dianggap memiliki kesamaan dengan Program MBG yang telah diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

“Kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub, memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta,” kata Pramono di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Tetapi, pada saat retreat yang lalu disampaikan oleh beliau (Kepala BGN) memang ini programnya adalah program Pemerintah Pusat,” lanjut Pramono.

Akibatnya, Pramono sempat membatalkan program sarapan gratis tersebut.

Namun, setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, BGN memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan program Sarapan Gratis di Jakarta.

Pramono menyatakan tujuan utama dari program Sarapan Gratis adalah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Jakarta, terutama bagi anak-anak sekolah, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Ia menambahkan, program ini dirancang untuk melengkapi inisiatif pemerintah pusat, bukan untuk bersaing.

“Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan,” kata dia.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

Namun, jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh, Pemprov akan mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

“Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang mohon maaf, di daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” ungkap Pramono.

JAKARTA, investor.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Program ini bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.