JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (20/12/2024).

Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, yang didirikan oleh kakek buyutnya.

Muhaimin tiba di pesantren sekitar pukul 11.50 WIB dan disambut oleh pengasuh pesantren, KH. Abdul Salam Sohib, atau Gus Salam.

Sebelum memantau uji coba program makan bergizi gratis, Muhaimin terlebih dahulu melaksanakan shalat Jumat di Masjid Jami Pesantren Mamba'ul Ma'arif.

Uji coba makan bergizi gratis tersebut dilaksanakan di aula MAN 4 Jombang, yang terletak di lingkungan pesantren.

Sekitar 300 santri terlibat dalam kegiatan ini, yang juga dipantau langsung oleh Muhaimin dan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi anak-anak.

Ia mengungkapkan, pada tanggal 6 Januari 2025, Ponpes Denanyar akan menjadi salah satu lokasi peluncuran program tersebut.

"Uji coba terus dilakukan sebagai upaya persiapan," kata Muhaimin usai memantau kegiatan.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan, hasil dari uji coba ini akan dievaluasi dan diperbaiki agar program dapat dilaksanakan secara maksimal.

Rp 400 triliun

Secara khusus, dia menyinggung soal anggaran hingga Rp 400 triliun selama lima tahun, agar bisa mencapai tujuannya secara maksimal.

"Supaya ketika penambahan anggaran sampai Rp 400 triliun selama lima tahun yang akan datang bisa menjadikan proses pelaksanaannya maksimal," kata Muhaimin.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menambahkan, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, akan ada tim khusus yang ditugaskan untuk menyiapkan makanan tersebut.

"Kami akan menugaskan ahli gizi yang akan berkolaborasi dengan ahli gizi lokal dan akuntan lokal," ungkap Dadan.

Ia juga menjelaskan, tim gizi akan didukung oleh tenaga dari pekerja lokal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini.

Setelah memantau uji coba, Muhaimin bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke wilayah Kecamatan Sumobito untuk meninjau Bundesma.

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, berkolaborasi dengan eFishery melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri 064979 di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu memastikan dengan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis tersebut."

Secara komposisi makanan tadi sudah pas, cakupan gizinya juga pas. Lauk dari eFishery ini ikan nila Danau Toba," ucap Bobby di Medan, Kamis.

Pihaknya mengaku bahwa sempat memasuki beberapa ruang kelas untuk melihat secara teliti paket makan bergizi gratis tersaji di meja siswa.

Salah satu hal ingin dipastikan Wali Kota Medan, bahwa pelaksanaan program ini untuk mendukung pemenuhan gizi siswa di sekolah negeri itu.

Dengan menyediakan ikan nila Danau Toba, selain memberikan asupan gizi bagi anak dan juga memberikan manfaat bagi ekonomi daerah, jelas Bobby.

Dalam uji coba ini wadah yang digunakan masih sekali pakai. Nanti, lanjutnya, akan digunakan wadah yang bisa digunakan secara berulang.

Wali kota juga mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini Pemkot Medan akan terus mengikuti instruksi dan berkoordinasi Badan Gizi Nasional.

"Uji coba hari ini dilakukan pada 10 titik sekolah dan kegiatan ini membagikan sekitar 1.500 makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri di Kota Medan," ucapnya.

Program ini untuk memastikan siswa di Kota Medan mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan, pelaksanaan program makan gizi gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Januari 2025 di Indonesia.

Dadan saat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8) mengatakan pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BTN dan Badan Gizi Nasional dalam rangka kerja sama jasa dan layanan perbankan di Jakarta, baru-baru ini.

BTN dan Badan Gizi Nasional melakukan kerja sama dalam upaya menyukseskan program pemerintah Prabowo-Gibran yaitu pemenuhan gizi nasional dalam bentuk pemberian makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia.

BTN siap menjadi solusi layanan jasa perbankan bagi BGN agar lebih optimal dalam proses penyaluran makanan bergizi kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini sudah ada ratusan unit koperasi siap memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Mulai dari telur, daging ayam, sayur-mayur dan buah-buahan hingga susu.

"Data-datanya sudah, ada koperasi-koperasi yang siap memasok semua kebutuhan-kebutuhan untuk Badan Gizi, makan bergizi gratis," kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Rapat Tahunan Koperasi Induk KUD Indonesia, Rabu (18/12/2024).

"Jadi ada ratusan koperasi yang kita sudah identifikasi, mampu dan sanggup memasok kebutuhan-kebutuhan program makan bergizi," tambahnya.

Ia menyebut data-data tersebut juga sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program MBZ. Namun ia tidak bisa merinci lebih jauh berapa angka pasti unit koperasi yang sudah siap untuk terlibat pelaksana program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kami dari Kementerian Koperasi sudah mengidentifikasi, nanti angkanya saya lupa ya, angka tepatnya. Misalnya berapa banyak koperasi telur, koperasi ayam, koperasi sayur, itu kita sudah data tuh koperasi-koperasi dan wilayahnya, ada lengkap semuanya, Provinsi maupun Daerah," terang Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya juga belum tahu berapa tingkat penyerapan bahan pokok yang disediakan ratusan unit koperasi untuk program MBZ tadi. Namun yang pasti menurutnya program ini akan sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam koperasi.

"Nah ini lagi dicoba, kan gini, kita baru tahu mana kalah kebutuhan-kebutuhan, berapa sih telur kebutuhannya, berapa sih warga kebutuhannya, kan setengah jalan dong. Iya kan, polanya bisa kebentuk, kalo sekarang kan masih perencanaan aja. Gitu loh, nanti kebijakan teknisnya dari badan gizi nasional," ucap Budi.

Kita cuma memastikan bahwa, kan target makan bergizi gratis ada empat. Satu, menyehatkan anak-anak, dua menurunkan stunting, tiga mengentaskan kemiskinan, yang keempat menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu kita berharap bahwa program makan bergizi gratis ini menumbuhkan pergerakan ekonomi di masyarakat," terangnya lagi.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak. Untuk pelaksanaannya pemerintah sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Senin (2/12/2024) lalu.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

Kami bekerja sama dengan posyandu dan kader PKK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan Program Peningkatan Gizi Nasional.

"Pemanfaatan data kependudukan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan gizi. Komitmen Kemendukbangga selama ini dengan mengoptimalkan tenaga lini lapangan seperti Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 12 Desember 2024.

"Keterpaduan antara program kependudukan seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga sangat berkaitan dengan program perbaikan gizi masyarakat. Dari pendataan keluarga, terdapat 75 juta keluarga yang terdata, dan 8,6 juta di antaranya adalah keluarga berisiko stunting," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya berbagai strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan Program Peningkatan Gizi Nasional, juga penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa yang dilakukan BGN tidak jauh berbeda dengan program yang selama ini dilakukan Kemendukbangga/BKKBN yaitu mengirim makanan setiap hari ke rumah masyarakat.

"Kami bekerja sama dengan posyandu dan kader PKK," ucap Dadan.

Ia menjelaskan saat ini fokus atau prioritas BGN yakni melayani makan bergizi gratis anak sekolah di 150 titik seluruh Indonesia.

“Saat ini kami sudah menurunkan 300 orang di seluruh Indonesia di 150 titik, dan sistem kami dengan satuan pelayanan melayani untuk pertama kali 3.000 anak di sekolah karena yang paling mudah menentukan titik geospasial. Karena statis, kami tempatkan satu satuan pelayanan yang mengitari sekolah-sekolah," tuturnya.

Dadan juga menegaskan satuan layanan tersebut tersebar di seluruh daerah yang dirancang untuk menangani distribusi Program Makan Bergizi Gratis secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan beberapa rencana strategis untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah memperkuat edukasi kepada keluarga muda tentang pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui.

Selain itu program peningkatan akses makanan bergizi melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi prioritas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak. Apalagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.
“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak.

Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, yo apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku pada Kamis, 12 Desember 2024.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.

Namun, Megawati menegaskan bahwa dirinya mendukung program makan bergizi gratis tersebut.

Menanggapi pernyataan Megawati sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan pandangannya.

Nasdem tetap mendukung

Partai Nasdem menilai bahwa pemerintah memiliki pertimbangan dalam menetapkan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi.

"Ya tentu kan gini, pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Saan, partainya tentu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait program makan bergizi gratis.

"Dan tentu Nasdem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya, untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

Demokrat sebut sudah pas

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai bahwa anggaran untuk program makan bergizi saat ini sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," ujar Herman di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Herman pun menegaskan bahwa Demokrat memberikan dukungamnya dan akan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya Ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, Prabowo tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Namun, Dadan mengungkapkan bahwa angka Rp 10.000 tersebut bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan kritik terhadap anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut, yakni sebesar Rp 10.000 per porsi.

Apa yang Menjadi Kekhawatiran Megawati Terhadap Anggaran Rp 10.000?

Dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” pada 12 Desember 2024, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran yang disediakan untuk program makan bergizi gratis.

Menurut Megawati, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam memasak, angka Rp 10.000 per porsi tidak masuk akal mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Kritikan ini dilontarkan karena Megawati merasa bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang layak.

Dia bahkan menantang Presiden Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

“Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Namun, Megawati menekankan bahwa kritik yang dia sampaikan bertujuan agar program makan bergizi gratis bisa terlaksana dengan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” ujarnya.

Meskipun kritik ini langsung ditujukan kepada Prabowo, Megawati menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memastikan agar program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa memberikan dampak nyata kepada rakyat, terutama yang berada di golongan masyarakat paling lemah.

Bagaimana Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Ditetapkan?

Program makan bergizi gratis ini sebenarnya direncanakan dengan anggaran awal sebesar Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah akhirnya menetapkan angka Rp 10.000 per porsi setelah melakukan perhitungan dan uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba tersebut, dan bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Namun, seperti yang diungkapkan Megawati, dengan kondisi harga bahan pokok yang cenderung naik, anggaran Rp 10.000 per porsi mungkin akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama di luar Pulau Jawa di mana biaya hidup bisa lebih tinggi.

Apa yang Dikatakan Prabowo Mengenai Program Ini?

Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, dia tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Bagaimana Program Ini Diharapkan Memberikan Dampak Positif?

Program makan bergizi gratis yang dirancang untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Prabowo berharap melalui subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, kesejahteraan rakyat dapat terangkat, terutama keluarga-keluarga kurang mampu yang memiliki anak-anak yang membutuhkan gizi lebih.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah. Dengan demikian, selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi di tingkat pedesaan hingga provinsi.

Apa Langkah Selanjutnya untuk Program Ini?

Pemerintah berencana untuk memulai uji coba program makan bergizi gratis pada Desember 2024 di 150 titik di seluruh Indonesia.

Uji coba ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana program ini berjalan di lapangan dan akan dilakukan secara lebih menyeluruh pada Januari 2025.

Pemerintah juga akan menyesuaikan anggaran per porsi di masing-masing daerah, mengingat perbedaan harga bahan pokok di berbagai wilayah Indonesia.

Diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setuju pemerintah memberikan makan bergizi gratis (MBG). Megawati mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," papar Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Walau menyatakan dukungannya, putri Presiden Soekarno itu tetap memberikan beberapa catatan terhadap program makan gratis. Salah satu catatan yang diberikan adalah soal anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke-5 ini, anggaran tersebut belum cukup untuk membeli makanan yang kaya gizi, apalagi saat ada kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tuturnya.

Megawati menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG sebesar Rp 10.000 per persi hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," bebernya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, namun bukan untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," lanjut Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan.

"Standar komposisi gizi tetap diutamakan," imbuhnya.

Dadan pun mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," kata dia.

Sebelumnya, Dadan telah menegaskan soal anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” katanya lagi.

Menurut Dadan, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.