JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Polri menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 1.000 unit guna mempercepat target program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sangat senang karena Polri sudah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya tadi berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000 SPPG," ujar Dadan usai launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional, namun dengan komitmen dan kerja cepat Polri, ia optimis percepatan program MBG dapat terealisasi.

"Bahkan dengan 1.000 SPPG, itu baru 3 persen dari kebutuhan nasional. Tapi saya optimis, dengan langkah serius dari gugus tugas Polri, pada bulan September seluruh fasilitas yang diperlukan untuk percepatan bisa tersedia," katanya.

Dadan menambahkan, pertumbuhan SPPG dalam beberapa waktu terakhir sangat signifikan, dengan Polri menjadi salah satu penyumbang utama.

"Belum lama kita MoU, hari ini kita sudah launching 4 SPPG baru, ditambah 16 lainnya sebagai bagian dari percepatan program ini. Minggu lalu jumlahnya masih 726, sekarang bertambah sekitar 300 SPPG, dan sebagian besar ada di Polri," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Polri menjadi kunci percepatan MBG, sejalan dengan tiga faktor utama kesuksesan program, yaitu anggaran, yang sudah disiapkan oleh Presiden.

Lalu, sumber daya manusia (SDM), yang telah dilatih dan akan terus ditambah hingga Juli, serta infrastruktur, yang saat ini sedang dikembangkan dengan menggandeng berbagai instansi, termasuk Polri.

Dadan juga memastikan bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama dalam penyediaan makanan bergizi, di antaranya pemenuhan kebutuhan kalori sesuai standar kesehatan, komposisi gizi yang seimbang, aspek higienis dalam pengolahan makanan, dan keamanan pangan, dengan pengecekan sebelum distribusi.

"Di SPPG Polri ini, keempat standar tersebut sudah terpenuhi. Sebelum makanan dikirim, sudah dicek oleh para ahli, sehingga terjamin aman dan berkualitas tinggi," tegas Dadan.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 3 Batubulan dan SMP N 5 Sukawati, Senin (17/3/2025). Mahayastra berpesan agar para siswa tak mengantuk seusai menyantap menu MBG.

"Program Makan Bergizi Gratis ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Jangan ngantuk habis makan, tapi harus rajin belajar juga, ya," ujar Mahayastra di hadapan siswa kelas 3B SDN 3 Batubulan seperti dikutip detikBali dari keterangan tertulisnya.

Politikus PDIP itu menuturkan tidak semua siswa bisa sarapan di rumahnya. Ia berharap anak-anak bisa makan lebih teratur dan disiplin sehingga bisa fokus untuk terus belajar.

Mahayastra menjelaskan paket makan bergizi gratis kali ini berisikan menu kering untuk menghormati saudara muslim yang sedang berpuasa. Adapun paket MBG yang dibagikan berisi telor, kurma, susu, hingga biskuit gandum.

"Paket kali ini berisikan makanan kering, sehingga saudara kita yang muslim masih bisa memakan makanan bergizi ini saat berbuka puasa nanti," imbuh Mahayastra.

Plt Kadisdik Gianyar Wayan Mawa membenarkan menu MBG yang disiapkan untuk para siswa saat ini disesuaikan karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Ia menegaskan menu MBG setelah Ramadan akan diganti lagi dengan nasi, daging, dan lainnya.

"Program ini sudah jalan. Namun, dapurnya atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap baru satu yang di Tegal Jaya sehingga diambil radius sekolah yang memungkinkan dijangkau dari dapur itu sendiri," ujar Mawa.

Mawa merinci SPPG yang telah siap tersebut baru bisa menjangkau sasaran sebanyak 2.476 peserta didik yang ada di 10 sekolah di Gianyar. Terdiri dari 3 TK, 1 SMP, dan 6 SD. Salah satunya SD N 1 Singapadu dan 9 lainnya ada di Batubulan.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Sukawati Ni Made Irma Wulandari menjelaskan sekolah yang dia pimpin telah meraih sekolah sehat tingkat nasional. Meski begitu, ia menyadari masih banyak orang tua siswa yang kurang memiliki pemahaman tentang makanan bergizi anaknya.

"Adanya program ini akan mengurangi jumlah ketidakhadiran anak di kelas, jumlah kalori yang juga sudah dihitung oleh balai gizi nasional, sehingga anak-anak akan belajar yang mana makanan sehat. Di samping itu kita juga telah memiliki kantin sehat," ujar Irma.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto berpeluang menurunkan perilaku pemborosan pangan. Pemerintah hadir dalam mengatur porsi makan masyarakat.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa dalam program MBG, takaran makan seseorang sudah ditentukan.

Menurutnya, hal ini memungkinkan mencegah seseorang mengambil makanan melebihi porsi dan tidak habis, sehingga dibuang dan terjadi pemborosan.

Namun, Khudori menyebut bahwa dampak dari penurunan perilaku pemborosan pangan ini tergantung dari realisasi program MBG. Meski begitu, menurutnya, MBG memiliki kontribusi untuk menurunkan pemborosan pangan.

“Tentu MBG punya kontribusi menurunkan pemborosan pangan,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip pada Senin (17/3/2025).

Di sisi lain, lanjut dia, pemborosan pangan sudah ditanggulangi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Misalnya, ritel modern bekerja sama dengan foodbank atau penjual makanan di sebuah mal atau kawasan bekerja sama dengan foodbank.

“Barang-barang yang hampir kadaluarsa atau makanan tak habis terjual bisa dimanfaatkan foodbank untuk disalurkan ke yang memerlukan, baik diolah dulu atau tidak,” tuturnya.

Namun, menurutnya, sejumlah upaya ini belum dilakukan secara masih. Untuk itu, dia menilai perlu ada regulasi yang mengikat semua pihak untuk menjadikan ini sebagai gerakan bersama.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perilaku pemborosan pangan bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menuturkan bahwa upaya menurunkan pemborosan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya, kata dia, dampak dari pemborosan pangan bersifat multiaspek.

Nita menjelaskan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga berimbas pada ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya untuk menurunkan perilaku pemborosan pangan menjadi perhatian semua pihak.

“Berbagai riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa perilaku pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan kita, bahkan juga pada lingkungan dan ekonomi,” kata Nita dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

Nita menilai generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk menurunkan angka pemborosan pangan.

Lebih lanjut, Nita menyampaikan bahwa Bapanas berkomitmen untuk menyelamatkan pangan melalui dua pendekatan utama. Rinciannya, mencegah pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi/promosi/advokasi, serta fasilitasi aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2011, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton pangan terbuang.

Bahkan, di Indonesia, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2021 mencatat timbulan susut dan sisa pangan (SSP) mencapai 23–48 juta ton per tahun. Angkanya setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun.

Mengacu data tersebut, jika pangan tersebut diselamatkan dapat memberi makan 61–125 juta orang, atau 29–47% dari total populasi Indonesia. Serta, dampak terhadap lingkungan berkontribusi terhadap 7,29% emisi gas rumah kaca. Selain itu, secara ekonomi, kehilangan pangan ini diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun.

Teranyar, selama 2024, sekitar 1.298,7 ton pangan terselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi dengan berbagai penggiat pangan.

Program Makan Bergizi Gatis (MBG) menyasar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 6 Denpasar, Senin (17/3/2025). Tidak ada nasi dan lauk-pauknya pada serposi menu MBG kali ini. Namun, diganti dengan pisang, telur rebus, kurma, kacang rebus, susu, dan biskuit.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Denpasar Timur Ni Wayan Risnawati menjelaskan program MBG di SMPN 1 Denpasar menyasar 929 siswa. Sementara, di SMPN 6 ada 1.287 siswa yang disasar.

"Untuk hari ini memang disiapkan menu seperti Ramadan sesuai perintah juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat. Setelah Idulfitri, mulai dari 8 April menunya sesuai dengan porsinya anak-anak. Seperti makan nasi, sayuran, dan lain-lain," ujar Risnawati di SMPN 1 Denpasar.

Menurutnya, program MBG bakal terus berjalan ke depannya. Risnawati membeberkan nantinya setiap dua minggu porsi MBG akan bertambah 500 porsi. Risnawati menuturkan MBG bakal menyasar seluruh tingkat sekolah dan rencananya juga menyasar anak balita hingga ibu hamil.

"Untuk budget (menu MBG) anak-anak TK sampai kelas 4 SD sebesar Rp 8 ribu dan dari kelas 4 hingga SMA Rp 10 ribu. (Perbedaan budget) Karena disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Gizi anak-anak itu kan berbeda," jelasnya.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara hadir memantau pelaksanaan MBG di SMPN 1 Denpasar, Senin. Jaya Negara menjelaskan Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebesar Rp 10 miliar untuk program MBG.

"Tapi, untuk di lapangan sementara ini dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional," bebernya.

Sementara itu, salah seorang siswa SMPN 1 Denpasar, I Gede Jaya Wijaya Bagus, mengaku senang. Menurutnya, program MBG sangat bermanfaat.

"(Menu hari ini) Cocok karena di pagi hari belum banyak aktivitas, dan baru mulai aktivitas. Jadi, makan makanan yang ringan dulu tapi bergizi itu cocok banget," jelasnya.

Meskipun demikian, Gede mengaku ke depan ingin menu MBG berisikan nasi dan lauk lengkap. Sebab, menu makanan berat dapat menambah energi siswa saat belajar.

"Saya inginnya ke depan program MBG dilanjutin terus karena sekarang banyak sekali teman-teman kami di luar sana yang kekurangan gizi. Sehingga program ini perlu dilanjutkan sampai lama dan berlanjut terus," tandas Gede Jaya.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Pejaten, Jakarta Selatan. SPPG ini dibangun untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan detikcom, Senin (17/3/2025), Sigit meresmikan SPPG Polri di Jalan Siaga, Pejaten, Jakarta Selatan, pukul 10.57 WIB. Peresmian operasional SPPG ditandai dengan pengguntingan pita.

Kapolri meresmikan SPPG Polri di Jaksel. (Fawdi/detikcom)

Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga ikut dalam peresmian tersebut. Sigit tampak meninjau dapur SPPG bersama para pejabat lainnya.

Setelah mengecek kondisi dapur, Sigit memimpin pemberangkatan kendaraan distribusi makan bergizi gratis. Pengiriman makanan dilakukan dengan mobil operasional SPPG Polri.

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimbob Komjen Imam Widodo, serta Kabareskrim Komjen Wahyu Widada juga turut mendampingi Kapolri dalam peresmian tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Papua (ANTARA) - Pube, siswa kelas 1 SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, mengacungkan tangan dengan antusias, saat ditanya akan menjadi apa di masa depannya kelak.

"Jadi tentara," ujarnya.

Saat diminta berfoto, usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan siang itu, Pube tidak mau berpose dengan gaya biasa di depan kamera. Telunjuk dan kelingking tangan kirinya maju ke depan perut, melambangkan gestur khas para penggemar musik metal. Tengil, namun berani.

Sehari-hari Pube berjalan kaki ke sekolah mengenakan seragam lengkap dan bertopi. Jarak rumah dengan sekolahnya tidak terlalu jauh. Ia mengaku senang mendapatkan makanan gratis dari sekolah karena bisa ramai-ramai makan bersama teman-temannya.

Jiwa kepemimpinan sudah tampak dalam diri Pube. Sebagai siswa yang mengacungkan tangan pertama kali, hari itu, semangatnya menular pada teman-teman lainnya. Mereka satu persatu mengacungkan tangan dan berbicara lantang tentang cita-citanya.

Ada yang ingin menjadi dokter, perawat, juga guru. Cita-cita mulia yang akan diisi oleh pengabdian kepada negara sepanjang hayat.

Di kelas yang riuh dan cukup panas, siang itu, Pube bersama sekitar 20 murid lainnya terlihat tidak sabar menunggu pemberian Makan Bergizi Gratis secara simbolis oleh para pejabat yang hadir. Satu kotak makanan itulah yang akan menentukan peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah.

Meski masih banyak yang perlu diperbaiki, dengan tantangan-tantangan berupa penolakan di sebagian Tanah Papua, nyatanya para siswa itu senang ketika menerima satu kotak makanan berisi nasi, ayam kecap, oseng wortel, telur balado, dan semangka.

Tanpa sarapan

Angka partisipasi sekolah (APS) di Papua memang tercatat masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong, APS 16-18 tahun di dua provinsi di Papua masih di bawah 70 persen. Papua Tengah tercatat memiliki APS paling rendah, yakni 48 persen, disusul Papua Pegunungan yang hanya 56 persen.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota di Papua memiliki angka partisipasi sekolah 13-15 tahun yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebesar 32 persen; Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 52 persen; Nduga, Papua Pegunungan, 57 persen; dan Deiyai, Papua Tengah, 60 persen.

Wali Kelas 5 Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Aisa Rumbino, menyatakan bahwa anak-anak didiknya seringkali pingsan saat upacara di Hari Senin karena belum sarapan.

Anak-anak itu, sebagian juga berjalan kaki cukup jauh karena kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan mengantar mereka ke sekolah. Mama-mama dan papa-papa itu, sejak pagi sudah harus mencari nafkah demi membiayai kehidupan keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak yang datang tanpa sarapan itu seringkali tidak fokus, saat menerima pelajaran, atau sering sakit, sehingga tingkat partisipasi mereka di sekolah pun menurun.

Kepala SD Negeri Inpres Waroki Maria Goreti Gunu juga mengutarakan bahwa banyak anak sekolah yang pingsan hingga tidur di dalam kelas karena tidak sarapan. Maka, sebelum program MBG, sekolahnya telah terlebih dahulu menerapkan makan bergizi yang dikelola oleh para komite sekolah.

Maria menyiapkan anggaran yang tidak besar dari sekolahnya, cukup Rp1.000 yang ditabung setiap hari untuk memberikan anak-anak itu makan yang layak, dengan pengelolaan yang sepenuhnya diberikan kepada sekolah dan komite.

“Pembiayaan tidak ada biaya khusus. Jadi kami selipkan dari uang belanja. Satu hari Rp1.000. Dari uang seribu itu, kami kumpul, berapa yang kami dapat dalam sebulan, itu yang dikasih, tidak ada anggaran khusus. Jadi pintar-pintar mengelola, dan pastikan aman, karena ahli gizi kan datang ke sekolah, jadi kami kalau salah potong sayur saja, langsung ditegur,” katanya, ketika berbincang dengan ANTARA.

Setiap hari, ahli gizi datang ke sekolah untuk melihat berapa serat, protein, maupun karbohidrat yang perlu disiapkan. Dari program makan sehat tersebut, menurutnya, tingkat perekonomian masyarakat juga secara otomatis meningkat di pasar karena pembelian bahan yang dilakukan terus-menerus sejak Senin hingga Sabtu.

Inisiatif tersebut juga termasuk program dari Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Para guru di sekolah khawatir jika siswa pergi ke kantin, maka mereka akan membeli jajanan atau makanan yang kurang higienis dan tidak sehat. Bahkan, tidak jarang anak-anak juga datang ke sekolah tanpa uang saku dari orang tua karena sebagian besar adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Dari program tersebut, partisipasi sekolah anak mulai meningkat, dengan tingkat kehadiran yang meningkat drastis. Setelah ada makanan, sudah tidak ada lagi siswa yang pingsan dan mereka ramai-ramai datang ke sekolah.

Untuk itu, program MBG juga mesti mempertimbangkan tata kelola untuk diterapkan di Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan diserahkan ke sekolah, komite, dan orang tua, tentu dengan pemantauan dan evaluasi dari ahli gizi yang setiap hari hadir ke sekolah, untuk menjamin mutu makanan yang dibagikan.

Berbagai penolakan yang terjadi, menurut Maria, merupakan akibat dari tata kelola yang belum jelas, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat 100 persen dalam program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Memberdayakan sekolah

Berbagai masukan dari kepala sekolah hingga dinas-dinas pendidikan di Provinsi Papua, Papua Tengah, hingga Papua Pegunungan, mengisyaratkan bahwa MBG di Papua lebih baik melibatkan orang tua murid, hingga komite sekolah.

Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) Niken Gandini mengemukakan, pihaknya akan terus menyesuaikan pemberian MBG sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Apabila memang lebih baik dikelola oleh orang tua siswa atau komite sekolah, maka BGN akan menyesuaikan.

Pengelolaan MBG oleh orang tua dan komite sekolah memang lebih baik karena mereka tentu akan lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyelenggarakan program serupa, yakni program gizi anak sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 2016-2019.

Bedanya, program tersebut memiliki pola memasak di sekolah, di mana setiap sekolah menyediakan dapur sederhana menggunakan ruang sekolah yang bisa digunakan untuk dapur dan melibatkan para ibu guru serta orang tua siswa. Perwakilan kelas 1-6 SD dilatih menjadi koki untuk program tersebut.

Bahan-bahan pangan juga menyerap produksi dari petani setempat, dengan pemasok dari orang tua siswa sendiri. Dengan begitu, maka tujuan di bidang ekonomi dari program MBG akan tercapai, yakni swasembada pangan melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.

Di Kota Jayapura, misalnya, berdasarkan data dari dinas pendidikan, terdapat 62.453 siswa dari PAUD hingga SMA, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa menyasar puluhan ribu siswa tersebut, dibutuhkan sedikitnya 20 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), sehingga melalui kebijakan tata kelola dan pemanfaatan kearifan lokal yang baik, maka dapat memacu potensi dari produk-produk lokal dari Kota Jayapura.

Tidak hanya pihak sekolah, pelibatan lembaga masyarakat adat (LMA) yang menjadi jantung pemberdayaan masyarakat, hingga kesejahteraan sosial di Papua, juga dirasa perlu. Untuk itu, Staf Khusus Menteri Pertahanan Lenis Kogoya telah membuat kesepakatan bersama para ketua LMA agar para pengurus dan anggotanya dilibatkan dalam mengawasi MBG di Papua.

Melibatkan LMA dalam MBG, tentu berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tiap-tiap SPPG, sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Melalui mekanisme kerja yang tepat, maka LMA-LMA ini dapat berdaya dan saling berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Sepiring kedaulatan

Program “hajatan” dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak serta-merta dapat membawa dampak yang instan. Butuh proses panjang yang perlu ditempuh, perbaikan serta evaluasi di sana-sini, termasuk menghadapi penolakan oleh sebagian warga di tanah Papua.

Pada Pertengahan Februari 2025, ribuan siswa, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas di beberapa wilayah mulai dari Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, Provinsi Papua Tengah; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyuarakan bahwa di Papua, pendidikan gratis lebih penting ketimbang Makan Bergizi Gratis. Selain itu, di beberapa daerah konflik, masyarakat menuntut agar wewenang pemberian MBG diserahkan kepada yayasan, hingga masyarakat adat.

Demonstrasi yang melibatkan siswa sekolah yang dilaksanakan saat jam belajar-mengajar tersebut tentu berpotensi mengganggu ketenteraman dan mengancam masa depan mereka. Di tanah Papua yang masih rawan dengan konflik, pemberian MBG tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif, tetapi harus sepenuhnya melibatkan masyarakat adat, termasuk LMA, sekolah, hingga orang tua siswa sendiri.

Sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), juga Kementerian Kesehatan, sehingga program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan stunting.

Di tanah Papua, yang berdaulat adalah masyarakat Papua. Mereka perlu terus dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan sepiring ubi, sagu, hingga kopi. Berbicara dengan masyarakat Papua perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komunal, karena representasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang merupakan bagian dari Tanah Air perlu terus didengar.

MBG di Papua lebih dari sekadar membagikan makan secara gratis, karena lebih dari itu, dampak positif yang dihasilkan jika melibatkan orang-orang asli Papua, bisa berlipat ganda, termasuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di setiap SPPG, mama-mama akan berdaulat memasak, bersama LMA yang mengawasi, dan komite sekolah serta orang tua siswa yang juga berdaulat menentukan sendiri model MBG seperti apa yang paling cocok di daerahnya.

Para siswa yang kenyang memang tidak menjamin akan langsung meningkat prestasinya, tetapi setidaknya, di Papua, tingkat partisipasi mereka untuk datang ke sekolah dan lebih fokus dalam menyerap pembelajaran akan lebih baik.

Dengan begitu, representasi mereka di berbagai profesi di masa depan tentu akan lebih baik, seperti Pube, yang mungkin dalam waktu sekitar 30 tahun lagi, akan menjadi seorang Jenderal.

BATU, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M Chori mengatakan bahwa uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu, Jawa Timur dinyatakan selesai.

Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk kelanjutan MBG di Batu.

Dia menyampaikan bahwa uji coba yang dilakukan oleh pihaknya sudah menjangkau 80 persen dari seluruh pelajar.

Sementara itu, 20 persen lainnya merupakan sekolah boarding school yang sudah menyediakan makan kepada peserta didiknya, seperti SD Muslim Cendekia, Sekolah Al Izzah, dan Sekolah Al Hikmah.

"Artinya kan itu hampir 26.000 anak dari 32.000 anak sudah kita uji cobakan, yang sisanya itu sekolah-sekolah yang boarding yang sudah menyelenggarakan, menyediakan makan, itu kita tidak uji coba," kata M Chori, Minggu (16/3/2025).

Uji coba ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi Pemkot Batu ketika nantinya benar-benar melaksanakan program MBG, seperti menghitung nilai nutrisi dan gizi, yakni kandungan karbohidrat, protein, dan lemak untuk anak dari masing-masing jenjang sekolah yang berbeda.

Selain itu, standar harga setiap makanan yang diberikan kepada para pelajar senilai Rp 15.000.

"Yang pertama, untuk melihat sampai sejauh mana dengan menu-menu yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Sebagai bahan evaluasi, masukkan dari sekolah, mana kala nanti MBG itu betul-betul dilakukan, setidaknya paling tidak kita sudah punya catatan-catatan yang cukup baik," katanya.

M Chori juga menegaskan bahwa program MBG di Kota Batu belum dilaksanakan atau sejauh ini masih sebatas uji coba.

Dia juga belum bisa membeberkan secara jelas untuk rencana pendirian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Namun, salah satunya tempat tersebut dekat dengan sumber-sumber daya produksi sehingga terjadi perputaran ekonomi.

"Itu kewenangan dari Badan Gizi Nasional, bukan saya, karena memiliki standar kelayakan, kewajaran, yang paling penting kan berada di pusat paling enggak jaraknya 4 sampai 5 kilo kan ya dari masing-masing satuan pendidikan, bisa menampung sampai 3.000 sampai 4.000," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara terkait penyerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih rendah. Sampai 12 Maret 2025 anggaran yang baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang.

Dadan mengatakan penyebab belanja MBG baru Rp 710,5 miliar sejak awal tahun dikarenakan adanya penyesuaian administrasi.

"Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal," kata Dadan kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

Dadan memastikan penyerapan MBG akan meningkat signifikan dalam waktu dekat, utamanya pada September 2025. Hal itu disebut sesuai rencana awal di mana sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur telah siap semua.

"Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran program MBG hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggara menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Simak juga Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek

Bisnis.com, JAKARTA — Makan Bergizi Gratis alias MBG yang telah dirasakan lebih dari 2 juta masyarakat penerima manfaat ternyata bukanlah program Presiden Prabowo Subianto yang paling berdampak terhadap ekonomi.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam hasil survei terbarunya menunjukkan bahwa dari 10 kebijakan selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pemberian diskon tarif listrik 50% menjadi hal yang dinilai paling berdampak positif terhadap ekonomi.

“Diskon tarif listrik dianggap sebagai agenda pemerintah yang paling berdampak [40,5%], diikuti oleh penghapusan kredit macet UMKM [31,0%] dan kenaikan upah minimum serta kebijakan PPN [26,2%],” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

Dari 42 pakar yang disurvei, hanya 19% yang memilih program MBG sebagai program yang paling berdampak terhadap ekonomi. Sementara 11,9% lainnya memilih program 3 juta rumah.

Adapun langkah Prabowo yang membawa Indonesia menuju keanggotaan BRICS hanya dinilai berdampak oleh 9,5% responden, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis 7,1%, efisiensi anggaran 2,4%, dan diskon tiket liburan (2,4%) dianggap kurang berdampak.

Tercatat, 23,8% responden percaya bahwa tidak ada satupun dari program-program ini yang akan memberikan dampak positif.

Melihat realisasi pemberian diskon tarif listrik selama Januari dan Februari, program tersebut telah berhasil memoderasi inflasi pada dua bulan pertama 2025.

Badan Pusat Statsitik (BPS) mencatat diskon tarif listrik ini menyebabkan deflasi 32,03% secara bulanan dengan andil terhadap indeks harga konsumen (IHK) sebesar 1,47% pada Januari 2025.

Sementara pada Februari 2025, diskon tarif listrik memberikan andil deflasi bulanan sebesar 0,67%.

Di samping diskon listrik yang bersifat sementara, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA David E. Sumual yang menjadi salah satu responden survei meyakini perluasan penerima program MBG dan 3 juta rumah bakal memberikan efek lebih positif terhadap ekonomi.

“[Dengan catatan] untuk 3 juta rumah harus diikuti peningkatan kapasitas produksi ekosistem properti domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025).

Sebagai informasi, survei LPEM UI ini digelar pada 14 Februari 2024 melalui platform daring. Responden terdiri dari 42 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Perinciannya, 38% pakar berasal dari universitas di Indonesia, 26% dari universitas luar negeri, 17% dari lembaga penelitian, 10% dari lembaga internasional, 7% pakar independen, dan 2% tak memberi keterangan.

Khusus untuk survei program yang berdampak, responden diminta untuk memilih tiga program pemerintah yang dipercaya akan memberikan efek positif terhadap sosial dan ekonomi.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Dengan dana sebesar itu, jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis tercatat sekitar 2 juta orang.

"Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Suahasil dikutip dari laman Informasi Publik Kemenkeu, Minggu (16/3/2025).

Menurut dia, target penerima maupun serapan anggaran untuk MBG bakal terus ditingkatkan. Di mana pemerintah menargetkan penerima MBG mencapai 82,9 juta orang pada tahun 2025.

"Dan pada saat ini telah tercatat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi 726, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima makanan bergizi gratis," ungkap Suahasil.

Untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis, pada awalnya APBN 2025 telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.

Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar target penerima manfaat tersebut dimaksimalkan pada tahun ini sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang penerima manfaat dengan kebutuhan alokasi anggaran melonjak menjadi Rp 171 triliun.

Dana Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Suahasil juga memaparkan realisasi anggaran serta catatan penerima manfaat dari program prioritas lain Presiden Prabowo, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG.

“Yang sudah berjalan di tahun anggaran 2025 ini anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tahun anggaran 2025 adalah Rp 3,4 triliun," ucap Suahasil.

"Melalui Kementerian Kesehatan Rp 2,2 triliun dan juga melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik jadi artinya melalui APBD Rp 1,2 triliun,” tambahnya.

Ia memaparkan, ada berbagai macam layanan PKG yang dilakukan pemerintah, meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari ulang tahun untuk bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah).

Lalu PKG pada usia 18 tahun ke atas, layanan PKG di sekolah dan juga layanan PKG yang sifatnya rutin untuk ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia enam tahun.

Hingga tanggal 6 Maret, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 415.211 orang di 8.885 Puskesmas atau meliputi 86 persen Puskesmas di seluruh Indonesia yang tersebar di 498 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kalau kita lihat yang memanfaatkan PKG berdasarkan usia itu dari bayi baru lahir dan sampai dengan balita, dewasa 18-29, dewasa sampai dengan lansia dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Semua provinsi telah menjalankan ini,” jelas Suahasil.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Suahasil mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggaran menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/3/2025).

Suahasil memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan program MBG.

"Sampai 12 Maret 2025 pencairan anggaran mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerimaan manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. Kategori penerimanya bisa dilihat ada anak SD, SMP sederajat dari pondok pesantren, SLB, ibu hamil, balita dan ibu menyusui," beber Suahasil.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi saat ini sebanyak 726. Jumlah ini disebut akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

"Telah beroperasi 726 SPPG yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima MBG," ucap Suahasil.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bakal membangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Adapun saat ini jumlahnya masih di bawah 5% dari target tersebut.

Dadan menjelaskan, target 30.000 SPPG itu diperlukan untuk mencapai target penyaluran MBG terhadap 82,9 juta penerima.

Sementara saat ini, Dadan menjelaskan baru terdapat 726 SPPG yang melayani 2,2 juta penerima manfaat.

“Untuk melayani 82,9 juta kami akan membangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelas Dadan di JCC, dikutip Minggu (16/3/2025).

Dadan menjelaskan, pihaknya bakal mendorong percepatan penyaluran program MBG. Di mana, pada minggu depan Badan Gizi Nasional menargetkan jumlah SPPG bakal bertambah 1.100 yang bakal melayani 3 juta penerima.

Pada kesempatan tersebut, Dadan juga menekankan target penyaluran 82,9 juta penerima dibidik dapat terealisasi pada tahun ini sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden menginginkan 82,9 juta sudah diberikan pelayanan di akhir tahun. Jadi akhirnya kita harus kebut nih untuk membangun 30.000 SPPG,” tambahnya.

Apabila hal itu terpenuhi, nantinya tiap satu SPPG bakal melayani 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara tersebut dirasakan oleh 2,05 juta penerima manfaat program MBG sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini.

“Dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Sua menyampaikan kategori penerima program MBG dirasakan oleh siswa/siswi SD, SMP, sederajat dari pondok pesantren, SLB dan juga ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.

Secara perinci, sebanyak 111.127 anak-anak pra SD telah menerima MBG. Kemudian 912.023 anak SD maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 578.465 siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga mendapat makan siang setiap harinya di sekolah.

Sementara sebanyak 424.145 siswa SMA/MA/MK berserta 10.681 santri pondok pesantren turut menjadi penerima manfaat.

Selain murid sekolah, program MBG juga disalurkan kepada 4.548 murid di Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.