JAKARTA, investor.id – Ketua Umum DPP Asosiasi Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ke level 12% akan menghambat upaya untuk menekan backlog perumahan atau kesenjangan hunian yang terjadi di Indonesia. Terdapat sebanyak 185 industri turunan di sektor properti yang akan terdampak langsung dan tak langsung dari kebijakan itu.

“Backlog rumah di Indonesia ini masih besar terakhir sesuai dengan data zonasi itu 9,9 juta. Namun, di akhir 2024 ini kecenderungannya sudah di atas 10 juta lagi,” beber Joko Suranto dalam Investor Market Today di IDTV, Kamis (21/11/2024).

Dia mengatakan, para pelaku usaha di sektor ini perlu melakukan penghitungan ulang untuk merespons dampak negatif dari PPN 12% yang dimulai tahun 2025. Hitung-hitungan ini juga yang akan memberi dampak terhadap ketersediaan hunian di Indonesia.

Joko menerangkan, tentu peningkatan pajak layaknya PPN menjadi 12% akan mempersempit akses masyarakat untuk bisa membeli rumah. Kondisi ini akan dirasakan masyarakat terlebih di tengah kondisi sektor properti yang belum pulih sepenuhnya, sekalipun pemerintah telah menggelontorkan stimulus PPN DTP hingga akhir 2024.

“Namun, kemudian ini ada kenaikan (PPN), jadi ada anomali, kontraproduktif. Apalagi bahwa program tiga juta rumah itu dimaksudkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti,” tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan segera menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Adapun skema kenaikan PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tarif PPN telah berangsur naik sejak 2020 dari level 10%. Kemudian menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022 lalu dan akan kembali ditingkatkan pada 1 Januari tahun 2025 menjadi sebesar 12%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya akan ada 2.700 hunian yang bisa ditempati oleh korban erupsi Gunung Lewotobi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kantor Kemenko PMK pada Rabu (20/11).

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Untuk menyelesaikan pembangunan Huntap, pihaknya membutuhkan waktu 5,5 bulan atau rampung sekitar bulan April 2025. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.

"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," kata Ara.

Dalam proses pembangunannya, Ara berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," terangnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung, namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar lokasi. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," tuturnya.

(abr/zlf)

GRESIK - Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan, PT Aplus Pacific mendukung program pemerintah dalam pembangunan tiga juta rumah layak huni . Dalam kolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia, PT Aplus Pacific menyediakan material bangunan untuk pembangunan 50 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sooko, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sejalan dengan visinya untuk memberikan dampak sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat, PT Aplus Pacific memberikan produk-produk unggulan mereka seperti semen acian (Aplus 110 Acian), semen perekat bata ringan (Aplus 220 ALC Adhesive), dan semen perekat keramik (Aplus 33 Perekat Granite Tile).

Produk-produk ini akan mendukung proses konstruksi rumah layak huni yang aman, kokoh, dan memberikan kehangatan bagi penghuninya. Dengan standar tinggi yang diterapkan oleh Habitat for Humanity Indonesia sebagai mitra pelaksana, rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat dibangun dengan kokoh, aman, dan sehat.

Sales & Marketing Director PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana menyampaikan, ?Kami bangga bisa berkontribusi dengan menyediakan bahan bangunan berkualitas bagi lima puluh keluarga di Desa Sooko, Kabupaten Gresik. Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.?

?Kemitraan dengan PT Aplus Pacific ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan,? ungkap Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman.

Kolaborasi ini merupakan salah satu langkah PT Aplus Pacific dalam membangun Indonesia dari aspek kesejahteraan sosial, sekaligus memperkuat hubungan antara dunia usaha dan masyarakat. Dukungan pembangunan rumah di Desa Sooko diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, namun juga menginspirasi perusahaan- perusahaan lain untuk berkontribusi dalam mendukung program pembangunan rumah layak huni.

Melalui proyek ini, PT Aplus Pacific mengukuhkan posisi sebagai pelaku industri yang peduli terhadap masa depan bangsa. Kolaborasi ini juga selaras dengan visi Habitat for Humanity Indonesia, yaitu untuk mewujudkan dunia di mana setiap orang berhak memiliki rumah layak huni, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi keluarga-keluarga Indonesia.

Bisnis.com, CIANJUR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

"Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua," jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Astra International Tbk menjajaki rencana kolaborasi pembangunan rumah rakyat demi berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Kementerian PKP berharap adanya gotong royong dari berbagai pihak dan mitra kerja, termasuk PT Astra International Tbk, akan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

“Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris Astra International, Pak Pri (Prijono Sugiarto) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah,” tegas Ara dalam rilisnya, Rabu (20/11/2024).

Ara merasa senang karena Astra International memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait dengan penataan kawasan lingkungan asri dan sehat, melalui Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Dirinya berharap mungkin ada beberapa kampung dan desa dari program ini dapat dikolaborasikan dengan program pembangunan rumah Kementerian PKP.

Hal ini tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan).

Tujuannya, membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Sementara Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah.

Adanya kedatangan Ara ke Menara Astra memberikan pandangan dan wawasan baru bagi Grup Astra untuk berkontribusi lebih untuk membantu masyarakat.

“Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat,” tutup dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku sudah menyampaikan niat untuk memanfaatkan Wisma Atlet kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memanfaatkan aset negara yang belum optimal untuk menyediakan hunian buat masyarakat.

"Saya sudah komunikasi sama Mensesneg saya sudah juga sampaikan kepada Presiden karena itu kan yang bangun kita tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu pikirannya Presiden bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan seperti rumah susun tadi. Jangan sampai dua tahun kosong dong, padahal banyak yang membutuhkan," ujar Ara kepada awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, tidak boleh ada aset negara yang tidak dimanfaatkan karena sudah dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tetap menyerahkan kewenangan kepada pihak terkait.

Pihaknya hanya turut terlibat dalam diskusi mencari solusi untuk hunian masyarakat. Sementara bila diminta untuk mengatur pemanfaatan rusun, ia mengatakan pihaknya pun siap untuk itu.

Selain itu, ia juga membuat konsep masyarakat yang bekerja di kota semestinya tinggal tak jauh dari tempat kerjanya. Hal ini untuk memudahkan masyarakat karena bisa hemat ongkos, meluangkan waktu dengan keluarga, serta tidak stres di jalan.

Sebelumnya, Ara sempat berniat mengunjungi Wisma Atlet. Ia ingin melakukan pendekatan agar hunian tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Ia mengatakan pengadaan hunian buat masyarakat membutuhkan cara kreatif, seperti menggunakan rusun yang sudah ada. Sebab, menunggu pembangunan rumah baru akan memakan waktu lama sebelum dapat dimanfaatkan oleh rakyat.

"Hari Jumat saya ajak (akan) Mensesneg ke Wisma Atlet, ya dimanfaatkan lah buat rakyat. Saya dengan anggaran begini, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi. Tapi dengan begini ya mulai minggu depan udah bisa bagi-bagi," katanya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah buat Rakyat di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar usai menggelar Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Maruarar lantas menegaskan bahwa pembangunan hunian itu akan dilakukan jika sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, dan geologi tuntas dibahas dan dipetakan.

Kemudian, dia menyebut, pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.

Menurut Maruarar, pembangunan hunian tetap itu akan memerlukan waktu sekitar 5,5 bulan.

"Bangunan untuk rumah sudah siap kami jalankan, tinggal manajemen waktu, diorkestrasi dengan sangat baik oleh Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)," ujar maruarar.

Tak sekadar membangun rumah, Maruarar mengungkapkan, penyiapan dan pembuatan bahan baku pembangunan akan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat di Flores Timur. Sehingga, sekaligus akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar atau para penyintas.

"Bahkan nanti kita juga siap untuk membuatnya (bahan baku) di situ. Sehingga nanti bisa membuat pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat yang ada di situ juga. Kita lagi hitung kesiapan itu," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar mengatakan, proses relokasi nantinya akan menggunakan pendekatan dialog.

"Karena ini memindahkan bukan hanya rumah, tetapi kehidupan. Itu sudah ada yang puluhan tahun tinggal di situ, bahkan ratusan tahun. Kemudian dekat dengan gerejanya, dekat dengan pasar, dekat dengan sekolah. Kita tidak pakai pendekatan top-down, tapi dialog," ujarnya.

"Dan itu (dialog) berulang-ulang, supaya jangan nanti pada saat dibangun misalnya, karena tidak diajak terlibat bicara, jadi tidak dihuni,” kata Maruarar melanjutkan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya memastikan stok logistik berupa barang kebutuhan pokok bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang ada di pengungsian, cukup hingga dua pekan ke depan.

“Selain pemerintah, saat ini juga ada banyak bantuan yang datang dari mana-mana,” kata pria yang karib disapa Gus Ipul ini dalam konferensi pers seusai rapat kordinasi percepatan penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Rabu.

Kemudian, dia mengungkapkan, kebutuhan pokok akan ditambah dari pusat jika sudah mulai menipis.

“Berdasarkan pengalaman BNPB, ketersediaan akan mulai menipis bulan depan, akan dilakukan penambahan saat itu,” ujarnya.

Berdasarkan data BNPB, jumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di posko pengungsian terpusat terus berkurang. Sampai dengan Selasa, 19 November 2024, tercatat pada tujuh posko pengungsian terpusat yang disediakan BNPB dengan Kementerian Sosial ada 12.673 jiwa dari sebelumnya 12.761 jiwa.

Para pengungsi tersebut sudah diarahkan petugas gabungan untuk mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga terdekat yang lebih nyaman mengingat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki yang sudah berangsur menurun.

Selain menerima bantuan dana tunggu hunian senilai Rp 500 ribu untuk enam bulan, Gus Ipul menyebut bahwa para ahli waris dari sembilan korban meninggal dunia mendapatkan dana senilai Rp 15 juta dan 60 lebih korban luka-luka mendapat dana bantuan senilai Rp 5 juta, dan korban lainnya diberikan bantuan sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar usai menggelar Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Maruarar lantas menegaskan bahwa pembangunan hunian itu akan dilakukan jika sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, dan geologi tuntas dibahas dan dipetakan.

Kemudian, dia menyebut, pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.

Menurut Maruarar, pembangunan hunian tetap itu akan memerlukan waktu sekitar 5,5 bulan.

"Bangunan untuk rumah sudah siap kami jalankan, tinggal manajemen waktu, diorkestrasi dengan sangat baik oleh Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)," ujar maruarar.

Tak sekadar membangun rumah, Maruarar mengungkapkan, penyiapan dan pembuatan bahan baku pembangunan akan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat di Flores Timur. Sehingga, sekaligus akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar atau para penyintas.

"Bahkan nanti kita juga siap untuk membuatnya (bahan baku) di situ. Sehingga nanti bisa membuat pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat yang ada di situ juga. Kita lagi hitung kesiapan itu," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar mengatakan, proses relokasi nantinya akan menggunakan pendekatan dialog.

"Karena ini memindahkan bukan hanya rumah, tetapi kehidupan. Itu sudah ada yang puluhan tahun tinggal di situ, bahkan ratusan tahun. Kemudian dekat dengan gerejanya, dekat dengan pasar, dekat dengan sekolah. Kita tidak pakai pendekatan top-down, tapi dialog," ujarnya.

"Dan itu (dialog) berulang-ulang, supaya jangan nanti pada saat dibangun misalnya, karena tidak diajak terlibat bicara, jadi tidak dihuni,” kata Maruarar melanjutkan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya memastikan stok logistik berupa barang kebutuhan pokok bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang ada di pengungsian, cukup hingga dua pekan ke depan.

“Selain pemerintah, saat ini juga ada banyak bantuan yang datang dari mana-mana,” kata pria yang karib disapa Gus Ipul ini dalam konferensi pers seusai rapat kordinasi percepatan penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Rabu.

Kemudian, dia mengungkapkan, kebutuhan pokok akan ditambah dari pusat jika sudah mulai menipis.

“Berdasarkan pengalaman BNPB, ketersediaan akan mulai menipis bulan depan, akan dilakukan penambahan saat itu,” ujarnya.

Berdasarkan data BNPB, jumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di posko pengungsian terpusat terus berkurang. Sampai dengan Selasa, 19 November 2024, tercatat pada tujuh posko pengungsian terpusat yang disediakan BNPB dengan Kementerian Sosial ada 12.673 jiwa dari sebelumnya 12.761 jiwa.

Para pengungsi tersebut sudah diarahkan petugas gabungan untuk mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga terdekat yang lebih nyaman mengingat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki yang sudah berangsur menurun.

Selain menerima bantuan dana tunggu hunian senilai Rp 500 ribu untuk enam bulan, Gus Ipul menyebut bahwa para ahli waris dari sembilan korban meninggal dunia mendapatkan dana senilai Rp 15 juta dan 60 lebih korban luka-luka mendapat dana bantuan senilai Rp 5 juta, dan korban lainnya diberikan bantuan sosial.

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai hunian masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pun mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto ihwal rencana itu.

Maruarar mengatakan, hunian vertikal tersebut adalah aset negara yang dibangun menggunakan APBN. Saat ini, wisma itu menjadi barang milik negara (BMN) yang dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

"Saya sudah komunikasi sama mensekneg. Saya sudah juga sampaikan kepada presiden. Karena itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di mensekneg," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu di Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan, pemanfaatan Wisma Atlet tinggal menunggu persetujuan Prabowo sebelum dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat. Menurut Ara, Kementerian PKP siap jika diminta untuk melakukan manajemen pengelolaannya.

"Tentu, pikirannya presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan. Seperti rumah rusun tadi. Jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage, kami siap," katanya.

Ara berharap aset-aset pemerintah bisa dimanfaatkan untuk mendorong kepemilikan hunian masyarakat. Contohnya seperti Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan, yang saat ini sudah dipasarkan kepada masyarakat.

"Yang pasar rumput juga bukan kewenangan saya lagi. Karena kita yang membangun sudah diserahterimakan kepada (Pemprov) DKI. Tapi kan kita diskusi bagaimana cari solusi," tuturnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak PT Astra International Tbk untuk bekerja sama dalam pembangunan rumah rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Melalui kerja sama ini, diharapkan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

"Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris PT Astra Internasional Tbk, Pak Pri (Prijono Sugiarto-red) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan kunjungan ke Menara Astra, Jakarta, Selasa (19/11/2024) lalu.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengapresiasi PT Astra Internasional Tbk yang memiliki program membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah dan penataan kawasan lingkungan yang asri dan sehat melalui sejumlah kegiatan, termasuk penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Ara menuturkan, hal itu tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar pemerintah melibatkan stakeholder perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Pertemuan dengan pihak Astra juga bertujuan untuk belajar terkait proses rekrutmen yang baik yang dibutuhkan untuk penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian PKP.

"Saya juga senang bahwa Astra juga memiliki Program Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga banyak belajar dari perusahaan yang bagus ini bagaimana proses asesmen dan rekrutmen serta promosi dari karyawannya. Kami juga berharap bisa melakukan hal itu dan menjadi bekal kami di Kementerian PKP supaya mendapatkan SDM yang baik dan unggul untuk berbakti dan melayani masyarakat," ungkap Ara.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT Astra International Tbk., Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah. Selama ini menurutnya Grup Astra juga memiliki program perumahan yang hampir serupa dengan program dan kebijakan Kementerian PUPR.

"Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat yang kurang dan belum memiliki rumah," kata Prijono.

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah bakal menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

"Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar Sirait usai menggelar Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.

Pembangunan hunian tetap itu, kata dia, akan memerlukan waktu sekitar 5,5 bulan. Pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.

"Bangunan untuk rumah sudah siap kami jalankan, tinggal manajemen waktu, diorkestrasi dengan sangat baik oleh Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)," ujar dia.

"Bahkan nanti kita juga siap untuk membuatnya (bahan baku) di situ. Sehingga nanti bisa membuat pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat yang ada di situ juga. Kita lagi hitung kesiapan itu," ujar dia.

Ia menjelaskan proses relokasi penyintas ke tempat hunian baru ini melalui pendekatan dialog. Masyarakat akan diajak berdiskusi apakah bersedia di relokasi ke tempat baru atau ada opsi lain yang mereka inginkan.

"Dan itu (dialog) berulang-ulang, supaya jangan nanti pada saat dibangun misalnya, karena tidak diajak terlibat bicara, jadi tidak dihuni," ujarnya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024