JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memberikan dukungan likuiditas untuk program 3 juta rumah sebesar Rp 80 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo usai menerima kunjungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat BI, Jakarta, Selasa (11/02/2025).

BI memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ungkapnya.

BI menyatakan siap mendukung program 3 juta rumah karena dirasa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," kata Perry.

Pada kesempatan tersebut, Ara mengatakan dengan dukungan likuiditas tersebut maka pembangunan rumah rakyat bisa dilakukan sebanyak dua kali lipat.

Ada pun saat ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun sebanyak 220.000 unit rumah subsidi dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Nanti peruntukannya (dukungan likuiditas dari BI) ada buat rumah komersial dan ada juga untuk rumah subsidi," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyepakati pemberian insentif likuiditas ke bank penyalur KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Ara di Jakarta, Selasa mengatakan, pihaknya dan BI menekankan perihal sinergi antara pemerintah dan moneter perihal masalah likuiditas untuk melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni perumahan.

"Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem," ujarnya.

Ara mengungkapkan hasil pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari Danantara yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa malam.

"Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI dan Pak Pandu dari Danantara," katanya.

Ara mengatakan, pertemuan hari ini merupakan hasil proses yang panjang dengan Gubernur BI dari beberapa kali diskusi soal perumahan dan ada beberapa yang menjadi perhatian. Adapun, perhatian tersebut adalah soal lahan, likuiditas, sasaran program dan kualitas perumahan.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kesepakatan tersebut adalah bentuk dukungan BI terhadap misi Asta Cita pemerintah.

Ia mengatakan BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Saat ini, BI menyediakan Rp23,19 triliun dan berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp80 triliun.

"Dari hasil diskusi ini tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Perry Warjiyo.

BI, menurut Perry, melihat sektor perumahan bisa memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

"Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk membantu ketersediaan likuiditas untuk mendukung program prioritas Presiden, yakni pembangunan 3 juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Menteri BUMN Erick Thohir meminta bank swasta ikut membiayai program 3 juta rumah, sehingga target tersebut tercapai. Erick mengatakan program 3 juta rumah merupakan program masif dan perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk bank swasta.

Program tersebut juga untuk mengatasi kekurangan 9,9 juta unit rumah. Selain itu, ada 25-26 juta rumah tidak layak huni yang harus segera direnovasi secara masif.

"Karena ini masif 3 juta (rumah), kita mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak kami sendirian saja," kata Erick usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Erick menambahkan Kementeriannya dan Himpunan Bank Negara (Himbara) alias bank BUMN berkomitmen untuk mendukung pembiayaan terhadap program 3 juta rumah.

Erick mengatakan Bank BUMN, terutama BTN, sudah mendominasi sekitar 80% pasar pendanaan rumah subsidi.

"Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi untuk mendukung program 3 juta rumah," katanya.

Di tempat yang sama, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas pembiayaan bank. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas Rp 80 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," terang Perry.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas pembiayaan menjadi Rp 80 triliun, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun.

Penambahan ini merupakan hasil dari adanya pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," katanya.

Selain insentif tersebut, Perry menambahkan akan ada inisiatif lainnya demi mendukung program 3 juta rumah. Ia menyampaikan inisiatif tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Perry menambahkan dengan adanya dukungan ini terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau perumahannya maju tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain. Bangun perumahan jelas butuh, semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," tutur Perry.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) bakal meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah. Adapun KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahaan.

"Kami menyediakan (KLM) dari Rp23,19 triliun, kemudian dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Kebijakan tersebut telah dibahas pemerintah bersama dengan DPR pada Selasa (11/2/2025). Adapun perwakilan dari yaitu Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan perwakilan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sementara itu, DPR diwakili Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah, 3 juta rumah setahun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial BI diperlukan untuk bisa merealisasikan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang properti tersebut.

KLM memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dasar undang-undangnya yaitu undang-undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana Komisi XI pada saat itu sudah memberikan peran pertumbuhan kepada Bank Indonesia," ucap Misbakhun.

Dari sisi hukum, lanjut dia, peran Bank Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat ditempuh lewat insentif kebijakan likuiditas makroprudensial.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Kendati demikian, dia tidak memerinci jangka waktu kenaikan bertahap itu.

Dia menyebut bahwa kebijakan tersebut telah disepakati dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Pandu Sjahrir, yang digadang-gadang menjadi bos BPI Danantara, juga hadir dalam pertemuan yang sama.

Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen BI terhadap visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, fokus terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi serta penciptaan lapangan kerja, bahkan menarik pertumbuhan sektor lainnya.

“Kami berikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit untuk program 3 Juta Rumah,” pungkasnya.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut sejumlah negara tertarik mendanai program 3 juta rumah di Indonesia yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, negara yang berminat berinvestasi untuk program 3 juta rumah yaitu Qatar dan United Arab Emirates (UAE). Sementara China dan India ingin berpartisipasi dari sisi konstruksi.

"Ini sangat bagus dan kita dengar dari Qatar dan juga dari UAE itu sangat antusias dari sisi pendanaan. Kemudian dari China dan India kemarin kita balik juga sangat tertarik dari sisi konstruksinya," ujar Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Dia menuturkan, Kadin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan beberapa asosiasi di sektor properti sudah melangsungkan pertemuan untuk membahas program tersebut.

Adapun hingga akhir 2025 pemerintah menargetkan 250 ribu unit rumah yang bisa direalisasikan. Untuk mencapai target, pemangku kepentingan, termasuk Kadin, terus mempererat kolaborasi.

"Kalau tidak salah angka yang disampaikan oleh Pak Ara tahun ini mungkin sekitar 250 ribu. Dan segala macam inovasi sudah dilakukan baik dengan menghilangkan PPN, lalu juga semacam membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipercepat dan digratiskan," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi ihwal rencana Kadin memberikan lahan untuk kebutuhan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Anindya mengatakan opsi itu bisa saja dilaksanakan apabila memungkinkan.

Menurutnya, ada dua skema yang dapat ditempuh Kadin. Salah satunya ikut menyediakan rumah murah.

"Nah, apakah nanti ada beberapa perusahaan yang mungkin lebih besar menjadi bagian dari CSR untuk melakukan penghibahan? mungkin saja. Tapi untuk keberlanjutan, bagaimana (caranya) teman-teman bisa menyukseskan program ini," kata Anindya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta untuk menghentikan kerja sama dengan pengembang perumahan subsidi yang tidak memenuhi standar. Dia menilai pengembang nakal tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Saya sudah minta kepada bank penyalur, kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), jangan-jangan pernah lagi ngasih kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan janjinya,” kata Menteri yang akrab disapa Ara di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dia menilai blacklist bukan hanya ancaman atau akan dilakukan, namun perintah yang harus dilakukan oleh semua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal itu sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat.

“Presiden Prabowo sampaikan sama saya, tidak, harus benar-benar berkualitas. Jangan buat subsidi asal-asalan. Kita, apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, saya lakukan, saya berani melakukan itu,” ujar Ara.

Untuk menindak hal tersebut, ia telah meminta pejabatnya untuk melakukan audit pada pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu perlu dilakukan karena para pengembang telah menggunakan uang negara melalui perumahan subsidi.

“Saya perintahkan Irjan saya berkoordinasi untuk melakukan audit bersama BPK. Untuk melakukan audit bersama BPK. Kenapa? Rumah subsidi itu dibiayai 75% oleh APBN,” ucap Ara.

Salah satu yang menjadi contoh adalah pengembang perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia menilai pengembang di perumahan tersebut harus ditindak, usai diketahui lokasi perumahan yang mengalami banjir meski tidak ada hujan.

“Saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi, perumahan yang nggak hujan banjir. Nggak hujan, banjir. 8 bulan baru dibangun, dia punya lantai sudah retak-retak,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap rencana pemerintah bakal mengenakan denda bagi masyarakat yang tak mengurus izin membangun rumah secara pribadi atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ara menyebut hal itu dilakukan guna menyelaraskan data kepemilikan rumah masyarakat yang bakal termuat dalam sistem Kementerian PKP.

"Ada banyak yang melakukan pembangunan rumah swadaya, di kampung kita ada yang bangun sendiri tanpan izin, jadi perlu diurus izinnya karena kalau tidak nanti akan saya denda," kata Maruarar saat dijumpai pada acara Mandiri Investment Forum (IMF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ara menambahkan, penertiban itu dilakukan seiring dengan makin mudah dan cepatnya pengurusan izin PBG. Di samping itu, pengurusan itu juga tidak dikenakan biaya sama sekali.

Saat dikonfirmasi, kapan tepatnya pengenaan denda itu bakal dilakukan, Ara masih belum merinci. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat.

"Ya tentu negara ini kan harus memberikan reward dan punishment bagi masyarakat sesuai aturan," tambahnya.

Di samping itu, Ara menegaskan bahwa dengan masyarakat mengurus PBG, nilai rumah tersebut dipastikan akan jauh lebih tinggi.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah resmi menetapkan percepatan pengurusan PBG bagi masyarakat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, Rp0 rupiah bagi MBR," jelas Ara beberapa waktu lalu.

Dalam keputusan 3 Menteri itu, juga dihapus pengenaan biaya BPHTB yang semula sebesar 5% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku bakal melakukan pertemuan dengan Pandu Sjahrir di Kantor Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada malam ini, Selasa (11/2/2025).

Ara menjelaskan, pertemuan itu bakal dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Usai dari Danantara, keduanya disebut bakal mulai melakukan rapat bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Kita doakan kan boleh, namanya doa boleh lah namanya doa masa tidak boleh, ini baru mau dibicarakan [Pandu Sjahrir jadi Bos Danantara],” kata Maruarar saat ditemui di sela-sela agenda Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Nama Pandu yang masuk bursa calon petinggi Danantara itu mencuat usai Ara mengunggah gambar dirinya bersama Pandu di akun instagram miliknya. Salah satunya yakni foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN Kartika Wirjoatmodjo justru enggan berkomentar soal isu Pandu Sjahrir sebagai ‘Bos’ BP Danantara.

Tiko, sapaannya, hanya menegaskan bahwa pemerintah masih merancang fokus BPI Danantara, termasuk rincian lembaga yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Adapun rencananya, setelah mengelami penundaan berkali-kali sejak November 2024, BPI Danantara akan meluncur bulan depan, atau Maret 2025.

“No comment, no comment,” ujarnya sambil tertawa.