Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, KOMPAS.com - Banjir kembali merendam permukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (7/3/2025).

Penyebab banjir masih sama, yakni akibat luapan Sungai Kampar setelah dibukanya pintu bendungan PLTA Koto Panjang.

Salah satu daerah yang terdampak banjir adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Padahal, baru sekitar sebulan yang lalu genangan air kering, kini banjir kembali menghantam permukiman warga.

Pintu PLTA Koto Panjang dibuka lagi karena tingginya debit air dari hulu sungai.

Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Tatit Rizkyan Hanafi ketika dikonfirmasi mengatakan, lokasi banjir masih sama dari sebelumnya.

Kondisi saat ini, banjir baru mulai naik.

Pihaknya masih melakukan proses pendataan terhadap warga yang terdampak banjir.

"Yang terdampak banjir saat ini, yaitu Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kelurahan Kerinci Kota, dan Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat," sebut Tatit kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat.

Tatit menyebut, ketinggian air di permukiman warga saat ini berkisar antara 30 hingga 1,7 meter.

Sejauh ini, warga yang mengungsi tercatat sebanyak 32 jiwa di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat.

Namun, banyak warga yang masih bertahan di rumah masing-masing karena sebagian besar tempat tinggal mereka adalah rumah panggung.

"Saat ini kami terus memantau debit air, sambil mengimbau untuk berhati-hati, karena sebagian besar warga masih bertahan di rumah," ujar Tatit.

Di samping itu, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan untuk pendirian posko tanggap bencana serta penyaluran bantuan.

Selain rumah warga, sebut Tatit, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan desa.

JAKARTA, investor.id - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menggandeng enam universitas, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Gunadarma (Gundar), Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan di wilayah DKI Jakarta.

Dengan melibatkan mahasiswa dari jurusan teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi, kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), volume backlog perumahan, serta mendapatkan potensi pengembangan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada 40 kelurahan di DKI Jakarta. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto berharap hasil pendataan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan pendataan basis data perumahan, dilakukan dengan mendata rumah per rumah (by name by address). Kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2022 ini merupakan pemetaan geospasial yang dihimpun pada eta Jakarta Satu.

Didampingi oleh sejumlah dasawisma dari masing-masing wilayah, tim yang terdiri dari mahasiswa teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi akan bekerja bersama dalam pengumpulan data melalui survei langsung, analisis geospasial dan strategi komunikasi publik.

Dengan pendekatan multidisiplin, bidang-bidang keilmuan ini berkontribusi secara seimbang dalam pelaksanaan survei serta penyusunan data yang akurat untuk mendukung kebijakan perumahan yang lebih baik.

Pendataan ini menggunakan dasar data dari CARIK Jakarta yang merupakan data berisi informasi tentang kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, bangunan, dan lingkungan keluarga di DKI Jakarta yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendaliaan Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Data ini kemudian diintegrasikan dengan sistem informasi geospasial (peta) Jakarta Satu. Hal tersebut guna mendukung kebijakan berbasis data yang akurat dan komprehensif, dengan sinergi antara akademisi dan pemerintah.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bank Indonesia (BI), yang disebut bakal mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah, dikhawatirkan memicu arus modal keluar dari dalam negeri.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta pada 26 Februari 2025.

Menurut Hashim, informasi terkait guyuran dana jumbo sebesar Rp130 triliun ini diperolehnya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” ucapnya.

Hashim tidak memerinci sumber dana tersebut. Meski demikian, berdasarkan catatan Bisnis, bank sentral memang berencana mengguyur insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun untuk program perumahan.

Selain BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan surat berharga negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji mengatakan, sejumlah pihak khawatir langkah itu dapat mengurangi kredibilitas BI sebagai otoritas moneter independen sehingga memicu arus modal keluar.

“Jika kekhawatiran ini berlanjut, maka potensi arus modal keluar bisa meningkat yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia,” ucapnya.

Musababnya, setelah pernyataan itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,7% menuju level Rp16.578 pada 28 Februari 2025. Posisi tersebut mencerminkan titik terendah nilai tukar rupiah sejak medio April 2020.

Di sisi lain, Arfian menuturkan bahwa BI memandang dukungannya ke sektor perumahan sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Sedikitnya ada tiga bentuk dukungan BI terhadap program perumahaan. Pertama, memastikan program asta cita berkontribusi terhadap ekonomi. Kedua, menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank penyalur kredit ke sektor perumahan, dan ketiga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian SBN.

“Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap industri, seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi. Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI,” kata Arfian

Bisnis.com,JAKARTA-- Pengembang perumahan rakyat menantikan kepastian skema pebiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengatakan awalnya, pemerintah berencana menyiapkan anggaran subsidi perumahan yang akan diberikan pada 2025 sebesar Rp28,2 triliun.

Jumlah itu untuk subsidi 220.000 unit rumah dengan pola perbandingan pembiayaan 75 persen itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian 25 persen dari fasilitas kredit perbankan.

“Kemarin memang mau ditingkatkan. Awal-awal ketika Pemerintahan Pak Prabowo itu sempat digaungkan akan dinaikkan subsidinya sampai dengan 500.000 unit. Jadi naik dari 220 yang dulu, yang terakhir di tahun 2024 bahkan belum sampai tercapai di 220 karena mungkin perhitungan anggaranya dihentikan karena ada pergantian kepemimpinan,” ujarnya dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, ada inovasi mengenai pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatkaan besaran APBN yang dialokasikan untuk menyubsidi pemerintahan tidak bertambah.

“Jadi kalau misalnya dulu pernah ditetapkan Rp28,2 triliun misalnya untuk pembiayaannya, maka angka itu tetap seperti itu, tetapi perbandingan yang membiayai yang dibedakan. Jadi tidak 75-25 tetapi 50-50. 50 APBN dan 50 perbankan itu pun setelah dihitung ternyata tidak sampai menyubsidi 500.000 rumah tapi mentok angkanya di 330.000 unit,” jelasnya.

Selain itu, ada sekma alternatif lainnya dengna harapan agar tidak terlalu membebani perbankan di mana sempat digulirkan persentase di 60-40. Artinya 60 persen akan dibiayai dengan APBN dan sisanya oleh perbankan.

Jika mneggunakan skema ini, tuturnya, makan jumlah rumah yang diguyur subsidi akan meningkat dari 220.000 unit menjadi 270.000 unit atau meningkat 50.000 unit.

“Ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun itu masih belum ada keputusan skema mana yang akan dipakai. Jadi masih tarik ulur terus ini, entah ini di sisi anggaran pemerintahnya, kita tahu sekarang lagi banyak efisiensi,” paparnya.

Dia mengaku belum mengetahui dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap realisasi rencana subsidi 3 juta rumah.

“Karena tentu operasional yang dikurangi di Kementerian PKP dari Rp5 triliunan menjadi Rp1,6 triliun itu berefek terhadap kinerja Kementerian dan timnya. Ini yang kita masih belum mengetahui ya,” pungkasnya.

Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

SUKABUMI, iNews.id - Banjir akibat luapan Sungai Cibojong merendam ratusan rumah warga Perumahan Pratama Indah, Kampung Sumur Tujuh, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025) malam. Ketinggan banjir mencapai 2 meter membuat para warga terjebak dalam rumah mereka.

Banjir yang terjadi ini disebabkan meningkatnya volume Sungai cibojong setelah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Air meluap dan merendam kurang lebih 116 rumah warga.

Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan pemadam kebakaran serta relawan langsung bergerak menyisir ke titik banjir. Dengan menggunakan perahu karet, tim menembus derasnya air untuk mengevakuasi waga yang terjebak.

Para korban yang dievakuasi mayoritas perempuan dan anak-anaknya. Sementera beberapa laki-laki memilih tetap bertahan di rumah.

Ade Lukma warga setempat mengatakan, banjir terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (6/3/2025) malam. Akibatnya tanggul yang berada di belakang kompleks perumahan jebol.

Air dengan cepat naik hingga 2 meter lebih. Para korban banjir selanjutnya dibawa ke Kantor Desa Bojong untuk diungsikan.

"Pas tarawih sudah hujan lalu air dari sungai naik dan meluap ke permukiman warga," ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Data BPBD, akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi tercatat 115 kepala keluarga dengan 203 jiwa terdampak. Kemudian 31 kepala keluarga dengan 159 jiwa mengungsi. Satu orang meninggal dunia dan lima lainnya hilang,,

Sementara itu banjir dan longsor yang melanda wilayah Kota Sukabumi. BPBD Kota Sukabumi mencatat banjir melanda di tujuh lokasi, yakni Kecamatan Baros, Jalan Palabuan II, Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Lembursitu dan Kelurahan Cipanengah.

BPBD menyebut hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi sepanjang Kamis (6/7) mengakibatkan bencana banjir dan longsor tersebut.

Editor: Donald Karouw

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto memukul gong didampingi Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Transfer Teknologi Minus University Juneman Abraham saat pembukaan acara Pendataan Basis Data Perumahan di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (6/3/2025).

BINUS University sebagai Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia melalui Jurusan Civil Engineering berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan. Dengan melibatkan mahasiswa dan akademisi dari berbagai bidang keilmuan seperti Civil Engineering, Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Ilmu Komunikasi, kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), volume backlog perumahan, serta potensi pengembangan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada 40 kelurahan di DKI Jakarta.

kerja sama penelitian ini merupakan bagian dari kolaborasi lebih luas antara BINUS University, DPRKP Pemprov DKI, dan enam perguruan tinggi lainnya seperti UI, Gundar, Trisakti, ISTN dan Pancasila, yang kegiatannya dilakukan di berbagai lokasi, untuk 40 kelurahan itu yg bekerja 6 univ tersebut, kalau BINUS tahun ini dapat 7 kelurahan saja. Upaya ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang efektif antara akademisi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk merelokasi warga Kota Bekasi yang sering kebanjiran. Tetapi, rencana itu menunggu kesediaan warga setempat.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungan itu dia juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suharyanto.

Ara -sapaan Maruarar- meminta Tri Adhianto dan Suharyanto agar menanyakan kepada warga setempat Apakah bersedia untuk direlokasi. Sebab menurutnya kejadian bencana banjir ini sudah sering kali terjadi.

"Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ucapnya seperti dikutip dari detikproperti.

Ara menegaskan untuk melakukan relokasi di Kota Bekasi memungkinkan untuk dilakukan. Sebab di wilayah Bintara masih ada lahan yang dimiliki Pemkot Bekasi untuk dijadikan hunian.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada tempat di pasar ya Pak ya. Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," tegasnya.

Meski begitu dia menegaskan bahwa untuk melakukan relokasi tetap harus ada kemauan dari warganya. Sebab banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki ikatan batin dengan tempat tinggalnya.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi pindah semua jadi diajak tanya baik-baik," tuturnya.

"Ya kami juga siap nanti kalau dibutuhkan. Untuk menyiapkan relokasi ya Pak ya. Kami punya standar kok untuk seperti itu," tegas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikproperti